(1)Pemeliharaan Toleransi dalam Kehidupan Bermasyarakat sebagaimana dimaksu_d dala_m Pasal 1Q dilaku_kan melaluj u_paya_ pemeliha_raan Toleransi yang terintegrasi antara Pemerintah Daerah bersama instansi, lembaga, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.
(2)Upaya Pemeliharaan Toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a.penyusunan, penggandaan, pengaplikasian pedoman Fasilitasi dan modul penyelenggaraan Toleransi;
b.seminar, lokakarya, diskusi kelompok terarah, penyuluhan, diseminasi, pendidikan dan jambore, perlombaan, pentas seni dan budaya, kegiatan sejenis lainnya;
sosialisasi, pelatihan, dan/atau C. pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pemuda lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku bangsa;
d.pembentukan atau penguatan forum dalam rangka mendukung penguatan, peningkatan, dan Pemeliharaan Toleransi; dan/atau
e.penyediaan saran.a dan prasarana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
P} Upaya Pemelihal"a."an Toleransi sebagaimana nimaksurt parta ayat ·( l) dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Badan.
(4)Dalam pelaksanaan upaya Pemeliharaan Toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dapat melibatkan Perangkat Daerah atau pihak terkait lainnya.
(5)Pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
a.Pemerintah Kabupaten/Kota;
b.instansi vertikal;
c.kepo1igian;
d.tentara nasional Indonesia;
e.akademisi;
f.tokoh masyarakat.