DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 78 Tahun 2015

Nomor: 78
Tahun: 2015
Ditetapkan: 14 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 77

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN GUBERNURTENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BY LAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN, berisi tentang : 1. Ketentuan Umum; 2. Tujuan dan Manfaat; 3. Nama dan Logo; 4. Visi, Misi dan Motto; 5. Wewenang dan Tanggung Jawab Pemilik Rumah Sakit; 6. Direksi Rumah Sakit; 7. Stempel Rumah Sakit; 8. Dewan Pengawas; 9. Keanggotaan Dewan Pengawas; 10. Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian; 11. Rapat-Rapat Dewan Pengawas. 12. Komite Medik; 13. Peraturan Internal Staf Medis; 14. Komite Perawatan; 15. Peraturan Internal Staf Keperawatan; 16. Komite Etika dan Hukum; 17. Satuan Pengawas Internal; 18. Hubungan-hubungan Dalam Hospital Bylaws; 19. Plimpahan Wewenang; 20. Kerahasiaan Informasi Medis dan Pelepasan Informasi; 21. Tata Kelola Rekam Medis dan Informasi Medis; 22: Kewajiban dan Hak Rumah Sakit; 23. Kewajiban dan Hak Pasien; 24. Penyelesaian Sengketa Tenaga Kesehatan; 25. Ketentuan Perubahan; 26. Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, disebutkan bahwa rumah sakit berkewajiban membuat dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit(hospital by laws) ;
b.bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit dalam melaksanakan kewajibannya kepada masyarakat untuk memberikan kepastian hukum dan mengatur hubungan antar pemilik rumah sakit dengan pengelola/manajemen serta staf medik fungsional, perlu membuat peraturan internal rumah sakit (hospital by laws) dan peraturan staf medis (medical staf by laws) serta peraturan staf keperawatan (nursing staf by laws);
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a danhuruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin;

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
17.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
20.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
21.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Komite Keperawatan Rumah Sakit;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1Tahun 2014tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
23.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
24.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
25.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
26.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 4);
27.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 4);
28.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 4);
29.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 064 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014Nomor 64); MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN GUBERNURTENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BY LAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3.Peraturan Internal Rumah Sakit(Hospital By Laws)adalah aturan dasar yang mengatur tatacara; penyelenggaraan rumah sakit, hubungan antara Pemilik, Pengelola atau Direksi dan Staf Medis Fungsional serta pengaturan staf Keperawatan.
4.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
5.PemilikRumah Sakit adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
6.Dewan Pengawas adalah Dewan yang mewakili Pemilik, yang terdiri dari Ketua dan Anggota, yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Rumah Sakit.
7.Direktur adalah pimpinan tertinggi yaitu seseorang yang diangkat menjadi Direktur Rumah Sakit oleh Gubernur.
8.Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (clinical governance) agar staf medis diRumah Sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
9.Staf medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis di Rumah Sakit.
10.Peraturan Internal Korporasi (corporate bylaws) adalah aturan yang mengatur agar tata kelola korporasi (corporate governance) terselenggara dengan baik melalui pengaturan hubungan antara pemilik, pengelola, dan komite medik serta komite keperawatan di Rumah Sakit.
11.Peraturan internal staf medis (medical staff bylaws) adalah aturan yang mengatur tata kelola klinis (clinical governance) untuk menjaga profesionalisme staf medis di Rumah Sakit.
12.Kewenangan klinis medis (clinical privilege) adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan rumah sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis (clinical appointment).
13.Penugasan klinis medis (clinical appointment) adalah penugasan DirekturRumah Sakit kepada seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis diRumah Sakit tersebut berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan baginya.
14.Kredensial medis adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis (clinical privilege).
15.Rekredensial medis adalah proses re-evaluasi terhadap staf medis yang telah memiliki kewenangan klinis (clinical privilege) untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut.
16.Sub KomiteMedis adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Komite Medik, yang bertugas untuk memberikan masukan kepada Komite Medik dalam berbagai bidang yang dibutuhkan, yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur atas usulan dan Komite Medik.
17.Komite Keperawatanadalah wadah non-struktural yang mempunyai tugas utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
18.Peraturan Internal Staf Keperawatan adalah aturan yang mengatur tata kelola klinis keperawatan untuk menjaga profesionalisme tenaga keperawatan dan kebidanan di Rumah Sakit.
19.Kewenangan Klinis tenaga keperawatan adalah uraian intervensi keperawatan dan kebidanan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan berdasarkan area praktiknya.
20.Penugasan Klinis adalah penugasan Direktur Rumah Sakit kepada tenaga keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan atau asuhan kebidanan di Rumah Sakit tersebut berdasarkan daftar Kewenangan Klinis.
21.Kredensial adalah proses evaluasi terhadap tenaga keperawatan untuk menentukan kelayakan pemberian Kewenangan Klinis.
22.Rekredensial adalah proses re-evaluasi terhadap tenaga keperawatan yang telah memiliki Kewenangan Klinis untuk menentukan kelayakan pemberian Kewenangan Klinis tersebut.
23.Audit Keperawatan adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan keperawatan yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medisnya yang dilaksanakan oleh profesi perawat dan bidan.
24.Mitra Bestari adalah sekelompok tenaga keperawatan dengan reputasi dan kompetensi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan tenaga keperawatan.
25.Buku Putih adalah dokumen yang berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh tenaga keperawatan yang digunakan untuk menentukan Kewenangan Klinis.
26.Komite Etik dan Hukum adalah wadah non-struktural yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam hal menyusun dan merumuskan medico-etikolegal dan etika pelayanan rumah sakit, penyelesaian masalah etika rumah sakit dan pelanggaran terhadap kode etik pelayanan rumah sakit, pemeliharaan etika penyelenggaraan fungsi rumah sakit, etika penelitian dirumah sakit, gugus tugas bantuan hukum dalam penanganan masalah hukum di Rumah Sakit.
27.Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah wadah non-struktural yang bertugas melaksanakan pemeriksaan intern di Rumah Sakit.
28.Staf Medik Fungsional (SMF) adalah kelompok dokter dan/atau dokter spesialis serta dokter gigi dan/atau dokter gigi spesialis/sub spesialis yang melakukan pelayanan dan telah disetujui serta diterima sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menjalankan profesi masing-masing di Rumah Sakit.
29.Rapat Rutin Dewan Pengawas adalah setiap rapat terjadwal yang diselenggarakan oleh Dewan Pengawas, yang bukan termasuk rapat tahunan dan rapat khusus.
30.Rapat Tahunan Dewan Pengawas adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pengawas setiap tahun sekali.
31.Rapat Khusus Dewan Pengawas adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pengawas diluar jadwal rapat rutin untuk mengambil keputusan dan hal-hal yang dianggap khusus;
32.Dokter dan dokter gigi adalah dokter dan/atau dokter spesialis serta dokter gigi dan/atau dokter gigi spesialis yang melakukan pelayanan di Rumah Sakit.

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Hospital By Laws ini bertujuan untuk mengatur batas kewenangan, hak, kewajiban, dan tanggung jawab Pemilik melalui perwakilannya (Dewan Pengawas), Direksi selaku pengelola dan tenaga kesehatan yang terhimpun dalam Komite Medik dan Komite Keperawatan sehingga setiap persoalan antar mereka lebih mudah diselesaikan akibat adanya hubungan yang selaras dan serasi.

Pasal 3

Pemanfaatan dari Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital bylaws)ini adalah:

a.sebagai acuan Pemilik dalam melakukan pengawasan;
b.sebagai acuan bagi Direksi dalam mengelola dan menyusun kebijakan teknis operasional;
c.sebagai sarana menjamin efektivitas, efisiensi, dan mutu;
d.sebagai sarana dalam perlindungan hukum;
e.sebagai acuan penyelesaian konflik; dan
f.sebagai persyaratan dalam akreditasi Rumah Sakit.

BAB III

NAMA DAN LOGO

Pasal 4

(1)Nama Rumah Sakit bernamaULINadalah suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Milik Pemerintah Daerah.
(2)Logo Rumah Sakit:
(3)Makna Logo adalah sebagai berikut :
1. a.warna hijau, adalah memberikan citra pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
2. b.lingkaranhijau denganpalang putih didalamnya, adalah pelayanan diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, dan sosial dengan memberikan perlindungan hukum dan keselamatan kepada masyarakat;
3. c.tulisan RSUD, adalah menerangkan kepemilikan Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah Provinsi;
4. d.tulisan ULIN, adalah nama Rumah Sakityang diambil dari nama pohon kayu ulin yang tumbuh di hutan Kalimantan;
5. e.tulisan Banjarmasin, adalah keterangan tempat domisili keberadaan Rumah Sakit;
6. f.garis dibawah tulisan nama Rumah Sakit berwarna hijau, adalah mencerminkan bahwa pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Ulin didasarkan pada visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
7. g.lingkaran luar berwarna hijau, adalah mencerminkan terintegrasinya semua unsur manajemen dan profesi tenaga kesehatan dalam mewujudkan tujuan pelayanan rumah sakit.

BAB IV

VISI, MISI, DAN MOTTO

Pasal 5

(1)Visi Rumah Sakit adalahTerwujudnya Pelayanan Rumah Sakit yang Profesional dan Mampu Bersaing di Masyarakat Ekonomi ASEAN.
(2)Maksud dari kata-kata visi sebagaimana dimaksud padaayat (1) adalah :
1. a.maksud dari kata Profesional, adalah rumah sakit mampu menunjukan sikap atau perilaku Sumber Daya Manusia (SDM) yang dipekerjakannya dalam memberikan pelayanan mencerminkan knowledge, skills, dan behavior; dan
2. b.maksud dari kata mampu bersaing di Masyarakat Ekonomi ASEAN, adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin memiliki kesetaraan kedudukan dan kemampuan dengan negara-negara anggota ASEAN.

Pasal 6

Misi Rumah Sakitadalah :

a.menyelenggarakan pelayanan terakreditasiparipurna yang berorientasi pada kebutuhan dan keselamatan pasien, bermutu serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
b.menyelenggarakan pendidikan danpelatihan, penelitian dan pengembangan sub spesialis sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan, kemajuan ilmu pengetahuan, dan penapisan teknologi kedokteran;
c.menyelenggarakan manajemen Rumah Sakit dengan kaidah bisnis yang sehat, terbuka, efisien, efektif, akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
d.menyiapkan Sumber Daya Manusia, sarana prasarana dan peralatannya untuk mampu bersaing dalam era pasar bebas ASEAN; dan
e.mengelola dan mengembangkan Sumber Daya Manusia sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan kemampuan Rumah Sakit.

Pasal 7

Motto Rumah Sakit Umum Daerah Ulin adalah Keselamatan pasien kami utamakan(Aegroti salus lex suprema).

BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMILIK RUMAH SAKIT

Pasal 8

Pemerintah Daerah selaku pemiliki Rumah Sakit memiliki wewenang, terdiri atas :

a.mengangkat dan memberhentikan Direksi;
b.mengangkat dan memberhentikan pejabat struktural lainnya atas usulan Direktur;
c.melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap operasional Rumah Sakit;
d.Meminta pertanggungjawaban atas tugas dan kewenangan yang diberikan kepada Direktur; dan
e.mendelegasikan wewenangnya kepada Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk :
1. a.menyediakan Rumah Sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat;
2. b.menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit bagi fakir miskin, atau orang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.membina dan mengawasi penyelenggaraan Rumah Sakit;
4. d.memberikan perlindungan kepada Rumah Sakit agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dan bertanggung jawab;
5. e.memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.menggerakkan peran serta masyarakat dalam pendirian Rumah Sakit sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat;
7. g.menyediakan informasi kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat;
8. h.menjamin pembiayaan pelayanan kegawatdaruratan di Rumah Sakit akibat bencana dan kejadian luar biasa;
9. i.menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan; dan
10. j.mengatur pendistribusian dan penyebaran alat kesehatan berteknologi tinggi dan bernilai tinggi.
(2)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI

DIREKSI RUMAH SAKIT

Pasal 10

(1)Pengelolaan atau pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan di Rumah Sakit dilakukan oleh Direksi bersama dengan pejabat struktural dan fungsional lainnya.
(2)Anggota Direksi berjumlah 4 (empat) orang, yang terdiri atas 1 (satu) orang Direktur dan 3 (tiga) orang Wakil Direktur.
(3)Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas 1 (satu) orang Wakil Direktur Medik dan Keperawatan, 1(satu) orang Wakil Direktur Umum dan Keuangan, dan 1 (satu) orang Wakil Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Penelitian serta Hukum.
(4)Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan olehGubernur.
(5)Direksi bertanggung jawab kepada Pemilik melalui Dewan Pengawas dalam hal pengelolaan dan pengawasan Rumah Sakit beserta fasilitasnya, personil, dan sumber daya terkait.
(6)Direksi bertugas untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan Rumah Sakit sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(7)Tugas pokok, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Direksi ditentukan oleh kepala daerah dan diperinci dalam suatu uraian tugas secara tertulis dalam Peraturan Gubernur.
(8)Selain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Direksi mempunyai tugas dan wewenang untuk :
1. a.memimpin dan mengelola Rumah Sakit sesuai dengan Visi dan Misi serta tujuan Rumah Sakit;
2. b.bertanggung jawab memelihara dan mengelola kekayaan Rumah Sakit;
3. c.mewakili Rumah Sakit baik didalam maupun diluar Pengadilan;
4. d.Melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengelola Rumah Sakit sebagaimana yang telah digariskan oleh Pemilik dan atau Menteri Kesehatan;
5. e.menetapkan kebijakan operasional Rumah Sakit;
6. f.menyiapkan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit;
7. g.mengawasi pembukuan serta administrasi Rumah Sakit sesuai dengan peraturan dan kelaziman yang berlaku bagi Rumah Sakit;
8. h.menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit pada tingkat kelengkapan operasional sesuai dengan kebutuhan organisasi;
9. i.mengangkat dan memberhentikan tenaga honor dan/atau kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. j.Mengangkat dan memberhentikan Kepala Instalasi, Kepala Ruang Rawat Inap dan Poliklinik serta Ketua SMF;
11. k.memberikan perlindungan hukum kepada semua sumber daya manusia yang dipekerjakan;
12. l.melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan rumah sakit;
13. m.menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban tenaga honor dan/atau kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
14. n.menyiapkan laporan berkala dan tahunan; dan
15. o.menetapkan kebijakan teknis operasional Rumah Sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks77PDFHirarki

Memuat teks peraturan…