DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 2022

Nomor: 15
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini Mengatur Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 Dengan Memuat : Ketentuan Umum; Renstra PD; Sistematika Renstra PD; Pengendalian dan Evaluasi; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa agar pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah berjalan fokus, efektif, efisien dan terarah untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah, maka diperlukan penjabaran ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah;
b.bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah;

c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
d.bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
1. 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 4286);
2. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataa.n Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. 5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang t>erubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. 7.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. 8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. 9.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
14. 14.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
15. 15.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 10);
16. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pernbangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pernbangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pernbangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
20. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
21. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. 23.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
24. 24.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 {Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
25. 25.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
26. 26.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 10);
27. 27.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
28. 28.Peraturan Gubemur Kalim.antan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi K.alimantan Selatan {Berl.ta Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubemur Nomor 010 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berl.ta Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 010); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINS! KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerinta.h Da.erah a.da.lah Gubemur seba.ga.i unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
4.Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Selatan.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di daerah Provinsi.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah daerah dengan berpedoman terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan 2026.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD.
12.Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RKPD dan Renstra perangkat daerah yang bersangkutan.
13.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
14.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program Perangkat Daerah.
15.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16.Arah kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
17.Program a.da.lah penjaba.ra.n kebija.kan Perangka.t Da.era.h dala.m bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi
18.Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
19.Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).

BAB II

RENSTRA PD

Pasal 2

(1)Renstra PD tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Tahun 2021-2026. {2} Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat {1} menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun Renja PD.

Pasal 3

{l) Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

(2)Renstra PD Tahun 2021-2026 sebagaimana Pasal 3 ayat (1) terdiri dari:

1.Sekretariat Daerah;
2.Sekretariat DPRD;
3.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
4.Dinas Kesehatan;
5.Dinas Sosial;
6.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7.Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana;
8.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
9.Dinas Pemuda dan Olahraga;
10.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
11.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
12.Dinas Ketahanan Pangan;
13.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
14.Dinas Penanaman Modal da.n Pelayanan Terpadu Sa.tu Pirttu;
15.Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura;
16.Dinas Perkebunan dan Petemakan;
17.Dinas Pariwisata;
18.Dinas Kela.utan da.n Perika.nan;
19.Dinas Perdagangan;
20.Dinas Perindustrian;
21.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
22.Dinas Petumahan Rakyat dart Kawasan Pertnukirnan;
23.Dinas Lingkungan Hidup;
24.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
25.Dinas Kehutanan;
26.Dina.s Perhubunga.n;
27.Dinas Komunikasi dan Informatika;
28.Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin;
29.Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum;
30.Rumah Sakit Ufi1Ufi1 Dr. H. Moch Ansari Saleh;
31.Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman;
32.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
33.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
34.Satua.n Polisi Pamong Praja dart Perna.dam Kebakarart;
35.Inspektorat Daerah;
36.Badan Penghubung;
37.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
38.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
39.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
40.Badan Kepegawaian Daerah; dan
41.Badan Keuangan Daerah.

Pasal 4

( 1) Dalam hal Renstra PD sebagaimana dimaksud pada pasal 3 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan tahun berjalan dapat dilakukan penambahan dan/ atau pengurangan pagu anggaran indikatif serta kegiatan dan sub kegiatan apabila belum tertampung dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

(2)Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti:
1. a.kegiatan dan sub kegiatan SKPD, lintas SKPD yang berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya atas pertimbangan mempunyai dampak mempercepat pencapaian sasaran pembangunan Daerah; dan
2. b.Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
(3)Penambahan dan/ atau pengurangan pagu anggaran indikatif serta kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

SISTEMATIKA RENSTRA PD

Pasal 5

( l) Renstra PD disusun dengan sistematika: : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah. : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah. : Tujuan dan Sasaran. : Strategi dan Arah Kebijakan. : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan. : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan. : Penutup

(2)Isi beserta uraian Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum <la.lam Lampiran yang merupa.kan bagian yang tida.k terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

( 1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD dan kemudian menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

(2)Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 30 Maret 2022 Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 30 Maret 2022 BERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2022 NOMOR : �·· . . BABVffl PENUTUP Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, adalah sebagai pengatur arah perkembangan organisasi dalam meraih keberhasilan di masa mendatang dengan partisipasi dan respon dari semua stakeholdernya. Hal ini merupakan menifestasi dari respon Badan Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan terhadap kondisi lingkungannya baik internal maupun ekstemal, yang senantiasa berubah begitu cepat dan memerlukan pengamatan yang akurat, serta diagnosa lingkungan yang efektif. Selanjutnya Rencana Strategis (RENSTRA) ini diharapkan mampu memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada, dan dapat memperkecil atau menghilangkan dampak-dampak negatif yang akan mengancam kesinambungan operasionalisasi organisasi. Untuk itu semua diperlukan dukungan penuh dari semua stakeholders dan terutama seluruh pegawai Badan Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan. Tujuan clan Sasaran Badan Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan akan dapat tercapai bila didukung oleh seluruh pegawai yang ada dan pihak pihak yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung serta diiringi oleh sikap tawakal terhadap Allah SWT, sebagai penentu terhadap segala keberhasilan.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…