DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 66 Tahun 2017

Nomor: 66
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, meliputi Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup, Sekretariat, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Kemitraan, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Unit Pelaksana Teknis, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 100);
22.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
4.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5.Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
7.Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
8.Bidang adalah Bidang-bidang di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
9.Sub Bagian adalah Sub-sub Bagian pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
10.Seksi adalah Seksi-seksi pada Bidang-bidang di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
11.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
12.Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
13.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
14.Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
15.Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
16.Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
17.Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
18.Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
19.Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
20.Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
21.Konservasi Sumber Daya Alam adalah mencakup kegiatan perlindungan sumber daya alam, pengawetan sumber daya alam dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
22.Pencadangan Sumber Daya Alam adalah pencadangan atas sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
23.Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup, yang meliputi perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi berbasis lingkungan hidup, pendanaan lingkungan hidup, insentif dan/atau disinsentif.
24.Pelestarian Fungsi Atmosfer adalah mencakup upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, perlindungan lapisan ozon dan perlindungan terhadap hujan asam.
25.Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan, manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
26.Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
27.Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan kesatuan ekosistem.
28.Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
29.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
30.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
31.Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan,
32.Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
33.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.
34.Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
35.Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
36.Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
37.Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
38.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
39.Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
40.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
41.Sistem Tanggap Darurat Sampah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Pasal 2

(1)Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
2. b.pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan;
3. c.pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
4. d.pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
5. e.pelaksanaan kebijakan teknis bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
6. f.koordinasi dan sinkronsasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah, dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
7. g.pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
8. h.pembinaan, pengawasan, dan pengendalian UPT; dan
9. i.pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
(3)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi perumusan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah, dan limbah B3, pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
2. b.mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan;
3. c.mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
4. d.mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
5. e.mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
6. f.mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
7. g.mengoordinasikan, membina, mengawasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
8. h.membina, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan kegiatan membina, mengawasi, dan mengendalikan UPT;
9. i.membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
10. j.melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
(4)Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:
1. a.Sekretariat;
2. b.Bidang Tata Lingkungan;
3. c.Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Kemitraan;
4. d.Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
5. e.Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
6. f.Unit Pelaksana Teknis; dan
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 3

(1)Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan aset dan menyelenggarakan urusan umum serta administrasi kepegawaian.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas Lingkungan Hidup;
2. b.penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup;
3. c.penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
4. d.penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan aset Dinas Lingkungan Hidup;
5. e.penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
6. f.penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
7. g.penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat.
(3)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas Lingkungan Hidup;
2. b.menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup;
3. c.menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
4. d.menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan aset Dinas Lingkungan Hidup;
5. e.menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
6. f.menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
7. g.menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat; dan
8. h.melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
(4)Sekretariat terdiri atas:
1. a.Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
2. b.Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3. c.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 4

(1)Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas Lingkungan Hidup;
2. b.menghimpun, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data program Dinas Lingkungan Hidup;
3. c.menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana stratejik;
4. d.menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencana kegiatan;
5. e.menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi Dinas Lingkungan Hidup;
6. f.menyiapkan bahan dan melaksanaan kerjasama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup;
7. g.menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggung Jawaban dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur;
8. h.menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program; dan
9. i.melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 5

(1)Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
2. b.menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
3. c.menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan aset;
4. d.menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas Lingkungan Hidup;
5. e.menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Tahunan Barang Unit;
6. f.menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
7. g.menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
8. h.menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
9. i.menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan aset;
10. j.menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan aset;
11. k.menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
12. l.menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
13. m.menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan keuangan dan aset; dan
14. n.melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 6

(1)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta administrasi kepegawaian.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat- menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta administrasi kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup;
2. b.menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat- menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
3. c.menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
4. d.menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
5. e.menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, dan mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
6. f.menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
7. g.menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
8. h.menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
9. i.menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
10. j.menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
11. k.menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
12. l.menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
13. m.menyiapkan bahan pembinaan pegawai, pengembangan jiwa korsa, dan penerapan kode etik kepegawaian;
14. n.menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyelenggaraan urusan umum dan administrasi kepegawaian; dan
15. j.melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 7

(1)Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. b.penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengkajian dampak lingkungan; dan
3. c.penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup;
(3)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penataan lingkungan hidup;
2. b.menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan inventarisasi dan identifikasi potensi, masalah lingkungan, serta upaya perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. c.menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
4. d.menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengkajian dampak lingkungan hidup;
5. e.menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penerbitan dokumen lingkungan;
6. f.menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup; dan
7. g.melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
(4)Bidang Tata Lingkungan terdiri atas:
1. a.Seksi Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. b.Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan
3. c.Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

Pasal 8

(1)Seksi Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
2. b.mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
3. c.menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
4. d.menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi potensi sumber daya alam daerah;
5. e.menyiapkan bahan, melaksanakan mitigasi, dan menyiapkan pemetaan potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup daerah;
6. f.menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi daya dukung lingkungan hidup daerah;
7. g.menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi daya tampung lingkungan hidup daerah;
8. h.menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup daerah;
9. i.menyiapkan bahan dan menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
10. j.menyiapkan bahan pengesahan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
11. k.menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
12. l.menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, asistensi, dan supervisi pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
13. m.menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis daerah;
14. n.menyiapkan bahan pengesahan dokumen kajian lingkungan hidup strategis daerah;
15. o.menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, asistensi dan supervisi pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis;
16. p.menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi dan pemasyarakatan hasil kajian lingkungan hidup strategis daerah;
17. q.menyiapkan bahan, mengembangkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
18. r.menyiapkan bahan, mengembangkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis daerah;
19. s.menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
20. t.menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
21. u.menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
22. v.menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah; dan
23. w.melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 9

(1)Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan asistensi pengkajian dampak lingkungan hidup daerah.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengkajian dampak lingkungan hidup daerah;
2. b.mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data dampak lingkungan hidup daerah;
3. c.menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengkajian dampak lingkungan hidup daerah;
4. d.menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan asistensi pelaksanaan analisis dampak lingkungan hidup;
5. e.menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan asistensi penyusunan dokumen AMDAL;
6. f.menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan asistensi penyusunan dokumen AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL;
7. g.menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan asistensi penyusunan dokumen Lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup;
8. h.menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi administratif pembentukan Komisi Penilai AMDAL, Tim Teknis, dan Sekretariat;
9. i.menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian dokumen AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL;
10. j.menhyiapkan bahan dan memproses keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup, dan/atau rekomendasi UKL-UPL;
11. k.menyiapkan bahan dan memproses penerbitan izin lingkungan;
12. l.menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengkajian dampak lingkungan;
13. m.menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam kegiatan kajian dampak lingkungan hidup;
14. n.menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiatan kajian dampak lingkungan hidup;
15. o.menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja kegiatan kajian dampak lingkungan hidup; dan
16. p.melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 10

(1)Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pemeliharaan lingkungan hidup daerah.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemeliharaan lingkungan hidup daerah;
2. b.mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data kondisi lingkungan hidup daerah;
3. c.menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemeliharaan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
4. d.menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan dan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
5. e.menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan, bimbingan teknis, dan supervisi perlindungan pengendalian perubahan iklim;
6. f.menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi serta menyusun profil keanekaragaman hayati daerah;
7. g.menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, bimbingan teknis serta pelayanan informasi pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati daerah;
8. h.menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
9. i.menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan pelestarian fungsi atmosfer;
10. j.menyiapkan bahan dan mengembangkan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup daerah;
11. k.menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup;
12. l.menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/ unit kerja dan instansi terkait dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup;
13. m.menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup;
14. n.menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup; dan
15. o.melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…