DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 68 Tahun 2015

Nomor: 68
Tahun: 2015
Ditetapkan: 7 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, berisi tentang : 1. Ketentuan Umum; 2. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah; 3. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah; 4. Ketentuan Peralihan; 5. Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3575, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
11.Peraturan Pemerintahan Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4614);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4890);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
18.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang- undangan;
19.Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
22.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
23.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelola Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 2);
24.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentangPembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
5.Biro Perlengkapan adalah Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, selaku Pengguna Barang Milik Daerah.
7.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatanatau perolehan lainnya yang sah.
8.Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah adalah Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam pengusaannya.
9.Penyimpan Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan dan menyalurkan barang.
10.Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang milik daerah dalam proses pemakaian yang ada disetiap satuan kerja perangkat kerja/unit kerja.

Pasal 2

(1)Barang milik daerah meliputi :
1. a.barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
2. b.barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
(2)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
1. a.barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. b.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. c.barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan Undang- undang; dan/atau
4. d.barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 3

(1)Gubernur adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan status penggunaan barang milik daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupa tanah dan/atau bangunan gedung.
(2)Dalam melaksanakan ketentuan pada ayat(1), Gubernur dibantu oleh :
1. a.Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah;
2. b.Kepala Biro Perlengkapan selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah;
3. c.Kepala SKPD selaku Pengguna Barang Milik Daerah;
4. d.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah;
5. e.Penyimpan Barang Milik Daerah; dan
6. f.Pengurus Barang Milik Daerah.

Pasal 4

Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaaan barang milik daerah mempunyai wewenang :

a.menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; dan
b.menetapkan status penggunaan barang milik daerah.

BAB III

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 5

(1)Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal3ayat (1)dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
1. a.Kepala SKPD selaku pengguna barang melaporkan barang milik daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dicatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) kepada Sekretaris Daerah selaku pengelola barang disertai dengan usul penetapan status penggunaan;
2. b.Sekretaris Daerah melalui Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah selaku pembantu pengelola barang milik daerah meneliti laporan dan usul penetapan status penggunaan barang milik daerah dari kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
3. c.Kepala Biro Perlengkapan mengajukan usul penetapan status penggunaan barang milik daerah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah setelah dinilai memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Penetapan status penggunaan barang milik daerah pemerintah provinsi Kalimantan Selatan selain tanah dan/atau bangunan gedung ditetapkan dengan keputusan sekretaris daerah.
(3)Penetapan status penggunaan barang milik daerah tidak dilakukan terhadap :
1. a.barang persediaan;
2. b.konstruksi dalam pengerjaan;
3. c.barang yang pengadaannya telah direncanakan untuk dihibahkan; dan
4. d.barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
(4)Dalam meneliti laporan dan usul penetapan status penggunaan barang milik daerah dari SKPD, Sekretaris Daerah dapat membentuk tim peneliti laporan dan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diketuai oleh Kepala Biro Perlengkapan.

Pasal 6

Barang milik daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya kepada SKPD untuk penyelenggaraan tugas dan fungsinya, dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi SKPD bersangkutan.

Pasal 7

(1)Barang milik daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya kepada SKPD, dapat digunakan sementara oleh SKPD lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status penggunaannya, setelah terlebih dahulu melaporkan kesepakatan masing-masing wewenang dan tanggung jawab antara SKPD, untuk mendapatkan persetujuan Gubernur.
(2)Pengalihan status penggunaan dari satu SKPD kepada SKPD lainnya dilaksanakan setelah dilaporkan dan mendapat persetujuan dari Gubernur, dan dapat dilakukan berdasarkan inisiatif Gubernur dengan terlebih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut kepada SKPD bersangkutan.

Pasal 8

(1)Kepala SKPD wajib menyerahkan barang milik daerah pemerintah provinsi Kalimantan Selatan berupa tanah dan/atau Bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk dicabut penetapan status penggunaannya dan diserahkan kepada Sekretaris Daerah.
(2)Tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)direncanakan untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu harus mendapatkan persetujuan Gubernur.

Pasal 9

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 7 Agustus 2015 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. RUDY ARIFFIN Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 7 Agustus 2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, ttd MUHAMMAD ARSYADI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 68

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…