DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 54 Tahun 2017

Nomor: 54
Tahun: 2017
Ditetapkan: 21 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan, meliputi Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sekretariat, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Bina Konstruksi, Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagiamana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
9.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725;
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593;
11.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280;
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Re[publik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4858);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5230);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
24.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007;
25.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
27.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 100);
28.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.
6.Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.
7.Unit Pelaksana Teknis adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.
8.Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung didalamnya.
9.Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
10.drainase adalah pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat. .
11.Air tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah
12.Air Baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
13.Air Limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman
14.Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian baik air permukaan maupun air tanah.
15.Jalan adalah Suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun,meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas
16.Jembatan adalah bangunan untuk menghubungkan jalan-jalan inspeksi diseberang saluran irigasi/pembuang atau untuk menghubungkan jalan inspeksi dengan jalan umum atau untuk penyeberangan lalu lintas.
17.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
18.Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
19.Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
20.Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada yang berhak.
21.Ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.
22.Tanah Ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
23.Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Pasal 2

(1)Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
2. b.pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya air, sistem irigasi primer dan sekunder;
3. c.pelaksanaan kebijakan pembangunan jalan dan jembatan;
4. d.pelaksanaan kebijakan pembangunan gedung, penataan bangunan, dan lingkungannya lintas daerah kabupaten/kota;
5. e.pelaksanaan kebijakan peningkatan tenaga ahli konstruksi dan pengawasan kelembagaannya;
6. f.pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang daerah;
7. g.pelaksanaan kebijakan preservasi jalan dan jembatan;
8. h.pelaksanaan kebijakan penatagunaan dan penyelesaian sengketa pertanahan;
9. i.pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis; dan
10. j.pengelolaan kesekretariatan.
(3)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.mengoordinasikan, membina, dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
2. b.mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya air, sistem irigasi primer dan skunder;
3. c.mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan pelaksanaan kebijakan pengelolaan pembangunan jalan dan jembatan;
4. d.mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan preservasi jalan dan jembatan;
5. e.mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan pembangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya lintas kabupaten/kota;
6. f.mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan peningkatan kapasitas tenaga ahli konstruksi dan kelembagaannya;
7. g.mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang daerah;
8. h.mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan penatagunaan dan penyelesaian sengketa pertanahan;
9. i.membina, mengawasi, dan mengendalikan Unit Pelaksana Teknis;
10. j.membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
11. k.melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
(4)Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas:
1. a.Sekretariat;
2. b.Bidang Sumber Daya Air;
3. c.Bidang Bina Marga;
4. d.Bidang Cipta Karya;
5. e.Bidang Bina Konstruksi;
6. f.Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
7. g.Unit Pelaksana Teknis; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 3

(1)Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan aset dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan dinas;
2. b.penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
3. c.penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
4. d.penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan aset dinas;
5. e.penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
6. f.penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat; dan
7. g.penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian.
(3)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan dinas;
2. b.menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
3. c.menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
4. d.menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan aset dinas;
5. e.menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
6. f.menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
7. g.menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
8. h.melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
(4)Sekretariat terdiri atas:
1. a.Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
2. b.Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3. c.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 4

(1)Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. b.menghimpun, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. c.menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana stratejik;
4. d.menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencana kegiatan;
5. e.menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
6. f.menyiapkan bahan dan melaksanaan kerja sama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. g.menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggung Jawaban dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban;
8. h.menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program; dan
9. i.melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 5

(1)Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
2. b.menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
3. c.menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan aset;
4. d.menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. e.menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit;
6. f.menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
7. g.menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
8. h.menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan aset;
9. i.menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
10. j.menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggung jawaban keuangan;
11. k.menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
12. l.menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
13. m.melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 6

(1)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat- menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta administrasi kepegawaian.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat- menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. b.menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat- menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
3. c.menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
4. d.menyiapkan bahan, mengelola arsip, dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
5. e.menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
6. f.menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
7. g.menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
8. h.menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
9. i.menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
10. j.menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
11. k.menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
12. l.menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
13. m.menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
14. n.melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 7

(1)Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air di daerah.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kajian dan pengembangan teknis sungai;
2. b.penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kajian dan pengembangan teknis pantai;
3. c.penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kajian dan pengembangan teknis irigasi;
4. d.penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan drainase;
5. e.penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan sungai;
6. f.penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan pantai;
7. g.penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan irigasi; dan
8. h.penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan air baku.
(3)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.menyusun bahan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya air;
2. b.menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan kajian dan pengembangan teknis sungai;
3. c.menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan kajian dan pengembangan teknis pantai;
4. d.menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan kajian dan pengembangan teknis irigasi;
5. e.menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan drainase;
6. f.menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan sungai;
7. g.menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan pantai;
8. h.menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan irigasi;
9. i.menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan air baku; dan
10. j.melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
(4)Bidang Sumber Daya Air terdiri atas:
1. a.Seksi Pembinaan Teknis Sungai, Pantai, dan Irigasi;
2. b.Seksi Drainase, Sungai, dan Pantai; dan
3. c.Seksi Irigasi dan Air Baku.

Pasal 8

(1)Seksi Pembinaan Teknis Sungai, Pantai, dan Irigasi mempunyai tugas melaksanakan kajian teknis dan desain serta pengembangan dan pelayanan informasi teknis pengelolaan sungai, pantai dan irigasi.
(2)Uraian tugas dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kajian teknis dan desain serta pengembangan informasi pengelolaan sungai, pantai, dan irigasi;
2. b.mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data teknis sungai, pantai, dan irigasi;
3. c.menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk pelaksanaan kajian teknis dan desain pengelolaan sungai, pantai, dan irigasi;
4. d.menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk pelaksanaan pengembangan dan pelayanan informasi pengelolaan sungai pantai dan irigasi;
5. e.menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian teknis dan desain pengelolaan sungai, pantai, dan irigasi;
6. f.menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan informasi teknis pengelolaan sungai, pantai, dan irigasi;
7. g.menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi kajian teknis dan desain pengelolaan sungai, pantai, dan irigasi;
8. h.menyiapkan bahan dan melaksanakan diseminasi dan pelayanan informasi teknis pengelolaan sungai, pantai, dan irigasi;
9. i.menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria kajian teknis dan desain sungai, pantai, dan irigasi;
10. j.menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/ unit kerja dan instansi terkait dalam kajian teknis dan desain pengelolaan sungai, pantai, dan irigasi;
11. k.menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan teknis sungai, pantai, dan irigasi;
12. l.menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan teknis sungai, pantai, dan irigasi; dan
13. m.melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 9

(1)Seksi Drainase, Sungai, dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi serta supervisi penataan, pengaturan, dan pemeliharaan drainase, sungai, dan pantai.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan drainase, sungai, dan pantai;
2. b.mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data pengelolaan drainase, sungai, dan pantai;
3. c.menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis teknologi pengelolaan drainase, sungai, dan pantai;
4. d.menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembangunan dan pengembangan konstruksi drainase, sungai, dan pantai;
5. e.menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemeliharaan sarana drainase, sungai, dan pantai;
6. f.menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengendalian daya rusak air permukaan;
7. g.menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi penerapan teknologi pengelolaan drainase, sungai, dan pantai;
8. h.menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pembangunan dan pengembangan konstruksi drainase, sungai, dan pantai;
9. i.menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pemeliharaan sarana drainase, sungai, dan pantai;
10. j.menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengendalian daya rusak air permukaan;
11. k.menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan drainase, sungai, dan pantai;
12. l.menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/ unit kerja dan instansi terkait dalam pengelolaan drainase, sungai, dan pantai;
13. m.menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan drainase, sungai, dan pantai;
14. n.menyusun laporan kinerja pengelolaan drainase, sungai, dan pantai; dan
15. o.melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 10

(1)Seksi Irigasi dan Air Baku mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi serta supervisi penataan, pengaturan, dan pemeliharaan irigasi dan pengelolaan air baku.
(2)Uraian tugas dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan pengelolaan irigasi dan air baku;
2. b.mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data pengelolaan irigasi dan air baku;
3. c.menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis teknologi pengelolaan irigasi dan air baku;
4. d.menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembangunan dan pengembangan konstruksi irigasi;
5. e.menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemeliharaan jaringan irigasi;
6. f.menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan air baku, air tanah, dan air limbah;
7. g.menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembangunan dan pengembangan konstruksi pengolahan air baku, air tanah, dan pengelolaan air limbah;
8. h.menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemanfaatan air baku dan air tanah;
9. i.menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi penerapan teknologi pengelolaan irigasi dan air baku;
10. j.menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pembangunan dan pengembangan konstruksi irigasi;
11. k.menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pemeliharaan jaringan irigasi;
12. l.menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengelolaan air baku, air tanah, dan air limbah;
13. m.menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pembangunan dan pengembangan konstruksi pengolahan air baku, air tanah, dan pengelolaan air limbah;
14. n.menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pemanfaatan air baku dan air tanah;
15. o.menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan irigasi, air baku, air tanah, dan air limbah;
16. p.menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/ unit kerja dan instansi terkait dalam pengelolaan irigasi, air baku, air tanah, dan air limbah;
17. q.menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan irigasi, air baku, air tanah, dan air limbah;
18. r.menyusun laporan kinerja pengelolaan irigasi, air baku, air tanah, dan air limbah; dan
19. s.melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…