DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 67 Tahun 2017

Nomor: 67
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan melaksanakan pengujian parameter kualitas dan lingkungan serta pengendalian mutu. Susunan Organisasi Laboratorium Lingkungan terdiri atas: Sub Bagian Tata Usaha; Seksi Pengujian; Seksi Pengendalian Mutu; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Oganisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ligkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593;
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
17.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 100);
18.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Kalimantan Selatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5.Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
7.Laboratorium Lingkungan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
8.Kepala Laboratorium Lingkungan adalah Kepala Laboratorium Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
(2)Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Pelaksana Teknis Kelas A.

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

(1)Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan melaksanakan pengujian parameter kualitas dan lingkungan serta pengendalian mutu.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.menyusun kebijakan teknis operasional pengelolaan laboratorium lingkungan;
2. b.menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan preparasi sarana pengujian dan analisa parameter kualitas lingkungan;
3. c.menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengatur pengujian dan analisa parameter kualitas lingkungan;
4. d.menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelayanan pengujian contoh/bahan sampel secara laboratoris;
5. e.menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan standar kompetensi pengelolaan sumber daya laboratorium dan manajemen mutu laboratorium lingkungan;
6. f.menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi penanganan pengaduan hasil pengujian; dan
7. g.melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan teknis operasional pengelolaan laboratorium lingkungan;
2. b.penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengujian contoh/sampel sesuai parameter kualitas lingkungan;
3. c.penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian standar kompetensi sumber daya dan manajemen mutu laboratorium lingkungan; dan
4. d.pembinaan, pengaturan dan pengendalian ketatausahaan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi Laboratorium Lingkungan terdiri atas:
1. a.Sub Bagian Tata Usaha;
2. b.Seksi Pengujian;
3. c.Seksi Pengendalian Mutu; dan
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi Laboratorium Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program, penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat-menyurat, rumah tangga, dan perlengkapan.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.menyiapkan bahan dan menyusun program dan kegiatan Laboratorium Lingkungan;
2. b.mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data kasus lingkungan dan penanganannya;
3. c.menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengelolaan penatausahaan keuangan;
4. d.menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
5. e.menyiapkan bahan dan melaksanakan penerimaan retribusi jasa pengujian laboratorium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. f.mengelola surat-menyurat, ekspedisi, dan kearsipan;
7. g.menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan kehumasan;
8. h.melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
9. i.menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
10. j.melaksanakan urusan ketatalaksanaan dan perpustakaan;
11. k.menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja Laboratorium Lingkungan; dan
12. l.melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 7

(1)Seksi pengujian mempunyai tugas melaksanakan pengujian/pemeriksaan terhadap contoh/sampel sesuai parameter secara laboratorium.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemeriksaan/ pengujian secara laboratorium;
2. b.menyiapkan bahan dan sarana pengujian laboratorium;
3. c.menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis standar pengujian secara laboratorium;
4. d.memberikan pelayanan pengujian laboratorium contoh/sampel dari masyarakat/instansi pemerintah/swasta;
5. e.melaksanakan pengambilan contoh/sampel bahan pengujian, menyimpan, dan mengamankan;
6. f.menghimpun, mengidentifikasi dan mencatat contoh/sampel bahan yang akan dilakukan pengujian;
7. g.melaksanakan pengujian laboratorium terhadap contoh/sampel yang telah di data;
8. h.menyiapkan bahan dan menyusun laporan hasil pengujian laboratorium;
9. i.melaksanakan evaluasi terhadap hasil pengujian laboratorium;
10. j.menyiapan bahan dan melaksanakan perawatan dan kalibrasi sarana pengujian laboratorium;
11. k.menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis standar keselamatan dan kesehatan pengujian dalam laboratorium;
12. l.menyiapkan bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur pelayanan pengujian laboratorium;
13. m.menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan pengujian; dan
14. n.melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 8

(1)Seksi Pengendalian Mutu mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi penyusunan standar mutu pelayanan, standar kompetensi serta penanganan informasi dan pengaduan.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
1. a.menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengendalian mutu manajemen laboratorium;
2. b.mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kebutuhan standar mutu pelayanan;
3. c.mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kebutuhan standar kompetensi pelaksana laboratorium;
4. d.menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis standar mutu pelayanan;
5. e.menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis standar kompetensi pelaksana laboratorium;
6. f.menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis standar sarana dan prasarana laboratorium;
7. g.menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis standar keselamatan dan kesehatan kerja;
8. h.menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penanganan informasi dan pengaduan;
9. i.menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan standar mutu pelayanan, standar kompetensi pelaksana serta keselamatan dan kesehatan kerja;
10. j.menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pemberian informasi dan pengaduan;
11. k.menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi serta supervisi sertifikasi akreditasi dan standar manajemen mutu lainnya;
12. l.menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pengendalian mutu laboratorium;
13. m.menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengendalian mutu;
14. n.menyiapkan bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur pelayanan laboratorium; dan
15. o.melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 9

(1)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Laboratorium Lingkungan sesuai keahlian dan kebutuhan.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(3)Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium Lingkungan.
(4)Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(5)Jenis, jenjang, dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 10

(1)Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur organisasi dan kelompok tenaga fungsional di Laboratorium Lingkungan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik internal maupun eksternal.
(2)Setiap pimpinan unit organisasi di Laboratorium Lingkungan wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Setiap pimpinan unit organisasi di Laboratorium Lingkungan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(4)Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
(5)Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja.
(6)Dalam upaya meningkatkan efektifitas kegiatan dan pelaksanaan tugas, bimbingan dan evaluasi kinerja organisasi, setiap pimpinan unit organiasi wajib mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…