DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 89 Tahun 2014

Nomor: 89
Tahun: 2014
Ditetapkan: 10 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini Mengatur Tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Budaya Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah; Tata Laksana Kegiatan; Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi; Pendanaan; Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya daerah perlu dilakukan fasilitasi terhadap organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan, keraton, dan lembaga adat ;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan ; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) ;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik ;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ;
11.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5) ;
12.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
13.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 045 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur- Unsur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 45); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANG KEBUDAYAAN, KERATON, DAN LEMBAGA ADAT DALAM PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
5.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Kalimantan Selatan.
6.Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan yang selanjutnya disebut Ormas Kebudayaan adalah Organisasi Non Pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk oleh warga Negara Indonesia secara sukarela dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat, serta bukan organisasi sayap partai, yang kegiatannya memajukan kebudayaan, melestarikan tradisi, dan mengembangkan adat budaya masyarakat.
7.Keraton adalah organisasi kekerabatan yang dipimpin oleh raja/sultan/sunan/pemerintahan atau sebutan lain yang menjalankan fungsi sebagai pusat pelestarian dan pengembangan adat budaya dan nilai-nilai sosial budaya yang terkandung di dalamnya serta mengayomi lembaga dan anggota masyarakat adat.
8.Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejahteraan atau asal usulnya memuliakan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya.
9.Budaya Daerah adalah sistem nilai yang dianut oleh komunitas/kelompok masyarakat tertentu di daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan- harapan warga masyarakatnya dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya.
10.Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah adalah upaya untuk melestarikan/memelihara/meningkatkan kualitas sistem nilai sosial budaya yang dianut oleh komunitas/kelompok masyarakat tertentu di daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakatnya dan di dalamnya terdapat nilai-nilai sikap serta tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya.
11.Tim pemantau dan evaluasi kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya daerah adalah tim yang dibentuk untuk memantau/mengevaluasi kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya daerah.

BAB II

PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAERAH

Pasal 2

(1)Pelestarian dan pengembangan budaya daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
(2)Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tugas :
1. a.mendorong tumbuh dan berkembangnya peran serta masyarakat serta mendayagunakan potensi masyarakat yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan, keraton, dan lembaga adat ; dan
2. b.melakukan inventarisasi dan mencatat serta memberikan surat ketarangan terdaftar (SKT) kepada ormas bidang kebudayaan, keraton, dan lembaga adat.

Pasal 3

(1)Peran serta Ormas Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam pelestarian budaya daerah meliputi :
1. a.menjadi mitra pemerintah dalam pelaksanaan program pelestarian dan pengembangan budaya daerah ;
2. b.melakukan inventarisasi aktivitas adat, seni, budaya dan aset kebudayaan budaya daerah serta peninggalan sejarah daerah ; dan
3. c.melakukan penelitian adat seni dan budaya daerah, penelitian sejarah, antropologi serta arkeologi atau perpurbakalaan.
(2)Peran serta Ormas Bidang Kebudayaan, keraton dan lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam pengembangan budaya daerah meliputi :
1. a.menyusun rencana dan kegiatan ;
2. b.melakukan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengelola ormas bidang kebudayaan keraton dan lembaga adat ;
3. c.melakukan fasilitasi pengembangan kualitas sumber daya manusia ;
4. d.melakukan apresiasi seni dan budaya daerah ; dan
5. e.melakukan sosialisasi dan publikasi nilai budaya daerah kepada masyarakat.

BAB III

TATA LAKSANA KEGIATAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengundang Ormas Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat untuk menyampaikan Usulan Program Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah.
(2)Usulan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Kebudayaan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB IV

PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1)Pemantauan atas pelaksanaan kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya daerah dilakukan oleh tim pemantauan dan evaluasi yang dipimpin oleh Wakil Gubernur untuk tingkat Daerah dan Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.
(2)Hasil pemantauan dan evaluasi tim tingkat Daerah dilaporkan kepada Gubernur dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
(3)Hasil pemantauan dan evaluasi tim Kabupaten/Kota dilaporkan kepada Gubernur dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
(4)Tim Pemantau tingkat Daerah dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan Tim Pemantau Kabupaten/Kota, terhadap hal yang dianggap perlu berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya daerah.

Pasal 6

(1)Tim Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari :
1. a.Ketua : Wakil Gubernur ;
2. b.Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan ;
3. c.Anggota : 1) Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan ; 2) Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ; 3) Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ; dan 4) Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
(2)Keanggotaan tim pemantauan dan evaluasi tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari :
1. a.Ketua : Wakil Bupati/Walikota ;
2. b.Sekretaris : Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota ;
3. c.Anggota : 1) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Kebudayaan Kabupaten/Kota ; 2) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota ; 3) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota ; dan 4) Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota.
(3)Keanggotaan tim pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur untuk tingkat Daerah dan Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 7

Semua biaya yang timbul akibat diberlakukannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan ; dan/atau
b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 10 Desember 2014 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. RUDY ARIFFIN Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 10 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, MUHAMMAD ARSYADI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 89

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…