DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 54 Tahun 2021

Nomor: 54
Tahun: 2021
Ditetapkan: 29 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubenur Provinsi Kalimantan Selatan tentang Rencana AksiDaerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 berisi tentang: Ketentuan Umum; Pelaksanaan Dan Koordinasi ; Pendanaan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan sehingga perlu mendapatkan perlindungan secara optimal, terintegrasi, dan terukur dalam suatu Rencana Aksi Daerah;
c.bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 079 Tahun 2016 tentang Pedoman Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Provinsi Kalimantan Selatan perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan dinamika perkembangan Peraturan Perundang-undangan, maka diperlukan peraturan ten tang rencana aksi daerah perlind ungan perempuan dan anak Tahun 2021-2026; GUBERNUR KALIMANTANSELATAN, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA Menimbang TENTANG RENCANAAKSI DAERAH PERLINDUNGANPEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAKKEKERASANDI PROVINSI KALIMANTANSELATAN TAHUN 2021-2026 PERATURANGUBERNUR KALIMANTANSELATAN NOMOR 054 TAHUN 2021 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

Mengingat

1.Pasal 18 tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1958 ten tang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 an tara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinanjuncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention of the Elimination of all Forms Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
6.Undarig-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang pengesahan ILO Compention Number 182 Concerning the Prohibition and Immediate. Action for the Elimination of the Worst of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai pelanggaran dan tindak segera penghapusan pekerjaan terburuk untuk anak);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Compention Number 138 Concerning Minimum Age for Admission Employment (Konvensi ILO Tentang Usia Minimum Diperbolehkan untuk Bekerja);
8.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf H, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Da.erah ten tang Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan tahun 2021-2026; Mengingat , -_,

9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ten tang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ten tang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
10.Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana diu bah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ten tang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
12.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
13.Undang-Undang Nemer 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928) ;
14.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 ten tang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
15.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ten tang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
16.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);g ,.
17.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6398); 18.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5602);
19.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6573);
20.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6141);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan / atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4818);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5237);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24.Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang KonvensiHak-Hak Anak; - 4-·. kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
8.Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual, psikologis termasuk ancaman tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. penyelenggara layanan urituk menindaklanjuti laporan adanya tindakan orang yang telah mendapat status hukum sebagai perempuan.
5.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6.Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
7.Penanganan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh mengalami menetruasi, harnil, melahirkan ariak, menyusui dan termasuk Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mernimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
4.Perempuan adalah orang yang mempunyai alat kelamin perempuan, dapat

Pasal 1

Merietapkan MEMUTUSKAN: Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;

26.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 11); Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
25.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 , . Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk:

a.menjamin peningkatan, penguatan, pemajuan, penegakan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak untuk dapat terbebas dari segala bentuk kekerasan;
b.mewujudkan kegiatan baik yang bersifat pencegahan, penanganan maupun pemberdayaan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan;
c.meningkatkan efektivitas pelaksanaan pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang menjadi kewajiban instansi pemerintah Znonpemerintah;
d.Terciptanya kerja sarna dan koordinasi dalarn penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak antar instansi di tingkat provinsi dan kabupaten /kota, serta koordinasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan daerah -daerah lain secara nasional; Pasa13 Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai panduan bagi instansi pemerintah/nonpemerintah dalam upaya pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemberdayaan kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN GUBERNUR RENCANi'i" AKSI DAERAH TENTANGPERLINDUNGANPEREMPUANDANANAKDARI TINDAK KEKERASAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATANTAHUN2021-2026.

Pasal 2

9.Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, mengakibatkan mati atas perbuatan danl atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.
10.Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
11.Rencana aksi daerah perlindungan perempuan dan anak Tahun 2021-2026 selanjutnya disebut RAD PPA Tahun 2021-2026 adalah dokumen rencana yang memuat program Zkegiatan secara terintegrasi dan terukur dilakukan oleh SKPD dan Lembaga dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam memberikan jaminan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Pasal 6

Penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi kegiatan:

a.penyusunan kode etik perlindungan perempuan dan anak;
b.penguatan kelembagaan dalam perlindungan perempuan dan anak;
c.model pencegahan berbasis budaya; dan
d.pengembangan model sekolah ramah anak. PasalS Pemenuhan hak-hak perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasa14 huruf a meliputi kegiatan:
a.fasilitasi dan advokasi hak-hak sipi1;
b.pembaruan (update) data korban kekerasan perempuan dan anak; dan
c.pelatihan ten tang perlindungan perempuan dan anak. Pasa14 Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
a.pemenuhan hak-hak perempuan dan anak;
b.fasilitasi penyusunan kebijakan tentang perlindungan perempuan dan anak;
c.Komunikasi, Informasi, dan Edukasi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
d.penguatan kelembagaan koordinasi dan kerja sarna perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
e.Adanya norma dan tindakan hukum terhadap pelaku tindak kekerasan dan terhadap perempuan dan anak di Kalimantan Selatan;
f.Terlaksananya pencegahan dan penanganan dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam keluarga dan masyarakat di Kalimantan Selatan; dan
g.Terwujudnya rehabilitasi dan reintegrasi perempuan dan anak yang menjadi korban Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Kekerasan terhadap Anak (KtA)di Kalimantan Selatan. Rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 8 huruf b meliputi kegiatan:
a.penyusunan pedoman pelaksanaan pemulihan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
b.pelaksanaan pelayanan terpadu penanganan perempuan dan anak korban kekerasan;
c.peran serta masyarakat dalam layanan pemulihan dan reintegrasi sosial terhadap perempuan dan anak korban kekerasan; dan
d.penyediaan format pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak di puskesmas, unit pelayanan terpadu, dan rumah sakit.

Pasal 10

Rehabilitasi kesehatan terhadap perempuan dan anak sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 8 huruf a rneliputi:

a.pelatihan bagi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada perempuan dan anak korban kekerasan di puskesmas, unit pelayanan terpadu, dan rumah sakit;
b.pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di puskesmas, unit pelayanan terpadu, dan rumah sakit;
c.peningkatan kapasitas petugas pengelola data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di puskesmas, unit pelayanan terpadu, dan rumah sakit; dan
d.penyediaan format pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak di puskesmas, unit pelayanan terpadu, dan rumah sakit. Pasa19
a.rehabilitasi kesehatan terhadap perempuan dan anak;
b.rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak;
c.pengembangan norma dan penegakan hukum; dan
d.koordinasi dan kerja sarna. Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi program:

Pasal 8

Pasal 7 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 huruf c meliputi kegiatan:

a.pembuatan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi; dan
b.sosialisasi ten tang peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. - 8 -.:,' Peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi kegiatan:
a.peningkatan hidup perempuan bidang ekonomi dan peningkatan partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial;
b.peningkatan perempuan yang terampil dalam usaha rumahan dan model usaha desa prima; dan
c.partisipasi perempuan dalam pemahaman tentang keteladanan dan peran serta perernpuan. Pasa115 Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi kegiatan:
a.Penyusun kebijakan kesetaraan gender (KG)dan hak anak; dan
b.Penguatan dan peningkatan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak.

Pasal 14

Pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan meliputi program:

a.peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak; dan
b.peningkatan kualitas hidup perempuan.

Pasal 13

Koordinasi dan kerja sarna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi kegiatan:

a.penyusunan prosedur dan mekanisme koordinasi pencegahan, penanganan dan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan;
b.pelaksanaan koordinasi dan kerja sarna; dan
c.fasilitasi perlindungan korban kekerasan secara jejaring.

Pasal 12

Pengembangan norma dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasa18 huruf c meliputi kegiatan:

a.penyusunan pedoman sistem dan prosedur penanganan perempuan dan anak korban kekerasan;
b.peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
c.penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pasal 17

Koordinasi Kerja RAD PPA Tahun 2021-2026:

a.Pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai penanggungjawab adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepolisian Daerah, UPTD PPA, UPT BP2MI, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Biro Hukum, Dinas Sosial, BKKBN, Badan Narkotika Nasional, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Perlindungan Anak, dan BKOW;
b.Penanganan korban tindak kekerasan sebagai penanggungjawab adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepolisian Daerah, UPT BP2MI, UPTD PPA, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BKKBN, PKK, Komisi Penanggulangan AIDS Indonesia, BKOW, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
c.Penanganan anak berhadapan dengan hukum sebagai penanggungjawab adalah Kepolisian Daerah, UPTD PPA, Dinas Sosial, BKKBN, Badan Narkotika Nasional, BKOW, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
d.Pemberdayaan sebagai penanggungjawab adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, UPTD PPA, Dinas Sosial, UPT BP2MI, BKKBN, PKK, Komisi Penanggulangan AIDS Indonesia, BKOW, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Dinas Perindustrian.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…