DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 124 Tahun 2020

Nomor: 124
Tahun: 2020
Ditetapkan: 3 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 0152 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan diubah yaitu perubahan salah satu nama UPT pada Dinas Kelautan dan Perikanan yakni Perikanan Budidaya dan Kesehatan Lingkungan; mengubah ketentuan terkait Susunan Organisasi, Bagan Struktur Organisasi, tugas, fungsi, uraian tugas pada Perikanan Budidaya dan Kesehatan Lingkungan; serta tugas dan uraian tugas pada Subbagian TU, dan Seksi Produksi, Seksi Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Perubahan Atas Peraturan Oubemur Nomor 0152 Tahun 2017 tentang Pernbentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Da&ar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nornor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); GUBERNUJ~ KALJMAN'rAN 8ELATAN, DENGAN RAH,MNrrrUHAN YANC1MAlIA ESA PERUBAHAN A'rAS 17J£I~NltUJ~N OUBJtHflUJ IOMO}? OJ,,2 TAHUtf zo 17 TENTANO PEMJ3ENTUKAN, Of~OI\NIRAm, DAN 'fA'fA KE~JA UNIT PELAKSANA TJJ;KNIH DA,_tRAJI J'ADA I .NAB KJ.tI~AU'lJ\NDAN PERIKANAN PROVJNS' KAUMAN'tAN R ",LA'fAN PICJ~A'rUIV\N OUI mUN(J1( KAI,IMAtrrAII m,,"A'/~tI NOMOIl 0 I~)I/ 'rAl HJlI ~()?t() GUBERNUR KAL MA TAN SEJJATAN Dipindai dengan CamScanner
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 ten tan g Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik lnoonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 ten tan g Pengelolaan Wilayab Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Tomor 84, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2014 (Lembaran .l~egara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia f~omor 5490);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 4849);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 6398);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tabun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 5494);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tabun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubJ:ik Indonesia Tabun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Jamor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2.014 tentang Kelautan (Lembaran Negara. RepubJik Indonesia Tabun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603); Dipindai dengan CamScanner
10.I ~,"hlf"" P~ltl~""Ic.h N""IOf t.O 'I'nh" .. 'J()()'I , nl""H f{f)ta"f" VIH.I t II " ..I" I)"Y,I IIwu (J~lltIhll'.... N,gu, II Hr.lJuhlllc ,,,ctn,wnl,, 'I ••huu :,J,OOI Nit,,,, r 1'1", 'rltwlmlHIU Lc... h..'reu Nt ~"." r~rl'uhlHc "HI'~II'" I" NW,"1f '1'/'1"); I I, Pr"" un .. a p(·,,,,,rI .. ,.. h Nnmur I" 'l'nhuu ~O I() I. nt,."v. Pr"""HI<nl 1)"11' uta (IA'''Ih .., "II NnHII"" I~. puhUJ JIHlo"r"lu '1"hun ' () 1ft Nnrunr II "1 '1'",,,h,,llIIu I.mnh,.,,.,. N"~Jlnt I~rptahlll( ltulow·"I,,_ Nnnmr t "WI): 1:J.. Pc', "' auuu Pr~"'c rI"tuh Nonlo,' I'). 'I'"hult ~()J'/ "',.,,.,,~ Prciolllu" I'r'" hit ""IU clun "~UHuW"'''''' IIf ,.yn"·"~fI)1rll" n I'rfUr. lntuh l)"r'lIl\ (1,1'.11"'111'11" Nf'f{IIna I~,pllhUk 'uclot\crtl .. 'l'nhuu ~OI" Nuruur 'I:', "'II ... I".hll,. I nah,.rllll NrH" .... I~rll"hlll(Indul)rt.l" Nnrunr (,0'11); I a. Pr nturuu Mrnkri 1)"1,, rn N,.W~d NOflW,. 1i0 TulHIII ?O I ) trlltun~ Prom ht' IIIt .IUlU Pnuluk II uJ<II,.. f)ur,mh (I krH II N Kuru I~rp\lhllt( ludour"'" Tnhuu ~(J J t, Nnrnnr ~():Jt;) P\- hUHllll1tllun lolult clluhnh cI,;nv.HfJ Pcmafurun M nlr.d D .. In ru NrJ>trrl NomOI" 17.0 Tuhun 20 I Ii L "'"flU I erubnhun Alup\ I'eruturun Mr.nteri DlIlHfU NCH"ri Nornnr 80 Tuhun 201 , hOIl'"I1K P mbentuknn Produk l lukum Dneruh (B ritu NrHMu Republlk Itulour.ttlll Tnhun .?O I c) Nom r L,7); 1'1. P rnturnn M nterl Dulnm N fI,(!ri Nnmor I? Tuhun 2017 I nt-nuK Pedomnn Pcrnl urukun rlnn KI,.,dflk,. , Cutmng Dlnu dun Unit Pdllk""'l11 Tcknln Dneruh Dncrnh (U ritlt NCKllnt Republlk Induncnln Tnhun 2017 Nornor '1 1); J 5. Perntumn Mr.n' rl Dnlnm N Heri Rcpuhllk Indonenln Nomor 90 Tuhun 20 I ( tcntnng Klnaiflknn], Kodefikn Ii don Nornenklntur Perencununn P mbnngunnn dnn K unngnn Duernh (It rltn N Kuru Republik Indono 10 Tohun 2() 19 Nomor 1'147);
16.Pcruturun Menter] Kclnutnn dun Perlkunnn Republik Indoncalu Nomor I a/ pr~r~MEN-KP/20I ( Tcntung Pengcndnllun P nynklt lkun [Beritn NCR"m Repuhllk Indoncnin Tnhun 2019 Nomor 503); J 7. Pcrnturun Dueruh Provintli Kn\\m\u\\nn Setn\nn Nomor II Tohun 2016 tcntung Pcrnbcntuknn dun HWtllnnn Perungknt Dnernh Provlnul Knllmnntnn Selutnn [Lembnrnn Dnernh Provlns! Knlimnnlnn elutnn Tnhun 20 J 6 Nomor 1I, Turnbuh ..n Lernburun On rnh Provin , Knllmnntnn Selntnn Tuhun 2016 Nomor 100);
18.Perntumn Oubernur Knllmnntnn Selutnn Nomor 0152 Tuhun 2017 tentnng Pembentuknn, Orgnnl 0 i, dun Tnta Kerjn Unit Pelnk unu T knl Dneroh Pudu Dino K lnutnn don Periknnon Provin I Kolimonton Selatan (B ritn Duerr h Provin Knlimnntnn Sci tan Tnhun 2017 Nomor 152); ·;, Dipindai dengan CamScanner

(1)Dengan Peraturan Gubemur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri atas:
1. a.Pelabuhan Perikanan Banjarmasin;
2. b.Pelabuhan Perikanan Batulicin;
3. c.Pelabuhan Perikanan Muara Kintap;
4. d.Pelabuhan Perikanan Kotabaru;
5. e.Perikanan Budidaya dan Kesehatan Lingkungan;
6. f.Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kotabaru; dan
7. g.Balai Penerapan Mutu Hasil Perikanan.
(2)Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas A. ' Pasal 2 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 0152 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Provinsi Kalimatan Selatan Tahun 2017 Nomor 152), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan ayat (1) huruf e Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 0152 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA. DlNAS KELAUTAN DAN PERIKANANPROVINSIKALIMANTAN SELATAN.

19.Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95);
20.Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 078 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 78); Dipindai dengan CamScanner

(1)Perikanan Budidaya dan Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kelautan dan Perikanan dalam penyediaan benih bennutu dan induk/ calon induk unggul, pengelolaan kesehatan ikan dan Iingkungan budidaya dan ketatausahaan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2)Perikanan Budidaya dan Kesehatan Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan program dan pedoman telmis penyediaan benih bermutu dan induk/ calon induk unggul ikan air payau dan air tawar serta pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
2. b.penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyediaan benih bermutu dan induk/ caIon induk ikan unggul;
3. c.penyusunan program koorinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan kesehatan ikan dan Iingkungan budidaya;
4. d.penyusunan program koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pendampingan teknis penyediaan benih bermutu dan induk/ calon induk ikan unggul dan pengelo1aan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya; Pasa125
(1)Susunan organisasi Perikanan Budidaya dan Kesehatan Lingkungan, terdiri atas: a, Sub Bagian Tata Usaha;
1. b.Seksi Produksi;
2. c.Seksi Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan
3. d.KelompokJabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi Perikanan Budidaya dan Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1\, tercantum dalam Lampiran Vyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

Pasal 24

2.Seluruh Ketentuan pada Bagian Kclima diubah, sehingga berbunyi , ebngni berikut: Dipindai dengan CamScanner

e.penyusunan program koordlnasl, pcmblnaan, pcngnturan dan pengendalian kerjasarna uji terap pcnycdiaon bcnih berrnutu dan induk/calon induk unggul dan pengc}o}oan kesehatnn ikon dan lingkungan budidaya:
f.penyusunan program koordinasi, pernbinaan, pcngaturan dan pengendalian monitoring dan evaluasi pcnyediaan benih bermutu dan induk/ caJon induk ikan unggul dan pengclolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
g.penyusunan program koordinasi, pernbinaan, pengaturan dan pengendalian pemuliaan dan pengernbangan ikan lokal;
h.penyusunan program koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian sistem informasi dan publikasi;
i.penyusunan program, koordinasi, pembineen, pengaturan dan pengendalian ketatausahaan; dan J. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas dan k.ewenangannya.

(3)Perikanan Budidaya dan Kesehatan Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. a.menyusun program dan pedoman teknis penyediaan benih bermutu dan induk/ calon induk unggul ikan air payau dan air tawar serta pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
2. b.menyusun program, koordinasi, pernbinaan, pengaturan dan pengendalian penyediaan benih bermutu dan induk/calon induk ikan unggul;
3. c.menyu sun program koorinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
4. d.menyusun program koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pendampingan teknis penyediaan benih bermutu dan induk/ calon induk unggul dan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
5. e.menyusun program koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian kerjasama uji terap penyediaan benih bermutu dan induk/ calon induk unggul dan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
6. f.menyusun program koordinasi, pembiruuui, pengaturan dan pengendalian monitoring dan evaluasi penyediaan benih bermutu dan induk/calon induk unggul dan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
7. g.menyu sun program koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pemuliaan dan pengembangan ikan lokal;
8. h.menyusun program koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian sistem informasi dan publikasi;
9. i.menyusun program, koorinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian ketatausahaan; dan Dipindai dengan CamScanner pan, menyusun d m~C_laJI:s&lruucan beruh -rmutu dan indulcl c 1 n induk . (. - ,un n juknic. menyiap l n, r -nyu un f n produksi benih j , n t utu:
10. d.men)' pkan - n, rnenyu n n tekno ogi produ i induk dan pcr~nih
11. e.men p n bahan, menyusun da tekni penyedi benih
(2). Produ i dalarn m lllk nnknn ru s. bagairnana dimaksud pada rat (l), mernpuny j urainn tUgti_ ni berikut: -ny" .pkan bahan d ,n menyu un program d n rencana rj 1 produ i:
1. b.' ): pknn ahan, menyu un dan me'uUt. u, ~ produ 1 induk i unY.KUJ; tu mclak naknn penyediaan rrnutu d n induk/ calon induk ikan
(1)Se Produ mernpunyni produksi, serta di tribu i ih Pa~...J .27 lain ran diberikan oleh Kepala UP11) LO jawabnyn. alua i 0 Lni i d 1Il tatalaksana: kepegawaianadrnini It urusan rurnah tang a dan hubungan () ul Bazian Tata Usaha dalarn rnelaksanakan tu 8S s gajmJln dirnak ud pada a 'at (1). rncrnpunyai uraian tugas : bagai berik t: A. m laksanakan pen 1 la n nvusunan pro am dan anggaran:
1. b.m laksanakan pen l11J1n ndrnini lre~i k uan an'
2. e.rnclaks an an n 1 lSllln ndmini!'IrA i perlengkapan, barang ~ h rn m un . tu ~ rod&) _ nknn keg) tan natausah nn keuanz: n trasi a ke ntal k rraan , dan perlengkapan.
(1)Sub Bagian T t penyu un n dan urnt rnenyu Pns 1 2 J. melaksanakan tugas lain sesuai bidang rugas dan kewenangannya. Dipindai dengan CamScanner dan melaksanakan kesehatan ~ menyusun pengelolaan
1. d.menyiapkan bahan, pendampingan teknis dan lingkungan budidaya;
2. e.menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan uji terap pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
3. f.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
4. g.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPI'D sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya
(1)Seksi Pengelolaan Kesehatan lkan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya.
(2)Seksi Pengelolaan Kesehatan lkan dan Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut;
1. a.menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kerja seksi Pengelolaan K.esehatan lkan dan Lingkungan;
2. b.menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis operasional pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
3. c.menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan pemantauan kualitas air dan kesehatan ikan dalam rangka penyediaan benih bermutu dan induk/calon induk ikan unggul serta lingkungan budidaya eli Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota;

Pasal 28

g.menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan pemuliaan dan pengembangan ikan lokal
h.melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan; dan
i.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya. Dipindai dengan CamScanner BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 NOMOR I~y Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal ..3 04Crl)b~r :;0:20. RUDY RESNAWAN KALIMANTAN SEr~ATAN, Ditetapkan di Banjarmasln pada tanggal 3 D.r.\«,rnM,r »s», Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangknn Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundnngan PtmHurIlrl Gubernur ini dengan penempatannya dalam Ber\m Daerah ProvJnrd Kalimantan Selatan Pasal Il Dipindai dengan CamScanner RUDY RESNAWAN KALIMANTAN SELATAN, SEKSI PENGELOLAAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SEKSI PRODUKSI SUBBAGIAN TATA USAHA J r PERIKANAN BUDIDAYA DAN KESEHATAN LINGKUNGAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERIKANAN BUDIDAYA DAN KESEHATAN LINGKUNGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR NOM OR ou» TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 0152 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN to

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…