DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 71 Tahun 2015

Nomor: 71
Tahun: 2015
Ditetapkan: 7 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 164

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, berisi tentang : 1. Ketentuan Umum; 2. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit; 3. Tata Kerja; 4. Sarana dan Prasarana; 5. Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, efektif, efisien, dan berkesinambungan sesuai dengan prinsip tata kelola rumah sakit yang baik, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
1. 2.Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. 3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. 5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5063);
5. 6.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5072);
6. 7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. 8.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 6215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. 12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199);
12. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
13. 14.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
14. 15.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
15. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. 17.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 15);
17. 18.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
18. 19.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
19. 20.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 4);
20. 21.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 23 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 20);
21. 22.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 4);
22. 23.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 4);
23. 24.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 055 Tahun 2009 tentang Jaminan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 55);
24. 25.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 064 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 64);
25. 26.Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/ 0601/KUM/2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh; MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5.Direktur adalah Kepala Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum.
6.Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum yang mempunyai spesialisasi kesehatan jiwa dan digunakan untuk tempat pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan dan melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa intramural dan ekstramural, untuk selanjutnya disebut rumah sakit.
7.Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
8.Kesehatan Jiwa adalah suatu keadaan jiwa yang sehat secara optimal baik intelektual maupun emosional.
9.Pelayanan Medis adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis fungsional kepada pasien untuk penegakan diagnosa, pengobatan, perawatan, observasi, dan tindakan pelayanan lainnya.
10.Unit Pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan yaitu rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, rawat intensif, elektro diagnostik, elektro terapi, radiologi, fisioterapi, laboratorium, dan rehabilitasi.
11.Instalasi adalah unit penyelenggara fungsional rumah sakit yang mendukung pelayanan rumah sakit.
12.Napza adalah narkotika, psikotropika, prekusor, dan zat adiktif lainnya.
13.Wajib Lapor Pecandu Narkotika adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang telah cukup umur atau keluarganya, dan / atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
14.BPJS Kesehatan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan adalah Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi setiap pesertanya.
15.Jaminan Kesehatan Provinsi/Daerah adalah suatu penyelenggaraan jaminan kesehatan yang pembiayaan, kepesertaan, pelayanan kesehatan, badan penyelenggara dan pengorganisasiannya ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
16.Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
17.Informed consent adalah penyampaian informasi secara jelas dan benar kepada pasien dan keluarga tentang rencana dan hasil pelayanan, pengobatan atau prosedur dan kemungkinan risiko yang bisa terjadi, beberapa kejadian yang tidak diharapkan agar pasien atau keluarga mengetahui dan memahami serta mendukung/menyetujui segala tindakan medis maupun keperawatan yang diberikan.
18.Anamnesa adalah suatu teknik pemeriksaan oleh dokter untuk memperoleh informasi atau data pasien beserta permasalahan medisnya.
19.Visum Psikiatrik adalah laporan tertulis dari dokter spesialis jiwa (psikiater) yang buat berdasarkan sumpah, mengenai evaluasi kejiwaan seseorang.
20.Tenaga Administrasi adalah orang atau sekelompok orang yang bertugas melaksanakan administrasi guna menunjang pelaksanaan tugas kerumahsakitan.
21.Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP, adalah serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai pelaksanaan serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan sesuai substansi atau jenis pelayanan.

BAB II

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT

Pasal 2

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit terdiri atas :

(1)SOP Pembuatan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa.
(2)SOP Pembuatan Surat Keterangan Kesehatan Jasmani.
(3)SOP Pembuatan Surat Keterangan Bebas Napza.
(4)SOP Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika .
(5)SOP Pelayanan Rawat Jalan bagi Pasien Non Jaminan (Umum).
(6)SOP Pelayanan Rawat Jalan bagi Pasien dengan Jaminan BPJS Kesehatan.
(7)SOP Pelayanan Rawat Jalan bagi Pasien dengan Jaminan Kesehatan Provinsi/Daerah (Jamkesprov/Jamkesda).
(8)SOP Pelayanan Gawat Darurat Psikiatri.
(9)SOP Pelayanan Rawat Inap bagi Pasien Non Jaminan (Umum).
(10)SOP Pelayanan Rawat Inap bagi Pasien dengan Jaminan BPJS Kesehatan.
(11)SOP Pelayanan Rawat Inap bagi Pasien dengan Jaminan Kesehatan Provinsi/Daerah (Jamkesprov/Jamkesda).
(12)SOP Pelayanan Visum Psikiatri.
(13)SOP Pelayanan Pengaduan/Saran/Masukan dari masyarakat melalui kotak pengaduan.

Pasal 3

(1)Petugas loket pendaftaran menerima pendaftaran pasien.
(2)Persyaratan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. a.Kartu Identitas Pasien; dan
2. b.Kartu Berobat (jika sebelumnya sudah pernah berobat di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum).
(3)Petugas loket pendaftaran membuatkan pengantar biaya pemeriksaan kesehatan jiwa.

Pasal 4

(1)Petugas Rekam Medik membuatkan status rekam medik bagi pasien baru atau pasien yang pertama kali berobat.
(2)Petugas Rekam Medik mengambil status rekam medik di rak penyimpanan berkas bagi pasien lama atau pasien yang sudah pernah berobat.

Pasal 5

(1)Pasien membayar biaya pemeriksaan kesehatan jiwa di bagian kasir dengan besaran yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
(2)Pasien mendapatkan kuitansi lunas sebagai tanda bukti pembayaran pemeriksaan kesehatan jiwa.

Pasal 6

Petugas loket pendaftaran, petugas rekam medik, dan kasir berada di bawah satu atap.

Pasal 7

Pasien menjalani tes kepribadian klinis di Instalasi Psikologi Rumah Sakit.

Pasal 8

(1)Psikiater melaksanakan anamnesa dan wawancara klinis berdasarkan hasil tes kepribadian klinis.
(2)Hasil anamnesa dan wawancara klinis dicatat dalam berkas rekam medik.

Pasal 9

(1)Petugas administrasi poliklinik jiwa membuat Surat Keterangan Kesehatan Jiwa untuk kemudian dimintakan tanda tangan kepada Psikiater Pemeriksa.
(2)Surat Keterangan Kesehatan Jiwa yang sudah bertandatangan diagendakan dan kemudian diserahkan kepada pasien.
(3)Petugas administrasi poliklinik jiwa melaksanakan pencatatan dan register data pasien sebagai bahan laporan harian dan bulanan.

Pasal 10

Format Standar Operasional Prosedur Pembuatan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks164PDFHirarki

Memuat teks peraturan…