DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 72 Tahun 2016

Nomor: 72
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini menagtur tentang kedudukan susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah provinsi Kalimantan Sealatan. Susunan Perangkat derah terdiri atas : Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD; Inspektorat Daerah; Dinas Daerah; dan Badan Daerah. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang berbentuk satuan pendidikan melaksanakan tugas sesuai peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.administrasi keuangan, dan mendukung pelaksanaan tugas DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
3.Undang-Undang Nomor1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4233);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2015 Nomor58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor11,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disngkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan unsur staf.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
8.Inspektorat Daerah adalah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9.Dinasadalah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10.Badan adalah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11.Badan Penghubung adalah merupakan unsur penunjang dalam mengoordinasikan, fasilitasi, dan pelayanan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat di Ibu Kota Negara Jakarta.
12.Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 14 Cabang Dinas adalah bagian dari organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, dan kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
15.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya diisngkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis tertentu.
16.Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
17.Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1)Susunan Perangkat Daerah terdiri atas:
1. a.Sekretariat Daerah;
2. b.Sekretariat DPRD;
3. c.Inspektorat Daerah;
4. d.Dinas Daerah; dan
5. e.Badan Daerah.
(2)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.
(3)Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sekretariat DPRD Tipe C.
(4)Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Inspektorat Tipe B.
(5)Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
2. b.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. c.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
4. d.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. e.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
6. f.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran.
7. g.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
8. h.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
9. i.Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
10. j.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
11. k.Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangadministrasi kependudukan, pencatatan sipil, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.
12. l.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
13. m.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
14. n.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
15. o.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
16. p.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
17. q.Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
18. r.Dinas Perpustakaandan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
19. s.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
20. t.Dinas Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
21. u.Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertaniansub urusan tanaman pangan dan hortikultura;
22. v.Dinas Perkebunan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertaniansub urusan perkebunan dan peternakan;
23. w.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
24. x.Dinas Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
25. y.Dinas Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan
26. z.Dinas Kehutanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
(6)Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
1. a.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan daerah;
2. b.Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan daerah;
3. c.Badan Kepegawaian Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan bidang kepegawaian daerah;
4. d.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang pengembangan sumber daya manusia daerah;
5. e.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan Daerah;
6. f.Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan fungsi koordinasi dalam penanggulangan bencana daerah; dan
7. g.Badan Penghubung, melaksanakan fungsi penunjang penghubung.

BAB III

KEDUDUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1)Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
(2)Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(3)Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahanDaerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(4)Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas atau sebutan lainnya yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(6)Badan merupakan unsur penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. b.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. d.pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah;
(3)Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Terdiri atas:
1. a.Asisten Pemerintahan;
2. b.Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
3. c.Asisten Administrasi Umum.
(4)Asisten Pemerintahan membawahi:
1. a.Biro Pemerintahan;
2. b.Biro Hukum; dan
3. c.Biro Organisasi.
(5)Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi:
1. a.Biro Sarana Prasarana Perekonomian Daerah;
2. b.Biro Pengembangan Produksi Daerah; dan
3. c.Biro Kesejahteraan Rakyat.
(6)Asisten Administrasi Umum, membawahi:

1.Biro Umum;
2.Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa; dan
3.Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.

(7)Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Biro Pemerintahan terdiri atas:
1. a.Bagian Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah;
2. b.Bagian Otonomi Daerah; dan
3. c.Bagian Kerja Sama.
(2)Bagian Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah terdiri atas:
1. a.Sub Bagian Fasilitasi Kewenangan Pemerintahan;
2. b.Sub Bagian Pengendalian Urusan Pemerintahan; dan
3. c.Sub Bagian Tata Usaha Biro.
(3)Bagian Otonomi Daerah terdiri atas:
1. a.Sub Bagian Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD;
2. b.Sub Bagian Fasilitasi Lembaga, Instansi Pemerintah dan Legislatif; dan
3. c.Sub Bagian Evaluasi Pemerintahan Daerah.
(4)Bagian Kerja Sama terdiri atas:
1. a.Sub Bagian Kerja Sama Antar Pemerintah dan Lembaga;
2. b.Sub Bagian Kerja Sama Kawasan dan Kemitraan; dan
3. c.Sub Bagian Fasilitasi Gubernurdan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
(5)Bagan struktur organisasi Biro Pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1)Biro Hukum terdiri atas:
1. a.Bagian Perundang-undangan;
2. b.Bagian Bantuan Hukum dan HAM; dan
3. c.Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum.
(2)Bagian Perundang-undangan terdiri atas:
1. a.Sub Bagian Perumusan Peraturan Daeah;
2. b.Sub Bagian Perumusan Produk Hukum Lain; dan
3. c.Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah.
(3)Bagian Bantuan Hukum dan HAM terdiri atas:
1. a.Sub Bagian Sengketa Hukum dan HAM;
2. b.Sub Bagian PerlindunganHukum; dan
3. c.Sub Bagian Tata Usaha Biro.
(4)Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum terdiri atas:
1. a.Sub Bagian Evaluasi dan Fasilitasi Wilayah I;
2. b.Sub Bagian Evaluasi dan Fasilitasi Wilayah II; dan
3. c.Sub Bagian Dokumentasi Produk Hukum Daerah.
(5)Bagan struktur organisasi Biro Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1)Biro Organisasi terdiri atas:
1. a.Bagian Kelembagaan;
2. b.Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik; dan
3. c.Bagian Pemberdayaan Aparatur dan Akuntabilitas Kinerja.
(2)Bagian Kelembagaan terdiri atas:
1. a.Sub Bagian Fasilitasi dan Penataan Kelembagaan;
2. b.Sub Bagian Analisis Jabatan; dan.
3. c.Sub Bagian Formasi Jabatan.
(3)Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik terdiri atas:
1. a.Sub Bagian Ketatalaksanaan;
2. b.Sub Bagian Pelayanan Publik; dan
3. c.Sub Bagian Tata Usaha Biro.
(4)BagianPemberdayaan Aparatur danAkuntabilitas Kinerja terdiri atas:
1. a.Sub Bagian Pemberdayaan Aparatur;
2. b.Sub Pengukuran Kinerja; dan
3. c.SubBagian Akuntabilitas Kinerja.
(5)Bagan struktur organisasi Biro Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

(1)Biro Sarana Prasarana Perekonomian Daerah terdiri atas:
1. a.Bagian Prasarana Fisik;
2. b.Bagian Sarana Perekonomian; dan
3. c.Bagian Transportasi dan Komunikasi.
(2)Bagian Prasarana Fisik terdiri atas:
1. a.Sub Bagian PU dan Tata Ruang serta Pertanahan;
2. b.Sub Bagian Perumahan Rakyat dan Permukiman; dan
3. c.Sub Bagian Tata Usaha Biro.
(3)Bagian Sarana Perekonomian terdiri atas:
1. a.Sub Bagian Penanaman Modal dan PTSP;
2. b.Sub Bagian Perdagangan, Koperasi dan UKM; dan
3. c.Sub Bagian BUMD dan Perbankan.
(4)Bagian Transportasi dan Komunikasi terdiri atas:
1. a.Sub Bagian Perhubungan;
2. b.Sub Bagian Komunikasi dan Informatika; dan
3. c.Sub Bagian Penelitian Pengembangan, Statistik, dan Persandian.
(5)Bagan struktur organisasi Biro Sarana Prasarana Perekonomian Daerahsebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

(1)Biro Pengembangan Produksi Daerah terdiri atas:
1. a.Bagian Bina Pangan Daerah;
2. b.Bagian Industri dan Kepariwisataan Daerah; dan
3. c.Bagian Energi Sumber Daya Mineral, Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
(2)Bagian Bina Pangan Daerah terdiri atas:
1. a.Sub Bagian Ketahanan Pangan;
2. b.Sub Bagian Pertanian; dan
3. c.Sub Bagian Kelautan dan Perikanan.
(3)Bagian Industri dan Kepariwisataan Daerah terdiri atas:
1. a.Sub Bagian Industri;
2. b.Sub Bagian Pariwisata; dan
3. c.Sub Bagian Tata Usaha Biro.
(4)Bagian Energi, Sumber Daya Mineral, Kehutanan dan Lingkungan Hidup terdiri atas:
1. a.Sub Bagian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. b.Sub Bagian Kehutanan; dan
3. c.Sub Bagian Lingkungan Hidup.
(5)Bagan struktur organisasi Biro Pengembangan Produksi Daerahsebagaimana tercantum dalam Lampiran VIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

(1)Biro Kesejahteraan Rakyat terdiri atas:
1. a.Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga;
2. b.Bagian Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial; dan
3. c.Bagian Keagamaan.
(2)Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, terdiri atas:
1. a.Sub Bagian Pendidikan,Perpustakaan dan Kearsipan;
2. b.Sub Bagian Kebudayaan; dan
3. c.Sub Bagian Pemuda dan Olah Raga.
(3)Bagian Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial terdiri atas:
1. a.Sub Bagian Kesehatan Masyarakat;
2. b.Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
3. c.Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
(4)Bagian Keagamaan terdiri atas:
1. a.Sub Bagian Fasilitasi Keagamaan;
2. b.Sub Bagian Fasilitasi Pendidikan Keagamaan; dan
3. c.Sub Bagian Tata Usaha Biro.
(5)Bagan struktur organisasi Biro Kesejahteraan Rakyatsebagaimana tercantum dalam Lampiran VIIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…