DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 70 Tahun 2019

Nomor: 70
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur Tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok Untuk Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/ Kota Priode Penerimaan Bulan April Sampai Dengan Bulan September 2019, yang berisi: Ketentuan Umum; Hasil Penerimaan Pajak Rokok Yang Dibagi; Pola Pembagian, Tata Cara Penyaluran, Dan Penatausahaannya; Pengguanaan: Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk bagi hasil Daerah sebagaimana dimaksud dalam konsiderans huruf a, diatur lebih lanjut dan ditetapkan sebagai bagi hasil Pemerintah Provinsi dan bagi hasil masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan Bulan Bulan April sampai dengan Bulan Juni Tahun 2019; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
13.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 5);
14.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 9);
15.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 016 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok Kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 16);
16.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 7); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PERIODE PENERIMAAN BULAN APRIL SAMPAI DENGAN BULAN JUNI TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3.Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
4.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
5.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Selatan.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten/Kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
7.Pajak Rokok adalah pungutan atau cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

BAB II

HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK YANG DIBAGI

Pasal 2

(1)Hasil penerimaan Pajak Rokok Pemerintah Provinsi diperuntukkan bagi Pemerintah Provinsi sebesar 30% (tiga puluh persen) dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total penerimaan Pajak Rokok.
(2)Hasil penerimaan Pajak Rokok Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima melalui Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi dibagikan setiap triwulan.
(3)Hasil penerimaan Pajak Rokok Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Periode Bulan April sampai dengan bulan Juni 2019 sebesar Rp56.657.293.509,00 (lima puluh enam miliar enam ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus sembilan rupiah).
(4)Hasil penerimaan Pajak Rokok Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibagikan dengan perhitungan sebagai berikut:
1. a.Pemerintah Provinsi adalah sebesar 30% x Rp56.657.293.509,00 = Rp16.997.188.053,00 (enam belas miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu lima puluh tiga rupiah); dan
2. b.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebesar 70% x Rp56.657.293.509,00 = Rp39.660.105.456,00 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus sembilan rupiah).

BAB III

POLA PEMBAGIAN, TATA CARA PENYALURAN, DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 3

(1)Pengalokasian Penerimaan Pajak Rokok yang menjadi bagian Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur dan ditetapkan dengan pembobotan sebagai berikut:
1. a.dibagi rata untuk semua Kabupaten/Kota sebagai aspek pemerataan; dan
2. b.dibagi berdasarkan potensi jumlah penduduk masing-masing Kabupaten/Kota.
(2)Pembagian hasil penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota untuk periode penerimaan bulan April sampai dengan bulan Juni Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1)Gubernur melalui Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan akan mentransfer ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota sesuai Alokasi Pembagian yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.
(2)Waktu Penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota selambat-lambatnya sebelum triwulan berikutnya.

Pasal 5

(1)Penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), harus dicantumkan dalam APBD masing-masing Kabupaten/Kota.
(2)Pencantuman Dana penerimaan Pajak Rokok dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pada Pos Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota.

BAB IV

PENGGUNAAN

Pasal 6

(1)Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian Provinsi maupun bagian Kabupaten/Kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
(2)Tata cara penyaluran dan penggunaan selanjutnya atas dana penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan oleh masing- masing Bupati/Walikota.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 30 September 2019 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd SAHBIRIN NOOR Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 30 September 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, ttd ABDUL HARIS BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 70

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…