DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan usulan Revisi/Perubahan DPA-SKPD Tahun Anggaran 2025 dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, perlu dilakukan penyesuaian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 054 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tu.gas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tu.gas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6224);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
26.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
27.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
28.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 129);
29.P eraturan Daerah P rovinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 10); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 054 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 054 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 54) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

a.Pendapatan Daerah Semula:
1. 1.Pendapatan Asli Daerah
2. 2.Pendapatan Transfer
3. 3.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Jumlah Pendapatan
a.Pendapatan Daerah Berubah:
1. 1.Pendapatan Asli Daerah
2. 2.Pendapatan Transfer
3. 3.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Jumlah Pendapatan
b.Belanja Semula:
1. 1.Belanja Operasi
2. 2.Belanja Modal
3. 3.Belanja Tidak Terduga
4. 4.Belanja Transfer Jumlah Belanja
c.Belanja Berubah:
1. 1.Belanja Operasi
2. 2.Belanja Modal
3. 3.Belanja Tidak Terduga
4. 4.Belanja Transfer Jumlah Belanja Surplus/ (Defisit) Rp4.629.579.951.953,00 RpS.385.678.960.000,00 Rp16.638.650.500,00 Rpl0.031.897.562.453,00 Rp4.629.579.951.953,00 Rp5.431.219.827.557,00 Rp16 .638.650.500,00 Rpl0.077.438.430.010,00 Rp 6.850.333.234.866,00 Rp 2.931.691.654.845,00 Rp 256.000.000.000,00 Rp l.690.271.066.391,00 Rp l l.728.295.956.102,00 Rp 6.734.526.004.056,00 Rp 3.093.039.753.212,00 Rp 253.500.000.000,00 Rp l.692.771.066.391,00 Rp 1l.773.836.823.659,00 (Rpl.696.398.393.649,00) Lampiran I : Peraturan Kepala Daerah Nomor : 011 TAHUN 2025 Tanggal : 25 Maret 2025 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.629.579.951.953,00 4.629.579.951.953,00 0,00 4.1.01 Pajak Daerah 3.711.664.179.990,00 3.711.664.179.990,00 0,00 4.1.01.01 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 600.000.000.000,00 600.000.000.000,00 0,00 4.1.01.01.01 PKB-Mobil Penumpang-Sedan 6.300.599.000,00 6.300.599.000,00 0,00 4.1.01.01.01.0001 PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi 6.259.490.000,00 6.259.490.000,00 0,00 4.1.01.01.01.0002 PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum 41.109.000,00 41.109.000,00 0,00 4.1.01.01.02 PKB-Mobil Penumpang-Jeep 51.791.158.000,00 51.791.158.000,00 0,00 4.1.01.01.02.0001 PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi 51.529.551.000,00 51.529.551.000,00 0,00 4.1.01.01.02.0002 PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum 261.607.000,00 261.607.000,00 0,00 4.1.01.01.03 PKB-Mobil Penumpang-Minibus 259.897.686.000,00 259.897.686.000,00 0,00 4.1.01.01.03.0001 PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi 259.415.670.000,00 259.415.670.000,00 0,00 4.1.01.01.03.0002 PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum 482.016.000,00 482.016.000,00 0,00 4.1.01.01.04 PKB-Mobil Bus-Microbus 5.573.469.000,00 5.573.469.000,00 0,00 4.1.01.01.04.0001 PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi 5.013.633.000,00 5.013.633.000,00 0,00 4.1.01.01.04.0002 PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum 559.836.000,00 559.836.000,00 0,00 4.1.01.01.05 PKB-Mobil Bus-Bus 620.580.000,00 620.580.000,00 0,00 4.1.01.01.05.0001 PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi 431.580.000,00 431.580.000,00 0,00 4.1.01.01.05.0002 PKB-Mobil Bus-Bus-Umum 189.000.000,00 189.000.000,00 0,00 4.1.01.01.06 PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up 65.896.576.000,00 65.896.576.000,00 0,00 4.1.01.01.06.0001 PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi 64.334.794.000,00 64.334.794.000,00 0,00 4.1.01.01.06.0002 PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum 1.561.782.000,00 1.561.782.000,00 0,00 4.1.01.01.07 PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck 16.315.169.000.00 16.315.169.000,00 0,00 4.1.01.01.07.0001 PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi 3.171.117.000,00 3.171.117.000,00 0,00 4.1.01.01.07.0002 PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum 13.144.052.000,00 13.144.052.000,00 0,00 4.1.01.01.08 PKB-Mobil Barang/Beban-Truck 39.053.834.000,00 39.053.834.000,00 0,00 4.1.01.01.08.0001 PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi 15.986.626.000,00 15.986.626.000,00 0,00 Lampiran I : Peraturan Kepala Daerah Nomor : 011 TAHUN 2025 Tanggal : 25 Maret 2025 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 4 PENDAPATAN DAEFtAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.629.579.951.953,00 4.629.579.951.953,00 0,00 4.1.01 Pajak Daerah 3.711.664.179.990,00 3.711.664.179.990,00 0,00 4.1.01.01 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 600.000.000.000,00 600.000.000.000,00 0,00 4.1.01.01.01 PKB-Mobil Penumpang-Sedan 6.300.599.000,00 6.300.599.000,00 0,00 4.1.01.01.01.0001 PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribach 6.259.490.000,00 6.259.490.000,00 0,00 4.1.01.01.01.0002 PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum 41.109.000,00 41.109.000,00 0,00 4.1.01.01.02 PKB-Mobil Penumpang-Jeep 51.791.158.000,00 51.791.158.000,00 0,00 4.1.01.01.02.0001 PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi 51.529.551.000,00 51.529.551.000,00 0,00 4.1.01.01.02.0002 PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum 261.607.000,00 261.607.000,00 0,00 4.1.01.01.03 PKB-Mobil Penumpang-Minibus 259.897.686.000,00 259.897.686.000,00 0,00 4.1.01.01.03.0001 PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi 259.415.670.000,00 259.415.670.000,00 0,00 4.1.01.01.03.0002 PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum 482.016.000,00 482.016.000,00 0,00 4.1.01.01.04 PKB-Mobil Bus-Microbus 5.573.469.000,00 5.573.469.000,00 0,00 4.1.01.01.04.0001 PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi 5.013.633.000,00 5.013.633.000,00 0,00 4.1.01.01.04.0002 PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum 559.836.000,00 559.836.000,00 0,00 4.1.01.01.05 PKB-Mobil Bus-Bus 620.580.000,00 620.580.000,00 0,00 4.1.01.01.05.0001 PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi 431.580.000,00 431.580.000,00 0,00 4.1.01.01.05.0002 PKB-Mobil Bus-Bus-Umum 189.000.000,00 189.000.000,00 0,00 4.1.01.01.06 PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up 65.896.576.000,00 65.896.576.000,00 0,00 4.1.01.01.06.0001 PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi 64.334.794.000,00 64.334.794.000,00 0,00 4.1.01.01.06.0002 PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum 1.561.782.000,00 1.561.782.000,00 0,00 4.1.01.01.07 PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck 16.315.169.000,00 16.315.169.000,00 0,00 4.1.01.01.07.0001 PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi 3.171.117.000,00 3.171.117.000,00 0,00 4.1.01.01.07.0002 PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum 13.144.052.000,00 13.144.052.000,00 0,00 4.1.01.01.08 PKB-Mobil Barang/Beban-Truck 39.053.834.000,00 39.053.834.000,00 0,00 4.1.01.01.08.0001 PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi 15.986.626.000,00 15.986.626.000,00 0,00 6.2.02.02 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 0.00 6.2.02.02.01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 0.00 6.2.02.02.01.0001 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 0,00 Provinsi Kalimantan Selatan, 25 Maret 202 , / dr, Gubernur Halaman 2119 UHIDIN 6.2.02.02 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 0,00 6.2.02.02.01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 0,00 6.2.02.02.01.0001 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 0,00 Provinsi Kalimantan Selatan, 25 Maret 2025 Gubernur Halaman 2119 Lampiran II : Peraturan Kepala Daerah Nomor : 011 TAHUN 2025 Tanggal : 25 Maret 2025 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025 PENDAPATAN DAERAH KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 4 PENDAPATAN DAERAH 10.031.882.562.453,00 10.077.423.430.010,00 45.540.867.557,00 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.629.564.951.953,00 4.629.564.951.953,00 0,00 4.1.01 Pajak Daerah 3.711.664.179.990,00 3.711.664.179.990,00 0,00 4.1.01.01 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 600.000.000.000,00 600.000.000.000,00 0,00 4.1.01.01.01 PKB-Mobil Penumpang-Sedan 6.300.599.000,00 6.300.599.000,00 0,00 4.1.01.01.01.0001 PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi 6.259.490.000,00 6.259.490.000,00 0,00 4.1.01.01.01.0002 PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum 41.109.000,00 41.109.000,00 0,00 4.1.01.01.02 PKB-Mobil Penumpang-Jeep 51.791.158.000,00 51.791.158.000,00 0,00 4.1.01.01.02.0001 PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi 51.529.551.000,00 51.529.551.000,00 0,00 4.1.01.01.02.0002 PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum 261.607.000,00 261.607.000,00 0,00 4.1.01.01.03 PKB-Mobil Penumpang-Minibus 259.897.686.000,00 259.897.686.000,00 0.00 4.1.01.01.03.0001 PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi 259.415.670.000,00 259.415.670.000,00 0,00 4.1.01.01.03.0002 PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum 482.016.000,00 482.016.000,00 0,00 4.1.01.01.04 PKB-Mobil Bus-Microbus 5.573.469.000,00 5.573.469.000.00 0.00 4.1.01.01.04.0001 PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi 5.013.633.000,00 5.013.633.000,00 0,00 4.1.01.01.04.0002 PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum 559.836.000,00 559.836.000,00 0,00 4.1.01.01.05 PKB-Mobil Bus-Bus 620.580.000,00 620.580.000,00 0,00 4.1.01.01.05.0001 PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi 431.580.000,00 431.580.000,00 0,00 4.1.01.01.05.0002 PKB-Mobil Bus-Bus-Umum 189.000.000.00 189.000.000,00 0.00 4.1.01.01.06 PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up 65.896.576.000,00 65.896.576.000,00 0,00 4.1.01.01.06.0001 PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi 64.334.794.000,00 64.334.794.000,00 0,00 4.1.01.01.06.0002 PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum 1.561.782.000,00 1.561.782.000,00 0.00 4.1.01.01.07 PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck 16.315.169.000,00 16.315.169.000,00 0,00 4.1.01.01.07.0001 PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi 3.171.117.000,00 3.171.117.000,00 0,00 4.1.01.01.07.0002 PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum 13.144.052.000,00 13.144.052.000,00 0,00 Lampiran II : Peraturan Kepala Daerah Nomor : 011 TAHUN 2025 Tanggal : 25 Maret 2025 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025 PENDAPATAN DAERAH KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 4 PENDAPATAN DAERAH 10.031.882.562.453,00 10.077.423.430.010,00 45.540.867.557,00 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.629.564.951.953,00 4.629.564.951.953,00 0,00 4.1.01 Pajak Daerah 3.711.664.179.990,00 3.711.664.179.990,00 0,00 4.1.01.01 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 600.000.000.000,00 600.000.000.000,00 0,00 4.1.01.01.01 PKB-Mobil Penumpang-Sedan 6.300.599.000,00 6.300.599.000,00 0,00 4.1.01.01.01.0001 PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi 6.259.490.000,00 6.259.490.000,00 0,00 4.1.01.01.01.0002 PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum 41.109.000,00 41.109.000,00 0,00 4.1.01.01.02 PKB-Mobil Penumpang-Jeep 51.791.158.000,00 51.791.158.000,00 0,00 4.1.01.01.02.0001 PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi 51.529.551.000,00 51.529.551.000,00 0,00 4.1.01.01.02.0002 PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum 261.607.000,00 261.607.000,00 0,00 4.1.01.01.03 PKB-Mobil Penumpang-Minibus 259.897.686.000,00 259.897.686.000,00 0,00 4.1.01.01.03.0001 PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi 259.415.670.000,00 259.415.670.000,00 0,00 4.1.01.01.03.0002 PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum 482.016.000,00 482.016.000,00 0,00 4.1.01.01.04 PKB-Mobil Bus-Microbus 5.573.469.000,00 5.573.469.000,00 0,00 4.1.01.01.04.0001 PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi 5.013.633.000,00 5.013.633.000,00 0,00 4.1.01.01.04.0002 PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum 559.836.000,00 559.836.000,00 0,00 4.1.01.01.05 PKB-Mobil Bus-Bus 620.580.000,00 620.580.000,00 0,00 4.1.01.01.05.0001 PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi 431.580.000,00 431.580.000,00 0,00 4.1.01.01.05.0002 PKB-Mobil Bus-Bus-Umum 189.000.000,00 189.000.000,00 0,00 4.1.01.01.06 PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up 65.896.576.000,00 65.896.576.000,00 0,00 4.1.01.01.06.0001 PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi 64.334.794.000,00 64.334.794.000,00 0,00 4.1.01.01.06.0002 PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum 1.561.782.000,00 1.561.782.000,00 0,00 4.1.01.01.07 PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck 16.315.169.000,00 16.315.169.000,00 0,00 4.1.01.01.07.0001 PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi 3.171.117.000,00 3.171.117.000,00 0,00 4.1.01.01.07.0002 PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum 13.144.052.000,00 13.144.052.000,00 0,00 6
d.Pembiayaan Tetap:
1. 1.Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp 1.746.398.393.649,00
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp 50.000.000.000,00 Jumlah Pembiayaan Netto Rp 1.696.398.393.649,00 SILPA Tahun Berkenaan Rp 0,00
3. 2.Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah sehin.gga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Gubernur mi. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 9 r. v•A r* GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, MUHIDIN Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 26 r•N art+ Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, MUHAMMAD SYARIFUDDIN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 6.1.01.07 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1.612.210.153.649,00 1.612.210.153.649,00 0,00 6.1.01.07.01 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja 1.612.210.153.649,00 1.612.210.153.649,00 0,00 6.1.01.07.01.0001 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja 1.612.210.153.649,00 1.612.210.153.649,00 0,00 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 134.188.240.000,00 134.188.240.000,00 0,00 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 134.188.240.000,00 134.188.240.000,00 0,00 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 134.188.240.000,00 134.188.240.000,00 0,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 1.746.398.393.649,00 1.746.398.393.649,00 0,00 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 0,00 6.2.02.02 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 0,00 6.2.02.02.01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 0,00 6.2.02.02.01.0001 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 0,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 0,00 Pemblayaan Netto 1.696.398.393.649,00 1.696.398.393.649,00 0,00 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00 0,00 0,00 Provinsi Kalimantan Selatan, 25 Maret 2025 Gubernur 412.5r MUHIDIN 6.1.01.07 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1.612.210.153.649,00 1.612.210.153.649,00 0,00 6.1.01.07.01 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja 1.612.210.153.649,00 1.612.210.153.649,00 0,00 6.1.01.07.01.0001 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja 1.612.210.153.649,00 1.612.210.153.649,00 0,00 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 134.188.240.000,00 134.188.240.000,00 0,00 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 134.188.240.000,00 134.188.240.000,00 0,00 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 134.188.240.000,00 134.188.240.000,00 0,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 1.746.398.393.649,00 1.746.398.393.649,00 0,00 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 0,00 6.2.02.02 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 0,00 6.2.02.02.01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 0,00 6.2.02.02.01.0001 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 0,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 0,00 Pembiayaan Netto 1.696.398.393.649,00 1.696.398.393.649,00 0,00 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berimnaan (SILPA) 0,00 0,00 0,00 / Provinsi Kalimantan Selatan, 25 Maret 202y Gubernur

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan usulan Revisi/Perubahan DPA-SKPD Tahun Anggaran 2025 dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, perlu dilakukan penyesuaian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tu.gas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tu.gas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6224);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
26.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
27.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
28.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 129);
29.P eraturan Daerah P rovinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 10); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 054 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 054 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 54) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

a.Pendapatan Daerah Semula:
1. 1.Pendapatan Asli Daerah
2. 2.Pendapatan Transfer
3. 3.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Jumlah Pendapatan
a.Pendapatan Daerah Berubah:
1. 1.Pendapatan Asli Daerah
2. 2.Pendapatan Transfer
3. 3.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Jumlah Pendapatan
b.Belanja Semula:
1. 1.Belanja Operasi
2. 2.Belanja Modal
3. 3.Belanja Tidak Terduga
4. 4.Belanja Transfer Jumlah Belanja
c.Belanja Berubah:
1. 1.Belanja Operasi
2. 2.Belanja Modal
3. 3.Belanja Tidak Terduga
4. 4.Belanja Transfer Jumlah Belanja Surplus/ (Defisit) Rp4.629.579.951.953,00 RpS.385.678.960.000,00 Rp16.638.650.500,00 Rpl0.031.897.562.453,00 Rp4.629.579.951.953,00 Rp5.431.219.827.557,00 Rp16 .638.650.500,00 Rpl0.077.438.430.010,00 Rp 6.850.333.234.866,00 Rp 2.931.691.654.845,00 Rp 256.000.000.000,00 Rp l.690.271.066.391,00 Rp l l.728.295.956.102,00 Rp 6.734.526.004.056,00 Rp 3.093.039.753.212,00 Rp 253.500.000.000,00 Rp l.692.771.066.391,00 Rp 1l.773.836.823.659,00 (Rpl.696.398.393.649,00) Lampiran I : Peraturan Kepala Daerah Nomor : 011 TAHUN 2025 Tanggal : 25 Maret 2025 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.629.579.951.953,00 4.629.579.951.953,00 0,00 4.1.01 Pajak Daerah 3.711.664.179.990,00 3.711.664.179.990,00 0,00 4.1.01.01 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 600.000.000.000,00 600.000.000.000,00 0,00 4.1.01.01.01 PKB-Mobil Penumpang-Sedan 6.300.599.000,00 6.300.599.000,00 0,00 4.1.01.01.01.0001 PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi 6.259.490.000,00 6.259.490.000,00 0,00 4.1.01.01.01.0002 PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum 41.109.000,00 41.109.000,00 0,00 4.1.01.01.02 PKB-Mobil Penumpang-Jeep 51.791.158.000,00 51.791.158.000,00 0,00 4.1.01.01.02.0001 PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi 51.529.551.000,00 51.529.551.000,00 0,00 4.1.01.01.02.0002 PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum 261.607.000,00 261.607.000,00 0,00 4.1.01.01.03 PKB-Mobil Penumpang-Minibus 259.897.686.000,00 259.897.686.000,00 0,00 4.1.01.01.03.0001 PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi 259.415.670.000,00 259.415.670.000,00 0,00 4.1.01.01.03.0002 PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum 482.016.000,00 482.016.000,00 0,00 4.1.01.01.04 PKB-Mobil Bus-Microbus 5.573.469.000,00 5.573.469.000,00 0,00 4.1.01.01.04.0001 PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi 5.013.633.000,00 5.013.633.000,00 0,00 4.1.01.01.04.0002 PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum 559.836.000,00 559.836.000,00 0,00 4.1.01.01.05 PKB-Mobil Bus-Bus 620.580.000,00 620.580.000,00 0,00 4.1.01.01.05.0001 PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi 431.580.000,00 431.580.000,00 0,00 4.1.01.01.05.0002 PKB-Mobil Bus-Bus-Umum 189.000.000,00 189.000.000,00 0,00 4.1.01.01.06 PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up 65.896.576.000,00 65.896.576.000,00 0,00 4.1.01.01.06.0001 PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi 64.334.794.000,00 64.334.794.000,00 0,00 4.1.01.01.06.0002 PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum 1.561.782.000,00 1.561.782.000,00 0,00 4.1.01.01.07 PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck 16.315.169.000.00 16.315.169.000,00 0,00 4.1.01.01.07.0001 PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi 3.171.117.000,00 3.171.117.000,00 0,00 4.1.01.01.07.0002 PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum 13.144.052.000,00 13.144.052.000,00 0,00 4.1.01.01.08 PKB-Mobil Barang/Beban-Truck 39.053.834.000,00 39.053.834.000,00 0,00 4.1.01.01.08.0001 PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi 15.986.626.000,00 15.986.626.000,00 0,00 Lampiran I : Peraturan Kepala Daerah Nomor : 011 TAHUN 2025 Tanggal : 25 Maret 2025 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 4 PENDAPATAN DAEFtAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.629.579.951.953,00 4.629.579.951.953,00 0,00 4.1.01 Pajak Daerah 3.711.664.179.990,00 3.711.664.179.990,00 0,00 4.1.01.01 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 600.000.000.000,00 600.000.000.000,00 0,00 4.1.01.01.01 PKB-Mobil Penumpang-Sedan 6.300.599.000,00 6.300.599.000,00 0,00 4.1.01.01.01.0001 PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribach 6.259.490.000,00 6.259.490.000,00 0,00 4.1.01.01.01.0002 PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum 41.109.000,00 41.109.000,00 0,00 4.1.01.01.02 PKB-Mobil Penumpang-Jeep 51.791.158.000,00 51.791.158.000,00 0,00 4.1.01.01.02.0001 PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi 51.529.551.000,00 51.529.551.000,00 0,00 4.1.01.01.02.0002 PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum 261.607.000,00 261.607.000,00 0,00 4.1.01.01.03 PKB-Mobil Penumpang-Minibus 259.897.686.000,00 259.897.686.000,00 0,00 4.1.01.01.03.0001 PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi 259.415.670.000,00 259.415.670.000,00 0,00 4.1.01.01.03.0002 PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum 482.016.000,00 482.016.000,00 0,00 4.1.01.01.04 PKB-Mobil Bus-Microbus 5.573.469.000,00 5.573.469.000,00 0,00 4.1.01.01.04.0001 PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi 5.013.633.000,00 5.013.633.000,00 0,00 4.1.01.01.04.0002 PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum 559.836.000,00 559.836.000,00 0,00 4.1.01.01.05 PKB-Mobil Bus-Bus 620.580.000,00 620.580.000,00 0,00 4.1.01.01.05.0001 PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi 431.580.000,00 431.580.000,00 0,00 4.1.01.01.05.0002 PKB-Mobil Bus-Bus-Umum 189.000.000,00 189.000.000,00 0,00 4.1.01.01.06 PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up 65.896.576.000,00 65.896.576.000,00 0,00 4.1.01.01.06.0001 PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi 64.334.794.000,00 64.334.794.000,00 0,00 4.1.01.01.06.0002 PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum 1.561.782.000,00 1.561.782.000,00 0,00 4.1.01.01.07 PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck 16.315.169.000,00 16.315.169.000,00 0,00 4.1.01.01.07.0001 PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi 3.171.117.000,00 3.171.117.000,00 0,00 4.1.01.01.07.0002 PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum 13.144.052.000,00 13.144.052.000,00 0,00 4.1.01.01.08 PKB-Mobil Barang/Beban-Truck 39.053.834.000,00 39.053.834.000,00 0,00 4.1.01.01.08.0001 PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi 15.986.626.000,00 15.986.626.000,00 0,00 6.2.02.02 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 0.00 6.2.02.02.01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 0.00 6.2.02.02.01.0001 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 0,00 Provinsi Kalimantan Selatan, 25 Maret 202 , / dr, Gubernur Halaman 2119 UHIDIN 6.2.02.02 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 0,00 6.2.02.02.01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 0,00 6.2.02.02.01.0001 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 0,00 Provinsi Kalimantan Selatan, 25 Maret 2025 Gubernur Halaman 2119 Lampiran II : Peraturan Kepala Daerah Nomor : 011 TAHUN 2025 Tanggal : 25 Maret 2025 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025 PENDAPATAN DAERAH KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 4 PENDAPATAN DAERAH 10.031.882.562.453,00 10.077.423.430.010,00 45.540.867.557,00 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.629.564.951.953,00 4.629.564.951.953,00 0,00 4.1.01 Pajak Daerah 3.711.664.179.990,00 3.711.664.179.990,00 0,00 4.1.01.01 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 600.000.000.000,00 600.000.000.000,00 0,00 4.1.01.01.01 PKB-Mobil Penumpang-Sedan 6.300.599.000,00 6.300.599.000,00 0,00 4.1.01.01.01.0001 PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi 6.259.490.000,00 6.259.490.000,00 0,00 4.1.01.01.01.0002 PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum 41.109.000,00 41.109.000,00 0,00 4.1.01.01.02 PKB-Mobil Penumpang-Jeep 51.791.158.000,00 51.791.158.000,00 0,00 4.1.01.01.02.0001 PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi 51.529.551.000,00 51.529.551.000,00 0,00 4.1.01.01.02.0002 PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum 261.607.000,00 261.607.000,00 0,00 4.1.01.01.03 PKB-Mobil Penumpang-Minibus 259.897.686.000,00 259.897.686.000,00 0.00 4.1.01.01.03.0001 PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi 259.415.670.000,00 259.415.670.000,00 0,00 4.1.01.01.03.0002 PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum 482.016.000,00 482.016.000,00 0,00 4.1.01.01.04 PKB-Mobil Bus-Microbus 5.573.469.000,00 5.573.469.000.00 0.00 4.1.01.01.04.0001 PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi 5.013.633.000,00 5.013.633.000,00 0,00 4.1.01.01.04.0002 PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum 559.836.000,00 559.836.000,00 0,00 4.1.01.01.05 PKB-Mobil Bus-Bus 620.580.000,00 620.580.000,00 0,00 4.1.01.01.05.0001 PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi 431.580.000,00 431.580.000,00 0,00 4.1.01.01.05.0002 PKB-Mobil Bus-Bus-Umum 189.000.000.00 189.000.000,00 0.00 4.1.01.01.06 PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up 65.896.576.000,00 65.896.576.000,00 0,00 4.1.01.01.06.0001 PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi 64.334.794.000,00 64.334.794.000,00 0,00 4.1.01.01.06.0002 PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum 1.561.782.000,00 1.561.782.000,00 0.00 4.1.01.01.07 PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck 16.315.169.000,00 16.315.169.000,00 0,00 4.1.01.01.07.0001 PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi 3.171.117.000,00 3.171.117.000,00 0,00 4.1.01.01.07.0002 PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum 13.144.052.000,00 13.144.052.000,00 0,00 Lampiran II : Peraturan Kepala Daerah Nomor : 011 TAHUN 2025 Tanggal : 25 Maret 2025 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025 PENDAPATAN DAERAH KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 4 PENDAPATAN DAERAH 10.031.882.562.453,00 10.077.423.430.010,00 45.540.867.557,00 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.629.564.951.953,00 4.629.564.951.953,00 0,00 4.1.01 Pajak Daerah 3.711.664.179.990,00 3.711.664.179.990,00 0,00 4.1.01.01 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 600.000.000.000,00 600.000.000.000,00 0,00 4.1.01.01.01 PKB-Mobil Penumpang-Sedan 6.300.599.000,00 6.300.599.000,00 0,00 4.1.01.01.01.0001 PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi 6.259.490.000,00 6.259.490.000,00 0,00 4.1.01.01.01.0002 PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum 41.109.000,00 41.109.000,00 0,00 4.1.01.01.02 PKB-Mobil Penumpang-Jeep 51.791.158.000,00 51.791.158.000,00 0,00 4.1.01.01.02.0001 PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi 51.529.551.000,00 51.529.551.000,00 0,00 4.1.01.01.02.0002 PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum 261.607.000,00 261.607.000,00 0,00 4.1.01.01.03 PKB-Mobil Penumpang-Minibus 259.897.686.000,00 259.897.686.000,00 0,00 4.1.01.01.03.0001 PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi 259.415.670.000,00 259.415.670.000,00 0,00 4.1.01.01.03.0002 PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum 482.016.000,00 482.016.000,00 0,00 4.1.01.01.04 PKB-Mobil Bus-Microbus 5.573.469.000,00 5.573.469.000,00 0,00 4.1.01.01.04.0001 PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi 5.013.633.000,00 5.013.633.000,00 0,00 4.1.01.01.04.0002 PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum 559.836.000,00 559.836.000,00 0,00 4.1.01.01.05 PKB-Mobil Bus-Bus 620.580.000,00 620.580.000,00 0,00 4.1.01.01.05.0001 PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi 431.580.000,00 431.580.000,00 0,00 4.1.01.01.05.0002 PKB-Mobil Bus-Bus-Umum 189.000.000,00 189.000.000,00 0,00 4.1.01.01.06 PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up 65.896.576.000,00 65.896.576.000,00 0,00 4.1.01.01.06.0001 PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi 64.334.794.000,00 64.334.794.000,00 0,00 4.1.01.01.06.0002 PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum 1.561.782.000,00 1.561.782.000,00 0,00 4.1.01.01.07 PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck 16.315.169.000,00 16.315.169.000,00 0,00 4.1.01.01.07.0001 PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi 3.171.117.000,00 3.171.117.000,00 0,00 4.1.01.01.07.0002 PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum 13.144.052.000,00 13.144.052.000,00 0,00 6
d.Pembiayaan Tetap:
1. 1.Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp 1.746.398.393.649,00
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp 50.000.000.000,00 Jumlah Pembiayaan Netto Rp 1.696.398.393.649,00 SILPA Tahun Berkenaan Rp 0,00
3. 2.Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah sehin.gga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Gubernur mi. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 9 r. v•A r* GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, MUHIDIN Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 26 r•N art+ Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, MUHAMMAD SYARIFUDDIN BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 6.1.01.07 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1.612.210.153.649,00 1.612.210.153.649,00 0,00 6.1.01.07.01 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja 1.612.210.153.649,00 1.612.210.153.649,00 0,00 6.1.01.07.01.0001 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja 1.612.210.153.649,00 1.612.210.153.649,00 0,00 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 134.188.240.000,00 134.188.240.000,00 0,00 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 134.188.240.000,00 134.188.240.000,00 0,00 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 134.188.240.000,00 134.188.240.000,00 0,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 1.746.398.393.649,00 1.746.398.393.649,00 0,00 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 0,00 6.2.02.02 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 0,00 6.2.02.02.01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 0,00 6.2.02.02.01.0001 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 0,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 0,00 Pemblayaan Netto 1.696.398.393.649,00 1.696.398.393.649,00 0,00 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00 0,00 0,00 Provinsi Kalimantan Selatan, 25 Maret 2025 Gubernur 412.5r MUHIDIN 6.1.01.07 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 1.612.210.153.649,00 1.612.210.153.649,00 0,00 6.1.01.07.01 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja 1.612.210.153.649,00 1.612.210.153.649,00 0,00 6.1.01.07.01.0001 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja 1.612.210.153.649,00 1.612.210.153.649,00 0,00 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 134.188.240.000,00 134.188.240.000,00 0,00 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 134.188.240.000,00 134.188.240.000,00 0,00 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 134.188.240.000,00 134.188.240.000,00 0,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 1.746.398.393.649,00 1.746.398.393.649,00 0,00 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 0,00 6.2.02.02 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 0,00 6.2.02.02.01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 0,00 6.2.02.02.01.0001 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 0,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 0,00 Pembiayaan Netto 1.696.398.393.649,00 1.696.398.393.649,00 0,00 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berimnaan (SILPA) 0,00 0,00 0,00 / Provinsi Kalimantan Selatan, 25 Maret 202y Gubernur