DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 71 Tahun 2019

Nomor: 71
Tahun: 2019
Ditetapkan: 1 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur Tentang Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 024 Tahun 2017 tentang Peninjauan Tarif Retribusi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang berisi : Pasal I; Pasal II.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 024 Tahun 2017 tentang Peninjauan Tarif Retribusi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5949);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloalan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk HukumDaerah(BeritaNegara Republik Indonesia Tahun2018 Nomor 157);
16.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
17.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
18.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 1);
19.PeraturanGubernur KalimantanSelatanNomor092Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PeraturanGubernur KalimantanSelatanNomor071 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas PeraturanGubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan KeuanganDaerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (BeritaDaerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 71);
20.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);
21.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 024Tahun 2017 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Teknis pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 24); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 024 TAHUN 2017 TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

Pasal 1

a.Lampiran Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 024 Tahun 2017 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Teknis pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 24), diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
b.Pemakaian Indeks Biaya sebagaimana disebutkan sebagai tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dalam Peraturan Gubernur ini setinggi-tingginya 98% (sembilan puluh delapan persen) dari setoran/Indeks biaya tersebut. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal1 Oktober 2019 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd SAHBIRIN NOOR Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 1 Oktober 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, ttd ABDUL HARIS BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN2019 NOMOR 71 TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NO JENIS PENERIMAAN SATUAN TARIF (RP) KETERANGAN 1 2 3 4 5 1. 2 Diklat berdurasi sampai dengan 3 hari (termasuk bimbingan teknis, lokakarya, dan seminar kediklatan ) Diklat berdurasi 4 hari sampai 7 hari, terdiri atas : - Diklat 4 hari -Diklat 5 hari - Diklat Standar Pelayanan Minimal (Diklat 6 hari) - Diklat Manajemen Pelayanan Prima (Diklat 6 hari) - Diklat Sekertaris Desa (Diklat 6 hari) - Diklat Keuangan (Diklat 6 hari) - Diklat Aset (Diklat 6 hari) - Diklat Manajemen Pemerntahan Desa (Diklat 6 hari) -Bimbingan Teknis Pembelajaran Metodologi Androgogi untuk Fasilitator Kabupaten/ Kota - Diklat PBBP2 (Diklat 6 hari) Perorang Perorang Perorang Perorang Perorang Perorang Perorang Perorang Perorang Perorang Perorang 2.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.200.000,00 5.000.000,00 5.100.000,00 5.000.000,00 3.500.000,00 6.000.000,00 Jumlah hari tidak dapat dijadikan sebagai variable biaya diklat perhari Biaya Diklat per hari dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas akomodasi, kuota target group (Peserta,) transportasi widyaiswara / fasilitator, biaya praktik dan / atau observasi lapangan Setiap anggaran pelaksanaan diklat pola kontribusi dengan peserta Diklat dari CPNS/PNS/PPK Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal dapat dipakai Maksimal hingga 98% Peserta maksimal 20 orang perangkatan Peserta 20 s.d. 30 orang perangkatan LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 071 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 024 TAHUN 2017 TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NO JENIS PENERIMAAN SATUAN TARIF (Rp) KETERANGAN 1 2 3 4 5 3 - Diklat Standar Operasional Prosedur (Diklat 6 hari) - Diklat Barang dan Jasa Pemerintah (Diklat 6 hari) - Sertifikasi Ujian Barang/Jasa - Diklat Orientasi bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kotase-Kalimanatan Selatan (Diklat 5 hari) - Diklat Prajabatan Golongan I dan II K1/ K2 - Diklat Prajabatan Golongan III K1/K2 - Diklat Orientasi DPRD (4 hari) - Diklat Orientasi / Bimbingan Teknik DPRD (3 hari) Diklat berdurasi 3 hari sampai dengan 14 hari, terdiri atas : - Diklat Dasar Satuan Pamong Praja Pola 100 jam (Diklat 10 hari) - Diklat Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) pola 120 JP (Diklat 14 hari) Perorang Perorang Perorang Perorang Perorang Perorang Perorang Perorang Perorang Perorang 5.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 6.000.000,00 2.242.000,00 2.242.000,00 5.000.000,00 4.500.000,00 6.625.000,00 8.200.000,00 Biaya Diklat Prajabatan sesuai Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rincian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II Serta Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II dan/ atau Golongan III yang diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/ atau Kategori 2 NO JENIS PENERIMAAN SATUAN TARIF (Rp) KETERANGAN 1 2 3 4 5 4. 5. Diklat 15 s.d. 31 hari , terdiri atas : - Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Pola 150 jam - Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Pola 300 jam - Diklat Fungsional Pranata Komputer 26 Hari - Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Jenjang Pengawas - Diklat kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Jenjang Administrator Diklat berdurasi lebih dari 1 (satu) bulan, terdiri atas : - Diklat Fungsional Perencana 35 hari - Diklat Fungsional Perancang Perundang-undangan 75 hari - Diklat Kepemimpinan Tingkat IV - DIklat Kepemimpinan Tingkat III - Diklat Kepemimpinan Tingkat II - Pelatihan Dasar CPNS Golongan I dan II - Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Perorang Perorang Perorang Perorang Perorang Perorang Perorang Perorang Perorang Perorang Perorang Perorang 10.800.000,00 13.500.000,00 17.980.000,00 12.500.000,00 18.500.000,00 14.800.000,00 26.800.000,00 20.230.000,00 22.125.000,00 30.261.000,00 9.296.000,00 9.296.000,00 Biaya Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dan Tingkat III sesuai Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rincian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II Serta Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II dan/ atau Golongan III yang diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/ atau Kategori 2 NO JENIS PENERIMAAN SATUAN TARIF (Rp) KETERANGAN 1 2 3 4 5
1. 6.Uji Sertifikasi - Uji dan Sertifikasi Kompetensi Aparatur Sipil Negara Perorang 2.000.000,00 Tidak termasuk akomodasi, transportasi, dan uang saku. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd SAHBIRIN NOOR

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…