DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 32 Tahun 2024

Nomor: 32
Tahun: 2024
Ditetapkan: 17 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 75

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5),

Mengingat

Pasal 6 ayat (5), Pasal 9 ayat (3), Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang- undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaran Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
11.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 132);
14.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Resiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
15.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1308);
16.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
17.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1762);
18.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
19.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1374);
20.Peraturan Menteri Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 207);
21.Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
22.Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 1);
23.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 037 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 37);
24.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 088 Tahun 2023 Tentang Satu Data (Berita Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 88; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kalimantan Selatan
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah .
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah .
6.Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan.
7.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
8.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
9.Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
10.Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemprosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media.
11.Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
12.Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
13.Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional.
14.Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
15.Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE Nasional adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan secara nasional.
16.Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah .
17.Pusat adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
18.Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
19.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
20.Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
21.Basis Data adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
22.Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
23.Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus adalah jenis aplikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
24.Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan berbagi sumber (resource sharing).
25.Aplikasi Pemrograman Antarmuka (Application Programming Interface) adalah teknologi yang digunakan untuk memfasilitasi pertukaran informasi atau data antara dua atau lebih aplikasi perangkat lunak.
26.Keamanan Informasi adalah suatu kondisi dimana terjaganya aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan dari informasi.
27.Lebar Pita (Bandwidth) adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan.
28.Wadah (Hosting) adalah tempat penitipan/penyewaan untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah website sehingga dapat diakses lewat Internet.
29.Server Lokasi Bersama (Colocation Server) adalah tempat yang menyediakan layanan untuk menyimpan atau menitipkan server di Pusat Data yang memiliki standar keamanan fisik dan infrastruktur.
30.Rencana Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Plan) adalah prosedur yang diterapkan pada saat Pusat Data mengalami gangguan atau tidak dapat, yang digunakan sementara waktu selama dilakukannya pemulihan pada Pusat Data.
31.Persetujuan Tingkat Layanan (Service Level Agreement) yang selanjutnya disingkat SLA adalah kesepakatan perjanjian layanan antara dua kelompok.
32.Sistem Penghubung Layanan yang selanjutnya disingkat SPL adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
33.Kode Sumber (Source Code) adalah komponen dasar dari suatu program komputer atau aplikasi.
34.Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Keamanan Informasi SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
35.Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
36.Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
37.Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi SPBE adalah tim yang dibentuk untuk melakukan koordinasi penerapan dan kebijakan SPBE serta memberikan arahan, evaluasi, dan monitoring SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah .
38.Asesor adalah seseorang yang melakukan penilaian atas penerapan SPBE.
39.Tim Asesor Internal adalah sekelompok Asesor yang terdiri dari pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah .
40.Penilaian Mandiri adalah penilaian yang dilakukan oleh Tim Asesor Internal SPBE pada penerapan SPBE Pemerintah .
41.Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah .
42.Portal Satu Data Banua adalah media bagi-pakai data di Pemerintah Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
43.Forum Satu Data Kalsel adalah wadah komunikasi dan koordinasi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk Penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
44.Walidata adalah Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data serta meyebarluaskan data.
45.Produsen Data adalah seluruh unit atau bidang pada Perangkat Daerah yang bertugas memproduksi dan/atau menghasilkan data sesuai urusan tugas dan kewenangannya.
46.Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat, Pemerintah Daerah , dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan Data Induk.
47.Pembina Data adalah Pemerintah Daerah diberi kewenangan oleh Instansi Pusat untuk melakukan pembinaan terkait Data.
48.Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Banua.
49.Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam Proses Bisnis Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan dan mengembangkan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan SPBE meliputi:

a.Tata Kelola SPBE;
b.Manajemen SPBE;
c.Audit TIK;
d.Layanan SPBE;
e.Penyelenggara SPBE; dan
f.pemantauan dan evaluasi SPBE.

Pasal 4

SPBE dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.efektivitas, yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan;
b.keterpaduan, yaitu pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE;
c.kesinambungan, keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya;
d.efisiensi, yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna;
e.akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE;
f.interoperabilitas, yaitu koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE; dan
g.keamanan, yaitu kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

BAB II

TATA KELOLA SPBE

Pasal 5

(1)Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bertujuan untuk memastikan penerapan unsur SPBE secara terpadu.
(2)Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Arsitektur SPBE;
2. b.Peta Rencana SPBE;
3. c.Rencana dan Anggaran SPBE;
4. d.Proses Bisnis SPBE;
5. e.Data dan Informasi;
6. f.Infrastruktur SPBE;
7. g.Aplikasi SPBE;
8. h.Keamanan Informasi SPBE; dan
9. i.Layanan SPBE.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyusun Arsitektur SPBE untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi dari proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.
(2)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaras dengan referensi arsitektur SPBE nasional dan memuat domain arsitektur.
(3)Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.domain Arsitektur Proses Bisnis;
2. b.domain Arsitektur Data dan Informasi;
3. c.domain Arsitektur Infrastruktur SPBE;
4. d.domain Arsitektur Aplikasi SPBE;
5. e.domain Arsitektur Keamanan SPBE; dan
6. f.domain Arsitektur Layanan SPBE.
(4)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipetakan dan diselaraskan berdasarkan referensi Arsitektur SPBE nasional.
(5)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan rencana strategis Pemerintah Daerah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(6)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk melakukan integrasi penerapan SPBE Pemerintah Daerah.
(7)Penyusunan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Dinas bersama dengan Perangkat Daerah lainnya.
(8)Dalam menyusun Arsitektur SPBE, Dinas dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(9)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 7

(1)Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(3)Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas bersama dengan Perangkat Daerah lainnya.
(4)Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
2. b.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
3. c.perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf i; atau
4. d.perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(5)Hasil reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada tim koordinasi.

Pasal 8

(1)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b memuat:
1. a.tata Kelola SPBE;
2. b.manajemen SPBE;
3. c.layanan SPBE;
4. d.infrastruktur SPBE;
5. e.aplikasi SPBE;
6. f.Keamanan Informasi SPBE; dan
7. g.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
(2)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE di Lingkungan Daerah.
(3)Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE, dan rencana strategis Daerah.
(4)Peta Rencana SPBE disusun dan dikoordinasikan oleh Dinas bersama dengan Perangkat Daerah lainnya.
(5)Dalam menyusun Peta Rencana SPBE, Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyelaraskan dengan Peta Rencana SPBE nasional.
(6)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 9

(1)Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)Reviu Peta Rencana SPBE dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(3)Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan:
1. a.perubahan Peta Rencana SPBE nasional;
2. b.perubahan rencana strategis Daerah;
3. c.perubahan Arsitektur SPBE; atau
4. d.hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE.
(4)Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas bersama dengan Perangkat Daerah lainnya.
(5)Hasil reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada tim koordinasi.

Isi peraturan

Teks75PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5),

Mengingat

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang- undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaran Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
11.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 132);
14.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Resiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
15.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1308);
16.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
17.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1762);
18.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
19.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1374);
20.Peraturan Menteri Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 207);
21.Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
22.Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 1);
23.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 037 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 37);
24.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 088 Tahun 2023 Tentang Satu Data (Berita Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 88; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kalimantan Selatan
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah .
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah .
6.Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan.
7.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
8.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
9.Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
10.Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemprosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media.
11.Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
12.Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
13.Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional.
14.Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
15.Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE Nasional adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan secara nasional.
16.Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah .
17.Pusat adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
18.Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
19.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
20.Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
21.Basis Data adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
22.Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
23.Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus adalah jenis aplikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
24.Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan berbagi sumber (resource sharing).
25.Aplikasi Pemrograman Antarmuka (Application Programming Interface) adalah teknologi yang digunakan untuk memfasilitasi pertukaran informasi atau data antara dua atau lebih aplikasi perangkat lunak.
26.Keamanan Informasi adalah suatu kondisi dimana terjaganya aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan dari informasi.
27.Lebar Pita (Bandwidth) adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan.
28.Wadah (Hosting) adalah tempat penitipan/penyewaan untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah website sehingga dapat diakses lewat Internet.
29.Server Lokasi Bersama (Colocation Server) adalah tempat yang menyediakan layanan untuk menyimpan atau menitipkan server di Pusat Data yang memiliki standar keamanan fisik dan infrastruktur.
30.Rencana Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Plan) adalah prosedur yang diterapkan pada saat Pusat Data mengalami gangguan atau tidak dapat, yang digunakan sementara waktu selama dilakukannya pemulihan pada Pusat Data.
31.Persetujuan Tingkat Layanan (Service Level Agreement) yang selanjutnya disingkat SLA adalah kesepakatan perjanjian layanan antara dua kelompok.
32.Sistem Penghubung Layanan yang selanjutnya disingkat SPL adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
33.Kode Sumber (Source Code) adalah komponen dasar dari suatu program komputer atau aplikasi.
34.Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Keamanan Informasi SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
35.Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
36.Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
37.Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi SPBE adalah tim yang dibentuk untuk melakukan koordinasi penerapan dan kebijakan SPBE serta memberikan arahan, evaluasi, dan monitoring SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah .
38.Asesor adalah seseorang yang melakukan penilaian atas penerapan SPBE.
39.Tim Asesor Internal adalah sekelompok Asesor yang terdiri dari pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah .
40.Penilaian Mandiri adalah penilaian yang dilakukan oleh Tim Asesor Internal SPBE pada penerapan SPBE Pemerintah .
41.Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah .
42.Portal Satu Data Banua adalah media bagi-pakai data di Pemerintah Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
43.Forum Satu Data Kalsel adalah wadah komunikasi dan koordinasi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk Penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
44.Walidata adalah Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data serta meyebarluaskan data.
45.Produsen Data adalah seluruh unit atau bidang pada Perangkat Daerah yang bertugas memproduksi dan/atau menghasilkan data sesuai urusan tugas dan kewenangannya.
46.Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat, Pemerintah Daerah , dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan Data Induk.
47.Pembina Data adalah Pemerintah Daerah diberi kewenangan oleh Instansi Pusat untuk melakukan pembinaan terkait Data.
48.Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Banua.
49.Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam Proses Bisnis Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan dan mengembangkan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan SPBE meliputi:

a.Tata Kelola SPBE;
b.Manajemen SPBE;
c.Audit TIK;
d.Layanan SPBE;
e.Penyelenggara SPBE; dan
f.pemantauan dan evaluasi SPBE.

Pasal 4

SPBE dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.efektivitas, yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan;
b.keterpaduan, yaitu pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE;
c.kesinambungan, keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya;
d.efisiensi, yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna;
e.akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE;
f.interoperabilitas, yaitu koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE; dan
g.keamanan, yaitu kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

BAB II

TATA KELOLA SPBE

Pasal 5

(1)Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bertujuan untuk memastikan penerapan unsur SPBE secara terpadu.
(2)Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Arsitektur SPBE;
2. b.Peta Rencana SPBE;
3. c.Rencana dan Anggaran SPBE;
4. d.Proses Bisnis SPBE;
5. e.Data dan Informasi;
6. f.Infrastruktur SPBE;
7. g.Aplikasi SPBE;
8. h.Keamanan Informasi SPBE; dan
9. i.Layanan SPBE.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyusun Arsitektur SPBE untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi dari proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.
(2)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaras dengan referensi arsitektur SPBE nasional dan memuat domain arsitektur.
(3)Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.domain Arsitektur Proses Bisnis;
2. b.domain Arsitektur Data dan Informasi;
3. c.domain Arsitektur Infrastruktur SPBE;
4. d.domain Arsitektur Aplikasi SPBE;
5. e.domain Arsitektur Keamanan SPBE; dan
6. f.domain Arsitektur Layanan SPBE.
(4)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipetakan dan diselaraskan berdasarkan referensi Arsitektur SPBE nasional.
(5)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan rencana strategis Pemerintah Daerah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(6)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk melakukan integrasi penerapan SPBE Pemerintah Daerah.
(7)Penyusunan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Dinas bersama dengan Perangkat Daerah lainnya.
(8)Dalam menyusun Arsitektur SPBE, Dinas dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(9)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 7

(1)Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(3)Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas bersama dengan Perangkat Daerah lainnya.
(4)Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
2. b.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
3. c.perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf i; atau
4. d.perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(5)Hasil reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada tim koordinasi.

Pasal 8

(1)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b memuat:
1. a.tata Kelola SPBE;
2. b.manajemen SPBE;
3. c.layanan SPBE;
4. d.infrastruktur SPBE;
5. e.aplikasi SPBE;
6. f.Keamanan Informasi SPBE; dan
7. g.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
(2)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE di Lingkungan Daerah.
(3)Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE, dan rencana strategis Daerah.
(4)Peta Rencana SPBE disusun dan dikoordinasikan oleh Dinas bersama dengan Perangkat Daerah lainnya.
(5)Dalam menyusun Peta Rencana SPBE, Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyelaraskan dengan Peta Rencana SPBE nasional.
(6)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 9

(1)Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)Reviu Peta Rencana SPBE dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(3)Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan:
1. a.perubahan Peta Rencana SPBE nasional;
2. b.perubahan rencana strategis Daerah;
3. c.perubahan Arsitektur SPBE; atau
4. d.hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE.
(4)Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas bersama dengan Perangkat Daerah lainnya.
(5)Hasil reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada tim koordinasi.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 32 Tahun 2024

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

TATA KELOLA SPBE

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

TATA KELOLA SPBE

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022