DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 71 Tahun 2016

Nomor: 71
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Kalimantan Selatan. Penyelenggaraan penanggulangan HIV/AIDS dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Sasaran penyelenggaraan penanggulangan HIV/AIDS meliputi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA), Kelompokberperilaku risiko tinggi, Kelompok rentan dan masyarakat umum. Ruang lingkup penyelenggaraan penanggulangan HIV/AIDS meliputi promotif, pencegahan, pengobatan dan penatalaksanaan yang komprehensif dan berkesinambungan. Pencegahan HIV/AIDS dilakukan dengan Komunikasi, Informasi dan Edukasi, Peningkatan distribusi dan penggunaan kondom pada setiap hubungan seksberisiko, Pembentukan dan peningkatan mutu layanan IMS, Pencegahan HIV melalui transmisi seksual, Penyelenggaraan Konseling dan Tes HIV Sukarela, Pengurangan risiko penularan dari ibu yang positif HIV ke anakPPIA, Penyelenggaraan kewaspadaan umum, Penapisan HIV terhadap darah, komponen darah, organ dan jaringan tubuh donor, Pemberian materi kesehatan reproduksi remaja, IM, dan HIV/AIDS, Mengurangi risiko penularan HIV di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, Tempat Hiburan Malam, Pelabuhan,lokalisasi,dan tempat berkumpulnya populasi kunci dan populasi umum, Membangun layanan VCT dan CST pada Rumah Sakit disetiap Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang mengacu pada pedoman nasional. Segala biaya yang timbulakibat ditetapkannya Peraturan Gubernurini dibebankan pada: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Sumber dana lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 37Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kalimantan Selatan, perlu adanya upaya peningkatan dan percepatan dalam pencegahan dan penanggulangannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Kalimantan Selatan; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3657);
3.Undang-UndangNomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4.Undang-UndangNomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Conventions Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
5.Undang-UndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6.Undang-UndangNomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelakasanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
11.Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV/AIDS di Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
15.PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16.Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat/ Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nomor 9/KEP/MENKO/KESRA/VI/1994 tentang Susunan Tugas dan Fungsi Komisi Penanggulangan AIDS di Indonesia;
17.Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 68 Tahun 2004 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Tempat Kerja;
18.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 4); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah adalah Gubernursebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.
5.Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi yang selanjutnya disingkat KPAP adalah Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Kalimantan Selatan.
6.Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia
7.Acquired Immune Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV.
8.Penanggulangan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi.
9.Pencegahan adalah suatu upaya agar seseorang tidak tertular HIV/AIDS serta tidak menularkan kepada orang lain.
10.Penatalaksanaan adalah suatu upaya layanan yang meliputi perawatan, dukungan dan pengobatan yang diberikan secara komprehensif kepada Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA), agar dapat hidup lebih lama secara positif, berkualitas, dan memiliki aktivitas sosial dan ekonomi secara normal seperti masyarakat lainnya.
11.Rehabilitasi (Pendampingan dan dukungan sosial)adalah suatu upaya untuk memulihkan dan mengembangkan Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) dan Orang Yang Hidup Dengan HIV/AIDS (OHIDHA) yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
12.Perawatan Komprehensif berkesinambungan (Continuum of Care) adalah perawatan bagi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) mulai pelayanan dari tingkat primer, sekunder dan tersier sampai perawatan di tingkat rumah yang didukung oleh sesama Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) maupun masyarakat.
13.Konseling dan Tes HIV secara Sukarela (Voluntary Counseling and Testing) yang selanjutnya disebut VCT (KTS) adalah suatu prosedur diskusi pembelajaran antara Konselor terlatihdan klien untuk memahami HIV/AIDS beserta risiko dan konsekuensi terhadap dirinya, pasangan dan keluarga serta orang di sekitarnya dan hasilnya harus bersifat rahasia (confidential) serta wajib disertai konseling sebelum dan sesudah tes.
14.Tes HIV Mandatori adalah tes HIV yang disertai dengan identitas klien tanpa disertai konseling sebelum tes dan tanpa persetujuan klien.
15.Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) adalah persetujuan yang diberikan oleh orang dewasa yang secara kognisi dapat mengambil keputusan dengan sadar untuk melaksanakan prosedur (tes HIV,Operasi, tindakan medis lainnya) bagi dirinya atau atas spesimen bagian dari dirinya.
16.Skrining HIV adalah tes HIV anonim yang dilakukan pada sampel darah, produk darah, jaringan dan organ tubuh sebelum didonorkan.
17.Unlinked Anonymous adalah tes yang dilaksanakan dalam rangka surveilans yang dilakukan sedemikian rupa sehingga identitas seseorang tidak tercantum dalam sampel darah atau spesimen lain yang diambil dan tidak bisa dilacak kembali karena hanya digunakan untuk sampel epidemologis berdasarkan populasi tertentu bukan individu.
18.Surveilans HIV atau sero-surveilans HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah, sebaran dan kecenderungan penularan HIV/AIDS untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS, dimana tes HIV dilakukan secara unlinked anonymous.
19.Surveilans perilaku adalah kegiatan pengumpulan data tentang perilaku yang berkaitan dengan masalah HIV/AIDS dan dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah dan kecenderungannya untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS.
20.Masyarakat adalah setiap orang atau sekelompok orang yang berdomisili di Wilayah Kalimantan Selatan.
21.Organisasi masyarakat adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
22.Dunia usaha adalah orang atau badan yang melaksanakan kegiatan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
23.Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan pemahaman, pengetahuan, sikap dan perilaku seseorang, kelompok dan atau masyarakat sehingga mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi.
24.Konseling Pengurangan Risiko adalah pemberian informasi, dukungan, bimbingan, rujukan dan strategi pencegahan, misalnya mengenai masalah terkait kesehatan seperti HIV/AIDS.
25.Pencegahan infeksi adalah suatu upaya yang diterapkan dalam pelayanan kesehatan kepada setiap pasien untuk mencegah terjadinya infeksi.
26.Perawatan dan pengobatan HIV/AIDS adalah suatu upaya untuk mengendalikan pengembangbiakan virus dalam tubuh orang yang terinfeksi HIV/AIDS.
27.Stigma dan diskriminasi terhadap Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)merupakan penilaian, pernyataan atau tanda atau tindakan negatif yang ditujukan oleh seseorang dan atau masyarakat kepada Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) dan Orang Yang Hidup Dengan HIV/AIDS (OHIDHA).

BAB II

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS

Pasal 2

Penyelenggaraan penanggulangan HIV/AIDS dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 3

Sasaran penyelenggaraan penanggulangan HIV/AIDS meliputi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA), Kelompokberperilaku risiko tinggi, Kelompok rentan dan masyarakat umum

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan penanggulangan HIV/AIDS meliputi promotif, pencegahan, pengobatan dan penatalaksanaan yang komprehensif dan berkesinambungan.

Pasal 5

Pencegahan HIV/AIDS dilakukan dengan:

a.Upaya promosi perubahan perilaku melalui:
1. 1.Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
2. 2.Peningkatan distribusi dan penggunaan kondom pada setiap hubungan seksberisiko; dan
3. 3.Pembentukan dan peningkatan mutu layanan IMS.
b.Pencegahan HIV melalui transmisi seksual (PMTS);
c.Penyelenggaraan Konseling dan Tes HIV Sukarela (Voluntary Counseling and Testing) dengan persetujuan tertulis klien (Informed Consent);
d.Pengurangan risiko penularan dari ibu yang positif HIV ke anakPPIA(Pencegahan Penularan Ibu Anak);
e.Penyelenggaraan kewaspadaan umum (universal precaution) dalam rangka mencegah terjadinya penularan HIV/AIDS dalam kegiatan pelayanan kesehatan;
f.Penapisan HIV terhadap darah, komponen darah, organ dan jaringan tubuh donor;
g.Pemberian materi kesehatan reproduksi remaja, IM, dan HIV/AIDS;
h.Mengurangi risiko penularan HIV di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, Tempat Hiburan Malam, Pelabuhan,lokalisasi,dan tempat berkumpulnya populasi kunci dan populasi umum;dan
i.Membangun layanan VCT dan CST pada Rumah Sakit disetiap Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang mengacu pada pedoman nasional.

Pasal 6

(1)Upaya perubahan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, bertujuan untuk:
1. a.Meningkatkan pengetahuan masyarakat;
2. b.Menstimulir dialog ditingkat populasi resiko tinggi(populasi kunci) dan populasi resiko rendah (populasi umum);
3. c.Mempromosikan perubahan sikap yang mendasar;
4. d.Mengurangi stigma dan diskriminasi;
5. e.Menciptakan kebutuhan akan informasi dan layanan kesehatan yang tepat;
6. f.Meningkatkan keterampilan dan pemberdayaan keyakinan diri serta kemampuan dalam menjalankan keputusan untuk merubah perilaku;
7. g.Mengarahkan kepada penentu kebijakan untuk mengambil kebijakan yang tepat dalam merespon situasi epidemi HIV; dan
8. h.Mempromosikan, membentuk dan meningkatkan mutu berbagai layanan untuk pencegahan, perawatan, dukungan dan pengobatan.
(2)Sasaran kegiatan promosi perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.Sasaran khusus adalah kelompok berperilaku risiko tinggi dan kelompok rentan; dan
2. b.Sasaran umum adalah Masyarakat umum.
(3)Kegiatan promosi perubahan perilaku diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Instansi teknis terkaittingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dunia usaha, Perguruan Tinggi, LSM peduli AIDS dan masyarakat.

Pasal 7

(1)Pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual merupakanberbagai upaya untuk mencegah seseorang terinfeksi HIV dan/ataupenyakit IMS lain yang ditularkan melalui hubungan seksual.
(2)Pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual dilaksanakan terutama di tempat yang berpotensi terjadinya hubungan seksualberisiko.
(3)Pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual dilakukan dengan4 (empat) kegiatan yang terintegrasi meliputi:
1. a.peningkatan peran pemangku kepentingan;
2. b.intervensi perubahan perilaku;
3. c.manajemen pasokan perbekalan kesehatan pencegahan; dan
4. d.penatalaksanaan IMS.
(4)Peningkatan peran pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditujukan untuk menciptakan tatanan sosial di lingkungan populasi kunci yang kondusif.
(5)Intervensi perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditujukan untuk memberi pemahaman dan mengubah perilakukelompok secara kolektif dan perilaku setiap individu dalam kelompoksehingga kerentanan terhadap HIV berkurang.
(6)Manajemen pasokan perbekalan kesehatan pencegahan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) huruf c ditujukan untuk menjamin tersedianyaperbekalan kesehatan pencegahan yang bermutu dan terjangkau.
(7)Penatalaksanaan IMS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditujukan untuk menyembuhkan IMS pada individu dengan memutus mata rantai penularan IMS melalui penyediaan pelayanan diagnosis dan pengobatan serta konseling perubahan perilaku.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penatalaksanaan IMS diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8

(1)Pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual dilakukan melaluiupaya untuk:
1. a.Tidak melakukan hubungan seksual (Abstinensia);
2. b.Setia dengan pasangan (Be Faithful);
3. c.Menggunakan kondom secara konsisten (Condom use);
4. d.Menghindari penyalahgunaan obat/zat adiktif (no Drug);
5. e.Meningkatkan kemampuan pencegahan melalui edukasi termasukmengobati IMS sedini mungkin (Education); dan
6. f.Melakukan pencegahan lain, antara lain melalui sirkumsisi.
(2)Tidak melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a ditujukan bagi orang yang belum menikah.
(3)Setia dengan pasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bhanya berhubungan seksual dengan pasangan tetap yang diketahui tidakterinfeksi HIV.
(4)Menggunakan kondom secara konsisten sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf c berarti selalu menggunakan kondom bila terpaksaberhubungan seksual pada penyimpangan terhadap ketentuan pada ayat (1)huruf a dan huruf b serta hubungan seks dengan pasangan yang telahterinfeksi HIV dan/atau IMS.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan Konseling dan tes HIV Sukarela (Voluntary CounselingTesting) dengan konseling, persetujuan tertulis (Informed Consent ) dan asas kerahasiaan (confidential) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf cbertujuan untuk:
1. a.meningkatkan kesadaran kelompok berperilaku risiko tinggi tentang pentingnya mengetahui status HIV;
2. b.meningkatkan kesadaran kelompok berperilaku risiko tinggi untuk membuat keputusan dan merubah perilakunya;
3. c.meningkatkan peran serta kelompok berperilaku risiko tinggi dan anggota keluarganya dalam upaya pencegahan penularan HIV; dan
4. d.membantu Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk segera mendapat akses pelayanan, dukungan, perawatan dan pengobatan.
(2)Sasaran Konseling dan tes HIV Sukarela (Voluntary Counseling Testing)dengan konseling, persetujuan tertulis (Informed Consent) dan asas kerahasiaan (confidential) dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sasaran khusus yaitu kelompok berperilaku risiko tinggi dan kelompok rentan; dan
2. b.sasaran umum yaitu masyarakat umum.
(3)Konseling dan Tes HIV Sukarela (KTS) diselenggarakan oleh klinik VCT/KTS di Puskesmas, Rumah Sakit Provinsi/Kabupaten/Kota dan Layanan Kesehatan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 10

(1)Untuk mempermudah akses layanan dalam rangka pencegahan penyebarluasan HIV/AIDS di Kalimantan Selatan perlu dibentuk klinik VCT/KTS di setiap Kabupaten/Kota.
(2)Untuk menunjang klinik VCT/KTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibutuhkan:
1. a.ketersediaan Sumber Daya Manusia sesuai kebutuhan klinik VCT/KTS;
2. b.ketersediaan sarana dan prasarana sesuai standar klinik VCT/KTS; dan
3. c.melakukan advokasi dan membangun kemitraan multi pihak terkait HIV AIDS.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…