DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 32 Tahun 2021

Nomor: 32
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubenur Provinsi Kalimantan Selatan tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 berisi tentang: Ketentuan Umum; Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah; Pengendalian Dan Evaluasi; Ketentuan Umum.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 29 Tahun 2021 pada tanggal 30 Juni 2021;
c.bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah harus dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huraif a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); Mengingat: DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTANSELATAN TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN GUBERNUR KALIMANTANSELATAN NOMOR 0&.:2. TAHUN 2021 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembangunan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubemur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor51);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor496);
28.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-PokokPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13); PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKATDAERAH PROVINSI KALIMANTANSELATAN TAHUN2022. MEMUTUSKAN:
29.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17);
30.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruag Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor9);
31.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
32.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 071 Tahun 2018 tentang sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor71);
33.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor95);
34.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 Nomor29); Menetapkan:

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah ProvinsiKalimantan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanganDaerah Otonom.
3.Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah gubernur dan wakil gubemur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, wali kota dan wakilwali kota untuk kota.
4.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMNadalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut RPJPDProvinsi Kalimantan Selatan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima)tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD Daerah terhitung sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
11.Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Renja daerah sesuai dengan tugas fungsi perangkat daerah.
13.Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RKPDdan Renstra perangkat daerah yang bersangkutan. Pasa14 Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)terdiri atas:
1.Sekretariat Daerah;
2.Sekretariat DPRD;
3.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
4.Dinas Kesehatan;
5.Dinas Sosial;
6.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7.Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipildan KeluargaBerencana;
8.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
9.Dinas Pemuda dan Olahraga;
10.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
11.Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi;
12.Dinas Ketahanan Pangan;
13.Dinas Koperasi,Usaha Kecildan Menengah;

Pasal 3

Tahapan dan tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara perencanaan pembangunan daerah.

(1)Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah.
(2)Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKPD Tahun 2022 yang ditetapkan Gubernur.

14.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16.Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerab./Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
17.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
18.Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome)suatu program. BABIII PENGENDALIANDANEVALUASI Pasal 5 Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah masing-masing.
14.Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15.Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
16.Dinas Perkebunan dan Petemakan;
17.Dinas Pariwisata;
18.Dinas Kelautan dan Perikanan;
19.Dinas Perdagangan;
20.Dinas Perindustrian;
21.Dinas Pekerjaan Urnurn dan Penataan Ruang;
22.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukirnan;
23.Dinas Lingkungan Hidup;
24.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
25.Dinas Kehutanan;
26.Dinas Perhubungan;
27.Dinas Komunikasidan Informatika;
28.Rumah Sakit UrnurnDaerah Ulin Banjarmasin;
29.Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum;
30.Rurnah Sakit Umum dr. H. MochAnsari Saleh;
31.Rurnah Sakit Gigidan Mulut Gusti Hasan Arnan;
32.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
33.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
34.Satuan PolisiParnongPraja dan Pemadam Kebakaran;
35.Inspektorat Daerah;
36.Badan Keuangan Daerah;
37.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
38.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
39.Badan Pengembangan Surnber Daya Manusia Daerah;
40.Badan KepegawaianDaerah; dan
41.Badan Penghubung. BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021 NOMOR ~.2. SEKRET ARIS DAERAH PROVINSI LI TAN SELATAN Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 2El Juv "_o~ RIZALZA Pj. GUBERNUR KALIMANTAN S Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal .2.8...]tPu :loP-! BABIV KETENTUAN PENUTUP Pasa16 Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…