menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025;
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); -2 _
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); -3
11.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6757);
15.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105)
23.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); -5
28.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
29.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
30.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
31.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);
32.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
33.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); -6
38.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
39.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
40.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
41.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/ Kota;
42.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
43.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
44.Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
45.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
46.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
47.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
48.Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
49.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17);
50.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
51.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 12);
52.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
53.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 129);
54.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 087 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 87);
55.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 020 Tahun 2023 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 20);
56.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 021 Tahun Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 21);
57.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 022 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 22); -8
58.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 023 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 23);
59.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 024 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 24);
60.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 25);
61.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 026 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 26);
62.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 027 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 27);
63.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 028 Tahun 2023tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Sosial (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 28);
64.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 29);
65.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 030 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 30);
66.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 031 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 31);
67.Peraturan. Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 032 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 32);
68.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 033 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 33);
69.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 034 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 34) ; -9
70.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 035 Tahun 2023tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Perhubungan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 35);
71.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 036 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 36);
72.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 037 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 37);
73.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 038 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 38);
74.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 039 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 39);
75.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 040 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Keperpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 40);
76.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 041 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 41);
77.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 042 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pariwisata (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 42);
78.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 043 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Perkebunan dan Peternakan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 43);
79.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 044 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Kehutanan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun. 2023 Nomor 44);
80.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 045 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, clan Uraian Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 45);
81.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 046 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Perdagangan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 46);
82.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 047 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Perindustrian (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 47);
83.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 048 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 48);
84.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 049 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Kepegawaian Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 49);
85.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 050 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Pengembangan Sumber Daya Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 50);
86.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 051 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 51),
87.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 052 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Penghubung (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 52);
88.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 053 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 53);
89.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 054 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, clan Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 54);
90.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 055 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Keuangan clan Aset Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 55);
91.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 056 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 015 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 56);
92.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 057 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 57),
93.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 25); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PRO VINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025.