DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 54 Tahun 2016

Nomor: 54
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang sistem aplikasi perencanaan dan penganggaran terpadu berbasis komponen pembiayaan. Maksud dan tujuan nya yaitu untuk memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan, menganggarkan dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, meningkatkan disiplin fiskal dan menjamin kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, transparan dan partisipatif serta membentuk siklus perencanaan pembangunan dan penganggaran yang utuh, serta Kapasitas Fiskal/Kemandirian daerah yang terevaluasi menurun dalam setiap tahun anggaran menuntut system pembiayaan yang lebih efektif dan efisien. Ruang lingkup Sistem perencanaan dan penganggaran terpadu meliputi, Lingkup Perencanaan, Lingkup Pembiayaan, Mengintegrasikan Perencanaan Kabupaten/Kota dalam rangka penguatan fungsi Perencanaan dan Penganggaran di tingkat Provinsi yang Holistik, Integrated, tematik, dan spasial. Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan yaitu teknikratis, pastisipatif, politis, top-down dan bottom-up. Koordinasi yang dilakukan yaitu korrdinasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun sistem perencanaan pembangunan daerah antara lain meliputi pengelolaan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan;
c.bahwa dalam rangka untuk efektivitas dan efisiensi penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud konsiderans huruf b, perlu disinergikan dengan tahapan penganggaran;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Implementasi Sistem Aplikasi Perencanaan dan Penganggaran Terpadu Berbasis Komponen Pembiayaan Provinsi Kalimantan Selatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13.Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
14.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelakasanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
25.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
26.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 57/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga;
27.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019;
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
32.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
33.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 4);
34.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17);
35.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016- 2021 ((Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7);
36.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 95); MEMUTUSKAN: Menetapkan: IMPLEMENTASI SISTEM APLIKASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERPADU BERBASIS KOMPONEN PEMBIAYAAN KALIMANTAN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
6.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Selatan.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
8.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
9.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah bagian atau sub ordinasi dari Perangkat Daerah.
10.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
11.Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
12.Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
13.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan- tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam jangka waktu tertentu.
14.Perencanaan dan penganggaran terpadu adalah perencanaan pembangunan daerah yang mengintegrasikan perencanaan pembangunan dengan penganggaran menjadi kesatuan proses yang saling terkait, konsisten dan berkelanjutan.
15.Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
16.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Pra-Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
19.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra- Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20.Rencana Kerja PD/UPTD yang selanjutnya disingkat Renja-PD/UPTD adalah dokumen perencanaan PD/UPTD untuk periode 1 (satu) tahun.
21.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
22.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
23.Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
24.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
25.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
26.Isu-Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
27.Kapasitas riil keuangan daerah adalah kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah.
28.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
29.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
30.Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dalam upaya menjawab isu strategis daerah dan memecahkan permasalahan pembangunan daerah.
31.Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.
32.Strategi adalah langkah-Iangkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
33.Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
34.Prioritas dan sasaran pembangunan adalah fokus atau agenda pembangunan tahunan yang berasal dari arah kebijakan RPJMD pada tahun berkenaan.
35.Pokok-pokok pikiran DPRD adalah pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
36.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD/UPTD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
37.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa PD/UPTD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya balk yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
38.Program prioritas adalah program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah.
39.Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung target kinerja program prioritas.
40.Prakiraan maju (n+1) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan prioritas.
41.Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
42.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
43.Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran. hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
44.Indikator kinerja daerah adalah tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai bagian dari kondisi umum daerah yang diukur dari aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
45.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
46.Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
47.Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program.
48.Dampak (impact) adalah hasil pembangunan yang mencerminkan berfungsinya hasil (outcome) dari program-program dalam suatu sasaran.
49.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
50.Forum Gabungan Perangkat Daerah merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka menyusun Renstra Perangkat Daerah atau Renja PD/UPTD.
51.Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD/UPTD yang selanjutnya disingkat DPA- PD/UPTD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan prioritas PD/UPTD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
52.System adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan/berinteraksi bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan.
53.Aplikasi (software application) adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna sesuai logical framework/system yang telah dibangun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

a.Sistem/aplikasi perencanaan dan penganggaran terpadu dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan, menganggarkan dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, meningkatkan disiplin fiskal dan menjamin kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, transparan dan partisipatif serta membentuk siklus perencanaan pembangunan dan penganggaran yang utuh;
b.Kapasitas Fiskal/Kemandirian daerah yang terevaluasi menurun dalam setiap tahun anggaran menuntut system pembiayaan yang lebih efektif dan efisien;
c.Tuntutan saat ini, Pemerintah Provinsi sangat strategis dalam Penentuan keberhasilan pembangunan kewilayahan kabupaten/kota serta target nasional, sehingga dianggap perlu suatu sistem/tools/baseline perencanaan yang mengandung prinsif Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial dan bertransformasi secara dinamik; dan
d.Sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran terpadu diimplementasi dalam aplikasi perencanaan pembangunan berbasis komponen pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Sistem/aplikasi perencanaan dan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk:

a.Memberikan panduan dalam proses penyusunan Perencanaan dan Penganggaran di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
b.Menjamin kesesuaian dan ketepatan waktu Tahapan Perencanaan Penganggaran (Konsistensi dan sinergitas) dengan Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional;
c.Meningkatkan Transparansi dan akuntabilitas Kinerja;
d.Penerapan prinsif Money follow program dan perbaikan struktur Anggaran sesuai SSH, HSPK, ASB (efektif dan efisiensi);
e.Pengendali Publik Policy oleh stakeholder dalam mencapai target RPJPD, RPJMD dan RPJMN;
f.Meningkatkan efektifitas rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (FKP, Forgab (Bilateral-desk), Pramusrenbang (Trilateral-desk) dan Pasca- Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);
g.Menjadi baseline data dalam mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi;
h.Menjamin tercapainya pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dengan optimalisasi kapasitas fiskal; dan
i.Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang terpadu dengan dokumen penganggaran.

BAB III

RUANG LINGKUP, PRINSIP, KEWENANGAN, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Ruang lingkup Sistem perencanaan dan penganggaran terpadu meliputi:

a.Lingkup Perencanaan yaitu: penyusunan, pengendalian dan evaluasi atas RPJMD, RKPD, Renstra PD, Renja PD/UPTD, dan Perjanjian Kinerja PD;
b.Lingkup Pembiayaan yaitu draft PPAS, Pra-RKA PD/UPTD, Komponen Pembiayaan SSH, HSPK, ASB; dan
c.Mengintegrasikan Perencanaan Kabupaten/Kota dalam rangka penguatan fungsi Perencanaan dan Penganggaran di tingkat Provinsi yang Holistik, Integrated, tematik, dan spasial.

Pasal 5

Prinsip-prinsip Sistem/aplikasi perencanaan dan penganggaran terpadu:

a.Merupakan satu kesatuan antara prinsip perencanaan pembangunan dengan sistem penganggaran daerah (integrated);
b.Mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah;
c.Adanya konsistensi penggunaan program, kegiatan dan indikator dan target kinerja dalam perencanaan pembangunan dengan dokumen penganggaran (money follow program);
d.Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing (partisipatif), melalui tahapan Perencanaan yang konsisten dan mengikat antara satu dengan yang lainnya;
e.Penyusunan/pengusulan Pagu indikatif berdasar komponen Pembiayaan SSH; HSPK dalam ketentuan Analisis Standar Belanja (ASB) melalui System/aplikasi perencanaan dan penganggaran terpadu sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP); dan
f.Sistem/aplikasi perencanaan dan penganggaran terpadu disusun sesuai kerangka logic Perencanaan dan Penganggaran dengan prinsif: realtime, interaktif, responsif, transparan, partisipatif, efektif, efisien, akuntabel, dan berkeadilan.

Pasal 6

Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan:

a.teknokratis;
b.partisipatif;
c.politis; dan
d.top-down dan bottom-up.

Pasal 7

Implementasi System/aplikasi perencanaan dan penganggaran terpadu mengatur kewenangan terkait penyusunan dokumen perencanaan antara lain:

a.Bappeda menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, yang menjadi baseline data perencanaan;
b.PD/UPTD menyusun rancangan Renstra PD, Renja PD, Pra-RKA dan dokumen/data pendukung usulan kegiatan lain sesuai/mengacu pada baseline data perencanaan;
c.PD/UPTD mengusulkan komponen Pembiayaan SSH dan HSPK kepada Bappeda;
d.Tim manajemen Data/Komponen Pembiayaan bertanggung jawab melakukan penyusunan/verifikasi terhadap usulan SSH, HSPK, ASB dari PD/UPTD;
e.Bappeda melakukan assistensi/pendampingan terhadap PD/UPTD dalam melaksanakan proses pengusulan Renja dan Pra-RKA PD/UPTD;
f.Bappeda/ Tim verifikator Renja PD/UPTD melakukan Verifikasi pada Pra-RKA berdasar komponen pembiayaan dengan mengacu pada baseline Perencanaan dan pendekatan money follow program melalui system/aplikasi perencanaan dan penganggaran terpadu; dan
g.Bappeda dan DPKAD melakukan Bridging/Sambungan data Perencanaan dan penganggaran dari dan kepada Aplikasi Perencanaan berbasis komponen pembiayaan terhadap SIPKD-DPKAD untuk menjamin konsistensi dari perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja.

BAB IV

PENYUSUNAN TIM KHUSUS IMPLEMENTASI SYSTEM/APLIKASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERPADU

Pasal 8

Bappeda membentuk tim khusus penyusunan RKPD/Tim Verifikasi Renja PD, Tim manajemen data/komponen Pembiayaan, Tim Tenaga teknis operator, Narasumber dan Tenaga Ahli lain terkait Penyusunan RKPD dan Renja PD dengan ketentuan:

a.Pembentukan Tim Penyusun dilaksanakan selambat-lambatnya minggu kedua Januari tahun berkenaan;
b.Tim khusus dikelompokan sesuai Bidang Perencanaan di Bappeda Provinsi/Urusan Pembangunan/pertimbangan lain yang dianggap perlu dan terdiri dari unsur Bappeda, DPKAD dan Instansi lain yang diperlukan;
c.Tim khusus verifikator, manajemen data/komponen belanja, tenaga teknis, tenaga ahli dan narasumber pada system/aplikasi perencanaan dan penganggaran terpadu ditetapkan melalui Keputusan Gubernur;
d.Masing-masing anggota tim mempunyai akses masuk pada system/aplikasi perencanaan dan penganggaran terpadu sesuai level/posisi dalam tim dan bertanggungjawab terhadap kinerja yang tercatat dalam Log.system; dan
e.Belanja Pegawai dan Tenaga Ahli/Narasumber dibebankan pada DPA Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan dengan besaran honorarium sesuai ketentuan yang berlaku atau maksimal setara Tim Penyusun APBD.

BAB V

PEYUSUNAN BASELINE PERENCANAAN DAN BASELINE PEMBIAYAAN PADA IMPLEMETASI SYSTEM/APLIKASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERPADU

Pasal 9

Bappeda/Tim Khusus menyusun Baseline Perencanaan secara konsisten mengacu pada RPJMD dan Renstra PD dengan memperhatikan:

a.Baseline Perencanaan mengacu pada prinsif money follow program dengan kerangka logic pada Aplikasi perencanaan dan Penganggaran terpadu, item ini menghasilkan kerangka/format PPAS atau Tabel 4.1 APBD dan format Buku 2 (dua) RKPD atau Tabel 4.2 APBD;
b.Membuat struktur Perjanjian Kinerja (PK) dan secara konsisten terintegrasi dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dilakukan oleh Bidang Perencanaan di Bappeda;
c.Penetapan Baseline RPJMD pada Komponen indikator Kinerja Program, target dan capaian kinerja terhadap nomenklatur program sesuai dengan Indikasi Rencana Program disertai Kebutuhan pendanaan;
d.Meletakkan indikator kunci sinkronisasi antara target Kabupaten/Kota dan Provinsi dan Nasional, item ini menghasilkan Form tabel sinkronisasi APBD;
e.Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai RPJMD, Renstra Perangkat Daerah sesuai sasaran Pembangunan dikategorikan Indikator Kinerja Level II (dua), dilakukan oleh Bidang Perencana di Bappeda;
f.Penetapan Indikator Kinerja Program (Indikator Outcome) terhadap arah kebijakan, Aspek Pembangunan, fokus pembangunan, Nawacita, SDGs, Prioritas Provinsi dikategorikan Indikator Kinerja Level III (tiga), dilakukan oleh Bidang Perencana di Bappeda;
g.Perangkat Daerah mengusulkan Rencana kegiatan (Renja) dengan keluaran (output) dikategorikan sebagai Indikator level IV (empat) dengan mengacu pada indikator level III (tiga);
h.Penyusunan dan penetapan Baseline Perencanaan dilaksanakan pada minggu kedua Januari Tahun berkenaan; dan
i.Tim Verifikasi melakukan verifikasi usulan Renja PD/UPTD simultan dengan Tim Manajemen data/komponen pembiayaan dengan timeline kerja selambat- lambatnya minggu pertama Maret sebelum pelaksanaan Bilateral-desk (Forgab PD/UPTD).

Pasal 10

a.Bappeda Membuat Surat Edaran (SE) kepada PD/UPTD terkait pengusulan Rancangan Renja PD/UPTD beserta usulan SSH, HSPK sesuai SOP;
b.Surat Edaran dibuat selambat-lambatnya pada minggu ke-3 (tiga) Januari tahun berkenaan;
c.Perangkat Daerah yang objek belanjanya belum tercantum dalam system/aplikasi Perencanaan dan Penganggaran terpadu segera mengusulkan SSH dan HSPK sesuai SOP (terlampir);
d.Tim Manajemen data/komponen pembiayaan melakukan verifikasi dan kategorisasi usulan Belanja berdasar SSH dan HSPK serta koridor ASB;
e.Timeline Penyusunan dan Pengusulan Renja PD/UPTD dan Pra-RKA selambat lambatnya sampai dengan minggu ke 4 (empat) bulan Februari tahun berkenaan;
f.Tim Manajemen data/komponen Pembiayaan beserta operator dan Tim verifikasi bekerja secara simultan dengan output tahapan adalah dokumen SSH, dokumen HSPK, kegiatan per kelompok ASB, Kegiatan prioritas pada tahun berkenaan, draft Pra-RKA, Buku 2 (RKPD)/tabel 4.2 APBD dan Draft PPAS/Tabel 4.1 APBD; dan
g.Tabel 4.2 APBD/Buku 2 (dua) RKPD akan menjadi bahan pada pelaksanaan Bilateral-desk (Forgab PD/UPTD).

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…