DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 55 Tahun 2022

Nomor: 55
Tahun: 2022
Ditetapkan: 10 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini Mengatur Tentang Penetapan Destinasi Pariwisata Prioritas Tahun 2021-2026 Dengan Memuat : Ketentuan Umum; Penetapan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Jenis Daya Tarik Wisata; Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas; Perencanaan Kepariwisataan; Kelembagaan; Pembinaan dan Pengawasan; Evaluasi dan Pelaporan; Peran Serta Masyarakat; Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka percepatan pembangunan dan pengembangan serta peningkatan daya saing dan nilai jual daya tarik wisa.ta di Kalimantan Selatan perlu didorong potensi pariwisa.ta yang dimiliki dengan

Menetapkan

menetapkan Destinasi Pariwisata Prioritas Provinsi serta strategi pembangunannya yang bermanfaat bagi masyarakat di Kalimantan Selatan;

b.bahwa kebijakan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bagian kebijakan Nasional berupa penetapan dan strategi pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Provinsi perlu diatur dengan Peraturan Gubemur;
c.bahwa berdasa.rkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan peraturan Gubemur tentang Penetapan Destinasi Pariwisata Prioritas Tahun 2021-2026;
1. 1.Pasa.l 18 ayat (6) Undang-Undang Dasa.r Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 6573);
3. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
5. 5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. 6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
7. 7.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencanalnduk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. 11.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nornor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nornor 186);
12. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nornor 80 Tahun 2015 tentang Pernbentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pernbentukan Produk Hukurn Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. 13.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 Nomor 8};
14. 14.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2013-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalirnantan Selatan Tahun 2013 Nomor 11);
15. 15.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 93);
16. 16.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 100);
17. 17.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
18. 18.Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota se-Kalimantan Selatan.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
6.Sekretaris Kabupaten/Kota adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan.
7.Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan.
8.Pariwisata adalah berbagai macarn kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antar wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
10.Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang sating terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
11.Destinasi Pariwisata Prioritas yang selanjutnya disingkat OPP adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Provinsi Kalimantan Selatan.
12.Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan bersama seluruh pemangku kepentingan.
13.Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat baik secara individu maupun secara bersama-sama untuk meningkatkan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
14.Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
15.Pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi, dan pengendalian, dalarn rangka penciptaan nilai tambah atas suatu kondisi yang dikehendaki.
16.Atraksi adalah suatu kegiatan kepariwisataan yang dilaksanakan bersarna masyarakat, pemerintah dan swasta dalam mempercepat proses pembangunan kepariwisataan.
17.Amenitas adalah seluruh fasilitas diluar akomodasi seperti rumah akan, tempat ibadah, took cinderamata dan fasilitas umum lainnya yang memiliki kelengkapan dasar fisik serta berfungsi sebagaimana mestinya.
18.Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
19.Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitannya dengan motivasi kunjungan wisata.
20.Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari suatu hak kekayaan intelektual yang lahir dari kreativitas manusia, berbasis ilmu pengetahuan, warisan budaya dan teknologi
21.Pemangku kepentingan Kepariwisataan adalah pemangku kepentingan kepariwisataan yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan kepariwisataan.
22.Wisata Ekologi adalah kegiatan wisata alam yang bertanggung jawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumber daya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal.
23.Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam.
24.Wisata Budaya adalah daya tarik wisata yang berbasis warisan maupun pusaka budaya yang bersifat nyata maupun yang bersifat tidak nyata.
25.Wisata Religi adalah wisata dengan minat khusus yang berkaitan erat dengan sisi keagamaan yang dianut oleh umat manusia.
26.Wisata Buatan adalah daya tarik wisata yang sengaja dibuat melalui basil kreativitas manusia untuk menarik minat wisatawan untuk datang berkunjung.

BAB II

PENETAPAN DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS DAN JENIS DAYA TARIK WISATA

Pasal 2

(1)Destinasi Pariwisata yang ditetapkan menjadi DPP merupakan wilayah Destinasi Pariwisata yang menjadi prioritas pembangunan Kepariwisataan yang terencana, terpadu dan berkelanjutan.
(2)Penetapan DPP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mengacu pada Arab Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026.

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Gubemur ini, ditetapkan sebagai DPP adalah sebagai berikut:
1. a.Kawasan Wisata Religi Guru Sekumpul, dan Datu Kalampayan Kabupaten Banjar, serta Kawasan Wisata Religi Lain di Provinsi Kalimantan Selatan;
2. b.Kawasan Wisata Alam dan Budaya Pasar Terapung Lok Baintan Kabupaten Banjar, serta Budaya Sungai Lainnya;
3. c.Kawasan Wisata Alam, Buatan dan Ekologi Bawah Jembatan Barito Kabupaten Barito Kuala;
4. d.Kawasan Wisata Alam dan Buatan Kerbau Rawa Kabupaten Hulu Sungai Utara;
5. e.Kawasan Wisata Alam, Buatan, Budaya dan Ekologi Geopark Meratus, Serta Kawasan Wisata Pesisir; dan
6. f.Kawasan Wisata Alam, Buatan dan Ekologi Kiram Park dan Tahura Sultan Adam.
(2)Lokasi sasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf menjadi prioritas pembangunan Destinasi Pariwisata di Provinsi Kalimantan Selatan.
(3)Pembangunan DPP sebagairnana dimaksud pada ayat (1) menjadi penggerak perekonomian masyarakat sekitar Destinasi Pariwisata.

BAB III

STRATEGI PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS

Pasal 4

( 1) Strategi Kepariwisataan merupakan strategi dalam pelaksanaan pengembangan dan pembangunan DPP yang menjadi dasar pengembangan Kepariwisataan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

(2)Strategi Kepariwisataan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} menjadi peluang Daerah dalam pengembangan Kepariwisataan.

Pasal 5

Strategi Kepariwisataan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan cara:

a.mengembangkan daya tarik Wisata baru pada Destinasi Pariwisata yang belum berkembang;
b.memperkuat pengelolaan potensi Kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan;
c.mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik . wisata untuk mendorong akselerasi pembangunan Destinasi Pariwisata;
d.mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai daya tarik wisata; dan
e.revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisataan pada daya tarik Wisata.

Pasal 6

Pembangunan Kepariwisataan pada DPP, antara lain meliputi:

a.pembangunan Destinasi Pariwisata;
b.pembangunan Pemasaran Pariwisata;
c.pembangunan Industri Pariwisata;
d.pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan; dan
e.pembangunan Sektor Ekonomi Kreatif.

Pasal 7

( 1) Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan pada lokasi sasaran Pariwisata di wilayah Kabupaten/Kota.

(2)Wilayah Kabupaten yang menjadi lokasi sasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menjadi wilayah pengembangan prioritas Pariwisata.
(3)Pembangunan Destinasi Pariwisata pada DPP dapat berupa:
1. a.pengembangan perwilayahan Destinasi Pariwisata;
2. b.pembangunan daya tarik Wisata;
3. c.pembangunan aksesibilitas dan amenitas;
4. d.pemberdayaan masyarakat Pariwisata;
5. e.pengembangan sektor ekonomi kreatif; dan
6. f.pengembangan investasi pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 8

Masyarakat dan Pemangku kepentingan Kepariwisataan di Kabupaten yang menjadi wilayah prioritas dapat berperan serta mendukung kelancaran pembangunan Destinasi Pariwisata pada DPP.

Pasal 9

(1)Pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan melalui promosi pencitraan Pariwisata. (2} Promosi pencitraan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (l} dilakukan melalui:
1. a.mengutamakan promosi DPP;
2. b.peningkatan promosi pariwisata dan ekonomi kreatif melalui publikasi media cetak, elektronik, media sosial, dan media digital Iainnya;
3. c.peningkatan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru dan berkembang; dan
4. d.pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 10

Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, antara lain meliputi:

a.memperkenalkan industri yang bercirikan kekhasan Daerah;
b.penguatan struktur lndustri Pariwisata;
c.peningkatan daya saing Industri Pariwisata;
d.pengembangan kemitraan usaha Pariwisata; dan
e.pengembangan kredibilitas bisnis.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…