DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 94 Tahun 2014

Nomor: 94
Tahun: 2014
Ditetapkan: 29 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Perturan Gubernur ini Mengatur Tentang Tarif Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Tujuan Dan Asas; Prinsip Dalam Penetapan Tarif; Struktur Dan Besaran Tarif; Jenis Pelayanan Yang Dikenakan Tarif; Standar Kelas Perawatan; Pendaftaran; Tarif Pelayanan Rawat Jalan; Tarif Pelayanan Rawat Darurat Terpadu Dan Pelayanan Ambulance; Tarif Pelayanan Rawat Inap; Tarif Tindak Medik; Tarif Pelayanan Persalinan; Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik; Tarif Pelayanan Home Care; Tarif Pelayanan Kesehatan Umrah; Tarif Pelayanan Khusus Poliklinik Karyawan; Tarif Pelayanan One Day Care Aster Dan Rawat Inap Paviliun Aster; Tarif Pesertya Bpjs Dan Kerjasama Lembaga/Perusahaan; Tarif Layanan Hukum Rumah Sakit; Tarif Pelayanan Bidang Pendidikan Dan Penelitian; Tarif Pelayanan Forensik Dan Mediko Legal; Tarif Pelayanan Jenazah; Tarif Pelayanan Penunjang Diagnostik; Pelayanan Farmasi Dan Gizi; Tarif Pelayanan Chateterisasi Jantung; Tarif Pelayanan Hemodialisa; Tarif Pelayanan Khusus Rawat Intensive; Tata Cara Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Tarif; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa denganberkembangnya ilmu pengetahuan teknologi kedokteran dan keperawatan yang berdampak pada bertambahnya jenis pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin serta berdasarkan Evaluasi dari berbagai Unit Pelayanan, tarif pelayanan kesehatan yang berlaku pada saat ini sudah tidak sesuai lagi dan perlu dilakukan perubahan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin; . 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo.Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1985 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1956 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swantara Tingkat I KalimantanSelatan sebagai Undang-Undang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 1106) ;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844) ;
5.Undang-Undang Nomor33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2009 Nomor112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
8.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ;
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
10.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) ;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum Daerah;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 004/MENKES/SK/I/2013 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Kalimantan Selatan;
17.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran DaerahProvinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
18.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan(LembaranDaerahProvinsiKalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5) ;
19.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan TataKerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
20.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pola TarifPelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 3);
21.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 063 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita DaerahProvinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 63);
22.Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor188.44/0464/KUM/2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum DaerahUlin Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh ; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gebernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.Instansi adalah setiap kantor atau satuan kerja yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran/barang atau kuasa pengguna anggaran/barang.
5.Standar Pelayanan Minimum adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh rumah sakit kepada masyarakat.
6.Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
7.Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
8.Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
9.Pola tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif pelayanan kesehatan.
10.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
11.Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi.
12.Jasa pelayanan adalah imbalan/perhitungan jasamaksimal atas kinerja pelayanan yang diberikan oleh tenaga dokter, perawat, bidan, tenaga administrasi, dan tenaga kesehatan lainnya.
13.Jasacito adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lainnya secara langsung kepada pasien dengan kondisi dalam keadaan emergensi (gawat darurat).
14.Instalasi pelayanan kesehatan di RSUD Ulin Banjarmasinadalah unit-unit pelayanan RSUD UlinBanjarmasin tempat diselenggarakannya kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik pelayanan secara langsung maupun tidak 1angsung.
15.Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa perlu tinggal di Rawat Inap.
16.Pelayanan rawat jalan VIP/Eksekutif adalah pelayanan rawat jalan di poliklinik khusus, waktu yang khusus, ditangani oleh dokter spesialis/sub spesialis yang khusus berdasarkan pilihan pasien, dan atau kesepakatan dengan dokternya.
17.Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang Rawat Inap.
18.Akomodasi Rawat Inap adalah jasa sarana beserta jasa pelayanan termasuk makanan dan minuman.
19.Pelayanan rawat sehari (One Day Care) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari satu hari.
20.Pelayanan Ambulance (ambulance service) adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawat-daruratan termasuk evakuasi medik dan atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke rumah sakit dan atau pelayanan rujukan pasien dari rumah sakit ke rumah sakit yang lebih mampu.
21.Tindakan medik adalah manover/perasat/tindakanberupa pembedahan atau non pembedahan, dengan menggunakan pembiusan atau tanpa pembiusan.
22.Tindakan keperawatan adalah pemberian asuhan keperawatan atau kebidanan yang meliputi : anamnesis, perencanaan dan intervensi keperawatan/kebidanan dalam rangka upaya penyembuhan dan/atau pemulihan kesehatan secara mandiri dan atau kolaboratif atau pemberian mandat dari tenaga medis.
23.Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/protetik dan lain-lain.
24.PelayananICUStandar adalah pelayanan untuk pasien-pasien berpenyakit kritis di ruangan yang mempunyai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk melaksanakanmonitoring,perawatan,pengobatan, dan penanganan lainnya secara intensif.
25.Pelayanan rawat intensive adalah pelayanan khusus dengan standar sertifikasi ketenagaan dan jenis tingkat ketergantungan pasien yang tinggi sesuai kesadaran dan atau kebutuhan pasien (total care/parsial care) yang meliputi perawatan ICU/ICCU/PICU/NICU dengan didukung peralatan monitoring dan atau ventilator.
26.Pelayanan homecare adalah pelayanan yang diberikan di rumah pasien terhadappasien-pasienyangmenurutpertimbanganmedik dapat dirawat di luar rumah sakit namun masih memerlukan pengawasan dan perawatan medis yang dilaksanakan sendiri oleh unit/instalasi di rumah sakit dan/atau kerjasama kemitraan dengan yayasan/instansi home careyang dikelola oleh pihak swasta/pihak ketiga.
27.Pelayanan konsultasi/tindakan khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi/tindakan khusus seperti konsultasi dan tindakan psikologis, konsultasi dan tindakan psykiatri, konsultasi gizi dan lain-lain.
28.Pelayanan bidang pendidikan dan penelitian adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang profesional oleh dokter, perawat, bidan dan atau tenaga kesehatan lainnya yang meliputi konsultasi, bimbingan klinik (clinical instructur) dan/atau seminar serta penelitian.
29.Pelayanan bidang hukum dan informasi adalah pelayanan yang diberikan oleh profesional hukum kesehatan/hukum rumah sakit dan/atau hukum kedokteran yang meliputi konsultasi, pendampingan dan/atau seminar serta bimbingan khusus.
30.Pelayanan forensik dan mediko legal adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter spesialis forensik tenaga profesional yang berkaitan dengan pembuatan visum, otopsi dan pelayanan kesehatan lainnya guna kepentingan penegakan hukum.
31.Pelayananpenunjang logistik adalah pelayanan untuk mendukung pelayanan medik dari segi logistik yang terdiri dari pelayanan farmasi dan pelayanan gizi serta pelayanan logistik lainnya.
32.Pelayananjenazahadalahpelayananyang diberikan untuk penyimpanan jenazah, konservasi (pengawetan)jenazah,bedahjenazah, dan pelayanan lainnya terhadap jenazah.
33.Pelayanan penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk penegakan diagnosis yang antara lain dapat berupa pelayanan patologi klinik, patologi anatomi, microbiologi, radiologi diagnostik, elektromedik diagnostik, endoscopy, dan tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya.
34.Pelayanan umrah adalah pelayanan kesehatan kepada calon jamaah umrah yang meliputi : pemeriksaan kesehatan sederhana, vaksinasi meningitis, dan pemeriksaan penujang lainnya sesuai indikasi medis.
35.Bahan medis habis pakai adalah bahan kimia, reagensia, bahan laboratonium, bahan radiology, dan bahan habis pakai lainnya yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, tindakan rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya.
36.Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikkan, dioleskan, dihisap atau diminumkan yang dikonsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatannya.
37.Akomodasi adalah fasilitas Rawat Inap terdiri dari jasa ruangan (air dan listrik serta biaya pemeliharaan) dan makanan pasien.
38.Makanan pasien adalah makanan yang diberikan kepada pasien yang sesuai dengan kebutuhan dan standardgizi masing-masingyang disesuaikan dengan penyakit yang diderita.
39.Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanankesehatandariseseorangyangmenggunakan/mendapat pelayanan kesehatan atas dasar adanya Perjanjian Kerja Sama.
40.Keterangan ahli forensik adalah keteragan yang diberikan oleh seorang dokter ahli dibidang ilmu forensik yang diberikan secara tertulis atas dasar permintaan dari kepolisian.
41.Keterangan ahli hukum kesehatan adalah keterangan yang diberikan oleh seorang sarjana hukum yang memahami ilmu kesehatan pada umumnya dan ditunjuk oleh pimpinan organisasi hukum kesehatan.
42.Pasien terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidakmemilikiidentitas(Mr. X), kesadarannya hilang dan tidak ada penjaminnya, tidak mampu membayar atau kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi.
43.Pasienmiskinadalahpasienyang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri kesehatan baik yang dijamin oleh BPJS, Jamkesda atau Jamkesprov.
44.Pasien Jaminan adalah pasien yang biaya atas semua pelayanan yang diterimanya ditanggung oleh penjamin dari perusahaan yang sudah bekerja sama dengan rumah sakit.
45.UnitCostadalahperhitunganbiayariilyangdikeluarkanuntuk melaksanakan satu unit/satu jenis pelayanan tertentu di RSUD Ulin Banjarmasin yang terdiri dan biaya langsung maupun biaya tak langsung.
46.Titik pulang pokok adalah suatu titik impas dimana hasil penjualan (tarif) adalah sama dengan biaya (cost) yang dikeluarkan.
47.Kartu PesertaBPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) adalah kartu yang dikeluarkan oleh BPJS sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

BAB II

TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Pengaturan tarif RSUD UlinBanjarmasin bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,guna mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dengan memperhitungkan biaya pelayanan berdasarkan unit cost atau perhitungan biaya riil yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu unit/satu jenis pelayanan tertentu di RSUD Ulindengan berasaskan kepada fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 3

Asas pemberlakuan tarif ini berpedoman pada :

a.RSUD UlinBanjarmasin beroperasi sebagai Lembaga Teknis Daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Pemerintah Daerah;
b.RSUD UlinBanjarmasin merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan pemerintah daerah dan karenanya status hukum RSUD UlinBanjarmasin tidak terpisah dari pemerintah daerah sebagai instansi induk;
c.Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada RSUD UlinBanjarmasindari segi manfaat layanan yang dihasilkan;
d.Pejabat yang ditunjuk mengelola RSUD UlinBanjarmasinbertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh Gubernur;
e.RSUD UlinBanjarmasinmenyelenggarakan kegiatan tanpa mengutamakan pencarian keuntungan;
f.Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja RSUD UlinBanjarmasindisusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah; dan
g.RSUD UlinBanjarmasinmengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.

BAB III

PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 4

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pelayanankesehatan,dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatandantidak bertujuan untuk mencari keuntungan.
(2)BiayapenyelenggaraanpelayanankesehatandiRSUD UlinBanjarmasindikelola sendiri dari pendapatan langsung dan/atau pendapatan tidak langsung serta pendapatan lainnya.
(3)Tarif maksimal pelayanan kesehatan diperhitungkan atas dasar riil unit costRSUD UlinBanjarmasindengan memperhatikan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dan tarif rumah sakit setempat lainnya.
(4)Tarif maksimal pelayanan kesehatan yang dikenakan kepada pasien diperhitungkan atas dasar jenis pelayanan yang diberikan, kelas (tempat) perawatan,dan kompetensi petugas yang memberikan pelayanan.
(5)Jasa dalam tarif pelayanan diperhitungkan secara maksimal, dengan pengembalian yang dibayarkan disesuaikan kemampuan keuangan RSUD Ulin Banjarmasin tanpa keharusan memperhitungan pengembalian secara maksimal.
(6)Pedoman penghitungan besaran jasa sarana dengan jasa pelayanan ditentukan sebagai berikut :
1. a.tarif adalah penjumlahan penghitungan riil cost dengan jasa pelayanan;
2. b.penghitungan besaran jasa pelayanan jika lebih banyak dan tergantung dengan menggunakan sarana dan alatpendukung termasuk peralatan canggih yang dimiliki RSUD Ulin Banjarmasin selain juga menggunakan pengetahuan, skill, keterampilan dan/atau keahlian khusus,paling banyak diberikan 30 % dari tarif;
3. c.penghitungan besaran jasa pelayanan jika lebih banyak menggunakan pengetahuan, skill, keterampilan dan atau keahlian khusus yang dimiliki petugas yang melayani tanpa ketergantungan dengan alat canggih atau peralatan yang memiliki investasi besar, paling banyak diberikan 90 % dari tarif;dan
4. d.jenis pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada huruf b dan huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Ulin Banjarmasin.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 5

(1)Struktur dan besaran tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan dan kelas (tempat) perawatan.
(2)Besaran tarif pelayanan ditetapkan berdasarkan unit cost masing- masing pelayanan.
(3)Besaran tarif yang tertuang dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini sudah memperhitungkan jasa sarana dan jasa pelayanan.
(4)Ketentuan rinci besaran jasa sarana dan jasa pelayanan secara teknis ditetapkan dengan keputusan Direktur.
(5)Struktur besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari akomodasi, alat-alat, BAKHP, listrik, dan air serta keperluan lainnya sesuai indikasi medis dan kebutuhan pasien ditambah keuntungan yang wajar.
(6)Struktur pembagian Jasa Pelayanan, secara komulatif paling banyak 44 % dari penerimaan RSUD Ulin Banjarmasin.

BAB V

JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 6

(1)Jenis pelayanan RSUD Ulin Banjarmasin yang dilaksanakan di Instalasi- Instalasi dan/atau bidang yang dikenakan tarif dikelompokkan ke dalam pelayanan :
1. a.Rawat Jalan meliputi semua poliklinik;
2. b.Rawat Inap;
  1. 1.Pelayanan Penyakit dalam dan jantung;
  2. 2.Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
  3. 3.Pelayanan Kesehatan anak dan bayi;
  4. 4.Pelayanan Bedah;
  5. 5.Pelayanan Paviliun Aster;
  6. 6.Pelayanan Kelas Utama;
  7. 7.Pelayanan Kulit dan Kelamin;
  8. 8.Pelayanan Kesehatan Syaraf;
  9. 9.Pelayanan Kesehatan Paru;
  10. 10.Pelayanan Kesehatan Mata;
  11. 11.Pelayanan Kesehatan THT; dan
  12. 12.Pelayanan Rawat Intensive.
3. c.Pelayanan khusus One Day Care;
4. d.Pelayanan Bedah Sentral;
5. e.Pelayanan Rawat Darurat Terpadu (IRD);
6. f.Pelayanan khusus Poliklinik VIP pagi dan Sore;
7. g.Pelayanan khusus Poliklinik Karyawan;
8. h.Pelayanan Ambulance;
9. i.Pelayanan Hemodialisa;
10. j.Tindakan Medik;
11. k.Pelayanan Patologi Klinik;
12. l.Patologi Anatomi (PA);
13. m.Pelayanan Bank Darah;
14. n.Pelayanan CSSD dan Loundry;
15. o.Pelayanan Pemulasaraan Jenazah/Forensik dan Medikolegal;
16. p.Pelayanan Rehabilitasi Medik;
17. q.PelayananGizi;
18. r.Pelayanan Farmasi;
19. s.Pelayanan Radiodiagnostik meliputi :
  1. 1.Pelayanan MSCT;
  2. 2.Pelayanan CT SCAN;
  3. 3.Pelayanan Rontgen;
  4. 4.PelayananUSG;
  5. 5.PelayananMamografi;
  6. 6.Pelayanan bondensitometri;
  7. 7.Pelayanan MRI; dan
  8. 8.Pelayanan Kedokteran Nuklir.
20. t.Pelayanan Radioterapi;
21. u.Pelayanan lasix;
22. v.Pelayanan home care;
23. w.Pelayanan Chateterisasi Jantung;
24. x.Pelayanan Kesehatan Umrah;
25. y.Pelayanan Incenerator;
26. z.Pelayanan non kesehatan lainnya; dan aa. Pelayanan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan Ilmu pengetahuan teknologi kedokteran dan perumahsakitan.
(2)Tarif pelayanan kesehatan RSUD Ulin Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan termasukjasa profesional profesi lainnya sesuai kebutuhan masing-masing pelayanan.
(3)Tarif pelayanan kesehatan RSUD Ulin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi semua Poliklinik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini dan poliklinik sesuai perkembangan ilmu pengetahuan teknologi kedokteran.
(4)Jenispemeriksaan dan tindakan yang termasuk dalam kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(5)Tarif pelayanan rawat inap kelas III diberlakukan khusus bagi pasien yang belum menjadi peserta BPJS.
(6)Bagi peserta BPJS yang sudah terdaftar, sebelum berlakunya Peraturan Daerah yang mengatur hal ini, maka tarif pelayanannya mengacu pada tarif yang ditetapkan Pemerintah atau Kementerian Kesehatan.

BAB VI

STANDAR KELAS PERAWATAN

Pasal 7

(1)Pembagian Standar Kelas Perawatan di RSUD UlinBanjarmasin ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Kelas III : Bangsal 5-8 bed dan kamar mandi;
2. b.Kelas II : Kamar 2 bed dan kamar mandi;
3. c.Kelas I : Kamar 1 bed, kamar mandi &fan, TV;
4. d.Kelas Utama C : Kamar 1 bed, kamar mandi, AC, TV;
5. e.Kelas Utama B : Kamar 1 bed, kamar mandi, AC, TV,kulkas;
6. f.Kelas Utama A : Kamar 1 bed, kamar mandi, AC, TV, kulkasdan bed penunggu;
7. g.VIP Aster B, C dan D : Kamar 1 bed, kamar mandi, AC, TV, kulkas,bed penunggu; dan
8. h.VIP Aster A : Kamar 1 bed, kamar mandi, AC, TV, kulkas, bed penunggu, meja makan dan 1 set sofa.

Pasal 8

(1)Setiap pasien atau keluarganya berhak mengajukan permintaan di kelas manapun pasien ingin dirawat, sesuai dengan kemampuan keuangan dan sesuai dengan ruang yang tersedia di RSUDUlin Banjarmasin.
(2)Bagi pasien yang menurut pendapat dokter yang memeriksa menderita penyakit menular tertentu atau keadaan pasien yang mengharuskan tempat perawatannya ditentukan secara khusus, menggunakan tarif yang berlaku secara khusus pada ruang perawatan tersebut.
(3)Pasien Narapidana dan pasien berstatus tahanan diharuskan membawa surat keterangan yang berwajib, jika tidak terdaftar sebagai peserta BPJS, dikenakan biaya penuh dan ditetapkan perawatannya di kelas III atau dapat dirawat di kelas yang lebih tinggi apabila dikehendaki oleh pasien dan keluarganya.
(4)RSUD UlinBanjarmasin tidak bertanggung jawab atas keamanan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 10

(1)Untuk perhitungan akhir semua biaya perawatan Rawat Inap di RSUD UlinBanjarmasin ditetapkan sebagai berikut:
1. a.hari masuknya pasien ke RSUD Ulin dihitung satu hari penuh; dan
2. b.hari pulangnya pasien sesudah jam 14.00 Wita diperhitungkan satu hari penuh dan apabila pasien pulang sebelum jam 14.00 Wita tidak dikenakan biaya perawatan untuk hari pulang tersebut.
(2)Apabila pasien pulang tidak atas petunjuk/izin dari Dokter atau petugas yang ditunjuk serta masih menunggak membayar biaya pelayanan maka perhitungan akhir semua biaya pelayanan kesehatannya di RSUD UlinBanjarmasinditagih kepada pasien atau keluarga / penjaminnya.

BAB VII

PENDAFTARAN

Pasal 11

(1)Setiap orang yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan yang ada pada RSUD UlinBanjarmasindiwajibkan lebih dahulu mendaftar pada Instalasi Rekam Medis atau unit pendaftaran yang telah ditentukan.
(2)Pasien yang sudah mendaftar dan mendapatkan pelayanan untuk dilakukan tindakan dan/atau pemeriksaan penunjang lainnya tidak perlu melakukan pendaftaran ulang.
(3)Pasien yang sudah mendaftar wajib diberikan kartu tanda berobat dan nomor Registrasi Medical Record (RMR) sebagai tanda teregistrasi sebagai pasien di RSUD Ulin Banjarmasin.
(4)Setiap pendaftaran tidak dikenakan biaya karcis, kecuali biaya pergantian kartu berobat sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)hanya bagi pasien pertama kali terdaftar sebagai pasien dan untuk selanjutnya tidak dikenakan biaya lagi.
(5)Tata cara pendaftaran ditetapkan lebih lanjut sesuai Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku dan ditetapkan oleh Direktur RSUD Ulin Banjarmasin.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…