DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 47 Tahun 2016

Nomor: 47
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentanf pedoman pemeriksaan reguler. Pemeriksaan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan- tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Pelaksanaan Pemeriksaan diLingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan oleh Pejabat Pengawas Pemerintah. Pejabat Pengawas Pemerintah dalam melakukan Pemeriksaan wajib mempedomani norma pengawasan dan kode etik. Pemutakhiran hasil Pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah dilakukan2 (dua) kali dalam1 (satu) tahun.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanPeraturanGubernur tentangPedomanPemeriksaanRegulerdiLingkunganPemerinta hProvinsi Kalimantan Selatan; Mengingat: 1. Undang-UndangNomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-UndangNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-UndangNomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasiPemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
20.PeraturanPemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
21.PeraturanPresiden Nomor 54 Tahun 2010tentangPengadaanBarang/Jasa Pemerintah,sebagaimanatelahdiubah beberapa kali, terakhirdenganPeraturanPresidenNomor4Tahun 2015tentangPerubahanKeempat Atas PeraturanPresidenNomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaanBarang/JasaPemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
22.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor3Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 51);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
26.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
27.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor19 Tahun2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
28.PeraturanDaerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
29.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi KalimantanSelatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahProvinsi Kalimantan Selatan Nomor6 Tahun 2008tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 44);
30.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 95);
31.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 075Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Unsur Organisasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 75); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN REGULERDILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 DalamPeraturanGubernuriniyangdimaksuddengan:
1.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan. 2. PemeriksaanRegularyangselanjutnyadisebutPemeriksaanadalahkegiatanuntuk mengetahuidanmenilaidengancermatdanseksamamengenaisasarandanobyek yangdiperiksasertadilakukansecaraterjadwal.
3.LingkunganPemerintahProvinsi Kalimantan Selatan adalahSatuan Kerja Perangkat DaerahPemerintahProvinsi Kalimantan Selatan. 4. MenilaidenganCermatdanSeksamaadalahmembandingkanantarakondisidenga nkriteriasertamenganalisispenyebab,akibat,danrekomendasiperbaikannya.
5.PejabatPengawasPemerintahdi DaerahProvinsiKalimantan Selatan yang selanjutnya disebut Pejabat Pengawas Pemerintah adalahorangyangkarenajabatannyapadaInspektoratProvinsi Kalimantan Selatan, melaksanakantugaspengawasanataspenyelenggaraanpemerintahandaerahProvi nsiuntukdanatasnamaGubernur. BABII TUJUAN Pasal 2 Pemeriksaanbertujuanuntukmemberikansaran kepadapimpinanSatuan Kerja Perangkat Daerahyangdiperiksadalammengambillangkah- langkahperbaikan,penyempurnaansertatindakan- tindakanlainyangdapatmemperlancardantertibtugasyangmenjaditanggungjawabnya. BABIII MATERI Pasal 3

(1)MateriPemeriksaandiLingkunganPemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,meliputi:
1. a.pengelolaantugas, pokok,danfungsi;
2. b.pengelolaansumberdayamanusia;
3. c.pengelolaankeuangan; dan
4. d.pengelolaanbarang.
(2)DaftarmateriPemeriksaansebagaimanadimaksudpadaayat(1) tercantumdalamLampiranI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernurini. BABIV PEMERIKSAAN BagianKesatu PenyusunanRencanaPemeriksaan Pasal 4
(1)InspektoratProvinsi Kalimantan Selatan menyusunrencanapemeriksaantahunandi LingkunganPemerintahProvinsi Kalimantan Selatan dalambentukProgramKerjaPengawasanTahunan.
(2)ProgramKerjaPengawasanTahunansebagaimanadimaksudpadaayat(1)meliputi:
1. a.tujuan;
2. b.ruang lingkup;
3. c.fokus perhatian/sasaran;
4. d.Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja;
5. e.jadwal pelaksanaan;
6. f.jumlah orang/hari;dan
7. g.output.
(3)Rencanapengawasansebagaimanadimaksudpadaayat(2) ditetapkandenganKeputusanGubernur. BagianKedua PelaksanaanPemeriksaan Pasal 5
(1)PelaksanaanPemeriksaandiLingkunganPemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dilakukanolehPejabatPengawasPemerintah.
(2)PejabatPengawasPemerintahdalammelakukanPemeriksaanwajibmempedomani normapengawasandankodeetik.

Pasal 6

PejabatPengawasPemerintahdalammelakukanPemeriksaandengankegiatansebagaibe rikut:

a.membuatprogramkerjaPemeriksaan,mengumpulkaninformasiumumdanmempela jariperaturanperundang-undanganyangterkait;
b.melakukanpembicaraanpendahuluandenganpimpinanSatuan Kerja Perangkat DaerahyangakandiperiksauntukmenjelaskantujuandansasaranPemeriksaan;
c.melakukanpengujianterhadapsistempengendalianmanajemenyangmeliputiorgani sasi,kebijakan,prosedur, personalia, perencanaanakuntansi, pelaporan, pengawasaninternpadaSatuan Kerja Perangkat Daerah;
d.membuatkertaskerjaPemeriksaandanmelakukanpembahasantemuan- temuanhasilPemeriksaandenganSatuan Kerja Perangkat Daerah;dan
e.menyusunpokok- pokokhasilPemeriksaandanlaporanuntukdiserahkankepadapimpinanSatuan Kerja Perangkat Daerah. BagianKetiga HasilPemeriksaan Pasal 7

(1)HasilPemeriksaanPejabatPengawasPemerintahsebagaimanadimaksuddalamPasal 6dituangkandalambentuklaporanhasilPemeriksaan.
(2)LaporanhasilPemeriksaansebagaimanadimaksudpadaayat(1)ditandatanganiolehI nspekturProvinsiKalimantan Selatan setelahdilakukanekspos.
(3)SistematikalaporanhasilPemeriksaansebagaimanadimaksudpadaayat(1)tercantu mdalamLampiranII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernurini. BABV TINDAKLANJUTHASILPEMERIKSAAN Pasal 8 HasilPemeriksaanPejabatPengawasPemerintahsebagaimanadimaksuddalamPasal7dit indaklanjutiolehpimpinanSatuan Kerja Perangkat Daerahsesuaidenganrekomendasi.

Pasal 9

PimpinanSatuan Kerja Perangkat DaerahyangtidakmenindaklanjutirekomendasiPejabatPengawasPemerintahsebagaim anadimaksuddalamPasal8dapatdikenakansanksisesuaidenganketentuanperaturanp erundang-undangan. BABVI PEMANTAUANDANPEMUTAKHIRAN Pasal 10

(1)InspekturProvinsiKalimantan Selatan melakukanpemantauandanpemutakhiranataspelaksanaantindaklanjuthasilPeme riksaan.
(2)Hasilpe mantauandanpemutakhiranataspelaksanaantindaklanjutsebagaimanadimaksud padaayat(1)disampaikankepadaGubernur.

Pasal 11

PemutakhiranhasilPemeriksaanPejabatPengawasPemerintahdilakukan2 (dua) kalidalam1 (satu) tahun. BABVII KETENTUANPENUTUP Pasal 12 PeraturanGubernurinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 19 Agustus 2016 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. SAHBIRIN NOOR Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 19 Agustus 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, ttd MUHAMMAD ARSYADI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 47

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…