DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2023

Nomor: 13
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini Mengatur Tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2022 - 2024 Dengan Memuat : Ketentuan Umum; Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan; Pelaksanaan RAD-KSB; Tim Pelaksana RAD-KSB; Pembinaan dan Pengawasan; Pelaporan; Pendanaan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

a.Bahwa dalam rangka meningkatkan pengembangan perkebunan yang diselenggarakan secara berkelanjutan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan dan mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, perlu Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;
b.Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa pengembangan perkebunan diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya dan ekologi, perlu menyusun kebijakan daerah;
c.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2022 - 2024;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Undang-undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
12.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75);
13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180)
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377);
16.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 499);
17.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 2);
18.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3); Menetapkan: MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2022 - 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubemur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Selatan.
3.Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Selatan.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
5.Dinas Perkebunan dan Petemakan yang selanjutnya disebut Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan dan petemakan.
6.Instansi Penanggung Jawab adalah Dinas/Lembaga/Unit Pelaksana Teknis yang menjadi kunci (leading sector) dalam pelaksanaan sebuah aksi dan menjalankan fungsi koordinasi.
7.Instansi Pendukung adalah lembaga yang memberikan kompetensi teknis, dukungan pendanaan atau kontribusi lainnya dalam pelaksanaan sebuah rencana aksi.
8.Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
9.Pekebun Swadaya adalah pekebun yang memulai dan membangun sendiri usaha perkebunan.
10.Pekebun Mitra adalah pekebun yang tergabung di dalam kelembagaan pekebun dan bermitra secara permanen dengan perusahaan perkebunan minimal 10 (sepuluh) tahun.
11.Kelompok Pekebun adalah kumpulan pekebun yang terdapat dalam satu kecamatan yang membentuk kelembagaan yang diketahui Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/Kota.
12.Kelembagaan Pekebun adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, dan oleh pekebun untuk memperkuat dan memperjuangkan kepentingan pekebun.
13.Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia yang selanjutnya disebut APKASINDO adalah lembaga yang mewakili pekebun kelapa sawit.
14.Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
15.Skala Tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan kapasitas pabrik yang diizinkan memiliki izin usaha.
16.Izin Usaha Perkebunan selanjutnya disebut IUP izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit.
17.Pabrik Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat PKS adalah usaha industri yang mengolah TBS kelapa sawit menjadi CPO, PK dan cangkang (shelij.
18.Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran tanaman perkebunan kelapa sawit.
19.Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan jasa perkebunan kelapa sawit.
20.Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oiij yang selanjutnya disebut ISPO adalah sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
21.Sertifikasi ISPO adalah suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan daya minyak kelapa sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan.
22.Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia yang selanjutnya disebut GAPKI adalah lembaga yang mewakili perusahaan perkebunan.
23.Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat RAD-KSB adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing komoditas kelapa sawit dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi.

Pasal 2

Peraturan Gubemur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mewujudkan pencapaian program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Daerah.

Pasal 3

Penyusunan Peraturan Gubemur ini bertujuan untuk:

a.meningkatkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Kalimantan Selatan yang lebih terarah dan terintegrasi dan pelaksanaannya mendapat dukungan para pihak terkait; dan
b.mewujudkan perkebunan kelapa sawit Kalimantan Selatan yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan bermartabat.

Pasal 4

(1)Sasaran Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di daerah diarahkan pada:
1. a.intensitas pengelolaan kebun;
2. b.pengembangan sarana prasarana pendukung usaha perkebunan;
3. c.penguatan kelembagaan dan kemitraan;
4. d.perlindungan sumber daya;
5. e.pengembangan agro industri perkebunan; dan
6. f.peningkatan penerapan standarisasi perkebunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
(2)Sasaran Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur;
2. b.meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun;
3. c.melakukan dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO dan meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit;
4. d.menerapkan tata kelola perkebunan dan penangan sengketa; dan
5. e.melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Pasal 5

RAD-KSB dilaksanakan berdasarkan atas asas:

a.manfaat dan berkelanjutan;
b.keterpaduan;
c.kebersamaan;
d.keterbukaan;
e.keharmonisasian; dan
f.berkeadilan.

BAB II

INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN 2.1 Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan lnfrastruktur 6 Beberapa permasalahan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Selatan yang berpotensi menghambat terwujudnya pembangunan kelapa sawit yang berkelanjutan adalah sebagai berikut 2.1.1. Perbedaan luas lahan kebun kelapa sawit Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada pasal 77 ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 1.144.334 hektar. Berdasar hasil validasi dan singkro nasional atap stabun 2021 (kab/kota) areal pertanaman perkebunan pada saat ini mencapai areal efektif seluas 757.080 hektar (66,16%), yang meliputi areal pertanaman perkebunan rakyat seluas 410.423 hektar (54,21%) serta pertanaman Perkebunan Besar Negara 19.270 hektar (2,55%), Perkebunan Besar Swasta 327.387 hektar (43,24%) dengan komoditas utama kelapa sawit 427.616 hektar yang diusahakan oleh 86 perusahaan perkebunan besar swasta/Negara serta perkebunan rakyat yang luasannya mencapai 107.582 hektar. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 833/KPTS/SR.020/M/12/2019, bahwa luas perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia seluas 16.381.959 ha, untuk Provinsi Kalimantan Selatan memiliki kebun kelapa sawit seluas 549.953 (3,36%) dan menempati urutan ke 9 (Sembilan) dari semua provinsi penghasil kelapa sawit. Terdapat perbedaan data antara statistik perkebunan dengan data dari Kementerian Pertanian.

Pasal 6

Strategi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Daerah adalah:

a.membangun keterbukaan akses terhadap informasi, pendanaan, pasar dan investasi bagi pekebun;
b.menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di sektor kelapa sawit;
c.membangun sinkronisasi dan koordinasi lintas lembaga atau sektor untuk pembangunan daerah secara optimal;
d.meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekebun dengan memanfaatkan teknologi budidaya perkebunan tepat guna;
e.meningkatkan kemitraan kelembagaan perkebunan kelapa sawit mandiri yang saling menguntungkan dengan perusahaan perkebunan dan badan usaha lainnya;
f.meningkatkan kemitraan lainnya melalui integrasi ternak sapi potong dengan kelapa sawit guna mendukung swasembada sapi potong;
g.mengimplementasikan regulasi terkait pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan;
h.menyelesaikan masalah legalitas lahan perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
1. 1.menyelesaikan masalah tumpang tindih kegiatan usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan kegiatan usaha pertambangan, kehutanan, dan kegiatan usaha lainnya; J. menetapkan kebijakan Daerah untuk memberikan kepastian hukum dan memberi jaminan berusaha di sektor kelapa sawit; dan
k.menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan untuk optimalisasi hasil kebun masyarakat secara jangka panjang sekaligus menjaga kelestarian alam.

Pasal 7

Arab kebijakan RAD-KSB bertujuan untuk:

a.menjadi dokumen acuan bagi berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kalimantan Selatan;
b.sebagai alat untuk memperkuat koordinasi dan sinergitas berbagai pihak dalam mencapai tujuan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan; dan
c.sebagai alat untuk meningkatkan pemantauan dan pengelolaan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kalimantan Selatan.

BAB III

PELAKSANAAN RAD-KSB

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan RAD-KSB.
(2)Pelaksanaan RAD-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.
(3)Dalam hal pelaksanaan RAD-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat bekerjasama dengan universitas, lembaga pendidikan, pelaku usaha, asosiasi atau koperasi petani kelapa sawit dan lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan RAD-KSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berdasarkan dokumen RAD-KSB yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Dokumen RAD-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB IV

TIM PELAKSANA RAD-KSB Bagi.an Kesatu Tim Pelaksana Daerah

Pasal 10

(1)Pelaksanaan RAD-KSB dilakukan secara koordinatif oleh tim pelaksana daerah, yang terdiri dari Instansi Penanggung Jawab dan Instansi Pendukung dan dapat mengikutsertakan masyarakat, pelaku usaha, dan para pihak terkait perkebunan kelapa sawit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Susunan tim pelaksana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…