DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini memuat Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 016 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kinerja Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 016 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kinerja bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779); GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
16.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
18.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 010 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 10);
19.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 016 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kinerja bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 01 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 016 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kinerja bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 1);
20.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 061 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 61). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 016 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN KINERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 016 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kinerja Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 01 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 016 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kinerja Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 1) diubah sebagaimana berikut:
1.Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b, ayat (4), dan ayat (8) huruf b diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)TPP di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan setiap bulan pada tengah bulan berikutnya atau pada tanggal lainnya dalam keadaan tertentu.
(2)TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan perhitungan persentase sebagai berikut:
1. a.60% (enam puluh persen) dari besaran TPP, yang merupakan jumlah dinamis yang didapat dari penilaian kinerja secara online dari setiap ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah;
2. b.40% (empat puluh persen) dari besaran TPP, yang merupakan jumlah dinamis yang didapat dari daftar kehadiran setiap ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah;
3. c.Pemotongan Pajak dilakukan setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
4. d.Pemerintah Daerah dapat menanggung sebagian atau seluruh pajak atas TPP ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketersediaan anggaran; dan
5. e.Pajak yang ditanggung sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3)TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(4)Pemberian besaran TPP yang diterima oleh setiap ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang perhitungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil laporan penilaian kinerja dan laporan rekapitulasi daftar kehadiran bulanan pada masing-masing SKPD.
(5)Pembayaran TPP terhadap CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP pada Jabatan yang akan diduduki sampai dengan ditetapkannya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
(6)Pembayaran TPP terhadap CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP pada Jabatan Fungsional tersebut sampai dengan dilantiknya yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional tersebut.
(7)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) juga berlaku kepada CPNS atau PNS yang mengisi formasi Jabatan Fungsional untuk pengangkatan pertama dan belum diangkat ke dalam Jabatan Fungsional tersebut selama tidak dialihkan ke jabatan yang lain.
(8)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pembayaran bulan Desember dan dapat dibayarkan pada bulan berkenaan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Pembayaran TPP bulan Desember dapat diberikan setelah penyelesaian pembayaran TPP bulan November;
2. b.TPP dibayarkan berdasarkan penilaian kinerja dan daftar kehadiran sampai dengan minggu keempat bulan Desember setiap tahunnya; dan
3. c.Kepala SKPD bertanggung jawab mutlak atas kebenaran data untuk pembayaran TPP bulan Desember dibuktikan dengan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak.
  1. 2.Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) diubah, ketentuan ayat (3) huruf d dihapus dan ketentuan ayat (3) huruf e serta ayat (5) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dapat dikenakan pemotongan berdasarkan hasil laporan penilaian kinerja setiap bulan dan berdasarkan daftar kehadiran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(2)Persentase pemotongan hasil laporan penilaian kinerja ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3)Persentase pemotongan berdasarkan daftar kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut:
1. a.tidak apel dan/atau terlambat tanpa alasan yang jelas/ keterangan yang sah dikenakan pemotongan persentase kehadiran sebesar 2% (dua persen);
2. b.tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas/ keterangan yang sah dikenakan pemotongan persentase kehadiran sebesar 4,5% (empat koma lima persen);
3. c.pulang mendahului tanpa alasan yang jelas/ keterangan yang sah dikenakan pemotongan persentase kehadiran sebesar 2% (dua persen);
4. d.Dihapus; dan
5. e.Untuk memudahkan penghitungan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c disesuaikan dengan jumlah hari kerja pada bulan dilakukan penilaian kehadiran melalui aplikasi penghitung yang disediakan oleh perangkat daerah yang membidangi.
(4)Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikembalikan ke kas daerah.
(5)ASN yang melaksanakan cuti tahunan, cuti sakit, cuti besar, cuti melahirkan dan/atau cuti alasan penting dihitung dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut:
1. a.ASN yang melaksanakan cuti melahirkan yang lamanya 1 (satu) bulan atau lebih terhitung dari hari pertama atau hari kerja pertama di bulan tersebut, kepada ASN tersebut diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari total TPP yang diterima setiap bulannya tanpa memperhatikan penilaian kinerja bulanan;
2. b.ASN yang melaksanakan cuti tahunan dan/ atau cuti besar lebih dari 20 (dua puluh) hari kalender pada bulan berkenaan, kepada ASN tersebut diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari total TPP yang diterima setiap bulannya tanpa memperhatikan penilaian kinerja bulanan;
3. c.ASN yang melaksanakan cuti sakit dan/atau cuti alasan penting yang lamanya 14 (empat belas) hari kalender pada bulan berkenaan, maka kepada ASN tersebut diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari total TPP yang diterima setiap bulannya tanpa memperhatikan penilaian kinerja bulanan;
4. d.ASN yang melaksanakan cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada huruf a tetap harus mengisi aplikasi pengelolaan kinerja pada bulan awal dan bulan terakhir melaksanakan cuti; dan
5. e.ASN yang melaksanakan cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit dan/atau cuti alasan penting yang lamanya kurang dari sebagaimana diatur pada huruf b dan c tetap harus mengisi Aplikasi Pengelolaan Kinerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
  1. 3.Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan ketentuan ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)ASN mutasi yang masuk ke Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP pada jabatan yang baru, dengan ketentuan telah bekerja selama 3 (tiga) bulan sejak terhitung mulai tanggal Surat Keputusan Mutasi.
(1a)ASN mutasi yang masuk ke Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilantik dalam jabatan manajerial, dapat diberikan TPP bulan berikutnya terhitung 1 (satu) bulan setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pelantikan.
(2)ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang melakukan perpindahan antar perangkat daerah, dibayarkan TPP nya pada SKPD atau jabatan baru dengan ketentuan bekerja paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan/Pernyataan Melaksanakan Tugas.
(3)ASN yang meninggal dunia tetap diberikan TPP 100% (seratus persen) pada bulan berkenaan.
(4)Seluruh ASN yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara dan Gratifikasi, melaksanakan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(4a)Seluruh ASN yang diberikan hak atau kewenangan untuk menggunakan Barang Milik Daerah, wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Bagi ASN yang dikenakan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, TPP ASN yang bersangkutan dapat dijadikan pengganti kewajiban membayar kewajiban TPTGR.
(6)Dalam hal ASN tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dan (4a), maka TPP yang bersangkutan dapat ditunda pembayarannya.
(7)Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah bendahara menunda transfer ke rekening bank yang bersangkutan sampai dengan yang bersangkutan melaksanakan kewajiban dimaksud.

4.Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah dan di antara ayat (4) dan ayat (5), disisipkan satu ayat, yakni ayat (4a), dan ayat (5) diubah, serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)ASN yang diangkat sebagai pelaksana tugas dapat diberikan TPP tambahan yang menjabat dalam waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
(2)TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas, menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai pelaksana tugas pada jabatan yang dirangkapnya;
2. b.Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) persen dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya; dan
3. c.Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas hanya menerima TPP pada jabatan TPP yang tertinggi.
(3)TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana Tugas, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Surat Keputusan Penunjukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan bekenaan maka dapat diberikan TPP tambahan pada bulan tersebut;
2. b.Surat Keputusan Penunjukan diatas tanggal 15 (lima belas) pada bulan berkenaan maka TPP tambahan diberikan pada bulan selanjutnya.
(4)ASN yang mendapatkan tugas sebagai pelaksana harian selain jabatan definitif nya dapat diberikan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Pejabat definitif berhalangan sementara selama 1 (satu) bulan atau lebih terhitung dari awal bulan berjalan atau hari kerja pertama;
2. b.Pelaksana harian melaksanakan tugas minimal 1 (satu) bulan atau lebih terhitung dari awal bulan berjalan atau hari kerja pertama; dan
3. c.TPP tambahan tidak diberikan kepada pelaksana harian yang melaksanakan tugas kurang dari 1 (satu) bulan terhitung dari awal bulan atau atau hari kerja pertama pada bulan tersebut.
(4a)ASN yang ditugaskan sebagai penjabat kepala daerah atau penjabat kepala daerah sementara diberikan TPP sebesar 80 (delapan puluh) persen dari besaran TPP pada jabatan definitif.
(5)Pegawai ASN yang melakukan inovasi dan diakui oleh tim inovasi diberikan TPP Tambahan dengan besaran sebagai berikut:
1. a.Tingkat Provinsi diberikan tambahan sebesar 100% (seratus) persen dari TPP yang diterima setiap bulan selama 2 (dua) bulan; dan
2. b.Tingkat Nasional diberikan tambahan sebesar 100% (seratus) persen dari TPP yang diterima setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
(6)Inovasi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diakui oleh tim inovasi dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.

5.Ketentuan Pasal 12 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Selain TPP diberikan terhadap ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah, TPP juga diberikan kepada:
1. a.ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang ditugaskan di luar Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
2. b.ASN yang ditugaskan di Lingkungan Pemerintah Daerah yang tidak mendapatkan penghasilan sejenis pada Instansi Asal dibuktikan dengan keterangan yang sah.
(2)Bagi ASN yang ditugaskan di luar maupun di dalam Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang juga mendapatkan penghasilan sejenis di tempat yang bersangkutan dipekerjakan atau dari yang mempekerjakannya, diwajibkan untuk memilih salah satu TPP tersebut yang dinyatakan dalam sebuah surat pernyataan bermeterai.
(3)Format/bentuk surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)Bagi ASN yang ditugaskan di luar maupun di dalam Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka mekanisme pembayaran TPP mengikuti TPP yang dipilih.

6.Mengubah Lampiran I pada Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 016 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kinerja Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 01 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 016 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kinerja Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 1) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. NO NAMA/ NIP a b 1 ................. NIP........... JUMLAH LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 01 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 016 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN KINERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAFI'AR TANDA TERIMA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! KALIMANTAN SELATAN BERDASARKAN KINERJA SESUAI JABATAN C PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR........TAHUN......DAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR......TAHUN........ BESAR TPP SESUAI KEPOUB (Rp) d Mengetahui, KepalaSOPD BESARAN TPP UNTUK PELAKSANA TUOAS(Rp) e NIP.......................... PRESTA$! KERJA ABSENSI 40% 60% f " fd+elx60% fd+elx40% UNTUK BULAN........TAHUN.......... PERHITUNOAN TPP PENILAIAN PRESTASI KERJA ABSENSI 160%1 (40%1 JUMLAH JUMLAH HASIL JUMLAH TPP TPPYANO DITERIMA P()TONQAN TANDA TANOAN PEN!LAIAN PRESTA$! UNTUK JUMLAH TPP (Rp) (Rp) PENILAIAN PERSENTASE UNTUK KERJA PRESTASI ABSENSI ABSENSI BULANAN (Skala O s.d. KERJA (Rp) 100) (Rp) h i i k I m D Dalam% (2xil Ii+ kl ld+el-1 Banjarbaru,........................ BendaharaPengeluaran Pembuat Daftar NIP. ............................ NIP . ....................... GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, MUHIDIN Ttd.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…