DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 61 Tahun 2023

Nomor: 61
Tahun: 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2022

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Selatan perlu dilakukan penyesuaian terhadap regulasi dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 060 Tahun 2022 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2022;

1.Pasal. 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pu.sat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat berat Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 625);
13.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimatan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
14.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 129); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 060 TAHUN 2022 TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2022. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 060 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 60) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
6.Badan Pendapatan Daerah adalah badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah.
8.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
9.Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
10.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
11.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
12.Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau fungsi dan/ atau penggunaannya.
13.Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.
4.merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau Tahun Pembuatan dan negara produsen sama.

(3)Dalam Hal NJKB untuk jenis, merek, dan tipe Kendaraan Bermotor tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubemur ini tetapi masih terdapat jenis, merek, dan tipe yang sama dengan Tahun Pembuatan yang berbeda, NJKB sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditentukan sebagai berikut:
1. a.untuk Tahun Pembuatan baru, penentuan NJKB bedasarkan:
  1. 1.HPU;
  2. 2.NJKB dari Daerah Provinsi lain;
  3. 3.kenaikan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya dan paling banyak kenaikan 5 (lima) tingkat;
  4. 4.harga yang tercantum dalam faktur; atau
  5. 5.merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau Tahun Pembuatan dan negara produsen sama.
2. b.untuk Tahun Pembuatan lebih tua, penentuan NJKB berdasarkan:
  1. 1.HPU;
  2. 2.NJKB dari daerah provinsi lain;
  3. 3.dengan penurunan untuk roda 4 .(empat) paling banyak Rpl.000.000 (satu juta rupiah) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya;
  4. 4.dengan penurunan untuk roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) paling banyak Rpl00.000 (seratus ribu rupiah) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya; atau
  5. 5.merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau Tahun Pembuatan dan negara produsen sama.
(4)Penentuan NJKB sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diusulkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah kepada Kepala Badan, dengan melampirkan faktur dan keterangan/bukti lainnya.

3.Ketentuan dalam Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

( 1) Permohonan penetapan NJKB baru atau nilai jual yang belum diatur dalam Lampiran Peraturan Oubernur ini diajukan secara tertulis kepada Gubemur melalui Kepala Badan.

(2)Dalam hal terdapat Kendaraan Bermotor dengan jenis, merek, tipe dan nilai jual Tahun Pembuatan baru atau nilai jual yang belum diatur dalam Lampiran Peraturan Gubemur ini, paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimartya pertrtohonart sebagaimarta dimaksud pada ayat ( 1), Kepala Badan menetapkan sementara besaran NJKB tersebut.

4.Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 060 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 60) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Ditetapkan di Banjarbaru Pada tanggal Diundangkan di Banjarbaru Pada tanggal BERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2023 NOMOR A. JEIIS IEIDAIIMIII IERlll01'0R
1.JENIS : MOBIL PENUMPANG • SEDAN NO IODIIIII M£U1( 1 2 3 1 101009 00130 ALFAROMEO 2 101009 00130 ALFAROMEO 3 101009 00130 ALFAROMEO 4 101009 00130 ALFAROMEO 5 101009 00230 ALFAROMEO 8 101009 00338 ALFAROMEO 7 101009 00330 ALFAROMEO 8 101111191111338 AlnROIIEO I 101009 00330 ALFAROMEO 10 10100900430 ALFAROMEO 11 10100900430 ALFAROMEO 12 10100900430 ALFAROMEO 13 10100900430 ALFAROMEO 14 10100900430 ALFAROMEO 15 10100900430 ALFAROMEO 18 10100900430 ALFAROMEO 17 10100900430 ALFAIOMEO 18 101009 00830 ALFAROMEO 11 101009 00830 ALFAROMEO 20 101009 00830 ALFAROMEO 21 101009 00730 ALFAROMEO 22 101009 00730 ALFAROMEO 23 10100900730 ALFAROMEO 24 10100900730 ALFAROMEO 2& ----- auA-�u 28 10100900730 ALFAROMEO 27 10100900930 ALFAROMEO 28 10100900938 ALFAROMEO 21 10100900930 ALFAROMEO 30 10100900930 ALFAROMEO 31 10100900930 ALFAROMEO 32 10100900930 ALFAROMEO .. ........... Ml'AIKIMli8 34 10100900938 ALFA ROMEO 35 101027 01515 AmlllMMIIN 38 101027 01511 AS'IIIN MARIIN 37 101027 OOll& AS1IIN MARIIN 38 101027 00015 AS'IIIN MARIIN 3t 101027 01715 AS'IIIN MARIIN 40 101027 00911 AS'IIIN MARIIN 41 101027 00915 AS1IIN MARIIN 42 101027 00915 AS'IIIN MAlfflN 43 101027 00915 AS'IIIN MAll11N 44 101024 00115 AS'IIIN MARIIN 45 101024 00115 AS'IIIIIMARIIN 48 10102400415 AS'IIIN MAIIIIN 47 101024 00215 AS1IIII MARIIN 48 101027 01111 AS1IIII MARIIN 49 101027 01115 AS1IIII MARIIN • 10102SOOIU ASnllllllltfflll 11 101027 0181& AS'IIIN MARIIN 12 101027 01815 AS1IIII MARIIN 13 101027 0121& AS'IIIN MARIIN 114 101027 010111 AS'IIINMAlfflN I& 101027 01015 AS'IIIN MAlfflN 18 101027 010111 AS'IIIN MAIIIIN 17 101027 01015 AS1IIII MARIIN 1111 Hm•MAlfflll &I 101028 00815 AS'IIINMAlfflN IO 101027 01311 AS'IIINMAlfflN 81 101027 01315 AS'IIIN MAlfflN 82 101027 01311 AS1IINMAlfflN 13 101027 81315 AS'IIIN MARIIN 84 101027 00711 AS'IIINMAlfflN I& 101027 00132 AUDI 88 101027 00232 AUDI 11 llllm7 IIIID2 AUlll 88 101027 00232 AUDI • 101027 00332 AUDI 70 101027 00332 AUDI 71 101027 00332 AUDI 72 10102700432 AUDI 73 101027 00432 AUDI 74 10102700432 AUDI 75 10102700432 AUDI 78 101027 00532 AUDI LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 060 TAHUN 2022 TENTANO DASA� PENOENMN PAJAK KENDA�N BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN NILAI JUAL UBAH BENTUK KENDARAAN BERMOTOR 1YPE 1HIUAT 4 5 158BEI2000cc 2001 158BER2000cc 21Nl2 lli8802000cc 2003 158IIER 2000cc: 2004 1&8CAVIZ.4V 2000 1883.0L 2001 1883.0L 2002 11113.0l ml3 l883.0L 2004 AUi 2.0 SPAU SALESSPEED 2000 AUi 2.0 SPAUSALESSPEEII 2001 AUi 2.0 SPAii( SALESSPEED 2002 A1&8 2.0 SPAUSALESSPEEII 2003 A118 2.0 SPAU SALESSPEED 2004 A118 2.0 SPAIIX SALEIIPEED 2005 AUi 2.0 SPAU SALESSPEED 2008 A118 2.0 SPAU SALESIPEED 2007 A156 2.5 0-SYS'IEM 2005 A1582.5L 2803 A1582.& 2004 A1883.0 SPOlffllOIIIICV 8 2002 A1883.0 SPOltlRONICV 8 2803 A1&8 3.0 SPOlffllOIIIICV 8 2004 A1883,0 SPOIIIIIONICV 8 2005 u,...3,0 VI - A1883.0 SPOlffllOIIICV 8 2007 SPOll'1RONll 3000cc 2000 SPOll'1RONll 3000cc 2001 SPOll'11l0Nll 3000cc 2002 SP011'1RONll 3000cc 2003 SPOll'11lONll 3000cc 2004 SPOll'1RONll 3000cc 2005 ---- NII SPOll'1RONll 3000cc 2007 Dill 2020 Dill 2021 DIUAT 2018 DIUAT 2019 Dl lUT 2021 Dll1V8AT 2018 Dll1V8AT 2011 Dll1V8AT 2020 Dll1V8AT 2021 DB7VANTAOE 2002 DB7VAN7ACIE 2003 Dl9 2007 DB9VOWITEMT 2005 DBS 2018 DBS 2011 DBS4ll2lll' 2010 DBSAT 2020 DBSAT 2021 DIX 2018 VANQUISH 8.0AT 2018 VAIIQUISll 8.0AT 2011 VANQUISII I.OAT 2020 VANQUISH 8.0AT 2021 .......-vu - YANTAIE 2010 VANTAGE 2018 VANTAIE 2011 VANTAGE 2020 VANTAGE 2021 VIIIAOE 2011 A2 ll00cc 2000 A31.8AT 2005 AU.UT 2111111 A31.8AT 2007 A31.8111T 2004 A31.8111T 2005 A31.IMT 2008 A3 l.8AT 2001 A3l.8AT 2002 A31.8AT 2003 A31.IAT 2004 A31.81URIIOAT 2002 NIIII BOBOT DP-• 8 7 8 148,000,000 1.025 149,850,000 150,000,000 1.025 113,750,000 154,000,000 1.02& 157,8&0,CIIIO 170,000,000 1.025 174,260,000 147,000,000 1.025 150,875,000 209,000,000 1.025 214,225,000 215,000,000 1.025 220,375,000 221,0IIO,IIIIU l.025 m,m,ouo 242,000,000 1.02& 248,050,000 138,000,000 1.025 141,450,000 131,000,000 1.025 142,475,000 142,000,000 1.025 145,550,000 148,000,000 1.02& 141,850,000 111,000,000 1.025 181,025.000 118,000,000 1.02& 202,980,000 224,DOO,OOO 1.025 229,800,000 248,000,000 1.02& 254,200,000 215,000,000 1.025 220,375,000 158,DOO,OOO 1.02& 181,980,000 175,000,000 1.025 171,375,000 118,000,000 1.02& 181,980,000 17S,OOO,OOO 1.025 179,375,000 204,000,000 1.025 209,100,000 253,000,000 1,025 251,325,000 1.1121i 2117,111111,111111 332,800,000 1.025 340,300,000 133,000,000 1.02& 138,325,000 141,000,000 1.02& 144,525,000 118,000,000 1.02& 181,950,000 175,000,000 1.025 179,375,000 204,000,000 1.02& 209,100,000 253,000,000 1.025 259,325,000 a11i111i• Ml& at7� 332,000,000 1.025 340,300,000 8,117,000,000 1.02& 8,917,425,000 7,499,000,000 1.025 7,188,475,000 &,144,000,000 1.02& &,272,.,000 5,145,000,000 1,02& 5,273,825,000 5,147,000,000 1.02& 6,275,875,000 4,119,000,000 1.025 4,713,975,000 4,800,000,000 1.02& 4,715,000,080 4,812,000,000 l.025 4,727,300,000 5,073,000,000 1.02& &,lll,825,000 1,108,000,000 1.025 1,133,850,000 1,188,000,000 1.025 l,215,850,000 1,171,000,000 1.025 1,121,875,000 1,011,000,000 1.02& 1,044,475,000 3,148,000,000 l.OZS 3,227,725,000 3,150,000,000 1.021 3,228,750,000 11,121,000,000 1.029 11,293,129,000 3,118,000,000 1.02& 3,238,950,000 3,474,000,000 1.025 3,l&0,8&0,000 1,890,000,000 1.021 1,937,250,000 8,113,000,000 1.021 8,311,825,080 8,114,000,000 1.02& 8,318,8&0,000 8,134,000,000 1.025 8,337,350,000 8,947,000,000 l.02& 9,170,875,000 . ·-· . 2,143,000,000 1.026 2,198,575,000 2,150,000,000 1.025 2,203,750,000 2,151,000,000 1.021 2,204,775,000 2,118,000,000 1.025 2,209,980,000 2,372,000,000 1.02& 2,431,380,000 3,121,000,000 1.025 3,207,225,000 98,000,000 1.02& 98,400,000 150,000,000 1.025 113,790,000 lR,IRRl,IRID Lll25 1711,150,0IID 185,000,000 1.025 189,825,000 122,000,000 1.02& 125,050,080 140,000,000 1.025 143,RO,OOO 153,000,000 1.025 158,825,000 128,000,000 U2& 121,150,000 134,000,000 1.02& 137,350,000 148,000,000 1.02& 111,TIIO,OOO 1ao,ooo,ooo 1.02& 184,000,000 113 000.000 1.026 lt&..,."000
8.IIIIAI JUAI. UUII IEIIIUI( IIEIIIMIIMII IEIMOIII■ IO UIAII IEIIUll TAIIUI l'ICIUP -IIVAII DOUlllCAIIII JEIIIIIMMII MICIIOIIUS IJQIIT 1RUCII 1RIICII 11IOll1IIII 1UCIUIINfAII - WIii 2013 29,IIIO,IIIO 31,0IO,IIIO 49,..,.. 3tl TAIIIO 2014 30,IIIO,IIIO 31,IIIO,IIIO ....... 382 TAHI 2011 41,0IO,IIIO 14,0IO,IIIO 74,...... .. - 18lt ,1....... .......... 1.....- 314 TAIIIO 2017 41,0IO,IIIO 11,088,0IO n.-.• -TAIIIO 2018 41,088,088 87,0I0,8'0 77,80l,ICNI - 11111 2019 I0,088,0IO 18,088,0IO 78,IOl,IOI 3t7 TAIIII 2028 H,088,0IO 11,IIIO,IIIO n.-.- 14,080,IIIO 11,IOl,IOI - TAIIII 2021 lll,088,0IO 70,0IO,OIO ........ 11,088,0IO .......... - TAIIII 2022 80,0IO,OIO 75,0IO,IIIO ....... ll,OIO,G80 ....... 379 1UCRIIIHW <:tOll-2083 341,-.- 371 -- - 31,IOO,IOO sn 'IUCIIIRHW 21111 ........ sn TUCIOIIHW 21111 ......... 374 TUCIOIIHWI 2N7 N,IOl,IOI 371 1UCIUIIHWI - 55,IOl,ICNI 371 TUCIOIIHW - M,000,IOI 377 TUCIOIIHIWI 2010 .....- 371 TRACIOIIHW 2011 71,IOl,IOI 379 TUCIQRHWI 2012 11,-.- - 'IUCIIIRHWI 2013 72,800,IOO 381 ••-�HEU 2014 1•-- 382 -- 2011 74,800,IOI 313 -- 2011 71,IOl,IOI 314 'IUCIIIRHW 2017 Tl,800,IOI 315 TUCIOIIHW 2011 11,-.- - TUCIOIIHIWI 2011 71,4Nll,IOI 317 1UCRIIIHW 2020 n.-.- 14,0I0,080 311 'IUCIIIRHW 2021 ........ l8,0IO,G80 389 lUCIOIIHfAD 2022 .......... ll,II0,080 - TIWLB 2028 79,IOl,IOI M,088,IIIO 11,IOl,IOI 391 TIWLB zoil -.-.- 11,IIIO,OIO ..,_,.. 392 TIWLB 2022 ......... l8,0IO,OIO ......... 393 -· 2028 ...... H,088,IIIG ll,IOl,IOI 74,0IO,OIO 314 VACUM 2021 IO,IIIO,OIO I0,088,IIIO 11,-.- 71,080,080 3tl -· 2022 IO,III0,080 IG,OIO,G80 71--- 71,0IO,NO 3tl -- 2020 3',0IO,IIIO 34,IOl,IOI 44,G80,G80 SI•.... 51,DIO,OID 397 IIIHIIQI 2021 31,0IO,G80 31,IOI,- 41,080,800 II•··- 80,088,IIIG - -- 2022 31,080,0IO -- 41,080,0IO ....... 80,0IOOOO

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…