DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 38 Tahun 2024

Nomor: 38
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 017 TAHUN 2022 TENTANG POLA TATA KELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Unik Pelaksana Teknis Daerah Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
12.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 13); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 017 TAHUN 2022 TENTANG POLA TATA KEWLA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubemur Nomor O17 Tahun 2022 tentang tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 17), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubemur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Gubemur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
5.Dinas adalah Dinas pada Provinsi Kalimantan Selatan.
6.Badan adalah Badan pada Provinsi Kalimantan Selatan.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi
8.Kepala Badan adalah Kepala Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
9.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPfD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
10.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPf adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
11.Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan selanjutnya di sebut UPf Labkes adalah UPf yang melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan di bidang pelayanan jasa pemeriksaan secara laboratorium pengujian parameter mikrobiologi, kimia kesehatan dan kimia patologi.
12.Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja selanjutnya disebut UPfD Lab K3 adalah UPfD yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas tenaga kerja dan transmigrasi di bidang pelayanan pengujian higiene perusahaan, ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja, pelayanan pengujian lingkungan, pelayanan pendidikan dan pelatihan K3, Sewa dan pelayanan lainnya.
13.Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan selanjutnya disebut UPf Laboratorium Lingkungan adalah UPf yang melaksanakan tugas mengkoordinasikan, membina, mengatur dan melaksanakan pengujian parameter kualitas dan lingkungan serta pengendalian mutu.
14.Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat selanjutnya disingkat UPf BKOM adalah UPf yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan di bidang pelayanan pemeriksaan kebugaran jasmani, pemasyarakatan dan penyuluhan kesehatan olahraga, bimbingan teknis, serta pelatihan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan olahraga masyarakat.
15.Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian Sertifikasi dan Mutu Barang selanjutnya disingkat UPfD BPSMB adalah UPfD yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas perdagangan di bidang pelayanan dan pengembangan jasa pengujian dan kalibrasi serta sertifikasi mutu barang.
16.Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebun Raya Banua selanjutnya disebut UPfD Kebun Raya Banua adalah UPfD yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah di bidang pengelolaan Kebun Raya meliputi kegiatan pemeliharaan dan pemanfaatan kawasan sebagai tempat, penelitian, pengkajian, pengembangan, dan pendokumentasian biodata keanekaragaman hayati tumbuhan endemik Kalimantan dan tumbuhan langka lainnya, serta menyediakan wahana interaksi dan kreativitas masyarakat melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
17.Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan selanjutnya disingkat UPf BPSBP adalah UPf yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas perkebunan dan peternakan di bidang pengembangan varietas dan pengelolaan kebun percontohan, sertifikasi, dan pengujian mutu benih, serta pengawasan peredaran benih perkebunan.
18.Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan Konstruksi selanjutnya disingkat UPT LBK adalah UPT yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang di bidang pengujian serta pengendalian mutu / kualitas struktur dan bahan konstruksi.
19.Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral selanjutnya disebut UPTD Lab ESDM adalah UPT yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di bidang pelayanan jasa laboratorium pengujian energi dan sumber daya mineral, peralatan eksplorasi serta perpetaan.
20.Unit Pelaksana Teknis Taman Hutan Raya Sultan Adam selanjutnya disebut UPT Tahura Sultan Adam adalah UPT yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu bidang pengelolaan taman Hutan Raya Sultan Adam.
21.Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Batulicin selanjutnya disebut UPT Pelabuhan Perikanan Batulicin adalah UPT yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang pelayanan kesyahbandaran, pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas serta lahan di pelabuhan perikanan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan, tempat pemasaran dan distribusi ikan, serta jasa lainnya terkait hasil perikanan.
22.Kepala UPTD/UPT adalah Kepala UPTD/UPT di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang menerapkan BLUD.
23.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
24.Dihapus.
25.Tenaga Kontrak adalah pegawai yang bersedia menandatangani Perjanjian Waktu Kerja Tertentu dan dapat diperpanjang lagi sesuai kondisi dan kebutuhan.
26.Pejabat pengelola UPTD/UPT adalah Kepala UPTD/UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pejabat Teknis.
27.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang mempunyai hubungan kerja dengan UPTD/UPT yang diangkat melalui keputusan pejabat yang berwenang dan dipekerjakan pada UPTD/UPT.
28.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
29.Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
30.Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahun.
31.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
32.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD
33.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
34.Dokumen Kas UPID/UPT adalah tempat penyimpanan uang UPID/UPT pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
35.Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
36.Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh UPI'D/UPT termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
37.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
38.Efi.siensi adalah pengelolaan keuangan yang mengatur tentang pengadaan barang /jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat- singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
39.Ekonomis adalah pengelolaan dalam pengeluaran uang, barang, tidak boros dengan prinsip kehati-hatian dan cermat.
40.Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan Dalam Negeri.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:
1. a.kelembagaan;
2. b.prosedur kerja;
3. c.pengelompokan fungsi;
4. d.pengelolaan sumber daya manusia; dan
5. e.Remunerasi.
(2)Pengaturan Peraturan Gubernur ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi semua pegawai yang meliputi:
1. a.Pegawai Negeri Sipil;
2. b.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K);
3. c.Pengawas Internal; dan
4. d.Pegawai BLUD/Profesional Lainnya.
  1. 3.Di antara BAB I dan BAB II disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IA
(1)Sumber daya manusia BLUD terdiri atas:
1. a.Pejabat pengelola; dan
2. b.Pegawai.
(2)Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksana kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
(3)Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
(4)Pejabat pengelola dan pegawai BLUD berasal dari:
1. a.Pegawai Negeri Sipil; dan/ atau
2. b.pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari profesional lainnya.
(6)Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efi.siensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
(7)Pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
(8)Pejabat pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
(9)Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
(10)Pengadaan pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

4.Ketentuan Pasal 12 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: ( 1)

Pasal 12

Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a yaitu Kepala Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan. Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b yaitu PPKD. Pembina Teknis dan Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibantu tim teknis. Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

5.Ketentuan Pasal 53 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6) sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

(1)Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), berdasarkan usulan Pemimpin BLUD.
(2)Pengaturan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan prinsip:
1. a.proporsionalitas;
2. b.kesetaraan; C. kepatutan;
3. d.kewajaran; dan
4. e.kinerja.
(3)Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.
(4)Untuk mengatur remunerasi BLUD, Gubernur dapat membentuk tim yang keanggotaannya dapat berasal dari unsur:
1. a.PD yang membidangi kegiatan BLUD;
2. b.PD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
3. c.Perguruan tinggi; dan
4. d.Lembaga profesi.
(5)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(6)Besaran jumlah remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Pasal II Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 31 Juli 2024 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Ttd. ROY RIZAL! ANWAR Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 31 Juli 2024 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, Ttd. SAHBIRIN NOOR BERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 38 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT D ERAH PROVINS! KALIMANT SELATAN y FAHTAR, S.H., M.H. Kepala Biro Hukum

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…