DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 20 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2022-2026,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;RUANG LINGKUP;RAD TPB;PEMANTAUAN DAN EVALUASI;PELAPORAN;PENDANAAN;KETENTUAN PENUTUP;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Selatan, perlu adanya rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan;
b.bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 - 2026 yang memuat target, arah kebijakan dan strategi pencapaian dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, universalitas, terintegrasi, dan saling terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perlu

Menetapkan

menetapkan rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 - 2026; -2 Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan. Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang .Roncana Pcrnbangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
6. 7.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. 8.Peraturan Presiden Nomor III Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180); -3
8. 9.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lcmbarzm Dacrah Provinsi Kalimantan Sclatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16);
9. 10.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
10. 11.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencan a Pemban.gunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 120); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PRO VINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2022 - 2026.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Keselarasan Sustainable Development Goals (SDGs) terhadap RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021 – 2026 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) merupakan komitmen global dan nasional dalam pembangunan berkelanjutan yang menyepakati 17 (tujuh belas) tujuan dan 169 target. Hal ini telah menjadi agenda bersama hingga ke tingkat daerah dan daerah ikut berkomitmen dalam mendukung capaian indikator-indikator TPB/SDGs, diantaranya dengan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs, serta mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah dengan TPB/SDGs.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan. 4
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
6.Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah.
7.Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals yang sel-tutn:y-a disi1-1-at TPB pernbangun-n glob-' untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai Tahun 2030.
8.Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainab/e Development Goals yang selanjutnya disebut RAD TPB adalah dokumen rencana kerja di tingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen nerencanaan Daerah untuk periode 20 (dua Duluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dani visi, misi, dan program Gubernur dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
11.Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
12.Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama rry axe" frn oar° 11 rri ewe tycarri110 ri IY1PO ti el 0 r-s rri dart TlIk0 v-111 0 clrn ti Irv% 1 1 pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13.Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.
14.Pelaku Usaha adalah setiap oran.g perseorangan atau badan usaha balk yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, balk sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
15.Peman.gku Kepentingan adalah Ormas, Akademisi, Filantropi, Pelaku Usaha, clan mitra pembangunan yang terkait dengan pelaksanaan pencapaian TPB. -5
16.Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan RAD TPB, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
17.Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas implementasi dan hasil dani pelaksanaan RAD TPB yang telah selesai.

Pasal 2

Maksud penetapan RAD TPB yaitu untuk menetapkan dokumen rencana kerja sebagai pedoman: a lsn -1 ncaan TP/. pealca:—peapi 4.A.J1

b.seluruh Pemangku Kepentingan dalam mencapai TPB mulai dani Perangkat Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pihak terkait lainnya; dan
c.acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan rencana pembangunan Daerah.

Pasal 3

Tujuan dani RAD TPB meliputi 17 (tujuh belas) tujuan yang terbagi ke dalam 4 (empat) pilar utama meliputi:

a.pilar pembangunan sosial, meliputi:
1. 1.tujuan 1 : tanpa kemiskinan; 9 tujuan 9 tanpa kelaparan;
2. 3.tujuan 3 : kehidupan sehat dan sejahtera;
3. 4.tujuan 4 : pendidikan berkualitas;
4. 5.tujuan 5 : kesetaraan gender.
b.pilar pembangunan ekonomi, meliputi:
1. 1.tujuan 7 : energi bersih dan terjangkau;
2. 2.tujuan 8 : pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;
3. 3.tujuan 9 : industri, inovasi, dan infrastruktur;
4. 4.tujuan 10 : berkurangnya kesenjangan;
5. 5.tujuan 17 : kemitraan untuk mencapai tujuan.
c.pilar pembangunan lingkungan, meliputi:
1. 1.tujuan 6 : air bersih dan sanitasi layak;
2. 2.tujuan 11 : kota dan pemukiman yang berkelanjutan;
3. 3.tujuan 12 : konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab;
4. 4.tujuan 13 : penanganan perubahan iklim; 6
5. 5.tujuan 14 : ekosistem lautan;
6. 6.tujuan 15 : ekosistem daratan.
d.pilar pembangunan hukum dan tata kelola berupa Tujuan 16 : Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
a.RAD TPB;
b.Pemantauan dan Evaluasi,
c.pelaporan; dan
d.pendanaan.

BAB III

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs 3.1 Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Kemiskinan menjadi permasalahan yang muncul hampir di semua negara, tidak terkecuali di Indonesia. Provinsi Kalimantan Selatan menjadi salah satu provinsi dengan angka kemiskinan yang masih tinggi. Dalam rangka mencapai tujuan mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun pada tahun 2030, Provinsi Kalimantan selatan menetapkan 6 (enam) target yang diukur melalui 11 indikator. Keenam target tersebut, antara lain:

Pasal 5

RAD TPB merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target TPB dan pencapaian sasaran pembangunan Daerah dalam bentuk tujuan, target, sasaran, arah kebijakan, strategi, dan program.

Pasal 6

(1)Dokumen RAD TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri dan:
1. a.BAB I : Pendahuluan;
2. b.BAB II : Kondisi Pencapaian dan Tantangan Pelaksanaan TPB/SDGs;
3. c.BAB III : Target dan Arah Kebijakan Pencapaian TPB/SDGs;
4. d.BAB IV : Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan,
5. e.BAB V : Penutup.
(2)Dokumen RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Gubernur mi. 7

Pasal 7

RAD TPB digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi RAD TPB, dan penyusunan dokumen perencanaan Daerah jangka menengah dan jangka panjang, serta acuan bagi Ormas, Akademisi, Filantropi, Pelaku Usaha, Pemangku Kepentingan lainnya dalam pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi RAD TPB.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN Berdasarkan pasal 7 butir b Peraturan Presiden 111/2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, salah satu kewajiban dari Tim Pelaksana TPB yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan adalah melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi.

Pasal 8

Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan pencapaian TPB dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Gubernur menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan untuk mengkoordinasikan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian RAD TPB. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V

PENUTUP 5.1 Prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Selatan merupakan dokumen yang berisi aksi atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan non pemerintah secara bersama-sama. Pelaksanaan RAD TPB/SDGs di Provinsi Kalimantan Selatan didasarkan pada prinsip-prinsip TPB/SDGs, yaitu integrasi dan no one left behind (tidak ada satu pun yang tertinggal). Dalam penyusunannya, RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2026 mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026.

Pasal 9

(1)Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian RAD TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada Gubernur clan menjadi bahan laporan pelaksanaan pencapaian RAD TPB.
(2)Laporan pelaksanaan pencapaian RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri sekali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 05 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2022 – 2026 DOKUMEN RAD TPB RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 2 - KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam, berkat rahmat dan ridho-Nya dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals atau yang disingkat RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 – 2026 telah selesai disusun. Dengan disusunnya dokumen ini, Provinsi Kalimantan Selatan telah memenuhi amanat Perpres Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dimana daerah harus menyusun rencana aksi. Penyusunan RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 – 2026 tidak terlepas dari peran banyak pihak, mulai dari SKPD Provinsi Kalimantan Selatan, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, akademisi, Kilantropi, pelaku usaha, organisasi masyarakat, dan pihak yang berkepentingan lainnya. RAD TPB/SDGs disusun berdasarkan prinsip inklusiKitas, terintegrasi, no one left behind, serta partisipatif. Rencana aksi ini dijabarkan melalui sasaran, startegi, arah kebijakan, dan program yang tercakup ke dalam 17 goals (tujuan) yang telah dikelompokkan ke dalam 4 (empat) pilar utama, yakni pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola. RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Selatan juga sudah terintegrasi dengan dokumen perencanaan RPJMD, Renstra, dan RKPD, serta selaras dengan visi, misi, target, dan indikator pembangunan daerah Kalimantan Selatan. Kami berharap, RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 – 2026 ini dapat menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kalimantan Selatan ke depannya. Bagaimanapun juga, keberhasilan pencapaian target dalam RAD TPB/SDGs ini memerlukan komitmen semua pihak, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi hingga pelaporan pencapaiannya. RAD TPB/SDGs Kalimantan Selatan Tahun 2022 – 2026 adalah bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan TPB/SDGsdi daerah sesuai amanat Perpres. Oleh karena itu, kami sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat. Semoga dokumen RAD TPB/SDGs Kalimantan Selatan Tahun 2022 – 2026 ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. Banjarbaru, GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN SAHBIRIN NOOR RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 3 - DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................................i DAFTAR ISI..............................................................................................................ii DAFTAR TABEL ......................................................................................................iv DAFTAR GAMBAR .................................................................................................v BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................1 1.1 Keselarasan Sustainable Development Goals (SDGs) terhadap RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021 – 2026.............................. 1 1.2 Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs................................... 5 1.3 Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs .................................................. 7 1.4 Pembiayaan TPB/SDGs ................................................................................... 8 1.5 Metodologi Penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs ............................. 9 BAB II KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGs ................................................................................................12 2.1 Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun .......................... 12 2.2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan ...................................................................................................... 18 2.3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia ..................................... 19 2.4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua ........................................................................................... 22 2.5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan ........................................................................................................... 27 2.6 Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak ............................................ 30 2.7 Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern .......................................................................... 32 2.8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan ...................................................................................................... 33 2.9 Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi ...................... 39 2.10 Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara ............................... 40 2.11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan ...................................................... 42 2.12 Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan .............................. 45 2.13 Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan ....................................................................................................... 45 2.14 Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan................................. 45 2.15 Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan .................................................................................................................. 46 RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 4 - 2.16 Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh .............................................. 46 2.17 Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global ............................................................................................... 48 BAB III TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs .......51 3.1 Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan ......................................................................... 51 3.2 Tujuan 2 Tanpa Kelaparan ............................................................................. 53 3.3 Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera ............................................... 56 3.4 Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas ............................................................... 58 3.5 Tujuan 5 Kesetaraan Gender ........................................................................ 59 3.6 Tujuan 6 Air Bersih dan Terjangkau ......................................................... 60 3.7 Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau .................................................. 61 3.8 Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi ................... 62 3.9 Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur ....................................... 65 3.10 Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan .................................................... 67 3.11 Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan ..................... 69 3.12 Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab ....... 72 3.13 Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim ................................................ 74 3.14 Tujuan 14 Ekosistem Lautan ........................................................................ 74 3.15 Tujuan 15 Ekosistem Daratan ...................................................................... 75 3.16 Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh ...................................................................................................... 78 3.17 Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan..................................... 79 BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN ................................81 4.1 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi ..................................................... 81 4.1.1 Mekanisme Pemantauan ............................................................... 81 4.1.2 Mekanisme Evaluasi ........................................................................ 84 4.2 Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB/SDGs ............... 87 4.3 Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi .............................................. 89 BAB V PENUTUP .................................................................................................91 5.1 Prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs .................................................................. 91 5.2 Penguatan Sarana Pelaksanaan TPB/SDGs ............................................ 91 5.3 Pemutakhiran Dokumen ................................................................................ 93 LAMPIRAN RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 5 - DAFTAR TABEL Tabel 1. 1 Keselarasan Agenda RPJMN Tahun 2020 – 2024 dan Agenda RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 dengan Agenda TPB/SDGs ........................................ 3 Tabel 2. 1 Capaian Indikator Kinerja Angka Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 – 2022 (%) ................................ 13 Tabel 2. 2 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 – 2022 .. 14 Tabel 2. 3 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2022 .......................................... 14 Tabel 2. 4 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 – 2022 ................................................................................................ 16 Tabel 2. 5 Status Desa Berdasarkan Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 .................................................................................................. 17 Tabel 2. 6 Jumlah Anggota DPRD Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 (orang) ....................................... 29 Tabel 2. 7 Jumlah PNS yang Bekerja Pada Instansi Daerah Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 (orang) ........................................................................................................... 30 RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 6 - DAFTAR GAMBAR Gambar 1. 1 Integrasi Pembangunan Berkelanjutan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah .............................................. 2 Gambar 1. 2 Tahapan Penyusunan RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 – 2026 ...................................... 9 Gambar 2. 1 Persentase Angka Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 – 2022 ............................................................... 13 Gambar 2. 2 Proporsi Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah di Provinsi Kalimantan Selatan 2019 – 2022 ............. 15 Gambar 2. 3 Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Terhadap Layanan Air Minum Bersih dan Fasilitas Buang Air Besar Sendiri di Provinsi Kalimantan Selatan 2019 – 2022............................. 16 Gambar 2. 4 Prevalensi Balita Stunted di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2022 ............................................................................... 18 Gambar 2. 5 Nilai Tambah Pertanian per Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 – 2022 ...................................... 19 Gambar 2. 6 Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15 – 49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 – 2022 ............................................................................... 20 Gambar 2. 7 Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15 – 49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 – 2022 ............................................................... 20 Gambar 2. 8 Persentase Merokok Pada Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 – 2022 .... 21 Gambar 2. 9 Unmet Need Pelayanan Kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 – 2022 ...................................... 22 Gambar 2. 10 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 – 2022 ............................................................................... 23 Gambar 2. 11 Tingkat Partisipasi Dalam Pembelajaran yang Terorganisir (Satu Tahun Sebelum Usia SD) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 – 2022 ...................................... 24 Gambar 2. 12 Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 – 2022 .................... 24 RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 7 - Gambar 2. 13 Rasio APM Perempuan/Laki-laki pada Jenjang Pendidikan SD, SMP, SMA, dan Rasio APK pada Jenjang Perguruan Tinggi di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 – 2022 ............................................................................... 25 Gambar 2. 14 Proporsi Penduduk Remaja (15-24 Tahun) dan Dewasa (15-59 Tahun) dengan Keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 – 2022 ............................................................... 26 Gambar 2. 15 Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 – 2022 ............................................................................... 27 Gambar 2. 16 Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 – 2022 ............................................................................... 28 Gambar 2. 17 Proporsi Perempuan Yang Berada di Posisi Manajerial di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 – 2022 .................... 29 Gambar 2. 18 Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Cuci Tangan dengan Sabun dan Air di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 – 2022 ............................................................... 31 Gambar 2. 19 Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 – 2022 ............................................................................... 31 Gambar 2. 20 Rasio ElektriKikasi dan Penggunaan Gas Rumah Tangga di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 – 2022............... 33 Gambar 2. 21 Rasio ElektriKikasi dan Penggunaan Gas Rumah Tangga di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 – 2022............... 34 Gambar 2. 22 PDRB ADHB per Kapita per Tahun (ribu rupiah) dan Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita (persen) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 – 2022 .................... 35 Gambar 2. 23 Proporsi Tenaga Kerja Informal di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 – 2022 ............................................................... 35 Gambar 2. 24 Upah Rata-rata per Jam Pekerja (Ribu Rupiah/Jam) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 – 2022 .................... 36 Gambar 2. 25 Persentase Penduduk Usia Muda (15-24 Tahun) yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja, atau Mengikuti Pelatihan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 – 2022............... 37 RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 8 - Gambar 2. 26 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Setengah Pengangguran di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 – 2022 ............................................................................... 38 Gambar 2. 27 Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 – 2022 ...................................... 38 Gambar 2. 28 Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 – 2022 ...................................... 39 Gambar 2. 29 Laju Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 – 2022 .................... 40 Gambar 2. 30 KoeKisien Gini dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 – 2022 .................... 41 Gambar 2. 31 Proporsi Penduduk yang Hidup di Bawah 50 Persen dari Median Pendapatan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 – 2022 ............................................................... 42 Gambar 2. 32 Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 ..................................................... 43 Gambar 2. 33 Proporsi Penduduk Terlayani Transportasi Publik di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 ................................... 44 Gambar 2. 34 Proporsi Populasi Yang Mendapatkan Akses Yang Nyaman Pada Transportasi Publik di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 ..................................................... 44 Gambar 2. 35 Keterlibatan Perempuan di Parlemen (DPR dan DPRD) di Indonesia dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 – 2022 ............................................................................... 47 Gambar 2. 36 Persentase Anak Yang Memiliki Akta Kelahiran dan Proporsi Anak Umur di Bawah 5 Tahun yang Kelahirannya Dicatat Oleh Lembaga Pencatatan Sipil di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 – 2022............... 48 Gambar 2. 37 Penduduk Berusia 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 ............ 49 Gambar 2. 38 Persentase Konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang Merasa Puas dengan Kualitas Data Statistik di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2022 .................... 50 Gambar 4. 1 Alur Informasi Untuk Pemantauan RAD ...................................... 82 Gambar 4. 2 Alur Informasi Evaluasi Untuk RAD TPB (Matriks) ................ 85 Gambar 4. 3 Alur Informasi Monitoring Organisasi Non Pemerintah ....... 87 RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 9 - Gambar 4. 4 Periode Pelaporan dan Pemantauan RAN dan RAD TPB/SDGs........................................................................................ 90 RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 10 - TPB/SDGs bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan social masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Agenda pelaksanaan TPB/SDGs berlangsung hingga 2030. Harapannya, pada tahun tersebut 17 tujuan TPB/SDGs telah tercapai atau setidaknya mengalami peningkatan yang signiKikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa agenda TPB/SDGs adalah menyepakati 17 (tujuh belas) tujuan yang ingin dicapai di tahun 2030. Adapun tujuan TPB/SDGs tersebut, antara lain:

1.Tanpa kemiskinan
2.Tanpa kelaparan
3.Kehidupan sehat dan sejahtera
4.Pendidikan berkualitas
5.Kesetaraan gender
6.Air Bersih dan Sanitasi Layak
7.Energi Bersih dan Terjangkau
8.Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
9.Industri, Inovasi dan Infrastruktur
10.Berkurangnya Kesenjangan
11.Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
12.Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan
13.Penanganan Perubahan Iklim
14.Ekosistem Lautan
15.Ekosistem Daratan RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 11 -
16.Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
17.Kemitraan untuk Mencapai Tujuan Tujuan-tujuan tersebut diklasiKikasikan ke dalam 4 (empat) pilar TPB/SDGs, yaitu pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan, serta pilar hukum dan tata kelola. Agenda pelaksanaan global TPB/SDGs berjalan beriringan dengan agenda perencanaan pembangunan di tingkat nasional maupun tingkat daerah. Pemerintah Indonesia mewujudkan komitmennya dengan mengintegrasikan penyusunan RPJMN 2020 – 2024 dengan TPB/SDGs. Hal serupa juga dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang mengintegrasikannya dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Selatan. TPB/SDGs menjadi salah satu isu global yang memberikan pengaruh signiKikan terhadap perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Pada dasarnya, seluruh program dan kegiatan yang dikerjakan oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara tidak langsung sudah mengerjakan target-target dalam TPB/SDGs meskipun antara indikator- indikator TPB/SDGs dengan indikator-indikator yang ada di SKPD berbeda. Sumber: Pedoman Rencana Aksi TPB Edisi II, Bappenas RI, 2020 Gambar 1. 1 Integrasi Pembangunan Berkelanjutan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), guna pencapaian sasaran TPB/SDGs daerah, provinsi diharuskan menyusun RAD TPB dengan periode 5 (lima) tahunan yang RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 12 - melibatkan unsur Organisasi Masyarakat (Ormas), Kilantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pihak terkait lainnya. Terkait dengan hal ini, Provinsi Kalimantan Selatan telah menyusun dokumen RAD TPB pertamanya dengan periode tahun 2018 – 2021 menyesuaikan dengan periode jabatan Kepala Daerah (Gubernur). Penyusunan RAD TPB periode ini juga diselaraskan dengan agenda pembangunan daerah RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 yang merupakan tahap akhir dari agenda pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kalimantan Selatan. RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 mempunyai visi “Kalsel Maju (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera, dan Berkelanjutan) sebagai Gerbang Ibukota Negara”. Dalam rangka mencapai visi tersebut, terdapat 5 (lima) misi sebagai strategi pencapaiannya, antara lain:
1.Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur
2.Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata
3.Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian
4.Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik
5.Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 sudah selaras dengan RPJMN 2020 – 2024 dan akan menjadi acuan bagi penyusunan Renstra SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah penetapan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan wajib menyusun RAD TPB/SDGs periode 2022 – 2026. Pada prosesnya juga harus memperhatikan keselarasan dengan agenda pembangunan nasional dan daerah agar tetap saling terintegrasi. Tabel 1. 1 Keselarasan Agenda RPJMN Tahun 2020 – 2024 dan Agenda RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 dengan Agenda TPB/SDGs No. Agenda RPJMN Tahun 2020 – 2024 Agenda RPJMD Prov. Kalsel 2021 – 2026 Agenda Pembangunan TPB/SDGs VISI Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong Kalimantan Selatan Maju (Makmur, Sejahtera, dan Berkelanjutan) sebagai Gerbang Ibukota Negara Pembangunan yang bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 13 - No. Agenda RPJMN Tahun 2020 – 2024 Agenda RPJMD Prov. Kalsel 2021 – 2026 Agenda Pembangunan TPB/SDGs kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Perpres No. 111/2022, Pasal 2 Ayat (2)) MISI
1.Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia Membangun SDM yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur Tujuan 2: Tanpa Kelaparan Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas Tujuan 5: Kesetaraan Gender Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
2.Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan Tujuan 2: Tanpa Kelaparan Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Tujuan 9: Industri, Inovasi dan Infrastruktur Tujuan 14: Ekosistem Lautan
3.Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak Tujuan 7: Energi Bersih dan Terjangkau Tujuan 9: Industri, Inovasi dan Infrastruktur Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan Tujuan 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
4.Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana Tujuan 7: Energi Bersih dan Terjangkau Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim Tujuan 14: Ekosistem Lautan RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 14 - No. Agenda RPJMN Tahun 2020 – 2024 Agenda RPJMD Prov. Kalsel 2021 – 2026 Agenda Pembangunan TPB/SDGs Tujuan 15: Ekosistem Daratan
5.Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa Membangun SDM yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur Tujuan 2: Tanpa Kelaparan Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas Tujuan 5: Kesetaraan Gender Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
6.Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus Pada Pelayanan Publik Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh Tujuan 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
7.Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus Pada Pelayanan Publik Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh Tujuan 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
8.Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus Pada Pelayanan Publik Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh Tujuan 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
9.Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus Pada Pelayanan Publik Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh Tujuan 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan Sumber: RPJMN 2020–2024, RPJMD Kalsel 2021–2026, Pedoman Renaksi TPB/SDGs Edisi II 1.2 Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs Komitmen dalam pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs telah diwujudkan oleh Indonesia melalui penerbitan Perpres No. 59 Tahun 2017, membentuk Tim Koordinasi Nasional (TKN), roadmap TPB/SDGs Tahun 2015 – 2030, penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs Tahun 2017 – 2019, pembuatan pedoman penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs, serta pembuatan pedoman pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) RAD TPB/SDGs, serta aktif dalam forum-forum internasional maupun RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 15 - regional. Pada forum internasional, Indonesia masuk ke dalam High Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development, yang mengambil dua format: tingkat kepala negara selama 4 tahun sekali di bawah SMU PBP, dan tingkat menteri di setiap tahun di bawah ECOSOC. Sementara dalam forum regional, Indonesia aktif dalam penyusunan Regional Roadmap for Implementing the Agenda 2030 for Sustainable Development in Asia PaciCic dalam kerangka UNESCAP APF-SD. Dalam mendukung komitmen Indonesia pada pencapaian tujuan TPB/SDGs, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah membentuk Tim Koordinasi Daerah dan Tim Sekretariat TPB/SDGs yang berada di Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan melalui SK Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0117/KUM/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat Penyusunan, Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 – 2021. Tim Koordinasi Pelaksanaan RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas tim pengarah, tim pelaksana, tim kelompok kerja, dan tim pakar. Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga memasukkan perspektif SDGs ke dalam dokumen kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu langkah pelokalan/mainstreaming SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Tidak hanya itu, upaya pengarusutamaan SDGs juga terwujud ke dalam sebagian indikator SDGs menjadi indikator kinerja yang berprogram. Dalam kerangka melaksanakan SDGs, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga telah melaksanakan sejumlah kegiatan, antara lain sosialisasi SDGs tingkat provinsi dan kabupaten/kota; pemetaan tujuan, target, indikator SDGs provinsi dalam bentuk Forum Group Discussion (FGD) dengan akademisi, para pakar serta para pihak; pertemuan teknis dengan Tim Sekretariat dan tim kelompok kerja; serta pleno bersama SKPD provinsi dalam rangka persiapan penyusunan RAD TPB/SDGs. Koordinasi pelaksanaan SDGs untuk mensinergikan program dan kegiatan para pihak, serta dalam pemantauan hasil pelaksanaan dan evaluasi juga secara periodik. Saat ini telah terbit Perpres No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang sudah memuat Metadata II. Dokumen RAD TPB/SDGs Kalimantan Selatan Tahun 2022-2026 mengacu pada Perpres tersebut karena sudah menggunakan Metadata II. RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 16 - 1.3 Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs Pelaksanaan TPB/SDGs secara umum berpegang pada prinsip terintegrasi, universal, inklusif dan no one left behind. Prinsip terintegrasi terlihat dalam proses penyusunan renaksi yang memperhatikan aspek hierarki dokumen perencanaan. Berlaku prinsip dalam menyusun RAD TPB wajib menyelaraskan (mengintegrasikan) agenda pembangunan nasional, agenda pembangunan daerah, dan agenda TPB/SDGs. Selain itu, prinsip universalisme yang ditunjukkan oleh kesanggupan pemerintah melaksanakan SDGs sebagai komitmen global karena SDGs bukan saja hanya dilaksanakan negara berkembang, tetapi juga negara maju untuk seluruh bangsa di dunia. Inklusif, artinya manfaat pembangunan harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan dan kelompok masyakarat yang meliputi masyarakat rentan/miskin, disabilitas, anak-anak, dewasa, perempuan dan laki-laki. Hal lainnya terlihat dari sisi penetapan tujuan dan target dalam TPB/SDGs yang wajib memiliki keterkaitan holistik antar pilar yaitu pilar sosial, ekonomi, lingkungan dan hukum tata kelola. Dalam hal menetapkan tujuan akhir menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan dan berkurangnya kesenjangan. Untuk mempercepat pencapaian tujuan akhir tersebut terdapat tujuan-tujuan yang menjadi akselerasi/pemercepat yaitu kehidupan sehat sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, kota pemukiman yang berkelanjutan, penanganan perubahan iklim serta perdamaian keadilan dan kelembagaan yang tangguh. Sedangkan tujuan- tujuan yang lain merupakan indikator katalisator/daya ungkit yaitu: air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, industri inovasi dan infrastruktur, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, ekosistem lautan, ekosistem daratan dan kemitraan untuk mencapai tujuan. Prinsip inklusif tidak hanya dimaknai dari sisi penerima manfaat pembangunan, namun perlu juga dimaknai pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan dalam mewujudkan TPB/SDGs bukan hanya pemerintah (eksekutif dan legislatif) namun juga melibatkan Kilantropi dan pelaku usaha, akademisi dan pakar, organisasi masyarakat sipil bahkan media. Setiap unsur tersebut memiliki peran masing-masing namun saling terkait. Pemerintah berperan dalam penyusunan kebijakan, pengalokasian anggaran dan evaluasi terhadap program/kegiatan yang mendukung pencapaian target TPB/SDGs. Organisasi masyarakat sipil memberikan advokasi, membangun kesadaran masyarakat dan berperan sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian target TPB/SDGs. Filantropi dan pelaku usaha berperan untuk melakukan advokasi pada para pelaku usaha RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 17 - dan sektor bisnis. Peran akademisi bertumpu pada pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat mengupayakan terwujudnya pencapaian TPB/SDGs. TPB/SDGs merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah saja, sehingga perlu peran serta aktif seluruh pihak dalam fasilitasi, koordinasi, advokasi, sosialisasi dan diseminasi guna mewujudkan sinergitas pencapaian TPB/SDGs. Pembagian pola peran menjadi sangat penting dalam pelaksanaan TPB/SDGs, demikian halnya dengan pembiayaan yang dialokasikan untuk perwujudan pencapaian TPB/SDGs yang tidak hanya bersumber dari APBD namun juga sumber lainnya. 1.4 Pembiayaan TPB/SDGs Sebagai daerah yang berkomitmen kuat menjalankan SDGs, Provinsi Kalimantan Selatan mengupayakan semaksimal mungkin berbagai sumber pembiayaan untuk pendanaan pelaksanaan SDGs, baik yang bersifat konvensional atau berbagai skema yang bersifat inovatif (innovative Cinancing). Sumber-sumber pembiayaan SDGs berasal dari:

a.Optimalisasi penerimaan daerah. Penerimaan negara yang berasal dari pajak, cukai, pendapatan bukan pajak, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, retribusi, dll akan terus dioptimalkan.
b.Sumber pembiayaan non-pemerintah dari masyarakat. Kedermawanan masyarakat Indonesia sangat tinggi, bahkan survei Gallup menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan masyarakat kedua paling dermawan di dunia setelah Myanmar. Kegiatan Kilantropi di Indonesia menunjukan perkembangan yang ditunjukan dengan makin banyak institusi yang bertujuan berderma dan menolong sesama, baik berbasis keagamaan dan keluarga. Dana sosial keagamaan misalnya melalui zakat, infaq, shadaqah, perpuluhan, kolekte dan dana punia, mempunyai potensi yang sangat besar. Perolehan zakat saja diperkirakan potensinya sekitar Rp 213 triliun/tahun, tetapi baru tergalang kurang dari 2 persen, belum ditambahkan yang lainnya.
c.Kedermawanan melalui Corporate Social Responsibility (CSR) terus berkembang, diperkirakan tahun 2015 sudah mencapai lebih dari Rp 12 triliun per tahun. CSR ini makin berkembang dan terarah dengan adanya “ISO 26000: Guidance Standard on Social Responsibility” yang menjadi standar pedoman bersifat sukarela mengenai tanggung jawab sosial institusi, serta terkait dengan SDGs.
d.Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat. Pembiayaan inovatif dikembangkan untuk pembiayaan SDGs misalnya melalui PINA (Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah), KPBU (Kerjasama RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 18 - Pemerintah dan Badan Usaha), pembiayaan melalui pasar modal (mis: Kehati Index) & pasar uang (green bond), pembiayaan berkelanjutan melalui Lembaga Keuangan (Bank, LKM, modal ventura, dll), mekanisme debt swap to SDGs, mekanisme impact investing, crowd Cinancing, serta pembiayaan inovatif melalui blended Cinance (pemerintah, swasta, Kilantropi). Salah satu skema pembiayaan yang dapat digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah adalah skema KPBU. Terdapat 19 sektor KPBU yang mendukung pencapaian TPB/SDGs khususnya untuk pencapaian 9 Tujuan TPB/SDGs. Sebagai contoh, sektor ketenagalistrikan, migas dan EBT, serta konservasi energi mendukung pencapaian Tujuan 7. 1.5 Metodologi Penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan pedoman bagi pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam melaksanakan pencapaian tujuan SDGs. Penyusunan RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 – 2026 dilakukan melalui serangkaian tahapan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Tahapan penyusunan RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 – 2026 dapat dilihat secara lebih jelas pada gambar di bawah ini. Sumber: Sekretariat SDGs Kalsel, 2023 (diadaptasi dari Pedoman Teknis Penyusunan Renaksi TPB/SDGs Edisi II) Gambar 1. 2 Tahapan Penyusunan RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 – 2026 Pembentukan Tim Koordinasi Daerah & Sekretariat SDGs Kalsel Rapat pleno (tahapan dan tata cara penyusunan RAD TPB/SDGs) Penyusunan RAD TPB/SDGs Kalsel Pembahasan draf RAD TPB/SDGs Kalsel Koordinasi pengisian matrik RAD dengan SKPD & kab/kota Sosialisasi RAD TPB/SDGs Kalsel kpd seluruh pemangku kepentingan Pengesahan RAD TPB/SDGs Kalsel oleh Gubernur Penyempurnaan draf RAD TPB/SDGs Kalsel Konsultasi draf RAD TPB/SDGs Kalsel ke Sekretariat Nasional SDGs (Bappenas) Konsultasi publik RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 19 - Tahap pertama dalam penyusunan RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Selatan dimulai dengan pembentukan Tim Koordinasi Daerah dan Sekretariat SDGs Kalimantan Selatan. Pembentukan tim tersebut telah dilakukan sejak tahun 2018 melalui SK Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0117/KUM/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat Penyusunan, Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 – 2021. Tim Koordinasi Pelaksanaan RAD TPB/SDGs terdiri atas Tim Pengarah, Tim Kelompok Kerja, dan Tim pakar. Tim Sekretariat TPB/SDGs bertugas membantu Tim Koordinasi Daerah dalam pelaksanaan RAD TPB/SDGs. Tahap kedua adalah melakukan sidang pleno untuk membahas tahapan dan tata cara penyusunan RAD TPB/SDGs. Sidang pleno dilakukan oleh tim sebelum berlanjut ke tahap selanjutnya, karena perlu disepakati tentang mekanisme penyusunan RAD TPB/SDGs sebelum dokumen disusun. Tahap ketiga adalah proses penyusunan dokumen RAD TPB/SDGs Kalsel oleh tim pokja. Tim pokja tersebut terbagi menjadi 4 (empat) sesuai dengan pilar pembangunan TPB/SDGs, yaitu pokja pilar pembangunan sosial, pokja pilar pembangunan ekonomi, pokja pilar pembangunan lingkungan dan pokja pilar pembangunan hukum dan tata Kelola. Dalam proses penyusunan dokumen RAD TPB/SDGs, terdapat beberapa hal yang dilakukan, yaitu melakukan analisis situasi dan tantangan pelaksanaan TPB/SDGs; melakukan perumusan kebijakan, target, program, kegiatan dan indikator, serta keluaran (output) terkait dengan pencapaian TPB/SDGs; mengidentiKikasi alokasi pagu indikatif, sumber pendanaan dan instansi pelaksana; dan merumuskan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan TPB/SDGs. Tahap keempat, setelah dilakukan proses penyusunan draf dokumen RAD TPB/SDGs, dilakukan pembahasan terhadap draf yang telah disusun oleh tim pokja tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencermati kembali data-data yang disajikan dan analisis-analisis yang telah dilakukan untuk dapat dilengkapi kekurangannya pada tahap selanjutnya. Tahap kelima merupakan tahap pengisian matrik RAD oleh SKPD dan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelum itu, tim sekretariat TPB/SDGs melakukan sosialisasi tentang pengisian matrik tersebut kepada seluruh SKPD dan kabupaten/kota agar mereka dapat melengkapi matrik isian yang nantinya akan menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah itu, SKPD dan kabupaten/kota dapat berkoordinasi dengan tim sekretariat berkaitan dengan pengisian RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 20 - matrik tersebut apabila ada hal yang kurang jelas dari hasil sosialisasi yang telah diselenggarakan. Tahap keenam, setelah draf dokumen RAD TPB/SDGs disusun dan matrik RAD TPB/SDGs dilakukan pengisian oleh SKPD dan kabupaten/kota, selanjutnya dilakukan konsultasi publik. Konsultasi publik tersebut dilakukan untuk menggali masukan dan penyempurnaan dari publik untuk dokumen RAD TPB/SDGs. Tahap selanjutnya atau ketujuh adalah konsultasi draf dokumen RAD TPB/SDGs ke Sekretariat Nasional SDGs di Bappenas. Tahap ke delapan, berdasarkan hasil konsultasi dari Sekretariat Nasional (Seknas) SDGs selanjutnya dilakukan penyempurnaan draf dokumen RAD TPB/SDGs oleh tim pelaksana. Setelah dokumen RAD TPB/SDGs selesai disusun, maka dokumen tersebut disahkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan melalui Peraturan Gubernur tentang RAD TPB/SDGs Kalimantan Selatan Tahun 2022 – 2026. Selanjutnya, dilakukan sosialisasi Peraturan Gubernur tentang RAD TPB/SDGs Kalimantan Selatan Tahun 2022 – 2026 kepada seluruh pemangku kepentingan. RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 21 - Saat ini Provinsi Kalimantan Selatan sedang dalam proses menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang atau yang lazim disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 – 2045. Pada tahun 2023, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan evaluasi terhadap RPJPD 2005 – 2025. Hasil evaluasi tersebut akan dijadikan sebagai rujukan dalam menyusun RPJPD selanjutnya, sekaligus dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan dokumen RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Selatan 2022 –
1. 2026.Berdasarkan hasil evaluasi RPJPD tersebut, diketahui bahwa angka kemiskinan di Kalimantan Selatan dari tahun 2018 hingga 2022 mengalami Kluktuatif dengan angka tertinggi pada tahun 2021. Untuk lebih jelasnya mengenai capaian indikator kinerja angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 22 - Tabel 2. 1 Capaian Indikator Kinerja Angka Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 – 2022 (%) No. Provinsi/Kab/Kota Tahun 2018 2019 2020 2021 2022
2. 1.Kalimantan Selatan 4,54 4,55 4,38 4,83 4,49
3. 2.Banjar 2,7 2,72 2,55 3,04 2,79
4. 3.Tapin 3,7 3,41 3,06 3,6 3,6
5. 4.Tanah laut 4,4 4,51 4,26 4,57 3,86
6. 5.Banjarbaru 4,19 4,3 4,01 4,4 4,17
7. 6.Tanah bumbu 4,88 4,85 4,6 4,82 4,26
8. 7.Kotabaru 4,52 4,49 4,22 4,86 4,3
9. 8.Hulu sungai selatan 5,21 5,33 5,17 4,84 4,54
10. 9.Banjarmasin 4,18 4,2 4,39 4,89 4,74
11. 10.Barito kuala 4,56 4,63 4,51 5,11 4,75
12. 11.Balangan 5,59 5,55 5,32 6,07 5,83
13. 12.Tabalong 5,95 6,01 5,72 6,27 5,87
14. 13.Hulu sungai tengah 6,01 5,93 5,64 6,18 5,92
15. 14.Hulu sungai utara 6,38 6,5 6,14 6,83 6,49 Sumber: Hasil Evaluasi RPJPD 2005 – 2025 Sumber: Hasil Analisa, 2023 Gambar 2. 1 Persentase Angka Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 – 2022 Angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022 menjadi 4,49%, meski angka tersebut masih lebih tinggi daripada tahun 2020 yang sebesar 4,38%. Hal ini menunjukkan sudah adanya pemulihan dari pandemi Covid-19 yang terjadi 4,54 4,55 4,38 4,83 4,49 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 2018 2019 2020 2021 2022 Persentase Tahun Angka Kemiskinan RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 23 - pada periode 2020 – 2021, dimana roda perekonomian sudah mulai berjalan normal. Angka kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 6,49%, angka tersebut jauh lebih tinggi daripada angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan. Tabel 2. 2 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 – 2022 No. Tahun Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln) Penduduk Miskin Jumlah (ribu) Persentase (%)
16. 1.Maret 2018 855.712 189,03 4,54
17. 2.September 2018 872.546 195,01 4,65
18. 3.Maret 2019 914.221 192,48 4,55
19. 4.September 2019 954.213 190,29 4,47
20. 5.Maret 2020 994.002 187,87 4,38
21. 6.September 2020 1.004.567 206,92 4,83
22. 7.Maret 2021 1.037.612 208,11 4,83
23. 8.September 2021 1.053.334 197,76 4,56
24. 9.Maret 2022 1.104.848 195,70 4,49
25. 10.September 2022 1.133.267 201,95 4,61 Sumber: Kalsel Dalam Angka 2023, BPS Prov. Kalsel Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase penduduk miskin mengalami peningkatan pada September 2022, yaitu sebesar 4,61% setelah sebelumnya mengalami penurunan dari Maret 2021 sebesar 4,83% menjadi 4,49% pada Maret 2022. Persentase penduduk miskin mengalami kenaikan yang cukup signiKikan pada akhir tahun 2020 dan awal 2021 karena adanya dampak pandemic yang melanda sejak awal tahun 2020. Tabel 2. 3 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2022 No. Kab/Kota Penduduk Miskin 2021 2022 Jumlah (rb) % Jumlah (rb) %
26. 1.Tanah Laut 15,86 4,57 13,541 3,86
27. 2.Kotabaru 16,83 4,86 15,065 4,3
28. 3.Banjar 18,07 3,04 16,711 2,79
29. 4.Barito Kuala 16,10 5,11 15,055 4,75
30. 5.Tapin 6,93 3,60 6,982 3,6
31. 6.Hulu Sungai Selatan 11,47 4,84 10,804 4,54
32. 7.Hulu Sungai Tengah 16,77 6,18 16,144 5,92
33. 8.Hulu Sungai Utara 16,19 6,83 15,497 6,49
34. 9.Tabalong 16,13 6,27 15,243 5,87 RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 24 - No. Kab/Kota Penduduk Miskin 2021 2022 Jumlah (rb) % Jumlah (rb) %
35. 10.Tanah Bumbu 18,92 4,82 17,216 4,26
36. 11.Balangan 8,06 6,07 7,825 5,83
37. 12.Banjarmasin 34,84 4,89 34,009 4,74
38. 13.Banjarbaru 11,95 4,40 11,61 4,17
39. 14.Kalimantan Selatan 208,11 4,83 195,702 4,49 Sumber: Kalsel Dalam Angka 2023, BPS Prov. Kalsel Sumber: Indikator TPB Prov. Kalsel 2022, BPS Prov. Kalsel Gambar 2. 2 Proporsi Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah di Provinsi Kalimantan Selatan 2019 – 2022 Secara keseluruhan, proporsi rumah tangga di Provinsi Kalimantan Selatan yang menempati rumah milik sendiri jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang menyewa/mengontrak rumah. Pada periode 2019-2022, rumah tangga di Provinsi Kalimantan Selatan yang menempati rumah milik sendiri terus menunjukkan tren peningkatan jika dibandingkan dengan rumah tangga yang menempati rumah sewaan/kontrak. Hal ini menandakan akses untuk kepemilikan rumah sudah lebih baik jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 76,33 77,58 79,83 81,2 10,98 9,91 8,19 5,97 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2019 2020 2021 2022 Persentase Tahun Proporsi Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Milik Sendiri Sewa/Kontrak RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 25 - Sumber: Indikator TPB Prov. Kalsel 2022, BPS Prov. Kalsel Gambar 2. 3 Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Terhadap Layanan Air Minum Bersih dan Fasilitas Buang Air Besar Sendiri di Provinsi Kalimantan Selatan 2019 – 2022 Sumber air minum bersih adalah sumber air minum yang terdiri dari air kemasan, air isi ulang, ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung, serta mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat ≥10 meter. Fasilitas buang air besar sendiri adalah fasilitas buang air besar yang digunakan sendiri oleh suatu rumah tangga (bukan digunakan secara bersama dengan rumah tangga lain maupun secara umum). Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap layanan air minum bersih di Provinsi Kalimantan Selatan sedikit menunjukkan penurunan pada periode 2021-2022. Di sisi lain, kepemilikan fasilitas buang air besar sendiri juga menunjukkan sedikit penurunan. Pada tahun 2022, proporsi rumah tangga dengan akses terhadap layanan air minum bersih mencapai 76,62%, dan proporsi rumah tangga dengan kepemilikan fasilitas buang air besar sendiri mencapai 85,92%. Tabel 2. 4 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 – 2022 No. Tahun Indeks Kedalaman Kemiskinan Indeks Keparahan Kemiskinan
a.Maret 2018 0,69 0,16
b.September 2018 0,75 0,18
c.Maret 2019 0,70 0,15 72,05 73,75 77,7 76,62 82,27 84,32 87,24 85,92 0 20 40 60 80 100 2019 2020 2021 2022 Persentase Tahun Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Terhadap Air Minum Bersih dan Fasilitas BAB Sendiri Air Minum Bersih Fasilitas BAB Sendiri RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 26 - No. Tahun Indeks Kedalaman Kemiskinan Indeks Keparahan Kemiskinan
d.September 2019 0,66 0,16
e.Maret 2020 0,70 0,16
f.September 2020 0,77 0,18
g.Maret 2021 0,67 0,13
h.September 2021 0,55 0,10
i.Maret 2022 0,63 0,13
j.September 2022 0,62 0,14 Sumber: Kalsel Dalam Angka 2023, BPS Prov. Kalsel Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi ketimpangan di antara penduduk miskin. Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan mengalami angka yang Kluktuatif dari tahun 2018 hingga 2022. Tabel 2. 5 Status Desa Berdasarkan Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 No. Kabupaten/Kota Mandiri Maju Berkembang Tertinggal Sangat Tertinggal
1. 1.Tanah Laut 8 52 70 0 0
2. 2.Kotabaru 3 52 133 10 0
3. 3.Banjar 5 68 191 13 0
4. 4.Barito Kuala 12 39 144 0 0
5. 5.Tapin 3 97 26 0 0
6. 6.Hulu Sungai Selatan 8 79 57 0 0
7. 7.Hulu Sungai Tengah 12 110 31 6 2
8. 8.Hulu Sungai Utara 6 99 109 0 0
9. 9.Tabalong 13 84 22 2 0
10. 10.Tanah Bumbu 23 59 59 3 0
11. 11.Balangan 7 96 50 0 1
12. 12.Banjarmasin 0 0 0 0 0
13. 13.Banjarbaru 0 0 0 0 0
14. 14.Kalimantan Selatan 100 835 892 34 3 Sumber: Kalsel Dalam Angka 2023, BPS Prov. Kalsel Pada tahun 2022 masih ada 3 desa yang sangat tertinggal di Provinsi Kalimantan Selatan yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Balangan. Meskipun demikian, telah banyak bermunculan desa mandiri, tercatat sudah ada 100 desa mandiri di Provinsi Kalimantan Selatan. RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 27 - 2.2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan Pada tahun 2030 tujuan 2 mengupayakan untuk menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Tujuan ini memberikan jaminan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dan menjamin akses yang sama bagi semua orang. Khususnya masyarakat yang dalam kondisi rentan, misalnya masyarakat miskin, termasuk juga bayi, anak-anak, ibu hamil dan menyusui, manula, dan sebagainya, harus bebas dari kelaparan dan memperoleh ketahanan pangan dan gizi yang baik dan berkelanjutan Sumber: Indikator TPB Prov. Kalsel 2022, BPS Prov. Kalsel Gambar 2. 4 Prevalensi Balita Stunted di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2022 Stunting atau tengkes pada balita merupakan kondisi kurang gizi kronis pada anak berusia 0-59 bulan yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U). Jika diperhatikan perkembangan stunting di Kalimantan Selatan pada periode 2021-2022, terlihat bahwa terjadi penurunan prevalensi balita stunted. Angka yang diperoleh dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tersebut menunjukkan bahwa prevalensi balita stunted pada tahun 2021 yang sebesar 30,0 persen menurun menjadi 24,6 persen pada tahun 2022. Hal ini sangat menggembirakan mengingat capaian penurunannya yang cukup signiKikan. Di sisi lain, target pemerintah untuk prevalensi stunting pada tahun 2024 yaitu sebesar 14 persen menuntut untuk dilakukan akselerasi penurunan prevalensi sehingga memerlukan adanya inovasi-inovasi di bidang kesehatan terutama masalah gizi. 30 24,6 0 5 10 15 20 25 30 35 2021 2022 Persentase Tahun Prevalensi Balita Stunted RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 28 - Nilai tambah pertanian per tenaga kerja memberikan gambaran tentang produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian. Makin besar pendapatan atau penghasilan tenaga kerja/petani, maka semakin besar kemampuan tenaga kerja untuk mengakses pangan dengan pola gizi seimbang. Sumber: Indikator TPB Prov. Kalsel 2022, BPS Prov. Kalsel Gambar 2. 5 Nilai Tambah Pertanian per Tenaga Kerja di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 – 2022 Nilai tambah pertanian per tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan 2021, dan sudah melebihi situasi sebelum pandemi pada 2019. Nilai tambah pertanian per tenaga kerja mencapai 41,2 juta rupiah pada tahun 2019, meningkat menjadi 42,2 juta rupiah pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan sudah adanya pemulihan dari pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang mempengaruhi Kalimantan Selatan. Geliat ekonomi pada periode 2021-2022 membuat Nilai Tambah Pertanian per tenaga kerja naik jika dibandingkan tahun 2020. 2.3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia Munculnya dinamika penduduk berupa bonus demograKi memberikan tantangan bagi Indonesia dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk. Meledaknya jumlah penduduk produktif serta bertambahnya penduduk usia lanjut memunculkan permasalahan beban penyakit ganda. Walaupun angka harapan hidup penduduk mengalami peningkatan, akan tetapi angka kematian akibat penyakit menular masih belum terberantas. Pola penyakit yang diderita oleh penduduk sebagian besar adalah penyakit infeksi menular. Di samping itu, Indonesia juga menghadapi emerging disease, yaitu suatu penyakit menular 41207,39 37133,9 39905,22 42229,64 34000 35000 36000 37000 38000 39000 40000 41000 42000 43000 2019 2020 2021 2022 (Ribu Rupiah per Orang) Tahun Nilai Tambah Pertanian per Tenaga Kerja RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 29 - baru yang penyebarannya sangat cepat. Munculnya beban penyakit ganda dalam waktu bersamaan mengindikasikan telah terjadi transisi epidemiologi di Indonesia. Pemberantasan penyakit pun perlu dilakukan dengan kerja sama semua elemen masyarakat agar pada masa mendatang Indonesia dapat menjamin kehidupan yang sehat dan sejahtera untuk semua. Sumber: Indikator TPB Prov. Kalsel 2022, BPS Prov. Kalsel Gambar 2. 6 Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15 – 49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 – 2022 Sumber: Indikator TPB Prov. Kalsel 2022, BPS Prov. Kalsel Gambar 2. 7 Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15 – 49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 – 2022 77,6 80,45 83,62 88,04 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 2019 2020 2021 2022 Persentase Tahun Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 th yg Melahirkan Terakhir di Faskes 97,16 97,39 97,81 96,64 96 96,2 96,4 96,6 96,8 97 97,2 97,4 97,6 97,8 98 2019 2020 2021 2022 Persentase Tahun Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 th yg Melahirkan Terakhirnya Ditolong oleh Nakes Terlatih RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 30 - Pada periode 2019-2022, proses kelahiran yang dilakukan di fasilitas kesehatan dan atau ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih di Provinsi Kalimantan Selatan cenderung mengalami peningkatan (kecuali pada periode 2021-2022 untuk persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih). Pada tahun 2022, persentase/proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dan perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih masing-masing mencapai 88,04 persen dan 96,64 persen. Adanya penurunan persentase proses kelahiran terakhir yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih pada tahun 2022 memerlukan perhatian oleh semua pihak supaya pada tahun berikutnya bisa kembali ditingkatkan. Sumber: Indikator TPB Prov. Kalsel 2022, BPS Prov. Kalsel Gambar 2. 8 Persentase Merokok Pada Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 – 2022 Berbagai penelitian telah membuktikan ada banyak bahaya merokok bagi kesehatan. Di antaranya yaitu asma, infeksi paru-paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker paru-paru, serangan jantung, stroke, demensia, disfungsi ereksi (impotensi), dan sebagainya. Hingga tahun 2022, persentase merokok pada penduduk usia 15 tahun ke atas di Provinsi Kalimantan Selatan masih mencapai 21,89 persen. Ini menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 5 penduduk Kalimantan Selatan usia 15 tahun ke atas merupakan perokok aktif. 23,95 23,83 24,51 21,89 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 2019 2020 2021 2022 Persentase Tahun Persentase Merokok Pada Penduduk Umur >15 th RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 31 - Sumber: Indikator TPB Prov. Kalsel 2022, BPS Prov. Kalsel Gambar 2. 9 Unmet Need Pelayanan Kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 – 2022 Unmet need pelayanan kesehatan atau persentase penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan terganggu aktiKitasnya namun tidak berobat jalan adalah perbandingan antara banyaknya penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan terganggu aktiKitasnya namun tidak berobat jalan dan jumlah penduduk. Aktivitas yang dimaksud adalah aktivitas penduduk sehari- hari seperti bekerja, bersekolah atau kegiatan sehari-hari lainnya. Terlihat bahwa unmeet need pelayanan kesehatan di Kalimantan Selatan menunjukkan tren penurunan dalam empat tahun terakhir. Hal tersebut cukup menggembirakan dikarenakan semakin besarnya persentase penduduk yang berobat jalan pada saat memiliki keluhan kesehatan dan terganggu aktiKitas sehari-harinya. 2.4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua Tujuan 4 dibentuk dengan harapan untuk menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua orang. Pada tujuan ini akan disajikan gambaran pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan indikator dan data terbaru untuk melihat proses yang sedang berjalanan hingga saat ini. Pendidikan berkualitas merupakan prinsip dasar pembangunan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi. Di samping itu, akses untuk memeroleh kesempatan belajar yang sama dan merata dalam setiap jenjang pendidikan selama hidup diharapkan dapat dicapai dari tujuan 4. 6,7 6,55 6,46 5,4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2019 2020 2021 2022 Persentase Tahun Unmet Need Pelayanan Kesehatan RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 32 - Sumber: Indikator TPB Prov. Kalsel 2022, BPS Prov. Kalsel Gambar 2. 10 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 – 2022 Salah satu faktor utama dan terpenting dalam pembangunan berkelanjutan yaitu pendidikan. Pendidikan memberikan pelajaran mengenai daya juang dan membangun watak anak bangsa dengan memberikan arti kejujuran, kebersamaan, kesantunan, nilai-nilai dan budi pekerti kepada anak- anak bangsa. Angka tingkat penyelesaian Pendidikan mengukur persentase anak dan remaja yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan yang sesuai dengan rentang usianya. Rentang usia yang termasuk dalam perhitungan ini adalah antara 1 sampai dengan 3 tahun sejak usia kelulusan jenjang pendidikan pada umumnya. Pada jenjang pendidikan SD/sederajat, tingkat penyelesaian pendidikan di Kalimantan Selatan pada tahun 2022 sudah di atas 90 persen. Sedangkan untuk SMP/sederajat, tingkat penyelesaian pendidikan sudah di atas 85 persen. Namun, capaian pada jenjang SMA/ sederajat masih di kisaran 67 persen. 2019 2020 2021 2022 Persentase Tahun Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan SD/Sederajat SMP/Sederajat SMA/Sederajat RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 33 - Sumber: Indikator TPB Prov. Kalsel 2022, BPS Prov. Kalsel Gambar 2. 11 Tingkat Partisipasi Dalam Pembelajaran yang Terorganisir (Satu Tahun Sebelum Usia SD) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 – 2022 Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar) mengukur angka partisipasi anak usia 6 tahun (satu tahun sebelum usia resmi masuk Sekolah Dasar) dalam program pendidikan yang terorganisir, yang mencakup Pendidikan Anak Usia Dini maupun anak-anak yang sudah memasuki jenjang Sekolah Dasar/sederajat sebelum berumur 6 tahun. Pada tahun 2022, capaian meningkat dibandingkan tahun 2021, namun angkanya masih di bawah capaian tahun 2019. Sumber: Indikator TPB Prov. Kalsel 2022, BPS Prov. Kalsel Gambar 2. 12 Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 – 2022 99,31 91,87 94,75 96,64 88 90 92 94 96 98 100 2019 2020 2021 2022 Persentase Tahun Tingkat Partisipasi dlm Pembelajaran yg Terorganisir 27,04 27,35 27,97 27,5 26,4 26,6 26,8 27 27,2 27,4 27,6 27,8 28 28,2 2019 2020 2021 2022 Persentase Tahun Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (PT) RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 34 - APK Perguruan Tinggi (PT) adalah perbandingan antara jumlah mahasiswa pada jenjang Pendidikan D1/D2/D3/D4/S1/S2 dengan jumlah penduduk usia 19–23 tahun. Secara umum, Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi di Provinsi Kalimantan Selatan periode 2019-2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan. APK Perguruan Tinggi di Kalimantan Selatan pada tahun 2022 mencapai 27,50 persen. Rasio Angka Pendidikan Murni (APM) ditujukan untuk melihat kesenjangan atau disparitas antar kelompok dalam mengakses pendidikan. Semakin mendekati 100, berarti kesenjangan antara kedua kelompok tersebut dalam mengakses pendidikan juga semakin mengecil. Sumber: Indikator TPB Prov. Kalsel 2022, BPS Prov. Kalsel Gambar 2. 13 Rasio APM Perempuan/Laki-laki pada Jenjang Pendidikan SD, SMP, SMA, dan Rasio APK pada Jenjang Perguruan Tinggi di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 – 2022 Rasio APM perempuan/laki-laki pada jenjang SD/Sederajat sampai dengan perguruan tinggi pada tahun 2022 melebihi angka 100. Ini menunjukkan bahwa pada jenjang pendidikan tersebut, terdapat kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal kesempatan akses pendidikan, dimana kesempatan bagi laki-laki lebih rendah jika dibandingkan dengan perempuan. Meskipun demikian, rasio tersebut masih relatif mendekati nilai 100 kecuali untuk jenjang perguruan tinggi yang mencapai 125,40 pada tahun 2022. 100,24 100,65 100,46 103,95 98,39 104,21101,34 103,36 103,74 0 115,06 125,4 2020 2021 2022 Rasio APM Perempuan/Laki-laki pada Jenjang Pendidikan SD, SMP, SMA dan Rasio APK pada Jenjang PT SD/Sederajat SMP/Sederajat SMA/Sederajat Perguruan Tinggi RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 35 - Sumber: Indikator TPB Prov. Kalsel 2022, BPS Prov. Kalsel Gambar 2. 14 Proporsi Penduduk Remaja (15-24 Tahun) dan Dewasa (15-59 Tahun) dengan Keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 – 2022 Proporsi penduduk remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi menunjukkan besaran proporsi remaja (umur 15- 24 tahun) dan dewasa (umur 15-59 tahun) yang telah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan komputer tertentu dalam suatu periode waktu tertentu (tiga bulan terakhir). Komputer dalam hal ini hanya mengacu pada komputer desktop, laptop, atau tablet. Peralatan dengan beberapa kemampuan komputasi seperti Smart-TV, dan perangkat telepon sebagai fungsi utamanya, seperti smartphone, tidak tercakup dalam deKinisi yang dimaksud. Pada periode 2019-2022 di Provinsi Kalimantan Selatan, capaian pada indikator ini mengalami peningkatan setiap tahunnya, baik pada kelompok penduduk remaja maupun dewasa. Bahkan pada penduduk remaja, capaiannya sudah mencapai 96,28 persen pada tahun 2022. Meningkatnya capaian pada indikator ini diharapkan dapat meningkatkan secara signiKikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan yang layak dan kewirausahaan. 87,16 90,59 94,95 96,28 57,82 62,88 70,39 76,5 0 20 40 60 80 100 120 2019 2020 2021 2022 Persentase Tahun Proporsi Penduduk Remaja dan Dewasa dgn Keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi Remaja (15-24 th) Dewasa (15-59 th) RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 36 - Sumber: Indikator TPB Prov. Kalsel 2022, BPS Prov. Kalsel Gambar 2. 15 Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 – 2022 Persentase angka melek aksara/huruf (AMH) penduduk umur 15 tahun ke atas adalah perbandingan jumlah penduduk berumur 15 tahun yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf lainnya, terhadap jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas. Angka melek aksara di Kalimantan Selatan pada tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2021. Naik menjadi 98,36 persen pada tahun 2022, setelah sebelumnya mencapai 98,27 persen pada tahun 2021. Meskipun kenaikannya tidak signiKikan, hendaknya momentum kenaikan ini terus berlanjut dalam rangka mengentaskan buta aksara. 2.5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan Kesetaraan gender tidak hanya merupakan hak asasi manusia yang mendasar, namun merupakan dasar penting bagi dunia yang damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Tujuan 5 memliki maksud untuk meningkatkan pemberdayaan kaum perempuan dalam mengembangkan bakat dan potensinya sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki. Hal ini berarti, diskriminasi dan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Selain itu, pembangunan yang adil dan berkelanjutan harus menjamin akses perempuan dan anak perempuan terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, pekerjaan yang layak, bermasyarakat, serta memiliki hak membuat keputusan dalam bidang politik. 98,5 98,45 98,27 98,36 2019 2020 2021 2022 Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Usia >15 th RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 37 - Konsep kesetaraan gender atau dapat disebut sebagai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan mempunyai makna adanya keadilan dalam hal pemenuhan hak-hak, kesempatan dan perlakuan antara laki-laki dan perempuan untuk semua kelompok umur dalam segala bidang kehidupan. Sumber: Indikator TPB Prov. Kalsel 2022, BPS Prov. Kalsel Gambar 2. 16 Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 – 2022 Proporsi perempuan berumur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 turun menjadi 10,53 persen dibandingkan tahun 2021 (15,30 persen). Angka tersebut juga lebih rendah jika dibandingkan tahun 2019 (21,18 persen). Indikator ini sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan untuk perlindungan anak dari perkawinan usia dini dan pengendalian jumlah penduduk. 21,18 16,24 15,3 10,53 0 5 10 15 20 25 2019 2020 2021 2022 Persentase Tahun Proporsi Perempuan Umur 20-24 Th yg Kawin/Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Th RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 38 - Sumber: Indikator TPB Prov. Kalsel 2022, BPS Prov. Kalsel Gambar 2. 17 Proporsi Perempuan Yang Berada di Posisi Manajerial di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 – 2022 Jumlah perempuan sebagai tenaga manager per 100 tenaga manager pada tahun 2022 di Kalimantan Selatan menurun dibandingkan tahun 2021, yang semula sebesar 28,48 persen pada tahun 2021 menjadi 27,07 persen pada 2022. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2019, capaian pada tahun 2022 masih lebih besar yang menunjukkan semakin banyak perempuan yang berpartisipasi dan turut mendapat kesempatan dalam jabatan kepemimpinan. Tabel 2. 6 Jumlah Anggota DPRD Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 (orang) No. Kabupaten/Kota Laki-laki Perempuan Jumlah
15. 1.Tanah Laut 26 9 35
16. 2.Kotabaru 27 8 35
17. 3.Banjar 31 14 45
18. 4.Barito Kuala 27 8 35
19. 5.Tapin 23 2 25
20. 6.Hulu Sungai Selatan 28 2 30
21. 7.Hulu Sungai Tengah 24 6 30
22. 8.Hulu Sungai Utara 23 7 30
23. 9.Tabalong 22 7 29
24. 10.Tanah Bumbu 29 5 34
25. 11.Balangan 21 3 24
26. 12.Banjarmasin 34 11 45
27. 13.Banjarbaru 26 4 30 Kalimantan Selatan 44 11 55 Sumber: Kalsel Dalam Angka 2023, BPS Prov. Kalsel 26,58 29,27 28,48 27,07 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 2019 2020 2021 2022 Persentase Tahun Proporsi Perempuan yg Berada di Posisi Manajerial RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 39 - Tabel 2. 7 Jumlah PNS yang Bekerja Pada Instansi Daerah Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 (orang) No. Kab/Kota/Prov 2021 2022 Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan
28. 1.Tanah Laut 2.047 2.787 1.969 2.787
29. 2.Kotabaru 2.163 2.057 2.056 2.013
30. 3.Banjar 2.597 3.695 2.514 3.749
31. 4.Barito Kuala 2.247 2.363 2.161 2.423
32. 5.Tapin 1.680 1.992 1.593 1.932
33. 6.Hulu Sungai Selatan 1.830 2.282 1.812 2.373
34. 7.Hulu Sungai Tengah 1.710 2.114 1.567 1.991
35. 8.Hulu Sungai Utara 1.690 2.187 1.568 2.098
36. 9.Tabalong 1.901 2.393 1.763 2.332
37. 10.Tanah Bumbu 1.961 2.137 1.871 2.109
38. 11.Balangan 1.450 1.469 1.409 1.512
39. 12.Banjarmasin 1.754 3.266 1.659 3.149
40. 13.Banjarbaru 1.252 2.421 1.288 2.502
41. 14.Kalimantan Selatan 15.861 14.022 15.809 14.227 Total 40.143 45.185 40.143 45.185 Sumber: Kalsel Dalam Angka 2023, BPS Prov. Kalsel 2.6 Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi. Sekjen PBB menetapkan 27 Panel Tingkat Tinggi pada bulan Juli 2012. Panel Tingkat Tinggi merupakan kemitraan global yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan dan mengubah perekonomian melalui pembangunan berkelanjutan. Fokus utamanya ada pada ketersediaan pangan, air bersih, dan energi yang merupakan dasar dari kehidupan. Perubahan yang paling penting dalam konsumsi berkelanjutan dan produksi akan didorong oleh teknologi, inovasi, desain produk, pedoman kebijakan yang terperinci, pendidikan, dan perubahan perilaku. Panel mengusulkan dua belas Universal Goals dan Nasional Target. Target tersebut menyerukan pada negara-negara untuk “Mencapai universal akses dalam sektor air minum dan sanitasi” yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 40 - Sumber: Indikator TPB Prov. Kalsel 2022, BPS Prov. Kalsel Gambar 2. 18 Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Cuci Tangan dengan Sabun dan Air di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 – 2022 Sumber: Indikator TPB Prov. Kalsel 2022, BPS Prov. Kalsel Gambar 2. 19 Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 – 2022 Akses air minum layak adalah jika sumber air minum utama yang digunakan rumah tangga adalah leding, air terlindungi dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum 85,39 86,7 87,16 86,37 84,5 85 85,5 86 86,5 87 87,5 2019 2020 2021 2022 Persentase Tahun Proporsi Rumah Tangga yg Memiliki Fasilitas Cuci Tangan dgn Sabun dan Air 70,36 76,4 76,18 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 2020 2021 2022 Persentase Tahun Proporsi Rumah Tangga yg Memiliki Akses Air Minum Layak RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 41 - layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan. Hingga tahun 2022, masih terdapat sekitar 23,82 persen rumah tangga di Provinsi Kalimantan Selatan yang belum memiliki akses ke layanan sumber air minum layak. Selain itu, sebanyak 13,63 persen populasi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 masih belum memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. Kebiasaan mencuci tangan dengan sabun harus dibangun mulai dari tempat tinggal. Terlebih lagi ketika pandemi Covid-19 melanda, kebiasaan mencuci tangan dengan sabun dan air yang bersih sangat digalakkan. 2.7 Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern Pembangunan ekonomi yang inklusif adalah cara paling efektif untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Tetapi sebagian besar kegiatan ekonomi mustahil dilakukan tanpa tersedianya energi modern yang cukup, handal, dan memiliki harga yang kompetitif. Energi dan cara menggunakannya harus eKisien, berkelanjutan dan sebisa mungkin terbarukan. Dalam 20 tahun terakhir, beberapa negara telah melakukan langkah besar dalam mengurangi intensitas energi. Apabila semua teknologi eKisiensi energi yang tersedia saat ini diterapkan, konsumsi energi secara signiKikan bisa dipangkas menjadi sekitar sepertiga. Namun hanya sebagian kecil dari potensi ini yang terealisasi. Melalui kombinasi beberapa teknologi eKisiensi energi, desain bangunan yang baik, dan teknologi atap terbarukan yang baru, gedung zero net energy sudah bisa dibangun. Dalam banyak kasus, gedung-gedung tersebut menghasilkan tenaga matahari yang dialirkan ke dalam jaringan untuk dipakai pihak lain. Tentunya selain eKisiensi energi, reformasi kebijakan dan penghapusan subsidi, perlu juga memastikan bahwa negara-negara beralih dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Rasio elektriKikasi diperoleh dengan cara membagi jumlah pelanggan rumah tangga baik dari PLN maupun non-PLN dengan total rumah tangga dikali dengan 100 persen. Rasio penggunaan gas rumah tangga merupakan indicator yang berguna untuk melihat proporsi rumah tangga yang telah memanfaatkan gas sebagai bahan bakar untuk memasak dibanding total rumah tangga secara keseluruhan. RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 42 - Sumber: Indikator TPB Prov. Kalsel 2022, BPS Prov. Kalsel Gambar 2. 20 Rasio Elektriaikasi dan Penggunaan Gas Rumah Tangga di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 – 2022 Pada periode 2019-2022, rasio elektriKikasi di Kalimantan Selatan mengalami peningkatan dari 99,48 persen di tahun 2019, naik menjadi 99,99 persen di periode 2020-2022. Sementara itu, rasio penggunaan gas rumah tangga di Kalimantan Selatan pada tahun 2022 (90,16 persen) mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 (85,63 persen), dan juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2019 (80,08 persen). 2.8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Pola pertumbuhan ekonomi saat ini sangat tergantung pada SDA yang melimpah dan upah tenaga kerja yang murah. Sektor pariwisata diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal sebagai salah satu solusi dalam mencapai pola pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif (inclusive growth), ramah lingkungan, dan berkelanjutan (green growth). Pertumbuhan yang inklusif dideKinisikan sebagai pertumbuhan yang menjamin akses yang adil bagi seluruh anggota masyarakat terhadap peluang ekonomi yang tercipta, sedangkan pertumbuhan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan adalah strategi pertumbuhan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan dan ekosistem dalam jangka panjang. 99,48 99,99 99,99 99,99 80,08 82,68 85,63 90,16 0 20 40 60 80 100 120 2019 2020 2021 2022 Rasio Tahun Rasio Elektrifikasi dan Penggunaan Gas Rumah Tangga Elektrifikasi Gas Rumah Tangga RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 43 - Sumber: Indikator TPB Prov. Kalsel 2022, BPS Prov. Kalsel Gambar 2. 21 Rasio Elektriaikasi dan Penggunaan Gas Rumah Tangga di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 – 2022 Perubahan Indonesia sebagai Middle-Upper Country menjadi Middle- Lower oleh Bank Dunia pada Juli 2021 merupakan imbas dari pandemi Covid-
42. 19.Di Provinsi Kalimantan Selatan sendiri, PDRB per kapita pada periode 2019-2022 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, PDRB per kapita Kalimantan Selatan mencapai 42,8 juta rupiah atas dasar harga berlaku (ADHB). Pada tahun 2020, walaupun terjadi pandemi Covid-19 yang juga turut berimbas pada perekonomian di Kalimantan Selatan pada tahun tersebut, PDRB per kapita (ADHB) masih menunjukkan adanya peningkatan yang berlanjut pada periode 2021-2022 dimana perekonomian perlahan sudah mulai bangkit. Akan tetapi, secara riil, terlihat penurunan laju pertumbuhan PDRB per kapita dalam periode 2019-2020 dikarenakan pandemi Covid-19 lalu meningkat kembali pada tahun 2022 melebihi capaian 2019. PDRB per tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 tumbuh sebesar 5,97 persen, setelah tahun sebelumnya (2020) sempat mengalami kontraksi. Hal tersebut mengindikasikan terjadinya peningkatan tingkat produktivitas tenaga kerja dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi di Kalimantan Selatan pada tahun 2022, yang juga sebagai tanda pemulihan dari pandemi Covid-19. 3,73 -3,58 2,2 5,97 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 2019 2020 2021 2022Persentase Tahun Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 44 - Sumber: Indikator TPB Prov. Kalsel 2022, BPS Prov. Kalsel Gambar 2. 22 PDRB ADHB per Kapita per Tahun (ribu rupiah) dan Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita (persen) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 – 2022 Sumber: Indikator TPB Prov. Kalsel 2022, BPS Prov. Kalsel Gambar 2. 23 Proporsi Tenaga Kerja Informal di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 – 2022 Pekerja informal adalah penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar. Proporsi penduduk yang memiliki pekerjaan pada kegiatan informal dapat digunakan sebagai proksi proporsi pekerja yang tidak memiliki kondisi kerja yang terlindungi. 42823,56 44100,79 47998,87 60079,32 3,26 1,9 1,98 3,61 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 2019 2020 2021 2022 PersentaseRibu Rupiah Tahun PDRB ADHB per Kapita dan Laju Pertumbuhannya PDRB per Kapita (ADHB) Laju Pertumbuhan 54 55 56 57 58 59 60 61 62 2019 2020 2021 2022 Persentase Tahun Proporsi Tenaga Kerja Informal RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 45 - Hingga tahun 2022, persentase tenaga kerja informal di Kalimantan Selatan masih relatif tinggi, yaitu sebesar 57,30 persen. Angka tersebut menurun dari keadaan tahun 2021 yaitu sebesar 59,63 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, proporsi tenaga kerja informal pada tahun 2022 masih lebih tinggi. Sumber: Indikator TPB Prov. Kalsel 2022, BPS Prov. Kalsel Gambar 2. 24 Upah Rata-rata per Jam Pekerja (Ribu Rupiah/Jam) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 – 2022 Upah rata-rata per jam kerja merupakan imbalan atau penghasilan rata- rata yang diperoleh per jam baik berupa uang maupun barang. Upah dapat menggambarkan kualitas pekerjaan dan kondisi kehidupan seseorang. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2019-2021), upah rata-rata per jam pekerja di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Namun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022. 16517 18863 18874 18661 15000 15500 16000 16500 17000 17500 18000 18500 19000 19500 2019 2020 2021 2022 Ribu Rupiah/Jam Tahun Upah Rata-rata per Jam Pekerja RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 46 - Sumber: Indikator TPB Prov. Kalsel 2022, BPS Prov. Kalsel Gambar 2. 25 Persentase Penduduk Usia Muda (15-24 Tahun) yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja, atau Mengikuti Pelatihan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 – 2022 Penduduk usia muda yang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (youth not in education, employment or training atau NEET) adalah anak muda yang melakukan kegiatan lain di luar sekolah, bekerja atau pelatihan. Hingga tahun 2022, terdapat sebanyak 23,57 persen penduduk usia muda di Kalimantan Selatan yang menyandang gelar NEET. Artinya, sekitar 1 dari 4 penduduk usia muda di Kalimantan Selatan merupakan seorang NEET, alias tidak terberdayakan. 22,18 21,16 20,54 23,57 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 2019 2020 2021 2022 Persentase Tahun Persentase Penduduk Usia Muda (15-24 th) yg Sedang Tidak Sekolah, Bekerja, atau Mengikuti Pelatihan RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 47 - Sumber: Indikator TPB Prov. Kalsel 2022, BPS Prov. Kalsel Gambar 2. 26 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Setengah Pengangguran di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 – 2022 Pandemi Covid-19 menjadi penyebab utama meningkatnya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalimantan Selatan pada tahun 2020 dan 2021 jika dibandingkan dengan periode beberapa tahun ke belakang. Pada tahun 2022, jika angka pengangguran terbuka menurun, begitu pula angka setengah pengangguran yang juga turun. Meredanya pandemi Covid-19 membuat roda perekonomian kembali berjalan normal dan penyerapan tenaga kerja turut mengalami peningkatan. Sumber: Indikator TPB Prov. Kalsel 2022, BPS Prov. Kalsel Gambar 2. 27 Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 – 2022 6,67 9,38 8,28 6,76 4,18 4,74 4,95 4,74 0 2 4 6 8 10 2019 2020 2021 2022 Persentase Tahun Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Setengah Pengangguran Setengah Pengangguran Pengangguran Terbuka 4.399.364 4.506.915 5.716.978 - 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 2020 2021 2022 Orang Tahun Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 48 - Sejak tahun 2019, metode penghitungan jumlah kunjungan wisatawan nusantara menggunakan Metode Mobile Positioning Data (MPD). Dari data tersebut, diperoleh jumlah perjalanan wisatawan nusantara di Provinsi Kalimantan Selatan pada 2022 mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Meredanya pandemi Covid-19 dan pencabutan pembatasan mobilitas penduduk serta dibukanya lokasi-lokasi wisata, turut berdampak pada meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara. 2.9 Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi Pembangunan berkelanjutan tujuan 9 mengandung tiga aspek penting dari pembangunan berkelanjutan yaitu infrastruktur, industrialisasi, dan inovasi. Infrastruktur menyediakan fasilitas Kisik dasar yang penting untuk bisnis dan masyarakat; industrialisasi mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, sehingga mengurangi ketimpangan pendapatan; dan inovasi memperluas kemampuan teknologi sektor industri dan mengarah pada pengembangan keterampilan baru. Sumber: Indikator TPB Prov. Kalsel 2022, BPS Prov. Kalsel Gambar 2. 28 Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (ADHK) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 – 2022 Industri pengolahan atau industri manufaktur secara luas dideKinisikan sebagai transformasi bahan Kisik atau kimia menjadi produk baru, terlepas dari proses (dengan mesin atau dengan tangan), lokasi (pabrik atau rumah), atau metode penjualan (grosir atau eceran). 12,69 12,45 12,76 12,54 12,25 12,3 12,35 12,4 12,45 12,5 12,55 12,6 12,65 12,7 12,75 12,8 2019 2020 2021 2022 Persentase Tahun Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Pengolahan thd PDRB (ADHK) RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 49 - Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021, namun masih lebih tinggi daripada capaian tahun 2020. Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 hanya sebesar 12,54 persen. Ini berarti, output dari industri pengolahan belum mampu berkontribusi secara maksimal dalam mendukung perekonomian Kalimantan Selatan, mengingat masih sangat bergantungnya PDRB Provinsi Kalimantan Selatan dengan sektor pertambangan, khususnya batubara. Sumber: Indikator TPB Prov. Kalsel 2022, BPS Prov. Kalsel Gambar 2. 29 Laju Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 – 2022 Laju pertumbuhan PDRB industri pengolahan di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 sebesar 3,31 persen setelah pada tahun 2020 terkontraksi sebesar 3,63 persen imbas pandemi Covid-19. Sebelumnya pada tahun 2019, sektor ini juga mengalami perlambatan, dengan laju pertumbuhan sebesar 1,72 persen. Pada tahun 2022, laju pertumbuhannya sedikit melambat dibandingkan capaian 2021, dimana menurun menjadi 3,31 persen. 2.10 Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara Tujuan 10 bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan berdasarkan usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, etnis, asal, agama, status ekonomi atau status lainnya di suatu negara. Tujuan ini juga membahas kesenjangan antar negara, termasuk yang terkait dengan perwakilan, migrasi dan bantuan pembangunan. Hal ini melibatkan perbaikan peraturan dan 1,72 -3,63 6,01 3,31 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 2019 2020 2021 2022Persentase Tahun Laju Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 50 - pemantauan pasar keuangan dan institusi, mendorong bantuan pembangunan dan investasi langsung asing ke daerah-daerah di mana kebutuhannya paling besar. Tujuan 10 juga membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan representasi dari wilayah-wilayah berkembang dalam pengambilan keputusan dan bantuan pembangunan oleh pemangku kepentingan dan berbagai pihak terkait. Kesenjangan yang terjadi akan mengancam pembangunan dalam jangka panjang, baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Kesenjangan juga akan mengganggu penurunan kemiskinan dan apabila dibiarkan akan menimbulkan tindak kriminal dan kerusakan lingkungan. Sumber: Indikator TPB Prov. Kalsel 2022, BPS Prov. Kalsel Gambar 2. 30 Koeaisien Gini dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 – 2022 4,55 4,38 4,83 4,49 0,334 0,332 0,33 0,317 0,305 0,31 0,315 0,32 0,325 0,33 0,335 0,34 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 2019 2020 2021 2022 Indeks Persentase Tahun Koefisien Gini dan Persentase Penduduk Miskin Persentase Penduduk Miskin Koefisien Gini RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 51 - Sumber: Indikator TPB Prov. Kalsel 2022, BPS Prov. Kalsel Gambar 2. 31 Proporsi Penduduk yang Hidup di Bawah 50 Persen dari Median Pendapatan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 – 2022 Pada periode tahun 2019-2022, koeKisien gini dan persentase penduduk miskin menunjukkan tren yang berbeda. Di samping ketimpangan yang semakin menurun, angka kemiskinan yang Kluktuatif perlu diatasi dengan mengadopsi kebijakan-kebijakan yang tepat untuk memberdayakan penduduk dengan pendapatan terbawah. Di sisi lain, proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami tren penurunan pada periode 2019-2022. Penurunan pada indikator ini mengindikasikan bahwa penduduk pada kelompok pendapatan rendah mengalami peningkatan tingkat kesejahteraan. 2.11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan Saat ini, lebih dari setengah populasi dunia tinggal di kota. Pada tahun 2030, diproyeksikan bahwa 6 dari 10 orang merupakan penduduk kota. Meskipun banyak tantangan perencanaan, kota menawarkan ekonomi yang lebih eKisien dari skala pada berbagai tingkatan, termasuk penyediaan barang, jasa dan transportasi. Dengan suara, perencanaan dan manajemen risiko- informasi, kota bisa menjadi inkubator untuk inovasi, pertumbuhan, dan driver dari pembangunan berkelanjutan. 4,12 3,43 3,24 2,44 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 2019 2020 2021 2022 Persentase Tahun Proporsi Penduduk yg Hidup <50% dari Median Pendapatan RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 52 - Sumber: Indikator TPB Prov. Kalsel 2022, BPS Prov. Kalsel Gambar 2. 32 Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Pada tahun 2022, setidaknya masih terdapat 2 dari 5 rumah tangga di Kalimantan Selatan yang masih belum memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau. Hunian layak huni dideKinisikan sebagai rumah/hunian yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal diukur dari dua aspek yaitu (1) kualitas Kisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas Kisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas, dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan, dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC). 55,96% 44,04% Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau Ya Tidak RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 53 - Sumber: Indikator TPB Prov. Kalsel 2022, BPS Prov. Kalsel Gambar 2. 33 Proporsi Penduduk Terlayani Transportasi Publik di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Sumber: Indikator TPB Prov. Kalsel 2022, BPS Prov. Kalsel Gambar 2. 34 Proporsi Populasi Yang Mendapatkan Akses Yang Nyaman Pada Transportasi Publik di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Akses nyaman pada transportasi publik merupakan salah satu syarat pada pembangunan perkotaan yang inklusif. Pada tahun 2020, baru 52,68 persen rumah tangga yang memiliki akses nyaman ke transportasi umum, yaitu rumah tangga dengan jarak paling jauh 0,5 km ke transportasi umum. Pada tahun yang sama, hanya terdapat sebanyak 1,60 persen penduduk 1,60% 98,40% Proporsi Penduduk Terlayani Transportasi Publik Ya Tidak 52,68% 47,32% Proporsi Populasi Yang Mendapatkan Akses Yang Nyaman Pada Transportasi Publik Ya Tidak RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 54 - berumur 10 tahun ke atas yang menggunakan kendaraan umum dengan rute tertentu. 2.12 Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan Permasalahan lingkungan yang terus muncul hingga saat ini, tidak terlepas dari pola produksi dan konsumsi yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu diperlukan komitmen perubahan pada produsen dan konsumen melalui pemanfaatan sumberdaya secara eKisien. Pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan merupakan upaya perwujudan perubahan secara terpadu dan sistematis dari pola sebelumnya yang tidak ramah lingkungan dan tidak berkelanjutan oleh semua pemangku kepentingan. Diharapkan pula pola produksi dan konsumsi berkelanjutan dapat memberikan multimanfaat penting, berupa perubahan pola konsumsi masyarakat yang bertanggungjawab, eKisien, dan ramah lingkungan. 2.13 Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan Indonesia sebagai negara kepulauan sangat rentan terkena bencana- bencana yang terkait dengan perubahan iklim. Mengingat perubahan iklim berdampak terhadap banyak sektor, maka dibutuhkan penanganan yang menyeluruh dan koordinasi yang baik antar sektor. Dengan kondisi sebagai negara berkembang, kemampuan Indonesia dalam melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim belum sebaik negara-negara maju. Dikhawatirkan pembangunan yang sedang dilaksanakan pemerintah bisa terhambat karena dampak perubahan iklim tersebut. Untuk itu, pada tujuan ini diharapkan pemerintah mengambil tindakan cepat dalam mengatasi perubahan iklim dan dampak yang terjadi dengan memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional. Selain itu meningkatkan pendidikan, menumbuhkan kesadaran, kapasitas manusia, kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim. 2.14 Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan Samudera dunia (suhu, unsur kimia, arus, dan kehidupan di dalamnya) adalah penggerak sistem global yang membuat bumi bisa dihuni oleh manusia. Cara kita mengelola sumber daya yang vital ini sangat penting bagi kehidupan manusia secara keseluruhan, dan untuk mengimbangi dampak dari perubahan iklim. Lebih dari 3 miliar orang menggantungkan mata pencaharian pada laut dan keanekaragaman hayati pantai. Tetapi saat ini kita melihat bahwa 30 persen simpanan ikan dunia mengalami eksploitasi berlebih, jauh di bawah level di mana mereka bisa memproduksi hasil yang berkelanjutan. Samudera RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 55 - juga menyerap sekitar 30 persen karbon dioksida yang dihasilkan manusia, dan kita melihat kenaikan pengasaman samudera hingga 26 persen sejak dimulainya revolusi industri. Polusi laut yang mayoritas bersumber dari darat telah mencapai level yang mengkhawatirkan, dengan rata-rata 13.000 bagian sampah plastik ditemukan di setiap kilometer persegi lautan. SDGs menciptakan kerangka kerja berkelanjutan untuk mengatur dan melindungi ekosistem laut dan pantai dari polusi yang berasal dari darat, juga untuk menyadarkan akan dampak pengasaman samudera. Memperkuat pelindungan dan penggunaan sumber daya laut yang berkelanjutan melalui hukum internasional juga akan membantu mengatasi tantangan yang dihadapi samudera kita. 2.15 Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan Kehidupan manusia bergantung pada tanah sama seperti kita bergantung pada laut untuk bahan makanan dan mata pencaharian. Tumbuhan menyediakan 80 persen bahan makanan untuk manusia, dan kita bergantung pada pertanian sebagai sumber penting perekonomian dan alat pembangunan. Hutan meliputi 30 persen permukaan bumi, dan merupakan habitat bagi jutaan spesies serta menjadi sumber air dan udara bersih, dan juga sangat penting untuk melawan perubahan iklim. Belum pernah kita melihat penurunan kualitas tanah seperti saat ini, dan hilangnya tanah yang bisa ditanami mencapai 30 hingga 35 kali jumlah rata-rata dalam sejarah. Kemarau panjang dan perubahan lahan menjadi gurun juga meningkat tiap tahun, mencapai 12 juta hektar dan memengaruhi komunitas miskin di seluruh dunia. Dari 8.300 hewan yang diketahui, 8 persen telah punah dan 22 persen berada di ambang kepunahan. SDG berusaha melindungi dan memperbaiki penggunaan ekosistem darat seperti hutan, rawa, lahan, dan gunung pada
43. 2021.Mempromosikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan menghentikan penebangan hutan juga sangat penting untuk menghentikan dampak perubahan iklim. Harus segera dilakukan tindakan untuk mengurangi hilangnya habitat alami dan keanekaragaman hayati yang merupakan bagian dari warisan kita bersama. 2.16 Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh Perdamaian, stabilitas, hak-hak asasi manusia, dan pemerintahan efektif, transparan dan akuntabel berdasarkan peraturan hukum adalah komponen penting dalam pembangunan berkelanjutan. Akan tetapi masih ada wilayah yang menghadapi konKlik dan kekerasan. KonKlik dan kekerasan tersebut menghambat pembangunan wilayah. Tidak hanya itu, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, tindak kejahatan, dan eksploitasi juga RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 56 - perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, tujuan mendorong perdamaian dan keadilan menjadi salah satu tujuan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Sumber: Indikator TPB Prov. Kalsel 2022, BPS Prov. Kalsel Gambar 2. 35 Keterlibatan Perempuan di Parlemen (DPR dan DPRD) di Indonesia dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 – 2022 Keterwakilan perempuan sebagai perwakilan rakyat menggambarnya adanya pengambilan keputusan yang inklusif dan partisipatif. Keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 mencapai 20,00 persen. Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan keterwakilan perempuan di DPR yang mencapai 21,74 persen. Jika dilihat trennya, angka nasional terlihat terus meningkat lalu menurun di 2022 sedangkan Kalimantan Selatan stabil di angka 20 persen. 20,00 20,00 20,00 20,00 20,52 21,09 21,89 21,74 19,00 19,50 20,00 20,50 21,00 21,50 22,00 22,50 2019 2020 2021 2022 Persentase Tahun Keterlibatan Perempuan di Parlemen (DPR dan DPRD) Kalimantan Selatan Nasional RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 57 - Sumber: Indikator TPB Prov. Kalsel 2022, BPS Prov. Kalsel Gambar 2. 36 Persentase Anak Yang Memiliki Akta Kelahiran dan Proporsi Anak Umur di Bawah 5 Tahun yang Kelahirannya Dicatat Oleh Lembaga Pencatatan Sipil di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 – 2022 Pencatatan kelahiran anak adalah langkah awal dalam menjamin pengakuan anak di hadapan hukum, melindungi hak-haknya, dan memastikan bahwa kelalaian dalam hak ini tidak terjadi. Secara umum, pencatatan kelahiran anak di Kalimantan Selatan sudah terbilang baik. Akan tetapi setelah meningkat pada periode 2019-2020, kepemilikan akta lahir dan pencatatan di lembaga pencatatan sipil mengalami penurunan pada periode 2020-2021 lalu meningkat kembali di tahun 2022. Pada tahun 2022, anak yang memiliki akta kelahiran sudah mencapai 92,63 persen dan kelahirannya tercatat ada sebanyak 81,75 persen. 2.17 Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan komitmen pada kemitraan dan kerja sama yang kuat. Pada tahun 2021, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang (dalam konteks ini wilayah) untuk meningkatkan secara signiKikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geograKis, dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional. 90,28 92,19 91,49 92,63 78,89 81,75 78,64 81,75 70 75 80 85 90 95 2019 2020 2021 2022 Persentase Tahun Persentase Anak yg Memiliki Akta Kelahiran dan Proporsi Anak Umur <5 th yg Kelahirannya Dicatat Lembaga Pencatatan Sipil Memiliki Akte Lahir Dicatat Lembaga Pencatatan Sipil RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 58 - Sumber: Indikator TPB Prov. Kalsel 2022, BPS Prov. Kalsel Gambar 2. 37 Penduduk Berusia 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Di tengah pandemi Covid-19, peran internet kian hari kian esensial untuk keperluan sehari-hari. Sekitar 29.74 persen penduduk berusia 5 tahun ke atas di Kalimantan Selatan pada tahun 2022 belum mendapatkan akses ke internet. Padahal, internet di sini mencakup akses ringan keseharian seperti WhatsApp dan Facebook. Dibandingkan antar jenis kelamin, lebih banyak penduduk laki-laki yang mampu mengakses internet dibandingkan dengan penduduk perempuan. Pada tahun 2022, sebanyak 73,77 persen penduduk laki-laki berusia 5 tahun ke atas bisa mengakses internet. Sementara untuk penduduk perempuan sebanyak 66,69 persen. 73,77 66,69 70,26 26,23 33,31 29,74 0 20 40 60 80 100 120 Laki-laki Perempuan Total Persentase Tahun Penduduk Usia >5 Tahun yg Mengakses Internet Ya Tidak RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 59 - Sumber: Indikator TPB Prov. Kalsel 2022, BPS Prov. Kalsel Gambar 2. 38 Persentase Konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang Merasa Puas dengan Kualitas Data Statistik di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2022 Sejalan dengan visi, yakni “Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”, BPS berupaya untuk secara terus menerus menyajikan data statistik berkualitas untuk digunakan baik oleh pemerintah dalam perencanaan pembangunan maupun oleh pihak swasta, seperti perusahaan, pelajar, dan peneliti. Kepuasan pengguna data menjadi evaluasi BPS untuk semakin meningkatkan tingkat pelayanan pada konsumen. Berdasarkan hasil Survei Kebutuhan Data, kualitas data yang diperoleh konsumen data BPS Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan kenaikan pada semua aspek penyusunnya. Bahkan pada 2022, semua aspek mencapai kepuasan 100 persen. 97 97,5 98 98,5 99 99,5 100 100,5 2021 2022 Persentase Tahun Persentase Konsumen BPS yang Merasa Puas dgn Kualitas Data Statistik Kelengkapan Data Akurasi data Kemutakhiran Data RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 60 -
44. 1.Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari
45. 2.Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan deKinisi nasional
46. 3.Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan
47. 4.Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro
48. 5.Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana
49. 6.Menjamin mobilisasi yang signiKikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 61 - Pencapaian target-target tersebut diperoleh melalui pemenuhan indikator-indikator pada kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, serta aktor-aktor pembangunan non pemerintah lainnya, seperti akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat, dan lain sebagainya. Perwujudan tujuan 1 SDGs melalui upaya pencapaian sasaran dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026, yaitu (1) Menurunnya Pernikahan Anak; (2) Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial; (3) Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar; (4) Meningkatnya Pelayanan Publik; (5) Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah; dan (6) Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana. Strategi yang akan dilakukan dalam mencapai sasaran yang ada, antara lain:
50. 1.Peningkatan pemahaman terhadap resiko perkawinan anak
51. 2.Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pembangunan
52. 3.Pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman
53. 4.Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
54. 5.Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah
55. 6.Peningkatan kemampuan mitigasi penanggulangan dan penanganan bencana Berdasarkan strategi-strategi yang ditentukan, maka arah kebijakan yang sesuai dengan tujuan 1 SDGs ditetapkan sebagai berikut:
56. 1.Mengembangkan strategi komunikasi resiko perkawinan anak
57. 2.Pendampingan terhdapa keluarga yang potensial melakukan perkawinan anak
58. 3.Penguatan data dan informasi PPKS
59. 4.Rencana penanganan PPKS terpadu
60. 5.Meningkatkan akses penduduk terhadap air minum
61. 6.Mengembangkan Lingkungan Permukiman Sehat dengan mengurangi tingkat kekumuhan kawasan permukiman
62. 7.Meningkatkan pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
63. 8.Meningkatkan pola hubungan lintas sektor dalam penanganan pencapaian infrastruktur dasar permukiman
64. 9.Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan keuangan daerah
65. 10.Peningkatan kualitas pelaksanaan rencana pembangunan daerah RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 62 - Adapun sejumlah program yang dilaksanakan SKPD yang berkaitan dengan tujuan 1 SDGs adalah sebagai berikut:
66. 1.Program Peningkatan Kualitas Keluarga
67. 2.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
68. 3.Program Pengembangan Perumahan
69. 4.Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
70. 5.Program Kawasan Permukiman
71. 6.Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
72. 7.Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
73. 8.Program Penanganan Bencana
74. 9.Program Penanggulangan Bencana
75. 10.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
76. 11.Program Pengelolaan Keuangan Daerah 3.2 Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Tujuan 2 dalam pelaksanaan SDGs adalah menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 7 (tujuh) target yang diukur melalui 18 indikator. Adapun target-target tersebut adalah sebagai berikut:
77. 1.Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun
78. 2.Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula
79. 3.Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian
80. 4.Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 63 - meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan
81. 5.Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional
82. 6.Meningkatkan investasi, termasuk melalui Kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur pedesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang
83. 7.Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim Perwujudan tujuan 2 SDGs melalui upaya pencapaian sasaran dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026, yaitu (1) Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat; (2) Meningkatnya Nilai Tambah Hasil Industri, Perdagangan, Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Pariwisata; dan (3) Meningkatnya Pendapatan Masyarakat. Strategi yang akan dilakukan dalam mencapai sasaran yang ada, antara lain:
84. 1.Peningkatan promosi Kesehatan Masyarakat
85. 2.Peningkatan produksi pertanian dengan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian
86. 3.Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
87. 4.Peningkatan produksi perikanan tangkap di perairan laut dan air tawar
88. 5.Peningkatan produksi perikanan budidaya di perairan laut dan air tawar
89. 6.Peningkatan diversiKikasi dan ketahanan pangan masyarakat, serta pengembangan UMKM
90. 7.Penanganan kerawanan dan pengawasan keamanan pangan
91. 8.Menjaga Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 64 -
92. 9.Peningkatan SDM penyuluh pertanian dan kelembagaan ekonomi pertanian
93. 10.Pengembangan Ekspor Berdasarkan strategi-strategi yang ditentukan, maka arah kebijakan yang sesuai dengan tujuan 2 SDGs ditetapkan sebagai berikut:
94. 1.Pengawasan, penataan peredaran sarana - prasarana pertanian
95. 2.Pengendalian dan pengawasan mutu benih dan obat-obatan
96. 3.Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan (itik alabio, dan kerbau rawa), tumbuhan dan mikroorganisme
97. 4.Peningkatan penyediaan mutu benih dan bibit
98. 5.Pengembangan dan Pengelolaan Kelapa Sawit berbasis RAD KSB
99. 6.Penjaminan kesehatan hewan
100. 7.Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan
101. 8.Peningkatan kesejahteraan hewan
102. 9.Peningkatan penangkapan ikan di wilayah laut dan wilayah lainnya lintas kabupaten/kota
103. 10.Peningkatan penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal
104. 11.Peningkatan pengelolaan pelabuhan perikanan
105. 12.Peningkatan izin pengadaan kapal tangkap dan pendaftarannya
106. 13.Peningkatan penerbitan izin usaha perikanan budidaya
107. 14.Peningkatan pengelolaan pembudidayaan ikan di laut
108. 15.Penyediaan infrastruktur pangan
109. 16.Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan
110. 17.Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat
111. 18.Penurunan desa rawan pangan
112. 19.Pengendalian harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting
113. 20.Pengawasan pupuk dan pestisida
114. 21.Pengembangan kapasitas penyuluh dan penguatan kelembagaan ekonomi petani dalam bentuk korporasi petani berbasis food estate sesuai karakteristik Kalimantan selatan
115. 22.Peningkatan promosi dan misi dagang produk ekspor unggulan Adapun sejumlah program yang dilaksanakan SKPD yang berkaitan dengan tujuan 2 SDGs adalah sebagai berikut:
116. 1.Program Peningkatan DiversiKikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
117. 2.Program Penanganan Kerawanan Pangan RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 65 -
118. 3.Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
119. 4.Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
120. 5.Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
121. 6.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
122. 7.Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
123. 8.Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
124. 9.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
125. 10.Program Pengembangan Ekspor
126. 11.Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
127. 12.Program Penyuluhan Pertanian 3.3 Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera Tujuan 3 dalam pelaksanaan SDGs adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 9 (sembilan) target yang diukur melalui 20 indikator. Adapun target-target tersebut adalah sebagai berikut:
128. 1.Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup
129. 2.Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000
130. 3.Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya
131. 4.Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan
132. 5.Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan
133. 6.Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 66 -
134. 7.Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang
135. 8.Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat
136. 9.Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai The Doha Declaration tentang The TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam kesepakatan atas aspek-aspek perdagangan dari hak kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua Perwujudan tujuan 3 SDGs melalui upaya pencapaian sasaran dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026, yaitu (1) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat; dan (2) Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesetaraan Gender. Strategi yang akan dilakukan dalam mencapai sasaran yang ada, antara lain:
137. 1.Peningkatan promosi kesehatan masyarakat
138. 2.Peningkatan kualitas layanan Kesehatan
139. 3.Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan Berdasarkan strategi-strategi yang ditentukan, maka arah kebijakan yang sesuai dengan tujuan 3 SDGs ditetapkan sebagai berikut:
140. 1.Mengembangkan model promosi kesehatan berbasis elektronik
141. 2.Meningkatkan peran serta masyarakat melalui GERMAS
142. 3.Standarisasi pelayanan bidang kesehatan Kisik dan mental
143. 4.Pengembangan kebijakan gender Adapun sejumlah program yang dilaksanakan SKPD yang berkaitan dengan tujuan 3 SDGs adalah sebagai berikut:
144. 1.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
145. 2.Program Pengendalian Penduduk RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 67 - 3.4 Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas Tujuan 4 dalam pelaksanaan SDGs adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 6 (enam) target yang diukur melalui 6 indikator. Adapun target- target tersebut adalah sebagai berikut:
146. 1.Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki- laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif
147. 2.Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas
148. 3.Pada tahun 2030, meningkatkan secara signiKikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan
149. 4.Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan
150. 5.Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua
151. 6.Pada tahun 2030, secara signiKikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil Perwujudan tujuan 4 SDGs melalui upaya pencapaian sasaran dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026, yaitu (1) Meningkatnya akses pendidikan; (2) Meningkatnya kualitas kepemudaan; dan

(3)Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan. Strategi yang akan dilakukan dalam mencapai sasaran yang ada, antara lain:

1.Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan
2.Peningkatan akses layanan pendidikan
3.Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan
4.Penguatan Minat Baca Masyarakat RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 68 - Berdasarkan strategi-strategi yang ditentukan, maka arah kebijakan yang sesuai dengan tujuan 4 SDGs ditetapkan sebagai berikut:
1.Pemenuhan standar minimum pendidikan
2.Revitalisasi pendidikan sesuai kebutuhan tenaga kerja (Link and Match)
3.Beasiswa Pendidikan
4.Pengembangan pendidikan Kilial
5.Peningkatan kualitas pemuda
6.Mengembangkan Perpustakaan Digital Adapun sejumlah program yang dilaksanakan SKPD yang berkaitan dengan tujuan 4 SDGs adalah sebagai berikut:
1.Program Pengelolaan Pendidikan
2.Program Pembinaan Perpustakaan
3.Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 3.5 Tujuan 5 Kesetaraan Gender Tujuan 5 dalam pelaksanaan SDGs adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 4 (empat) target yang diukur melalui 6 indikator. Adapun target-target tersebut adalah sebagai berikut:
1.Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun
2.Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya
3.Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan
4.Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat Perwujudan tujuan 5 SDGs melalui upaya pencapaian sasaran dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026, yaitu (1) Meningkatnya akses dan kualitas kesetaraan gender; (2) Menurunnya Pernikahan Anak; (3) Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah; dan (4) Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kalsel dalam Hak Berpolitik dan Kelembagaan Demokrasi. Strategi yang akan dilakukan dalam mencapai sasaran yang ada, antara lain: RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 69 -
1.Penguatan data dan informasi gender
2.Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan
3.Peningkatan pemahaman terhadap resiko perkawinan anak
4.Meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
5.Memperbaiki sistem dan kelembagaan demokrasi Berdasarkan strategi-strategi yang ditentukan, maka arah kebijakan yang sesuai dengan tujuan 5 SDGs ditetapkan sebagai berikut:
1.Menyusun data terpilah
2.Pengembangan kebijakan gender
3.Peningkatan kualitas perempuan
4.Pendampingan terhadap keluarga yang potensial melakukan perkawinan anak
5.Peningkatan kinerja ASN
6.Mendorong kebebasan sipil yang sehat Adapun sejumlah program yang dilaksanakan SKPD yang berkaitan dengan tujuan 5 SDGs adalah sebagai berikut:
1.Program Perlindungan Perempuan
2.Program Peningkatan Kualitas Keluarga
3.Program Kepegawaian Daerah
4.Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 3.6 Tujuan 6 Air Bersih dan Terjangkau Tujuan 6 dalam pelaksanaan SDGs adalah menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 2 (dua) target yang diukur melalui 3 indikator. Adapun target-target tersebut adalah sebagai berikut:
1.Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua
2.Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signiKikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 70 - Perwujudan tujuan 6 SDGs melalui upaya pencapaian sasaran dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026, yaitu (1) Meningkatnya akses pelayanan infrastruktur dasar; dan (2) Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan. Strategi yang akan dilakukan dalam mencapai sasaran yang ada, antara lain:
1.Pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman
2.Pengoptimalan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Berdasarkan strategi-strategi yang ditentukan, maka arah kebijakan yang sesuai dengan tujuan 6 SDGs ditetapkan sebagai berikut:
1.Meningkatkan dan mengoptimalkan Pengembangan Penyediaan Sarana Air Baku
2.Meningkatkan akses penduduk terhadap air minum
3.Meningkatkan Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik
4.Meningkatkan pola hubungan lintas sektor dalam penanganan pencapaian infrastruktur dasar permukiman
5.Meningkatkan peran pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan LH
6.Penurunan beban pencemaran melalui efektiKitas pengelolaan limbah, emisi udara dan persampahan
7.Menjamin pelestarian, restorasi, dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering Adapun sejumlah program yang dilaksanakan SKPD yang berkaitan dengan tujuan 6 SDGs adalah sebagai berikut:
1.Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2.Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
3.Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 3.7 Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau Tujuan 7 dalam pelaksanaan SDGs adalah menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 2 (dua) target yang diukur melalui 2 indikator. Adapun target-target tersebut adalah sebagai berikut: RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 71 -
1.Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal, dan modern
2.Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global Indikator-indikator pada tujuan 14 ini tidak ada satu pun yang dapat diampu oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di dalam dokumen perencanaan daerahnya. Oleh karena itu, tidak ada sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program SKPD Provinsi Kalimantan Selatan yang dapat menterjemahkan tujuan 7 ini. Indikator pada tujuan 7 diampu oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Terdapat 2 (dua) program yang dilakukan oleh PLN berkaitan dengan tujuan 7, yaitu rasio elektriKikasi dan konsumsi listrik per kapita. 3.8 Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Tujuan 8 dalam pelaksanaan SDGs adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 5 (lima) target yang diukur melalui 8 indikator. Adapun target-target tersebut adalah sebagai berikut:
1.Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang
2.Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversiKikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya
3.Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya
4.Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya
5.Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 72 - Perwujudan tujuan 8 SDGs melalui upaya pencapaian sasaran dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026, yaitu: (1) Meningkatnya nilai tambah hasil industri, perdagangan, pertanian, kehutanan, perikanan dan pariwisata; (2) Meningkatnya Investasi yang berdampak ke daerah; (3) Meningkatnya partisipasi angkatan kerja. Strategi yang akan dilakukan dalam mencapai sasaran yang ada, antara lain:
1.Peningkatan produksi pertanian dengan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian
2.Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
3.Peningkatan perizinan usaha pertanian
4.Peningkatan produksi perikanan tangkap di perairan laut dan air tawar
5.Peningkatan produksi perikanan budidaya di perairan laut dan air tawar
6.Peningkatan diversiKikasi dan ketahanan pangan masyarakat, serta pengembangan UMKM
7.Penanganan kerawanan dan pengawasan keamanan pangan
8.Peningkatan perencanaan dan pembangunan industri
9.Pengendalian izin usaha industri
10.Peningkatan pengelolaan sistem informasi industri nasional
11.Pengembangan Ekspor
12.Peningkatan sarana distribusi perdagangan
13.Standarisasi dan perlindungan konsumen
14.Peningkatan perizinan dan pendaftaran perusahaan
15.Peningkatan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
16.Peningkatan Pemasaran Pariwisata
17.Pengembangan iklim penanaman modal
18.Peningkatan promosi penanaman modal
19.Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal
20.Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
21.Peningkatan hubungan industrial yang harmoni
22.Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan Berdasarkan strategi-strategi yang ditentukan, maka arah kebijakan yang sesuai dengan tujuan 8 SDGs ditetapkan sebagai berikut:
1.Pengawasan, penataan peredaran sarana - prasarana pertanian
2.Pengendalian dan pengawasan mutu benih dan obat-obatan
3.Peningkatan penyediaan mutu benih dan bibit
4.Pengendalian, pencegahan dan penanganan bencana pertanian
5.Peningkatan penerbitan izin usaha pertanian
6.Peningkatan penangkapan ikan di wilayah laut dan wilayah lainnya lintas kabupaten/kota RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 73 -
7.Peningkatan penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal
8.Peningkatan pengelolaan pelabuhan perikanan
9.Peningkatan izin pengadaan kapal tangkap dan pendaftarannya
10.Peningkatan Penerbitan izin usaha perikanan budidaya
11.Peningkatan Pengelolaan pembudidayaan ikan di laut
12.Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
13.Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
14.Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah Peningkatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan teknologi
15.Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sarana prasarana industri
16.Fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi IUI, IPUI, IUKI dan IPKI
17.Peningkatan promosi dan misi dagang produk ekspor unggulan
18.Pembangunan dan pengelolaan sarpras distribusi dan pasar
19.Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri
20.Peningkatan Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri melalui media
21.Peningkatan pemberian fasilitas di bidang penanaman modal
22.Pembuatan Peta Promosi Investasi
23.Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal
24.Penyediaan Pelayanan Terpadu berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
25.Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan, pembinaan dan pengawasan Penanaman Modal
26.Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait Dengan Hubungan Industrial
27.Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan Adapun sejumlah program yang dilaksanakan SKPD yang berkaitan dengan tujuan 8 SDGs adalah sebagai berikut:
1.Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
2.Program Peningkatan DiversiKikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
3.Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
4.Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
5.Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
6.Program Pengelolaan Perikanan Tangkap RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 74 -
7.Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
8.Program Penanganan Kerawanan Pangan
9.Program Penanganan Keamanan Pangan
10.Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
11.Program Pengendalian Izin Usaha Industri
12.Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
13.Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
14.Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
15.Program Pengembangan Ekspor
16.Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
17.Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
18.Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
19.Program Pemasaran Pariwisata
20.Program Pengelolaan Hutan
21.Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
22.Program Promosi Penanaman Modal
23.Program Pelayanan Penanaman Modal
24.Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
25.Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
26.Program Perekonomian dan Pembangunan
27.Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
28.Program Hubungan Industrial
29.Program Pengawasan Ketenagakerjaan 3.9 Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur Tujuan 9 dalam pelaksanaan SDGs adalah membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 5 (lima) target yang diukur melalui 8 indikator. Adapun target-target tersebut adalah sebagai berikut:
1.Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua
2.Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signiKikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestic bruto, sejalan dengan kondisi RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 75 - nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang
3.Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retroKit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan eKisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing
4.Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan
5.Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain untuk diversiKikasi industri dan peningkatan nilai tambah komoditas Perwujudan tujuan 9 SDGs melalui upaya pencapaian sasaran dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026, yaitu: (1) Meningkatnya nilai tambah hasil industri, perdagangan, pertanian, kehutanan, perikanan dan pariwisata; (2) Meningkatnya akses pelayanan infrastruktur dasar; (3) Meningkatnya kapabilitas birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah; (4) Meningkatnya pelayanan publik; dan (5) Menurunnya emisi gas rumah kaca. Strategi yang akan dilakukan dalam mencapai sasaran yang ada, antara lain:
1.Peningkatan perencanaan dan pembangunan industri
2.Perluasan budaya hemat energi dan pemakaian Energi Baru dan Terbarukan (EBT)
3.Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah
4.Meningkatkan kualitas pelayanan publik
5.Penggunaan energi yang berkeadilan Berdasarkan strategi-strategi yang ditentukan, maka arah kebijakan yang sesuai dengan tujuan 9 SDGs ditetapkan sebagai berikut:
1.Penyusunan rencana pembangunan industri ramah lingkungan
2.Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sarana prasarana industri
3.Meningkatkan konsumsi energi hijau, bersih, dan terbarukan kepada dunia usaha maupun masyarakat
4.Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 76 -
5.Peningkatan kualitas pelaksanaan rencana pembangunan daerah
6.Peningkatan kualitas tata kelola sistem pelayanan publik
7.Peningkatan konsumsi energi hijau, bersih, dan terbarukan kepada dunia usaha maupun masyarakat Adapun sejumlah program yang dilaksanakan SKPD yang berkaitan dengan tujuan 9 SDGs adalah sebagai berikut:
1.Program Pengelolaan Pelayaran
2.Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
3.Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4.Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
5.Program Pengelolaan Energi Terbarukan
6.Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 3.10 Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan Tujuan 10 dalam pelaksanaan SDGs adalah mengurangi kesenjangan intra dan antar negara. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 4 (empat) target yang diukur melalui 10 indikator. Adapun target- target tersebut adalah sebagai berikut:
1.Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional
2.Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya
3.Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut
4.Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan Kiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar Perwujudan tujuan 10 SDGs melalui upaya pencapaian sasaran dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026, yaitu: (1) Meningkatkan investasi yang berdampak ke daerah; (2) Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial; (3) Meningkatnya pendapatan RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 77 - masyarakat; (4) Menurunnya kerusakan dan pencemaran lingkungan; dan (5) Menurunnya emisi gas rumah kaca. Strategi yang akan dilakukan dalam mencapai sasaran yang ada, antara lain:
1.Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
2.Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pembangunan
3.Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
4.Peningkatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian
5.Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
6.Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
7.Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM
8.Menjaga Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
9.Peningkatan SDM Penyuluh Pertanian dan kelembagaan ekonomi pertanian
10.Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
11.Pengoptimalan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
12.Peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Berdasarkan strategi-strategi yang ditentukan, maka arah kebijakan yang sesuai dengan tujuan 10 SDGs ditetapkan sebagai berikut:
1.Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan, pembinaan dan pengawasan Penanaman Modal
2.Rencana Penanganan PPKS Terpadu
3.Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan PerundangUndangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel
4.Peningkatan Pemahaman, Pengetahuan, Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
5.Fasilitasi Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, EKisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi
6.Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
7.Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
8.Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga Dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
9.Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 78 -
10.Peningkatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
11.Pengendalian harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting
12.Pengawasan Pupuk dan Pestisida
13.Pengembangan Kapasitas Penyuluh dan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani dalam bentuk Korporasi Petani berbasis Food Estate sesuai karakteristik Kalimantan selatan
14.Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
15.Meningkatkan peran pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan LH
16.Mengoptimalkan upaya pemanfaatan lahan yang tidak produktif dengan memberdayakan masyarakat dengan pengembangan tanaman perkebunan Adapun sejumlah program yang dilaksanakan SKPD yang berkaitan dengan tujuan 10 SDGs adalah sebagai berikut:
1.Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
2.Program Pemberdayaan Sosial
3.Program Rehabilitasi Sosial
4.Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
5.Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
6.Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
7.Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
8.Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro
9.Program Pengembangan UMKM
10.Program Kesejahteraan Rakyat
11.Program Perekonomian dan Pembangunan
12.Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
13.Program Penyuluhan Pertanian
14.Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
15.Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
16.Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 79 - 3.11 Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan Tujuan 11 dalam pelaksanaan SDGs adalah menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 7 (tujuh) target yang diukur melalui 11 indikator. Adapun target-target tersebut adalah sebagai berikut:
1.Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh
2.Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua
3.Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia
4.Pada tahun 2030, secara signiKikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan
5.Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota
6.Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah
7.Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, eKisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistic risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 Perwujudan tujuan 11 SDGs melalui upaya pencapaian sasaran dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026, yaitu: (1) Meningkatnya Nilai Tambah Hasil Industri, Perdagangan, Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Pariwisata; (2) Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar; (3) Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan; RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 80 -

(4)Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca; dan (5) Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana. Strategi yang akan dilakukan dalam mencapai sasaran yang ada, antara lain:

1.Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
2.Peningkatan pemasaran pariwisata
3.Pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman
4.Pengoptimalan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
5.Peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
6.Pemberdayaan masyarakat tanggap bencana
7.Peningkatan kemampuan mitigasi penanggulangan dan penanganan bencana Berdasarkan strategi-strategi yang ditentukan, maka arah kebijakan yang sesuai dengan tujuan 11 SDGs ditetapkan sebagai berikut:
1.Pengelolaan daya tarik, kawasan strategis dan destinasi pariwisata
2.Peningkatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri melalui media
3.Meningkatkan dan mengoptimalkan Pengembangan Penyediaan Sarana Air Baku
4.Meningkatkan akses penduduk terhadap air minum
5.Meningkatkan Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik
6.Meningkatkan pengelolaan persampahan yang terintegrasi antar wilayah
7.Mengembangkan Lingkungan Permukiman Sehat dengan mengurangi tingkat kekumuhan Kawasan permukiman
8.Meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
9.Meningkatkan pola hubungan lintas sektor dalam penanganan pencapaian infrastruktur dasar permukiman
10.Penurunan beban pencemaran melalui efektiKitas pengelolaan limbah, emisi udara dan persampahan
11.Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
12.Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan
13.Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana
14.Peningkatan sarana prasarana penanggulangan bencana
15.Peningkatan kapasitas kelembagaan bencana (Tagana) dalam menghadapi bencana
16.Meningkatkan sarana prasarana mitigasi dan pengurangan risiko bencana RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 81 -
17.Meningkatkan sinergi antar OPD/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana Adapun sejumlah program yang dilaksanakan SKPD yang berkaitan dengan tujuan 11 SDGs adalah sebagai berikut:
1.Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
2.Program Pemasaran Pariwisata
3.Program Penanggulangan Bencana
4.Program Pengelolaan Persampahan
5.Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
6.Program Perencanaan Lingkungan Hidup 3.12 Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab Tujuan 12 dalam pelaksanaan SDGs adalah menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 6 (enam) target yang diukur melalui 8 indikator. Adapun target-target tersebut adalah sebagai berikut:
1.Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang
2.Pada tahun 2020, mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signiKikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap Kesehatan manusia dan lingkungan
3.Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka
4.Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional
5.Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam
6.Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 82 - berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal Perwujudan tujuan 12 SDGs melalui upaya pencapaian sasaran dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026, yaitu: (1) Meningkatnya Nilai Tambah Hasil Industri, Perdagangan, Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Pariwisata; (2) Meningkatnya Pelayanan Publik; (3) Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan; dan (4) Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca. Strategi yang akan dilakukan dalam mencapai sasaran yang ada, antara lain:
1.Peningkatan DiversiKikasi dan Ketahanan Pangan masyarakat, serta pengembangan UMKM
2.Meningkatkan kualitas pelayanan publik
3.Pengoptimalan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
4.Peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Berdasarkan strategi-strategi yang ditentukan, maka arah kebijakan yang sesuai dengan tujuan 12 SDGs ditetapkan sebagai berikut:
1.Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan
2.Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat
3.Peningkatan kualitas tata kelola sistem pelayanan publik
4.Meningkatkan peran pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan LH
5.Penurunan beban pencemaran melalui efektiKitas pengelolaan limbah, emisi udara dan persampahan
6.Mendorong pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampungnya
7.Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta daya dukung dan daya tampung lingkungan Adapun sejumlah program yang dilaksanakan SKPD yang berkaitan dengan tujuan 12 SDGs adalah sebagai berikut:
1.Program Peningkatan DiversiKikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
2.Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
3.Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
4.Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 83 -
5.Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
6.Program Pengelolaan Hutan
7.Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 3.13 Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim Tujuan 13 dalam pelaksanaan SDGs adalah mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 3 (tiga) target yang diukur melalui 7 indikator. Adapun target-target tersebut adalah sebagai berikut:
1.Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara
2.Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional
3.Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim Perwujudan tujuan 13 SDGs melalui upaya pencapaian sasaran dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026, yaitu: (1) Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan; dan (2) Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca; dan (3) Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana. Strategi yang akan dilakukan dalam mencapai sasaran yang ada, antara lain:
1.Pengoptimalan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
2.Peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
3.Penggunaan energi yang berkeadilan
4.Pemberdayaan masyarakat tanggap bencana
5.Peningkatan kemampuan mitigasi penanggulangan dan penanganan bencana Berdasarkan strategi-strategi yang ditentukan, maka arah kebijakan yang sesuai dengan tujuan 13 SDGs ditetapkan sebagai berikut:
1.Mengoptimalkan penerapan instrumen lingkungan dan penegakan hukum
2.Meningkatkan peran pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan LH
3.Penurunan beban pencemaran melalui efektiKitas pengelolaan limbah, emisi udara dan persampahan RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 84 -
4.Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
5.Mengedukasi masyarakat tentang pendidikan lingkungan sejak dini
6.Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana
7.Peningkatan sarana prasarana penanggulangan bencana
8.Peningkatan kapasitas kelembagaan bencana (Tagana) dalam menghadapi bencana
9.Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai hubungan antara upaya menjaga keberlanjutan lingkungan
10.Melatih masyarakat dalam mengenali tanda-tanda bahaya hidro- meteorologis dan geoKisika, sehingga dapat segera memunculkan respons
11.Meningkatkan sarana prasarana mitigasi dan pengurangan risiko bencana
12.Meningkatkan sinergi antar OPD/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana
13.Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal
14.Mempercepat pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik Adapun sejumlah program yang dilaksanakan SKPD yang berkaitan dengan tujuan 13 SDGs adalah sebagai berikut:
1.Program Penanggulangan Bencana
2.Program Pengelolaan Energi Terbarukan
3.Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
4.Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 3.14 Tujuan 14 Ekosistem Lautan Tujuan 14 dalam pelaksanaan SDGs adalah melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 4 (empat) target yang diukur melalui 5 indikator. Adapun target- target tersebut adalah sebagai berikut:
1.Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 85 - memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya
2.Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia
3.Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization (WTO)
4.Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal Cishers) terhadap sumber daya laut dan pasar Indikator-indikator pada tujuan 14 ini tidak ada satu pun yang dapat diampu oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di dalam dokumen perencanaan daerahnya. Oleh karena itu, tidak ada sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program SKPD Provinsi Kalimantan Selatan yang dapat menterjemahkan tujuan 14 ini. 3.15 Tujuan 15 Ekosistem Daratan Tujuan 15 dalam pelaksanaan SDGs adalah melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 6 (enam) target yang diukur melalui 7 indikator. Adapun target-target tersebut adalah sebagai berikut:
1.Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional
2.Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signiKikan forestasi dan reforestasi secara global RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 86 -
3.Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi
4.Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional
5.Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis Klora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara illegal
6.Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan Perwujudan tujuan 15 SDGs melalui upaya pencapaian sasaran dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026, yaitu: (1) Meningkatnya Nilai Tambah Hasil Industri, Perdagangan, Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Pariwisata; (2) Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana; dan (3) Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan. Strategi yang akan dilakukan dalam mencapai sasaran yang ada, antara lain:
1.Pengoptimalan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
2.Peningkatan kemampuan mitigasi penanggulangan dan penanganan bencana Berdasarkan strategi-strategi yang ditentukan, maka arah kebijakan yang sesuai dengan tujuan 15 SDGs ditetapkan sebagai berikut:
1.Mendorong pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampungnya
2.Menjamin pelestarian, restorasi, dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering
3.Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal Adapun sejumlah program yang dilaksanakan SKPD yang berkaitan dengan tujuan 15 SDGs adalah sebagai berikut:
1.Program Pengelolaan Hutan
2.Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 87 - 3.16 Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh Tujuan 16 dalam pelaksanaan SDGs adalah menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 6 (enam) target yang diukur melalui 15 indikator. Adapun target-target tersebut adalah sebagai berikut:
1.Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak
2.Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua
3.Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat
4.Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan
5.Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran
6.Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional Perwujudan tujuan 16 SDGs melalui upaya pencapaian sasaran dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026, yaitu: (1) Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah; (2) Meningkatnya Pelayanan Publik; dan (3) Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kalsel dalam Hak Berpolitik dan Kelembagaan Demokrasi. Strategi yang akan dilakukan dalam mencapai sasaran yang ada, antara lain:
1.Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
2.Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik
3.Meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
4.Meningkatkan kualitas pelayanan publik
5.Memperbaiki sistem dan kelembagaan demokrasi Berdasarkan strategi-strategi yang ditentukan, maka arah kebijakan yang sesuai dengan tujuan 16 SDGs ditetapkan sebagai berikut:
1.Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan keuangan daerah
2.Peningkatan tata kelola SPBE
3.Peningkatan layanan SPBE RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 88 -
4.Peningkatan sikap mental ASN
5.Peningkatan kinerja ASN
6.Peningkatan kualitas tata kelola sistem pelayanan public
7.Mendorong kebebasan sipil yang sehat
8.Meningkatkan pendidikan politik masyarakat
9.Peningkatan pembinaan lembaga demokrasi Adapun sejumlah program yang dilaksanakan SKPD yang berkaitan dengan tujuan 16 SDGs adalah sebagai berikut:
1.Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
2.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
3.Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan KonKlik Sosial
4.Program Perlindungan Perempuan
5.Program Perlindungan Khusus Anak
6.Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
7.Program Penataan Organisasi
8.Program Pengelolaan Keuangan Daerah
9.Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
10.Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
11.Program Kepegawaian Daerah
12.Program Pencatatan Sipil 3.17 Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan Tujuan 17 dalam pelaksanaan SDGs adalah menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 4 (empat) target yang diukur melalui 8 indikator. Adapun target-target tersebut adalah sebagai berikut:
1.Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya
2.Meningkatkan pengembangan, transfer, diseminasi dan penyebaran teknologi yang ramah lingkungan kepada negara berkembang berdasarkan ketentuan yang menguntungkan, termasuk ketentuan konsesi dan preferensi, yang disetujui bersama RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 89 -
3.Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama
4.Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang Perwujudan tujuan 17 SDGs melalui upaya pencapaian sasaran dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026, yaitu: (1) Meningkatkan Investasi yang berdampak ke daerah; (2) Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah; dan (3) Meningkatnya Pelayanan Publik. Strategi yang akan dilakukan dalam mencapai sasaran yang ada, antara lain:
1.Pengembangan iklim penanaman modal
2.Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
3.Meningkatkan kualitas pelayanan publik Berdasarkan strategi-strategi yang ditentukan, maka arah kebijakan yang sesuai dengan tujuan 17 SDGs ditetapkan sebagai berikut:
1.Peningkatan pemberian fasilitas di bidang penanaman modal
2.Pembuatan peta promosi investasi
3.Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan keuangan daerah
4.Peningkatan kualitas tata kelola sistem pelayanan publik Adapun sejumlah program yang dilaksanakan SKPD yang berkaitan dengan tujuan 17 SDGs adalah sebagai berikut:
1.Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
2.Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3.Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
5.Program Pencatatan Sipil RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 90 - Selanjutnya, hasil dari kegiatan pemantauan dan evaluasi adalah membuat pelaporan pencapaian pelaksanaan TPB seperti yang diamanatkan pada pasal 17 Peraturan Presiden, setiap Menteri/Kepala Lembaga dan Gubenur dibantu dengan Bupati dan Walikota sebagai Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan TPB kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai Koordinator Pelaksana SDGs Nasional dan Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah. Khusus untuk pemangku kepentingan dari sektor pemerintah, kegiatan pelaporan, pemantauan dan evaluasi, mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan sebagai landasan hukum. Untuk organisasi non pemerintah seperti organisasi kemasyarakatan dan media, pelaku usaha, dan Kilantropi serta akademisi, untuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi program atau kegiatan dilakukan menggunakan mekanisme tersendiri. Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengecek progres kemajuan pencapaian TPB/SDGs dari waktu ke waktu. Pemantauan yang dilakukan ditekankan pada pengukuran kemajuan pencapaian dan perubahan atas satuan setiap target dan indikator TPB, termasuk di dalamnya mengetahui prestasi dan kendala pencapaian target dan indikator tertentu. 4.1 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi 4.1.1 Mekanisme Pemantauan Pasal 15 ayat 1 pada Perpres 111 tahun 2022 tentang pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mewajibkan setiap daerah untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam rangka pencapaian TPB. Selanjutnya, dalam peraturan yang sama diamanatkan bahwa Gubernur sebagai Kepala daerah menyampaikan laporan pencapaian atas pelaksanaan target TPB setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri PPN/Bappenas selaku koordinator pelaksana TPB dan Menteri Dalam Negeri selaku pembina RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 91 - pemeritah daerah sesuai dengan pasal 17 ayat 2. Alur pemantauan RAD TPB ditunjukkan pada Gambar 4.1. Gambar 4. 1 Alur Informasi Untuk Pemantauan RAD A. Alur Laporan Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses alur laporan sebagai berikut:
1.Langkah 1 Setiap enam bulan sekali, Bappeda Provinsi mengkoordinasikan pembahasan pencapaian RAD TPB yang dilakukan oleh Pokja 4 pilar dan kemudian menuangkannya ke dalam format matriks 2 yang memuat program dan kegiatan untuk mencapai setiap target dan indikator serta alokasi anggaran untuk menjalankan program/kegiatan.
2.Langkah 2 Matriks konsolidasi dari semua pilar dilengkapi dengan penjelasan tentang kemajuan, kendala dan langkah-langkah yang telah diambil Dewan Pengarah Koordinator Pelaksana Tim Pelaksana (Deputi Monev – Bappenas)Sekretariat TPB Pokja TPB Kementerian/ Lembaga Gubernur Bappeda Provinsi Sekretariat TPB Provinsi Pokja 1 Pokja 2 Pokja 3 Pokja 4 PUSAT DAERAH 1a 1b 2 3 2a 4 5 7 6 8 9 10 Keterangan: : alur pelaporan : alur umpan balik : alur koordinasi RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 92 - untuk mencapai standar yang telah dinyatakan dalam RAD dikirimkan kepada Gubernur oleh Bappeda provinsi.
3.Langkah 3 Gubernur menyampaikan laporan kemajuan pencapaian TPB dengan menggunakan format yang telah ditetapkan kepada Menteri PPN/Bappenas melalui Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas. Laporan yang sama disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya disampaikan kepada Sekretariat TPB Nasional untuk koordinasi pelaporan RAD dari seluruh Provinsi.
4.Langkah 4 Pokja TPB bekerja untuk melakukan kajian dan validasi atas laporan kemajuan yang disampaikan oleh Gubernur, kemudian menyampaikan hasil kajian dan validasi kepada Tim Pelaksana.Pokja melalui sekretariat TPB memberikan umpan balik yang bersifat teknis dan ulasan minor kepada Bappeda Provinsi sebagai bagian dari tugas koordinasi dan fasilitasi yang disebutkan dalam pasal 7 Perpres 111/2022.
5.Langkah 5 Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas kemudian mengolah dan menyampaikan hasil konsolidasi laporan dari seluruh Provinsi kepada Tim Pelaksana melalui Deputi bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas. Tim Pelaksana kemudian merangkum keseluruhan laporan dan hasil kajian kedalam suatu laporan yang utuh dan menyampaikannya kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana TPB.
6.Langkah 6 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB tingkat daerah kepada Presiden/Ketua Dewan Pengarah 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan, sesuai pasal 17 ayat 3 Perpres 111/2022. RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 93 - B. Alur Umpan Balik Laporan yang disampaikan oleh Gubernur dapat diperbaiki dan ditingkatkan kualitas pencapaian indikator TPBnya melalui proses mekanisme umpan balik. Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses umpan balik sebagai berikut:
1.Langkah 6 dan 7 Umpan balik dari Dewan Pengarah/Koordinator Pelaksana kepada Tim Pelaksana merupakan arahan kebijakan tentang keseluruhan pencapaian TPB dalam periode yang dilaporkan dan menjadi panduan kebijakan bagi proses pemantauan pencapaian periode berikutnya.
2.Langkah 8 Laporan umpan balik ini diberikan kepada Kementerian/Lembaga terkait untuk ditindak lanjuti dalam rapat Tim Pelaksana TPB nasional.
3.Langkah 9 Umpan Balik dari Koordinator Pelaksana merupakan gabungan dari arahan kebijakan dari Koordinator Pelaksana, hasil kajian dan validasi dari Pokja, masukan dari K/L terkait tentang pencapaian indikator tertentu yang disampaikan oleh Gubernur. Muatan umpan balik terutama difokuskan kepada indikator yang mengalami penurunan angka pencapaian. Umpan balik jenis ini terkait dengan perencanaan dan penganggaran kegiatan dalam siklus penyusunan RAPBD tahun berikutnya.
4.Langkah 10 Umpan balik dari Tim Pelaksana TPB Nasional, masing-masing Gubernur memperbaiki atau merumuskan ulang program dan kegiatan pencapaian TPB daerah dan menuangkannya ke dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran untuk mendapatkan kesepakatan dari DPRD dan kepada Bappeda sebagai arahan penyusunan RKA-SKPD periode berikutnya. 4.1.2 Mekanisme Evaluasi Kegiatan evaluasi dilakukan dua kali dalam periode 5 tahun sesuai dengan periode kaji ulang RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan (kaji ulang pertengahan dan akhir) dan ditujukan untuk menilai pencapaian seluruh indikator TPB serta mencari jalan keluar atas kesenjangan yang terjadi antara standar pencapaian yang telah ditetapkan dan realisasinya. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh Panel Evaluator independen yang terdiri dari para RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 94 - pakar di bidangnya serta wakil-wakil dari setiap unsur platform yaitu: unsur pemerintah, unsur organisasi non pemerintah, unsur akademisi dan unsur komunitas bisnis. Mekanisme yang diterapkan dalam proses evaluasi pada tingkat nasional RAN TPB dan dapat diadopsi untuk tingkat daerah ditunjukkan pada Gambar 4.2. Gambar 4. 2 Alur Informasi Evaluasi Untuk RAD TPB (Matriks) A. Alur laporan evaluasi Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses alur laporan evaluasi adalah sebagai berikut:
1.Langkah 1 dan 2 Laporan evaluasi atas pencapaian indikator TPB utamanya datang dari BPS melalui berbagai survei skala Nasional. Selain itu, laporan evaluasi diperoleh dari berbagai survey sektoral dan laporan-laporan administratif yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Laporan evaluasi ini yang telah dipetakan ke dalam jenis-jenis indikator Nasional atau daerah disampaikan ke Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan c.q. bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi untuk dikonsolidasikan. Dewan Pengarah Koordinator Pelaksana Tim Pelaksana Bappenas (Deputi KSDA) Kelompok Kerja BPS Kementerian/ Lembaga Bidang IK Bappeda Prov. Kalsel Bidang P2E Bappeda Prov. Kalsel 2 6 7 5 8 4 9 1 Sekretariat Bappenas (Deputi Monev) SKPD Prov. Kalsel 3 • Laporan tahunan • Kerangka waktu yang sama dengan mind- review dan ]inal review Keterangan : : Pelaporan : Umpan Balik : Koordinasi RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 95 -
2.Langkah 3 Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menyerahkan laporan yang telah dikonsolidasikan kepada Tim Pelaksana yang dalam hal ini Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup dan dipersiapkan untuk dilaporkan kepada Koordinator Pelaksana. Upaya yang dilakukan dalam rangka Menyusun laporan evaluasi TPB ini Bidang Perencanaan, pengendalian dan evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan berkoordinasi dengan Sekretariat TPB.
3.Langkah 4 Pokja melakukan kajian atas laporan evaluasi untuk mengetahui status pencapaian setiap Target dan Indikator dua kali dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu evaluasi pertengahan dan evaluasi akhir. Selain itu, Pokja mengevaluasi keterpaduan pencapaian TPB dengan pencapaian tujuan pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD.
4.Langkah 5 Tim Pelaksana melaporkan hasil konsolidasi laporan dan kajian dari Pokja kepada Koordinator Pelaksana TPB Nasional.
5.Langkah 6 Koordinator TPB Nasional melaporkan Laporan Evaluasi TPB Indonesia kepada Dewan Pengarah setelah melalui pembahasan oleh Tim Pelaksana B. Alur Umpan Balik Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses umpan balik adalah sebagai berikut:
1.Langkah 7 Koordinator Pelaksana mendapatkan arahan kebijakan dari Dewan Pengarah terkait hasil evaluasi TPB Indonesia untuk dipergunakan sebagai bahan perbaikan RPJMD periode berikutnya.
2.Langkah 8 Koordinator Pelaksana memberikan penjabaran arahan kebijakan untuk diintegrasikan dalam proses penyiapan RKPD dan RPJMD pada siklus berkutnya kepada Tim Pelaksana. RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 96 -
3.Langkah 9 Tim Pelaksana merincikan umpan balik yang harus direncanakan dan dianggarkan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada program dan kegiatan masing-masing. 4.2 Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB/SDGs Mekanisme monitoring dan evaluasi pihak non pemerintah, yaitu organisasi kemasyarakatan dan media, pelaku usaha dan Kilantropi, serta akademisi berbeda dengan mekanisme yang dilakukan pada pemerintah. Program dan kegiatan dari pihak non pemerintah untuk pelaksanaan pencapaian SDGs bersifat sukarela (voluntary). Oleh karena itu, mekanisme pelaporannya yang bersifat sukarela, program dan kegiatan tetap harus dapat dipertanggungjawabkan. Organisasi non pemerintah jumlahnya mencapai ribuan dengan kapasitas yang sangat beragam, oleh karena itu perlu dirumuskan mekanisme pelaporan yang sederhana dan eKisien, tetapi tetap tidak mengurangi esensi hal yang dikerjakan. Pelaporan dilakukan melalui mekanisme “penilaian diri sukarela” (voluntary self assesment) dengan menggunakan format laporan melalui self assesment tool (SAT) yang disepakati. Alur informasi monitoring organisasi non pemerintah seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.3. Gambar 4. 3 Alur Informasi Monitoring Organisasi Non Pemerintah Dewan Pengarah Koordinator Pelaksana Tim Pelaksana Kelompok Kerja Kementerian/ Lembaga Keterangan : : Pelaporan : Umpan Balik : Koordinasi Sekretariat RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 97 - A. Alur Laporan Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses alur laporan adalah sebagai berikut:
1.Langkah 1 Organisasi Non Pemerintah melakukan voluntary self assesment atas program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan format self assesment tool, lalu dilaporkan pada Kelompok Kerja dan disampaikan kepada Sekretariat SDGs.
2.Langkah 2 Kelompok Kerja menerima laporan dari Organisasi Non Pemerintah yang telah dikumpulkan dan dikompilasi oleh Sekretariat SDGs dengan format yang ditetapkan, untuk diolah dan divalidasi Kelompok Kerja direkapitulasi dan disampaikan kepada Tim Pelaksana.
3.Langkah 3 Tim Pelaksana kemudian merangkum keseluruhan laporan dan hasil kajian ke dalam suatu laporan yang utuh dan kemudian menyampaikannya kepada Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan selaku Koordinator Pelaksana.
4.Langkah 4 Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB tingkat Daerah kepada Gubernur/Dewan Pengarah 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. B. Alur Umpan Balik Mekanisme umpan balik dilakukan untuk mewadahi proses perbaikan atau peningkatan kualitas kinerja yaitu:
1.Langkah 5 Kelompok Kerja dibantu Sekretariat memberikan umpan balik yang bersifat teknis dan ulasan minor kepada Organisasi Non Pemerintah jika terdapat kekurangan kelengkapan data, kesalahan format laporan, atau terkait dengan konsistensi data.
2.Langkah 6 Umpan balik dari Dewan Pengarah/Koordinator Pelaksana kepada Tim Pelaksana merupakan arahan kebijakan tentang keseluruhan RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 98 - pencapaian TPB dalam periode yang dilaporkan dan menjadi panduan arahan bagi pencapaian berikutnya.
3.Langkah 7 Umpan Balik dari Koordinator Pelaksana merupakan gabungan dari arahan kebijakan dari Koordinator Pelaksana dan hasil kajian dan validasi dari Kelompok Kerja terkait hal strategis untuk pelaksanaan program dan kegiatan Organisasi Non Pemerintah. Mekanisme evaluasi untuk Organisasi Non Pemerintah dilakukan melalui sebuah forum, tim atau kelembagaan khusus yang dibentuk secara ad hoc oleh Organisasi Non Pemerintah yang merupakan panel independen dan nir kepentingan. Keorganisasian dari kelembagaan ini berisikan para personel yang diakui kompetensi, pengalaman dan integritasnya dari stakeholder berkaitan. Pada akhirnya, yang paling mengetahui tentang seluk beluk aktivitas adalah mereka sendiri yang telah lama bergelut dibidang berkaitan dalam jangka waktu yang panjang. Paling tidak ada tiga forum atau tim independen yang dibentuk secara ad hoc untuk menilai stakeholder organisasi kemasyarakatan dan media, pelaku usaha dan Kilantropi, serta akademisi. Forum atau tim tersebut melibatkan perwakilan dari unsur pemerintah serta perwakilan lain apabila diperlukan dari penilai independen berdasarkan kompetensinya, misalnya pakar keuangan, manajemen, ahli evaluasi dampak, dan lain-lain. Hasil dari evaluasi ini disampaikan kepada Kelompok Kerja yang kemudian diserahkan kepada Tim Pelaksana. Tim Pelaksana menyampaikan kepada Koordinator Pelaksana sebagai bagian hasil evaluasi keseluruhan dari para stakeholder. Koordinator Pelaksana menyampaikan hasil tersebut kepada Dewan Pengarah. Dewan Pengarah/Koordinator Pelaksana memberikan umpan balik yang bersifat strategis kepada para stakeholder untuk pencapaian SDGs yang lebih optimal. Tim Pelaksana memberikan umpan balik penjabaran dari arahan kebijakan strategis dari Dewan Pengarah/Koordinator Pelaksana untuk Kelompok Kerja, yang dilanjutkan disampaikan kepada stakeholder terkait Organisasi Non Pemerintah. 4.3 Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Jadwal waktu kegiatan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan amanat Perpres 111/2022 khususnya pasal 20 dan ketentuan tentang periode penyampaian pelaporan, pemantauan dan evaluasi, sebagai berikut:

a.Rencana Aksi Daerah 2023-2026 disampaikan oleh Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan selaku Koordinator Pelaksana TPB kepada RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 99 - Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan. Batas waktu penyerahan RAD TPB provinsi adalah 10 November 2023.
b.Periode pelaporan dan pemantauan selama tiga bulan, maka pemantauan RAD dilakukan pada Bulan Januari 2023. Pemantauan Laporan dari Kementerian dan Lembaga, serta dari Gubernur diharapkan dapat disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri 15 hari setelah akhir bulan berkenaan. Jadwal Pelaporan dan Pemantauan TPB Nasional dan Daerah, ditunjukkan pada Gambar 4.4. Gambar 4. 4 Periode Pelaporan dan Pemantauan RAN dan RAD TPB/SDGs Kementerian PPN/Bappenas di tingkat Nasional yang didukung oleh Sekretariat TPB telah menyiapkan laman sdgs.bappenas.go.id sebagai media publik untuk melakukan disseminasi informasi terkait dengan peraturan, kebijakan, kegiatan seputar TPB, dokumen dan informasi publik lainnya. Sedangkan di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, Bappeda didukung oleh Sekertariat TPB sebagai sekertariat Provinsi untuk melakukan penyampaian informasi terkait Peraturan, kebijakan, kegiatan seputar TPB pada tingkat provinsi, dokumen dan informasi publik lainnya pada tingkat provinsi. 10 Juli 2017 10 Jan 2018 10 Juli 2018 10 Jan 2019 10 Nov 2023 Des 2024 Perpres 59/2017 Penetapan RAN TPB 2017-2019 - Penetapan RAD TPB 2018-2022 - Penetapan Peta Jalan - Pemantauan RAN TPB - Pemantauan RAD TPB 2018-2022 - Pelaporan RAN TPB Penetapan RAD TPB 2023-2026 - Pelaporan RAD TPB 2023-2026 - Pemantauan RAD TPB 2023-2026 RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 100 - Prinsip universal berorientasi pada pelaksanaan TPB/SDGs oleh seluruh negara di dunia, tujuan dan sasaran yang transformatif, berpusat pada manusia, komprehensif, dan berjangka panjang. Prinsip integrasi dalam TPB/SDGs menekankan bahwa pencapaian target setiap indikator berkaitan atau tidak akan terlepas dari upaya dan pencapaian dari target yang lain. Dengan demikian, pencapaian suatu tujuan/goal tertentu dalam TPB/SDGs juga menentukan keberhasilan dari tujuan/goal yang lainnya. Keterkaitan antar tujuan tersebut menjadi salah satu penentu dalam pencapaian TPB/SDGs. Berdasarkan pada prinsip dan semangat inklusif (no one left behind) dari TPB/SDGs yang diterapkan pada setiap proses dan tahapan penyusunan RAD, maka pelaksanaan untuk setiap aksi agar dipastikan tidak meninggalkan pihak manapun yang akan menjadi target dari setiap indikator. Untuk itu, mekanisme pemantauan yang inklusif juga diterapkan baik untuk kegiatan atau aksi yang dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah. Mekanisme pemantauan yang inklusif juga diterapkan baik pada kegiatan dan sejumlah aksi yang dilakukan pemerintah atau non pemerintah. Selain itu, TPB/SDGs juga mempunyai prinsip-prinsip kemitraan antar pemangku kepentingan, yaitu membangun kepercayaan (trust building), kemitraan yang setara, partisipasi, akuntabel, dan saling menguntungkan. 5.2 Penguatan Sarana Pelaksanaan TPB/SDGs Pada proses pelaksanaannya, RAD TPB/SDGs memerlukan penguatan sarana pelaksanaan yang meliputi: (1) Perluasan penggunaan teknologi; (2) Penguatan kerja sama multipihak; (3) Penguatan koordinasi; (4) Peningkatan RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 101 - kapasitas; (5) Pemberian penghargaan kepada para pihak; serta (6) Penguatan pelaksanaan strategi komunikasi. A. Perluasan penggunaan teknologi Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan memerlukan penggunaan teknologi informasi yang mendukung pengelolaan data dan informasi atas target dan indikator TPB/SDGs dari 17 Tujuan yang saling terkait satu sama lainnya. Selain itu, teknologi informasi ini juga berfungsi untuk mendukung sinkronisasi berbagai capaian pelaksanaan TPB/ SDGs di tingkat pusat dan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan organisasi nonpemerintah. Pemanfaatan teknologi juga menjadi dasar untuk mendukung pengembangan data dasar, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs. B. Penguatan kerja sama multipihak Penerapan prinsip kemitraan yang telah menjadi komitmen di tingkat nasional, juga sudah diterapkan di Provinsi Kalimantan Selatan. Kemitraan pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di tingkat provinsi dibangun berdasarkan hubungan saling percaya antar pemerintah, Kilantropi dan pelaku usaha, akademisi, serta organisasi kemasyarakatan. Hal ini diwujudkan dengan ditempatkannya wakil- wakil dari setiap pihak dalam keanggotaan Tim Koordinasi Nasional dan Daerah TPB/SDGs. Kemitraan ini memberikan ruang bagi para pihak untuk terlibat secara aktif dalam penentuan arah dan pelaksanaan TPB/SDGs secara bersama, termasuk pelaksanaan konsultasi publik yang dilakukan secara daring (online) dan luring (ofCline). C. Penguatan koordinasi Pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs mencakup berbagai macam aspek, yaitu kerangka hukum, kelembagaan, serta substansi program dan pendanaan. Keempat aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang koheren dan saling melengkapi untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di tingkat provinsi. Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan mengkoordinasikan para pihak dalam berbagai proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam aspek substansi program, telah disusun berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan organisasi non pemerintah untuk mencapai target pelaksanaan TPB/SDGs. Aspek pendanaan telah dilakukan pengembangan mekanisme pembiayaan alternatif untuk pelaksanaan TPB/SDGs, sehingga pembiayaan tidak RAD TPB/SDGS PROV KALSEL 2022-2026 - 102 - hanya mengandalkan dari APBD dan bantuan mitra pembangunan. Pembiayaan alternatif dapat berupa kerja sama dengan pihak swasta, Kilantropi, dan mitra pembangunan. D. Peningkatan kapasitas Dalam melaksanakan RAD TPB/SDGs diperlukan peningkatan kapasitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, baik di lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau organisasi non-pemerintah. Peningkatan kapasitas dilakukan dengan cara memperkuat kesamaan pemahaman tentang TPB/SDGs, pelatihan tenaga perencana, fasilitasi, bimbingan teknis, konsultasi, studi banding, workshop serta pertemuan tahunan di tingkat nasional dan daerah. E. Pemberian penghargaan kepada para pihak Penghargaan diberikan kepada SKPD provinsi, pemerintah kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan, Kilantropi dan pelaku usaha, serta perguruan tinggi yang menunjukkan prestasi dalam melaksanakan TPB/SDGs. Kriteria penilaian dan Tim Penilai akan dibentuk oleh TKD TPB/SDGs provinsi. F. Penguatan pelaksanaan strategi komunikasi Agar TPB/SDGs menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat diperlukan strategi komunikasi yang kuat mencakup: isi pesan, cara penyampaian dan target yang akan disasar, media yang digunakan, serta pemantauan dan evaluasi untuk menilai efektivitas pelaksanaan komunikasi. Telah disusun dokumen model komunikasi TPB/SDGs yang dijabarkan lebih operasional. 5.3 Pemutakhiran Dokumen Dokumen RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 – 2026 merupakan dokumen yang secara terus menerus dapat dikaji secara bersama antara pihak pemerintah dan non pemerintah. Metode yang diterapkan adalah dengan konsultasi dan partisipasi publik baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung pemutakhiran dokumen setiap enam bulan sejalan dengan jadwal pelaksanaan pemantauan. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd. SAHBIRIN NOOR

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…