DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2023

Nomor: 12
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini Mengatur Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dengan Memuat : Ketentuan Umum; Susunan Perangkat Daerah; Kedudukan Perangkat Daerah; Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi; Staf Ahli; Tata Kerja; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Uundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); S A L I N A N
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
9.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan unsur staf.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
8.Inspektorat Daerah adalah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9.Dinas adalah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10.Badan adalah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11.Badan Penghubung Pemerintah Provinsi adalah merupakan unsur penunjang dalam mengoordinasikan, fasilitasi dan pelayanan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat di Ibukota Negara Jakarta.
12.Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
14.Cabang Dinas adalah bagian dari organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, dan kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
15.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis tertentu.
16.Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
17.Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1)Susunan Perangkat Daerah, terdiri atas:
1. a.Sekretariat Daerah
2. b.Sekretariat DPRD
3. c.Inspektorat Daerah;
4. d.Dinas Daerah; dan
5. e.Badan Daerah.
(2)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.
(3)Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Sekretariat DPRD Tipe B.
(4)Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Inspektorat Daerah Tipe A.
(5)Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
1. a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
2. b.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. c.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
4. d.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. e.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
6. f.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran.
7. g.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
8. h.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. i.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan;
10. j.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
11. k.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
12. l.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
13. m.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
14. n.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
15. o.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
16. p.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. q.Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
18. r.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan Kearsipan;
19. s.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
20. t.Dinas Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
21. u.Dinas Perkebunan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan dan peternakan;
22. v.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
23. w.Dinas Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
24. x.Dinas Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan
25. y.Dinas Kehutanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.
(6)Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
1. a.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan Daerah;
2. b.Badan Kepegawaian Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan bidang kepegawaian Daerah;
3. c.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
4. d.Badan Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan Daerah;
5. e.Badan Penghubung melaksanakan fungsi penunjang bidang penghubung;
6. f.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan intensitas dan beban kerja besar melaksanakan fungsi penunjang bidang kesatuan bangsa dan politik;
7. g.Badan Pendapatan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan Daerah; dan
8. h.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1)Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
(2)Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(3)Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(4)Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas atau sebutan lainnya yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(5)Badan merupakan unsur penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. b.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. d.pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
(3)Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Terdiri atas:
1. a.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. b.Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
3. c.Asisten Administrasi Umum.
(4)Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
1. a.Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
2. b.Biro Hukum; dan
3. c.Biro Kesejahteraan Rakyat.
(5)Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
1. a.Biro Perekonomian;
2. b.Biro Pengadaan Barang dan Jasa; dan
3. c.Biro Administrasi Pembangunan.
(6)Asisten Administrasi Umum, membawahi:
1. a.Biro Organisasi;
2. b.Biro Umum; dan
3. c.Biro Administrasi Pimpinan.
(7)Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, terdiri atas:
1. a.Bagian Pemerintahan;
2. b.Bagian Otonomi Daerah; dan
3. c.Bagian Kerja Sama.
(2)Bagian Pemerintahan, terdiri dari:
1. a.Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah;
2. b.Sub Bagian Pemerintahan Umum; dan
3. c.Sub Bagian Tata Usaha.
(3)Bagian Otonomi Daerah, terdiri atas:
1. a.Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah dan DPRD;
2. b.Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan; dan
3. c.Sub Bagian Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan.
(4)Bagian Kerja Sama, terdiri atas:
1. a.Sub Bagian Kerja Sama Antar Pemerintah;
2. b.Sub Bagian Kerja Sama Badan Usaha/Swasta; dan
3. c.Sub Bagian Evaluasi Pelaksanan Kerja Sama.
(5)Bagan struktur organisasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1)Biro Hukum, terdiri atas:
1. a.Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi;
2. b.Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota; dan
3. c.Bagian Bantuan Hukum.
(2)Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi, terdiri atas:
1. a.Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan;
2. b.Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan; dan
3. c.Sub Bagian Dokumentasi dan Naskah Hukum lainnya.
(3)Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota, terdiri atas:
1. a.Sub Bagian Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah I;
2. b.Sub Bagian Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah II; dan
3. c.Sub Bagian Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah III.
(4)Bagian Bantuan Hukum, terdiri atas:
1. a.Sub Bagian Litigasi;
2. b.Sub Bagian Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia; dan
3. c.Sub Bagain Tata Usaha.
(5)Bagan struktur organisasi Biro Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1)Biro Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
1. a.Bagian Bina Mental Spiritual;
2. b.Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar; dan
3. c.Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar.
(2)Bagian Bina Mental Spiritual, terdiri atas:
1. a.Sub Bagian Sarana dan Prasarana Spiritual;
2. b.Sub Bagian Kelembagaan Bina Spiritual; dan.
3. c.Sub Bagian Tata Usaha.
(3)Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, terdiri atas:
1. a.Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I;
2. b.Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar II; dan
3. c.Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar III.
(4)Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, terdiri atas:
1. a.Sub Bagian Kesehatan;
2. b.Sub Bagian Sosial; dan
3. c.Sub Bagian Pendidikan.
(5)Bagan struktur organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

(1)Biro Perekonomian, terdiri atas:
1. a.Bagian Kebijakan Perekonomian;
2. b.Bagian Sumber Daya Alam; dan
3. c.Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah.
(2)Bagian Kebijakan Perekonomian, terdiri atas:
1. a.Sub Bagian Analisis Ekonomi Makro;
2. b.Sub Bagian Analisis Ekonomi Mikro; dan
3. c.Sub Bagian Tata Usaha.
(3)Bagian Sumber Daya Alam, terdiri atas:
1. a.Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan;
2. b.Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup; dan
3. c.Sub Bagian Sumber Daya Alam Energi dan Air.
(4)Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, terdiri atas:
1. a.Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha;
2. b.Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi; dan
3. c.Sub Bagian Badan Layanan Umum Daerah.
(5)Bagan struktur organisasi Biro Perekonomian sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

(1)Biro Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas:
1. a.Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
2. b.Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
3. c.Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
(2)Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas:
1. a.Sub Bagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa;
2. b.Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
3. c.Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa.
(3)Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, terdiri atas:
1. a.Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
2. b.Sub Bagian Pengembangan Sistem Informasi; dan
3. c.Sub Bagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa.
(4)Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas:
1. a.Sub Bagian Tata Usaha;
2. b.Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa; dan
3. c.Sub Bagian Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa.
(5)Bagan struktur organisasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

(1)Biro Administrasi Pembangunan, terdiri atas:
1. a.Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
2. b.Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah; dan
3. c.Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.
(2)Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas:
1. a.Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. b.Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
3. c.Sub Bagian Tata Usaha.
(3)Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah, terdiri atas:
1. a.Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I;
2. b.Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II; dan
3. c.Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III.
(4)Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan, terdiri atas:
1. a.Sub Bagian Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah;
2. b.Sub Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah; dan
3. c.Sub Bagian Kebijakan Pembangunan Daerah.
(5)Bagan struktur organisasi Biro Administrasi Pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

(1)Biro Organisasi, terdiri atas:
1. a.Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
2. b.Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja; dan
3. c.Bagian Tata Laksana.
(2)Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, terdiri atas:
1. a.Sub Bagian Kelembagaan Provinsi;
2. b.Sub Bagian Kelembagaan Kabupaten/Kota; dan
3. c.Sub Bagian Analisis Jabatan.
(3)Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, terdiri atas:
1. a.Sub Bagian Reformasi Birokrasi;
2. b.Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja; dan
3. c.Sub Bagian Budaya Kerja.
(4)Bagian Tata Laksana, terdiri atas:
1. a.Sub Bagian Tata Laksana Pemerintahan;
2. b.Sub Bagian Pelayanan Publik; dan
3. c.Sub Bagian Tata Usaha.
(5)Bagan struktur organisasi Biro Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…