DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 73 Tahun 2015

Nomor: 73
Tahun: 2015
Ditetapkan: 7 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN PENCANTUMAN GELAR / PENINGKATAN PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, berisi tentang : 1. Ketentuan Umum; 2. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah; 3. Pencantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan; 4. Ketentuan Lain-lain; 5. Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Keputusan Gubernur Nomor 046 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pencantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pencantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan; Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
16.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
19.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daeran Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
20.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 028 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 28); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN PENCANTUMAN GELAR/ PENINGKATAN PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur.
5.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
6.Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Formal lainnya di luar jam kerja atas biaya sendiri dan tidak boleh meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari.
7.Masa Studi adalah batas waktu paling lama dari keseluruhan waktu tempuh studi yang dilakukan di luar cuti kuliah (terminal).
8.Pola Pembinaan dan Pengembangan Karier adalah suatu bentuk, prosedur, dan mekanisme aktivitas pembinaan yang menggambarkan alur pengembangan karier PNS serta menunjukkan keterkaitan, keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan, dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa kerja/ masa jabatan seorang PNS sejak diangkat menjadi PNS ataupun sejak pengangkatan pertama di dalam suatu jabatan sampai pensiun.
9.Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang dilaksanakan bagi PNS yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan pangkatnya masih berada di bawah pangkat terendah berdasarkan ijazah yang diperoleh / dimilikinya.
10.Pencantuman Gelar / Peningkatan Pendidikan adalah pengakuan gelar / peningkatan pendidikan yang diberikan kepada PNS yang jenjang pangkatnya telah sama atau lebih tinggi berdasarkan ijazah yang diperoleh / dimilikinya.
9.Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.
10.Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara.
11.Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin satuan organisasi Pemerintah Daerah.
12.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13.Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
14.Pejabat adalah Pejabat yang berwenang dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian baik dalam jabatan struktural/fungsional, pemberian izin belajar, kenaikan pangkat serta pemindahan/pemberhentian sebagai PNS, dalam hal ini adalah Gubernur ataupun Pejabat lain yang ditunjuk.
15.Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB II

KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 2

Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat diberikan apabila:

a.diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
b.sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
c.setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
d.memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan
e.lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

Pasal 3

(1)Tanpa mengurangi arti dan maksud yang diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, dalam rangka Manajemen Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, maka pemberian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan secara berjenjang.
(2)Yang dimaksud berjenjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah sesuai dengan tingkatan Pendidikan/Ijazah yang diperoleh, yaitu : dari SD ke SLTP, dari SLTP ke SLTA, dari SLTA ke D-II, D-III, D-IV/S1, dari S1 ke S2/Spesialis-I, dan dari S-2 ke S-3/Spesialis-II.
(3)Penyesuaian Kenaikan Pangkat dapat diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh/memiliki :
1. a.Surat Tanda Tamat belajar/ijazah sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat juru muda tingkat I, golongan ruang I/b ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi juru, golongan ruang I/c;
2. b.Surat tanda tamat belajar/ijazah sekolah lanjutan tingkat atas, diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat juru tingkat I, golongan ruang I/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur muda, golongan ruang II/a;
3. c.Surat tanda tamat belajar/ijazah guru pendidikan luar biasa atau diploma II dan masih berpangkat pengatur muda golongan ruang II/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur muda tingkat. I, golongan ruang II/b;
4. d.Ijazah sarjana muda, ijazah akademi atau ijazah diploma III dan masih berpangkat pengatur muda tingkat I golongan ruang II/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur, golongan ruang II/c;
5. e.Ijazah sarjana (S1), ijazah diploma IV dan masih berpangkat pengatur tingkat I golongan ruang II/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi penata muda, golongan ruang III/a;
6. f.Ijazah dokter, ijazah apoteker dan ijazah lain yang setara, ijazah magister (S2) atau ijazah spesialis I, dan masih berpangkat penata muda, golongan ruang III/a kebawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi penata muda tingkat I golongan ruang III/b;
7. g.Ijazah doktor (S3) atau ijazah spesialis II dan masih berpangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi penata, golongan ruang III/c.
(4)Ijazah yang diperoleh/dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
(5)Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah ijazah yang diperoleh dari Sekolah/Perguruan Tinggi Negeri atau ijazah yang diperoleh dari Sekolah/Perguruan Tinggi Swasta yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Ijazah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi di Luar Negeri hanya dapat dihargai apabila diakui dan ditetapkan sederajat dengan ijazah dari Sekolah atau Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan Nasional/Pendidikan Tinggi atau pejabat lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berwenang menyelenggarakan pendidikan.

Pasal 5

Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dibagi dalam 7 (tujuh) kualifikasi, yaitu:

a.Kualifikasi I bagi PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b ke bawah, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi Juru, golongan ruang I/c ;
b.Kualifikasi II bagi PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat dan masih berpangkat Juru Tingkat I, golongan ruang I/d ke bawah, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi Poengatur Muda, golongan ruang II/a ;
c.Kualifikasi III bagi PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau atau Diploma II dan belum berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b ;
d.Kualifikasi IV bagi PNS yang memperoleh Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III dan belum berpangkat Pengatur, golongan ruang II/c;
e.Kualifikasi V bagi PNS yang memperoleh Ijazah Sarjana (S1), Ijazah Diploma IV dan belum berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a;
f.Kualifikasi VI bagi PNS yang memperoleh Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah lain yang setera, Ijazah Magister (S2), atau Ijazah Spesialis I di bidang kedokteran dan belum berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, dan
g.Kualifikasi VII bagi PNS yang memperoleh Ijazah Doktor (S3) atau Ijazah Spesialis II di bidang kedokteran dan belum berpangkat Penata, golongan ruang III/c.

Pasal 6

(1)Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan formasi pegawai yang tersedia di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
(2)Persyaratan administratif untuk mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah :
1. a.berstatus PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
2. b.kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dilaksanakan secara berjenjang;
3. c.memperoleh STTB / Ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang sah menurut peraturan perundangan yang berlaku;
4. d.menduduki jabatan atau diberi tugas / pekerjaan yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
5. e.memiliki surat izin belajar dari pejabat yang berwenang;
6. f.ijazah yang akan disesuaikan sebagai berikut: 1) PNS yang memiliki ijazah SLTP/sederajat tetapi belum berpangkat Juru (I/c); 2) PNS yang memiliki ijazah SLTA/sederajat tetapi belum berpangkat Pengatur Muda (II/a); 3) PNS yang memiliki ijazah Diploma II tetapi belum berpangkat Pengatur Muda Tk. I (II/b); 4) PNS yang memiliki ijazah Sarjana Muda, Ijazah Diploma III atau Ijazah Akademi tetapi belum berpangkat Pengatur (II/c); 5) PNS yang memiliki ijazah Diploma IV atau Sarjana (S1) tetapi belum berpangkat Penata Muda (III/a); 6) PNS yang memiliki ijazah Magister (S2) atau Ijazah Spesialis I di bidang kedokteran tetapi belum berpangkat Penata Muda Tk. I (III/b); dan 7) PNS yang memiliki ijazah Ijazah Doktor (S3) atau Ijazah Spesialis II di bidang kedokteran tetapi belum berpangkat Penata (III/c).

Pasal 7

(1)Bagi PNS yang memiliki/memperoleh ijazah tetapi tidak memiliki Surat Izin Belajar dari pejabat yang berwenang, dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dengan syarat sebagai berikut:
1. a.berstatus PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
2. b.menduduki jabatan atau diberi tugas/pekerjaan yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh; dan
3. c.serendah-rendahnya memiliki pangkat/golongan ruang : 1) Juru Muda Tk. I (I/b) bagi PNS yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat; 2) Juru Tk. I (I/d) bagi PNS yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat; 3) Pengatur Muda (II/a) bagi PNS yang memiliki Ijazah Diploma II; 4) Pengatur Muda Tk. I (II/b) bagi PNS yang memiliki Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Diploma III atau Ijazah Akademi; 5) Pengatur Tk. I (II/d) bagi PNS yang memiliki Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV; 6) Penata Muda (III/a) dengan masa kerja golongan minimal 3 tahun bagi PNS yang memiliki Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah lain yang setera, Ijazah Magister (S2), atau Ijazah Spesialis I di bidang kedokteran; dan 7) Penata Muda Tingkat (III/b) dengan masa kerja golongan minimal 3 tahun bagi PNS yang memiliki Ijazah Doktor (S3) atau Ijazah Spesialis II di bidang kedokteran.
(2)Usul untuk mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini hanya dapat diberikan / diajukan bagi PNS yang telah menyelesaikan pendidikannya (lulus) sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan.

Pasal 8

(1)Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan formasi pegawai yang tersedia di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Pelaksanaan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah diumumkan secara terbuka kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
(3)Untuk kelancaran pelaksanaan ujian penyesuaian kenaikan pangkat dibentuk panitia pelaksanaan ujian yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

(1)Materi ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah berpedoman pada materi ujian penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan tingkat ijazah yang diperoleh;
(2)Materi ujian meliputi :
1. a.Tes Wawasan Kebangsaan;
2. b.Tes Intelengensia Umum; dan
3. c.Tes Karakteristik Pribadi. (sesuai materi tes CPNS dengan CAT).

BAB III

PENCANTUMAN GELAR/PENINGKATAN PENDIDIKAN

Pasal 10

(1)PNS yang telah berpangkat terendah atau lebih sesuai dengan ijazah yang dimilikinya, kepadanya dapat mengusulkan Pencantuman Gelar atau Peningkatan Pendidikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;
(2)Pencantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan bersamaan dengan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat periode berikutnya;
(3)Bagi PNS yang telah memiliki ijazah, sedangkan periode kepangkatannya masih lama, maka kepadanya diberikan surat keterangan yang menyatakan diakui dan dapat dipergunakan gelar dan ijazah tersebut untuk kepentingan kepegawaiannya.
(4)PNS yang menyelesaikan pendidikannya (lulus) melewati masa studi maksimal yang ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, tidak dapat mengajukan usul Pencantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan;
(5)Pencantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan bagi PNS dilaksanakan secara berjenjang.
(6)Pencantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan diberikan 1 (satu) kali per tahun.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…