DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 99 Tahun 2015

Nomor: 99
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO ABDI PERSADA, berisi tentang : 1. Ketentuan Umum; 2. Kelembagaan; 3. Struktur Kelembagaan; 3. Struktur Kelembagaan; 4. Dewan Pengawas; 5. Rrekruitment Dewan Pengawas; 6. Tugas Dewan Pengawas; 7. Masa Jabatan Dewan Pengawas; 8. Dewan Direksi LPPL Abdi Persada; 9. Tugas Dewan Direksi LPPL Abdi Persada; 10. Stasiun Penyiaran; 11. Masa Jabatan Dewan Direksi LPPL Abdi Persada; 12. Tugas Perangkat Stasiun Penyiaran; 13. Pembiayaan; 14. Pengelolaan Iklan; 15. Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abdi Persada, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abdi Persada; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
1. 2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
2. 3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. 4.Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. 5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
6. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. 12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. 15.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
15. 16.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
16. 17.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abdi Persada (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
17. 18.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO ABDI PERSADA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5.Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abdi Persada.
6.Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abdi Persada yang selanjutnya disebut LPPL Abdi Persada adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
7.Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan LPPL Abdi Persada.
8.Penyelenggara Siaran adalah Stasiun Penyiaran yang menyelenggarakan siaran lokal.

BAB II

KELEMBAGAAN

Pasal 2

LPPL Abdi Persada berstatus Badan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abdi Persada.

Pasal 3

Kelembagaan LPPL Abdi Persada bersifat khusus dibidang Penyiaran dan Pers dengan Sumber Daya Manusia memiliki kompetensi khusus dibidang:

a.Penyiaran meliputi menyiar produksi, teknik, programmer, research siaran; dan
b.Pers, meliputi reportase, manajemen berita, dan produksi berita.

BAB III

STRUKTUR KELEMBAGAAN

Pasal 4

(1)Struktur LPPL Abdi Persada terdiri atas:
1. a.Pembina dan Dewan Penasehat; Pembina adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan Dewan Penasehat diputuskan dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. b.Dewan Pengawas, terdiri atas Ketua dan 2 (dua) anggota;
3. c.Dewan Direksi, terdiri atas Direktur dan Wakil Direktur;
4. d.Kepala Studio;
5. e.Kepala Sekretariat;
6. f.Kepala Divisi, terdiri atas:
  1. 1.Divisi Penyiaran;
  2. 2.Divisi Operasional; dan
  3. 3.Divisi Pemberitaan
7. g.Staf/karyawan, terdiri atas:
  1. 1.Reporter;
  2. 2.Penyiar;
  3. 3.Peneliti;
  4. 4.Pemasaran;
  5. 5.Operator;
  6. 6.Office Boy; dan
  7. 7.Security.
(2)Kelembagaan dibantu oleh tenaga ahli profesional, terdiri atas:
1. a.Teknisi;
2. b.Redaktur;
3. c.Programmer;
4. d.Musik Direktor; dan
5. e.Operator Media Sosial.
(3)Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing bidang dan karyawan LPPL Abdi Persada akan ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Direksi LPPL Abdi Persada.

BAB IV

DEWAN PENGAWAS

Pasal 5

Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan LPPL Abdi Persada, dibentuk Dewan Pengawas.

Pasal 6

Dewan Pengawas ditetapkan oleh Gubernur atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah dan/atau masyarakat.

Pasal 7

Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Anggota.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, Dewan Pengawas dibantu oleh Sekretariat yang secara administratif dibawah Dewan Direksi LPPL Abdi Persada.

BAB V

REKRUITMEN DEWAN PENGAWAS

Pasal 9

Tahapan Pembentukan Dewan Pengawas:

a.LPPL Abdi Persada menyediakan alokasi anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk rekruitmen dan honorarium Dewan Pengawas;
b.LPPL Abdi Persada membentuk Tim Seleksi Independen Daerah untuk rekruitmen Calon Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
c.ujian/seleksi dan pengumuman hasil seleksi calon sesuai tahapan seleksi;
d.pengajuan calon Dewan Pengawas oleh Tim Seleksi Independen Daerah kepada DPRD paling banyak berjumlah 15 (lima belas) orang;
e.uji kelayakan dan kepatutan oleh DPRD;
f.pemilihan dan penyampaian calon hasil uji kelayakan dan kepatutan sebanyak 3 (tiga) orang calon terpilih dan 3 (tiga) orang calon cadangan atau pengganti antar waktu oleh DPRD; dan
g.pengumuman calon terpilih ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

Unsur Tim/Panitia Seleksi Independen Rekruitmen Dewan Pengawas LPPL Abdi Persada berasal dari:

a.unsur Akademisi/praktisi/aktivis;
b.tokoh masyarakat/ulama; dan
c.unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2009