DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 75 Tahun 2020

Nomor: 75
Tahun: 2020
Ditetapkan: 29 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 0105 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 056 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 0105 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diubah sebagai berikut: menambah ketentuan tentang hibah dari Pemprov Kalsel untuk penyediaan blanko KTP elektronik; usulan Hibah, evaluasi usulan hibah, substansi Hibah yang diusulkan, hasil evaluasi; Penyusunan Naskah Perjanjian Hibah Daerah, proses Belanja Hibah dalam bentuk Barang/Jasa; Penyerahan belanja hibah berupa barang/jasa dan syarat Penyerahan belanja hibah berupa barang/jasa; syarat Pemohon Bantuan Sosial; usulan bantuan sosial Anggota/kelompok masyarakat; Penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial, dan penambahan ketentuan Persyaratan administrasi pencairan/realisasi belanja Bantuan Sosial Berupa Uang.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Nomor 0105 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersurnber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan __daerah yang terns berkembang sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 0105 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 0105 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DAR! ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TENTANG PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 075 TAHUN· 2020 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN - Dipindai dengan CamScanner

11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telab diubab dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubaban Atas Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 NomOI"183, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6398);
12.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambaban Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor5430); 9. 8. 7. 6. 5. 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tabun 2004 tentang Perubaban Atas Undang-Undang Nomor 16 Tabun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 115, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4430); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 5, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambaban Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4400); Undang-Undang Nomor33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintab Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4438); Undang-Undang Nomor 40 Tabun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4456); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4723);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tabun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4967); 3. , ,- 23. 22. 21. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir· dengan Undang-Undang· Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008' tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 ten tang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019' tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199); ...,--901....;.....,.-..--...........,......tr7'O..........- ...- ....-.~- ..-•• -~_-_-a-- Dipindai dengan CamScanner 13. -3 ... .J
24.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
25.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubaban Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tabun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan eli Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomoi 446);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubaban Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tabun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia TahUii 2019 Nornor 157);
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
31.Peraturan Gubemur Nomor 0105 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang.Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 056 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Nomor 0105 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan . ' Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 56); I PARI\F ~KPn PF.MRAKAR~A I Dipindai dengan CamScanner Dipindai dengan CamScanner

(1)Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
(2)Hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Iatau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Tumpang tindih sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dimaknai penyediaan setiap kepifig blanko Kartti tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana atau Iebih yaitu hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(4)Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat diberikan 1 (saw) kali dalam tahun berkenaan, Pasal 4A Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Gubernur Nomor 0105 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 056 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 0105 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 56), diubah sebagai berikut:

1.Di antara ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yalmi Pasal 4A, sehingga Pasal 4A berbunyi sebagai berilrut: Pasal I PERATURANGUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURANGUBERNURNOMOR 0105 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORANSERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DAR! ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH. Menetapkan: MEMUTUSKAN: I· t, Dipindai dengan CamScanner Panzan:

(1)Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Gubernur melalui SKPD teknis/Biro pada Sekretariat Daerah terkait.
(2)Format usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan eontoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur mendisposisikan kepada Perangkat Daerah yang terkait, sesuai bidang tugas dan fungsinya.
(4)SKPD/Biro pada Sekretariat Daerah terkait melakukan evaluasi usulan hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(5)SKPD/Biro pada Sekretariat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah SKPD/ Biro pada Sekretariat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan substansi Hibah yang diusulkan oleh ealon penerima Hibah, meliputi:
1. a.Urusan Pendidikan darr/atau Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. b.Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
3. c.Urusan Perlindungan Masyarakat darr/atau Pemadam Kebakaran dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
4. d.Urusan Pemberdayaan Perempuan dan/atau Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. e.Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial;
6. f.Urusan Keagamaan, Pendidikan Tinggi dan/atau Pendidikan Keagamaan dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat;
7. g.Urusan Kepemudaan darr/atau Keolahragaan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga;
8. h.Urusan Politik Dalam Negeri darr/atau Urusan Kemasyarakatan lainnya dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
9. i.Urusan Bidang Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
10. j.Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
11. k.Urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga KeIja dan Transmigrasi;
  1. 1.Urusan Koperasi, Usaha Keeil darr/atau Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Keeil dan Menengah;
12. m.Urusan Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pasal 6
  1. 2.Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: Dipindai dengan CamScanner
(7)Tim Anggaran Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. dd. CC. bb. aa, z. y. x. w. v. u. t. s. r. q. p. o. n. o~ e, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan/ atau Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Urusan Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Urusan Kelautan dan/atau Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan; Urusan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian; Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan; Urusan Kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan; Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata; Urusan Kependudukan dan/atau Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana; Urusan Perkebunan dan/ atau Peternakan dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan; Urusan Tanaman Pangan darr/atau Hortilrultura dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan; Urusan Komunikasi dan/atau Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika; Urusan Pelayanan Kehumasan dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah; Urusan Energi dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; Urusan Otonomi Daerah dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah; Urusan Perusahaan Daerah dilaksanakan oleh Biro Sarana Prasarana Perekonomian Daerah Sek:retariat Daerah; Urusan Perpustakaan, dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; ee. Urusan perumahan danl atau permukiman dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan ff. Untuk urusan lainnya yang belum terakomodir pada SKPD/Biro pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf ee, maka akan dilaksanakan oleh SKPD atau Biro pada Sekretariat Daerah yang memiliki kemiripan/rnendekati tugas pokok dan fungsinya terkait dengan substansi Hibah yang diusulkan oleh calon Penerima Hibah.
(6)Kepala SKPD/Kepala Biro pada Sekretariat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubemur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Dipindai dengan CamScanner
(1)Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani bersama oleh Gubemur dan Penerima Hibah.
(2)Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
1. a.pemberi dan penerima Hibah;
2. b.tujuan pemberian Hibah;
3. c.besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
4. d.hak dan kewajiban;
5. e.tata cara penyaluran/penyerahan Hibah; dan
6. f.tata cara pelaporan Hibah.
(3)Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didelegasikan kepada Kepala SKPD terkait atas nama Gubemur.
(4)Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), di lingkungan Sekretariat Daerah didelegasikan kepada Kepala Biro sesuai tugas pokok dan fungsinya atas nama Gubernur.
(5)Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), adalah Kepala SKPD sesuai urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
(6)Kepala Biro sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), adalah Kepala Biro sesuai urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
(7)Penyusunan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dilakukan oleh Kepala SKPD terkait atau Kepala Biro terkait pada Sekretariat Daerah, dan dapat menggunakan contoh sebagairnana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur InL
(8)Kepala SKPD terkait atau Kepala Biro terkait pada Sekretariat Daerah bertanggung jawab penuh atas substansi Naskah Perjanjian Hibah Daerah. Pasa111

3.Ketentuan Pasal 11 ayat (7) dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

(8)Kepala SKPD/Kepala Biro Sekretariat Daerah terkait bertanggung jawab penuh atas rekomendasi yang disampaikan kepada. Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
(9)Format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. ·.•t ~
(1)Pemohon Bantuan Sosia! harus memenuhi persyaratan:
1. a.memiliki identitas yang jelas yang dibuktikan dengan data dukung yang sah; dan
2. b.berdomisili dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
(2)Surat Permohonan Individu/keluarga dapat disampaikan kepada Gubemur melalui Kepala SKPD terkait/Kepala Biro terkait pada Sekretariat Daerah, ditandatangani oleh yang bersangkutan disertai dengan fotokopi tanda pengenal dan pertimbangan dari pejabat yang berwenang ten tang Resiko Sosial yang dialami. -I --n"-D-"-v-fI:!-un-n-n1l'-.-rn-"-~-AD-fI:!-A--' Dipindai dengan CamScanner Pasal 26

5.Ketentuan Pasa126 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

(1)Pengadaan barang danjasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), berpedoman pada peraturan perundang- undangan.
(2)Beianja Hibah dalam bentuk BarangjJasa yang telah dianggarkan dalam APBDdapat direalisasikan belanjanya melalui proses:
1. a.Penerbitan DPA-SKPDterkait serta berdasarkan Surat Penyediaan Dana sesuai peraturan perundang-undangan;
2. b.Pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah, didelegasikan kepada Kepala SKPD terkait atau Kepala Biro terkait pada -Sekretariat Daerah atas nama Gubernur, sesuai dengan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5);
(3)Penyerahan belanja hibah berupa barangfjasa dilakukan oleh SKPD terkait/Unit Kerja terkait atau Biro terkait pada Sekretariat Daerah kepada penerima hibah.
(4)Penyerahan belanja hibah berupa barangjjasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dilakukan setelah persyaratan dilengkapi, sebagai berikut:
1. a.Berita acara serah terima barang sebanyak 3 (tiga) rangkap, bermaterai cukup, ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Penerima hibah berupa barang/jasa;
2. b.Keputusan Gubemur ten tang penerima Hibah barangfjasa;
3. c.Naskah Perjanjian Hibah Daerah; dan
4. d.Fakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

Pasal 14

4.Ketentuan Pasal 14 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: ;.... .. Dipindai dengan CamScanner

(1)Anggota/kelompok masyarakat dapat menyampaikan usulan bantuan sosial secara tertulis kepada Gubernur mela1ui SKPD teknis/Biro pada Sekretariat Daerah terkait. .. ....
(2)Format usulan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan contoh sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.
(3)Gubernur menunjuk SKPD/Biro pada Sekretariat Daerah terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)SKPD/Biro pada Sekretariat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah SKPD/Biro pada Setda yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan substansi Bantuan Sosial yang diusulkan oleh calon penerima Bantuan Sosial, meliputi:
1. a.Urusan Pendidikan dan/atau Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. b.Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
3. c.Urusan Perlindungan Masyarakat dan Iatau Pemadam Kebakaran dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
4. d.Urusan Pemberdayaan Perempuan dan /atau Perlindungan Anak dilaksanakan oIeh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. e.Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial;

Pasal 27

6.Ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

(3)Pennohonan Bantuan Sosial sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, permohonan Bantuan Sosial didasarkan pada permintaan tertulis dari individu danl atau keluarga yang bersanglrutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
(4)Surat Permohonan dari lembaga non pernerintah dapat disarnpaikan kepada Gubemur melalui Kepala SKPDterkait/Kepala Biro terkait pada Sekretariat Daerah, ditandatangani minimal oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain, dibubuhi cap stempel dan dilengkapi dengan:
1. a.proposal yang memuat susunan kepengurusan dan RAB;
2. b.rekomendasi dari unsur pemerintah sesuai substansi pembidangan;
3. c.akte pendirian dan surat keterangan terdaftar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setempat;
4. d.surat Keterangan Domisili dari lurah/kepala desa;
5. e.fotokopi tanda pengenal ketua dan sekretaris atau sebutan lain; -dan
6. f.fotokopi rekening bank atas nama lembaga yang masih bedaku.
7. o.Urusan Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. p.Urusan Kelautan dan/atau Perikanan dilaksanakan oIeh Dinas Kelautan dan Perikanan;
9. q.Urusan Perindustrian dilaksanakan oIeh Dinas Perindustrian;
10. r.Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan;
11. s.Urusan Kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan;
12. t.Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata;
13. u.Urusan Kependudukan dan/atau Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana;
14. v.Urusan Perkebunan dari/atau Peternakan dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Petemakan;
15. w.Urusan Tanaman Pangan dan/atau Hortikultura dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
16. x.Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan;
17. y.Urusan Komunikasi dan/atau Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
18. z.Urusan Pelayanan Kehumasan dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah; aa. Urusan Energi dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; bb. Urusan Otonomi Daerah dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Oaerah; cc. Urusan Perusahaan Daerah dilaksanakan oleh Biro Sarana Prasarana Perekonomian Daerah Sekretariat Daerah; Dipindai dengan CamScanner i. h. g. Urusan Keagamaan, Pendidikan Tinggi dan/atau Pendidikan Keagamaan dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat; Urusan Kepemudaan danj'atau Keolahragaan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga; Urusan Kemasyarakatan lainnya dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Urusan Bidang Pekerjaan Umum dilaksanakan oIeh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oIeh Dinas Lingkungan Hidup;
19. k.Urusan Ketenagaketjaan dilaksanakan oIeh Dinas Tenaga Ketja dan Transmigrasi;
  1. 1.Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan/ atau Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecildan Menengah;
20. m.Urusan Ketahanan Pangan dilaksanakan oIeh Dinas Ketahanan Pangan;
21. n.Urusan Pemberdayaan Masyarakat darr/atau Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; j. - 11 -., . Dipindai dengan CamScanner
(1)Gubernur menetapkan daftar penerima dan besaran Bantuan Sosial dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah ten tang APBDdan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
(2)Penyalurarr/penyerahan Bantuan Sosial didasarkan pada daftar penerima Bantuan Sosial yang tercantum dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22. Pasa134

7.Ketentuan Pasal 34 ayat (3) diubah, dan di antara Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut: dd. Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; ee. Urusan perumahan darr/atau permukiman dilaksanakan oleh SKPDDinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan fT. Untuk urusan lainnya yang belum terakomodir pada SKPD/Biro pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf ee, maka akan dilaksanakan oleh SKPD/Biro pada Sekretariat Daerah yang memiliki kemiripan/mendekati tugas pokok dan fungsinya terkait dengan substansi bantuan sosial yang diusulkan oleh calon penerima bantuan sosial.

(5)Kepala SKPD/Kepala Biro pada Sekretariat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
(6)Kepala SKPD/Kepala Biro pada Setda. terkait bertanggungjawab penuh atas rekomendasi yang disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
(7)Tim Anggaran Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
(8)Rekomendasi Kepala SKPD/Kepala Biro pada Sekretariat Daerah dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7), menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.
(9)Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8), meliputi anggaran Bantuan Sosial berupa uang darr/atau barang.
(10)Format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. .. . .. ,, Dipindai dengan CamScanner
(3)Penyalurarr/penyerahan Bantuan Sosial kepada individu dan /atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 didasarkan pada permintaan tertulis dari individu darr/atau keluarga yang bersangkutan dan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang, serta mendapat persetujuan Gubernur setelah diverifikasi oleh SKPD terkait/Biro terkait pada Sekretariat Daerah.
(3a)Persyaratan administrasi pcncairarr/realisasi beJanja 8antuan Sosial 8erupa Uangyang disampaikan kepada Kepala8adan Keuangan Daerah selaku PPKDadalah sebagai berikut:
1. a.Surat permohonan oleh penerima Bantuan Sosial untuk pencairarr/realisasi belanja Bantuan SosiaJbeserta rincian rencana penggunaan dana atau Rencana AnggaranBiaya (RAB);
2. b.Surat Pengantar dari KepalaSKPDterkait/Kepala Biro terkait pada Setda mengenai permohonan pencairan belanja Bantuan Sosial kepada Gubernur melalui Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD.
3. c.Checklist hasil penelitian kelengkapan berkas yang ditandatangani oleh pelaksana verifikator pada SKPD terkait/Biro terkait pada Setda dan diketahui oleh Kepala SKPDterkait/Kepala Biro terkait pada Setda;
4. d.Fakta lntegritas yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai usulan;
5. e.Surat Pemyataan Tidak Terjadi Konflik Internal khusus bagi lembagayang menerima Bantuan Sosial;
6. f.Fotocopypenerima Bantuan Sosial;
7. g.Fotocopybuku rekening bank atas nama penerima Bantuan Sosial untuk pencairan Zrealisasimelalui Bank; dan
8. h.Kwitansibermaterai cukup.
(4)Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer melalui mekanisme pembayaran langsung (LS), kecuali kondisi tertentu dapat dilakukan dengan mekanisme pembayaran melalui Kantor Pos.
(5)Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), adalah secara teknis mengalami kesulitan untuk membuka rekening bank dengan pertimbangan domisili, jumlah bantuan, dan kondisi sosial ekonomi yang terbatas.
(6)Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,OO (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme Tambah Uang (TU). .
(7)Penerima bantuan sosial yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang penerima bantuan yang dibebankan pada kode rekening yang sarna dapat diterbitkan dalam 1 (satu) atau lebih SPM/SP2D.
(8)PenyaIuran dana bantuan sosiaJ kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (6),dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial. ". ,j. ~ Dipindai dengan CamScanner BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 NOMOR SEKRETARIS DAERAH PROVINSl KALIMANTAN SELATAN, 7f ~ ABDJHARIS Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal .2.9 \JtV'l/· ao!JD r .SAHBiRIN NOOR Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 29 ..:]lJ".: .20.20 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal.diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Pasal II --~.. Dipindai dengan CamScanner Selaku 0............... 8), bertindak dalam jabatannya untuk dan atas - nama ...... :. 9) yang berkedudukan di Jalan ••••• 0 ••••••••••••••••••• 10), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu bahwa berdasarkan:

1.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan _Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2 .• ~••••-•••••••••••••••••••••••••••••7): . Pada hari ini tanggal bulan taboo , Kami yang bertanda tangan di bawah ~ni: -
1... 4): Selaku 5),bertindak dalam jabatannya untukdan atas:'nama Pemerintah Provinsi . Kalimantan Selatan yang _berkedudukan di Jalan 0 ••• 0 ••• 6), - selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. NOMOR : 2) .NOMOR : - 3) - . ... - 1) - - PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN NASKAH PERJANJIAN mSAR DAERAH ANTARA CONTOH FORMAT NASKAH PERJANJIAN mSAR DAERAH BERUPA UANG LAMPIRAN --PERATURANGUBERNUR NOMOR TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 0105 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN' DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER . DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ..~ . Dipindai dengan CamScanner
2.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tabun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2012 Nomor 5, Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
3.Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor 310);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tabun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tabun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
6.Peraturan Daerab Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
7.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tabun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
8.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor Tahun . tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeran Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Nomor );
9.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0105 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 105), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 075 Tabun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 0105 Tahun 2018 ten tang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 56);
10.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor Tarrun . tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 8elanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Nomor ); Dipindai dengan CamScanner

d.dst. 131
c.. .

(1)PIBAK PERTAMA menghibahkan belanja hibah sebesar Rp ( )12) kepada PIHAK KEDUA yang dipergunakan untuk mendukung dan menunjang kegiatan PlHAK KEDUA, dengan rincian sebagai berikut:
1. a.. . 1>. .............•••....... PUail2 BELANJA R1BAH
2. c.Sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan bagi kebutuhan belanja program/kegiatan oleh PIHAK KEDUA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran l1b);
3. b.Pemanfaatan belanja hibah daerah oleh PIHAK KEDUA diharapkan kegiatannya dapat memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas; dan -
(2)Tujuan belanja hibah daerah adalah:
1. a.Untuk mendukung kegiatan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan 11a) dalam rangka menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atau secara fungsional terkait dalam pengelolaan belanja hibah daerah;
(1)Belanja hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dimaksud adalah dalam rangka tertib pengelolaan belanja hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dalam pengelolaan belanja hibah. Pasall MAKSUD DAN TUJUAN

11.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95); -
12.Keputusan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/ /KUM/ . tentang (Pendelegasian Kewenangan Penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah);
13.Keputusan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor IBB.44/ /KUM/ . tentang Penetapan Daftar Penerirna Hibah dan Besaran Uang yang Dihibahkan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran ; , Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya PARA P1HAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut: ~. •

(1)Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
1. a.Hak dari PIHAK PERTAMA adalah menerima laporan penggunaan belanja hibah dan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHO dari PIHAK KEDUA.
2. b.Kewajiban dari PlHAK PERTAMA adalah:
  1. 1.Menyimpan dan mengadministrasikan: a) Usulan hibah dari PIHAK KEDUA kepada Gubernur Kalimantan Selatan dapat mela1uiSKPD/Biro pada Setda. teknis terkait; b) Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Penetapan Oaftar Penerima Hibah dimaksud; - c) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); PAM't svo- p~ ES~LON IV ESELON W '!.aJ..n"l n . Dipindai dengan CamScanner PasalS HAK DAN KEWAJlBAN PARA PIHAK Pelaksanaan belanja hibah dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Pasal 4 PELAKSANAAN
(2)Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipindahbukukan ke rekening giro PlHAK KEDUA atas nama 16) pada Bank. : 1 7) dengan nomor rekening : ~ -::-: 18)
(1). Pembayaran belanja hibah kepada - PIHAK' KEDUA dilakukan secara bertahap/sekaligus14) sebesarRp ~ _ ( }15) _ Pasa13 -_ TATA CARA PEMBAYARAN
(2)Untuk pencairan dana tersebut PIHAK KEDUA mengajukan pennohonan kepada PIHAK PERTAMA yang dilampiri dengan:
1. a.Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
2. b.Pakta Integritas PIHAK KEDUA yang menyatakan bahwa .hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
3. c.Surat Pemyataan Tidak Terjadi KonflikInternal;
4. d.Fotokopi KTP/tanda pengenal yang masih berIaku;
5. e.Fotokopi rekening bank PIHAK KEDUA;
6. f.Rincian rencana penggunaan belanja hibah; dan
7. g.Kuitansi asli sebagai bukti tanda terima dana hibah bermeterai cukup yang telah ditandatangani PIHAKKEDUAdan distempel resrni. t '! • L .. Dipindai dengan CamScanner Pengawasan dan pemeriksaan atas penggunaan belanja hibah oleh PIHAK KEDUA dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

b.Kewajiban dari PlHAK KEDUAadalah:
1. 1.Melaksanakan Pakta Integritas dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dengan dana hibah dimaksud;
2. 2.Menyimpan bukti-bukti transaksi terkait kegiatan tersebut; 3~Membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah dan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah - yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD kepada Gubernur Kalimantan Selatan me1a1ui PlHAK PERTAMA dan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain" sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. 4.Menyetorkan dana hibah yang tidak terealisasi (sisa dana hibah) ke rekening kas umum daerah Provinsi Kalimantan Selatan paling lambat sampai akhir Tahun Anggaran 19b); dan
4. 5.Melaporkan sisa dana hibah kepada PIHAK PERTAMA) Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatanpaling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan. d) Pakta Integritas dari PIHAK KEDUA yang" menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; e) Bukti transfer uang atas pemberian hibah; f] Fotokopi kuitansi tanda terima dana hibah dari PIHAK KEDUA;dan g) Rincian penggunaan belanja hibah.
5. 2.Melakukan penagihan laporan penggunaan belanja hibah secara berkala " kepada PIHAK KEDUA sebelum Tahun Anggaran 19a) berakhir; dan
6. 3.Menyampaikan rekapitulasi". penerimaan laporan penggunaan belanja hibah kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan) paling Iambat 1 (satu) bulan tahun anggaran berikutnya atau sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Badan Perneriksa Keuangan Republik Indonesia.

(2)Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
1. a.Hak dari PIHAK KEDUA adalah menerima dana belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) setelah PIHAK KEDUA memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PeIjanjian Hibah Daerah ini. r .~. Dipindai dengan CamScanner Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur darr/atau adanya perubahan dalam petjanjian hibah ini akan diatur oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Adendum (perjanjian ~bahan) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah Daerah 1m. Pasall0 ADENDUM Perjanjian Hibah Daerah ini mulai berlaku -sejak tanggal ditandatangani oleh PARAPIHAK.

Pasal 9

BERLAKUNYA PERJANJIAN

(1)Penafsiran isi perjanjian dan hubungan PARA PIHAK dalam perjanjian ini sesuai dan tunduk dengan hukum dan peraturan yang berlalru di Indonesia. - .
(2).Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran darr/atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini ataupun hal-hal lainnya maka PARA PIHAK sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
(3). Apabila dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender cara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicapai kata sepakat dalam penyelesaian perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan -seluruh sengketa yang timbul kepada Pengadilan Negeri . 20XBahjannasin/Banjarbaru) untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir.
(4).PARA PIHAK harus menanggung biaya penyelesaian .sengketa secara - bersarna-saLna.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata oleh pejabat yang berwenang, maka PIHAK KEDUA selaku penerima dana hibah dapat dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

SANKSI ·... e. Dipindai dengan CamScanner ••••;•••.•.•.•••••:..•.•.•.•..••••••.•.•.22) -~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2~· •.•••••~••••••••••••·•••·••.•••·•••••••..•••,23) •.............•................................. ...~~.~~ ~....•••••.•........••. PIHAK PERTAMA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEPALA •••••••••••••••••••••••21)PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, PI.HAKKEnUA Demikian Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari - dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini, dalam rangkap 2 (dual bermeterai cukup dan sah, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sarna guna dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PI.HAKdengan iktikad baik. _ - Pasa111 PENUTUP l • Dipindai dengan CamScanner

1.Pada Judul Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Dengan (DiisiNama Badari/Lembaga Penerirna Hibah)lJ. • NomorNaskah Perjanjian pada bagian atas diisi PIHAKPERTAMA2). • Nomor Naskah Perjanjian pada bagian bawah diisi PIHAKKEDUA(Nomor Badarr/Lembaga Penerima Hibah)3J.
2.Pada Komparisi PARAPIHAKdiisi: • Nama Kcpala SKPD Pemberi Hibah4J. • Jabatan Pemberi Hibah 5). • Alamat Kantor Pemberi Hibah 6). • Nama Kepala/pimpinan Badari/Lembaga Penerima Hibah 7}. • Jabatan Penerima Hibah 8). • Nama Badari/Lembaga Penerima Hibah 9). • Alamat Kantor Penerima Hibah lO}.
3.Untuk Dasar Hukum mengikuti Contoh Draf (jika terdapat perubahan agar diubah sesuai dengan ketentuan peraturan yang baru/berlaku atau dapat ditambahkan dengan ketentuan peraturan lain yang menjadi dasar/rujukan] dan untuk penyusunan urutan dasar hukum agar disesuaikan dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan yang lebih dahulu ditetapkan.
4.Pasal 1 ayat (2) huruf a, diisi sesuai tujuan penggunaan diterimanya hibah oleh Badan/Lernbaga yang bersangkutan llaj, Pasal 1 ayat (2) huruf c, diisi untuk Tahun Anggaran dari pelaksanaan hibah tersebut llb).
5.Pasal 2 ayat (1) diisi besarnya angka jumlah hibah beserta dengan huruinya yang diterima Penerima Hibah 12}. Contoh penulisan besarnyajumlah hibah (sesuai Ejaan Yang Disempumakan) : RplO.OOO.OOO,OO(sepuluh juta rupiah). dengan rincian sebagai berikut: (diisi sesuai rincian penggunaan Belanja Hibah Penerima Hibah) 13}.
6.Pasa13: • Ayat (1) pembayaran belanja hibah isi/pilih caranya bertahap/sekaligus 14) dan Rp diisi besarnya angka jumlah hibah yang diterima Penerima Hibah beserta dengan hurufnya. 15}• • Ayat (2) Atas Nama : ( diisi nama Badan/Lembaga Penerima Hibah)16),pada Bank : (diisi nama Bank Penerima Hibah)17) dan Nomor Rekening : (diisi Nomor Rekening Penerima Hibah) IS}.
7.Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2, diisi untuk Tahun Anggaran dari pelaksanaan hibah tersebut19aJ , dan Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 4 diisi untuk Tahun Anggaran dari pelaksanaan hibah tersebutl9b)
8.Pasal 8 ayat (3) diisi sesuai wilayah hukum Pengadilan Negeri dimana alamat Kantor Pemberi Hibah berada 20).
9.Penandatanganan Naskah Perjanjian : • PlHAK PERTAMA diisi jabatan Pemberi Hibah21Jdan namaPlHAK PERTAMA 22). • PIHAKKEDUAdiisi jabatan Penerima Hibah .23,kiannama PlHAKKEDUA 24). CARA PENGISIAN NASKAH PERJANJIAN RIBAR DAERAH BERUPAUANG '. ~. Dipindai dengan CamScanner ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Jr): Selaku 8), bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama ...................... 9) yang berkedudukan di Jalan ......................... 10), selanjutnya disebut PlHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu bahwa berdasarkan:
1.Undang-Undang Nomor 23 'rabun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
1.•••....•••.•.•..••......••.........4): Selaku 5), bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang berkedudukan di Jalan 6), selanjutnya disebut PIHAKPERTAMA. Pada hari ini tanggal bulan tahun , Kami yang bertanda tangan di bawah ini: NOMOR : 2) NOMOR : 3) NASKAH PERJANJIAN RIBAR DAERAH ANTARA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN ......................................................................... 1) CONTOR FORMAT NASKAH PERJANJIAN RIBAH DAERAH BERUPA BARANG/JASA ·" ." Dipindai dengan CamScanner
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pernberian Hibah dan Barituan Sosial yang Bersurnber dati Ariggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2019 Nomor 1560);
6.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tabun 2007 Nomor 13);
7.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
8.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor Tahun . tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Nomor );
9.Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 0105 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran,... Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 105), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 075 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0105 Tahun 2018 ten tang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungiawaban, dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan .Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tabun 2019 Nomor 56); .
10.Peraturan Gubemur Kalimantan" Selatan Nomor Tahun . tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tabun Nomor );
11.Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95);
12.Keputusan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/ /KUM/ . tentang (Pendelegasian Kewenangan Penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah); c .

d.dst. 13)

(2)Untuk realisasi barang/jasa tersebut P1HAK KEDUA mengajukan permohonan kepada P1RAKPERTAMAyang dilampiri dengan:
1. a.Berita Acara Serah Terima Barang sebanyak 3 (tiga) rangkap, bermaterai cukup, ditandatangani oleh pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPrK) dan penerima hibah; _
2. b.Keputusan Gubernur tentang penetapan hibah dimaksud;
3. c.Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);dan
4. d.Pakta Integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD. i-p.u::&'I." crrnr .. nu,,'_._.~ __ Dipindai dengan CamScanner
5. a.. . h.
(1)PIRAK PERTAMA menghibahkan barang/jasa 12) kepada PIHAK KEDUA yang dipergunakan untuk mendukung dan menunjang kegiatan PIHAK KEDUA, dengan rincian sebagai berikut: Pasa12 BELANJA HIBAH
1. c.Sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan bagi kebutuhan belanja program/kegiatan oleh PIHAK KEDUA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 11b);
2. b.Pemanfaatan Hibah Daerah oleh PIHAKKEDUA diharapkan kegiatannya dapat memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas; dan (2}_Tujuan HibahDaerah adalah:
3. a.Untuk mendulrung kegiatan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan ............... ~ 11a) dalam rangka menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atau secara fungsional terkait dalam pengelolaan belanja hibah daerah; Pasall
(1)_Hibah Daerah dituangkan dalam Naskah PeIjanjian Hibah Dae:ah dimak~u~ adalah dalam rangka tertib pengelolaan belanja hibah Pemenntah Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dalampengelolaan belanja hibah. MAKSUD DAN TUJUAN

13.Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/ /KUM/ . tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Berupa ~arang/ Jasa y?-n~ Dihibahkan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran ; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalarn suatu Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut: -

(1)Hak dan.Kewajiban PIHAK PERTAMA:
1. a.PIHAK PERTAMA berhak:
  1. 1.PIHAK PERTAMA berhak menunda penyerahan Hibah Daerah kepada PlHAK KEDUA, apabila PlHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); dan
  2. 2.Menerima laporan penggunaan Hibah Daerah atas kegiatan yang dilaksanakan oIeh PIHAK KEDUA secara berkala.
2. b.PIHAKP~RTAMA berkewajiban:
  1. 1.Memberikan Hibah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)kepada PIHAK KEDUA, setelah PIHAK KEDUA memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasa12 ayat (2);

2.Untuk menyimpan dan mengadministrasikan: a) usulan hibah dari PIHAK KEDUA kepada Gubernur Kalimantan Selatan dapat melalui SKPDfBiro pada Setda. teknis terkait; b) Keputusan Gubemur tentang penetapan hibah dimaksud; c) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); d) Pakta Integritas dari PIHAK KEDUA yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan e) bukti serah terima atas pemberian hibah;
3.Melakukan penagihan laporan penggunaan hibah secara berkala kepada PIHAK KEDUA sebelum Tahun Anggaran 14) berakhir;
4.Menyampaikan rekapitulasi penerimaan laporan penggunaan hibah kepada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan paling lam bat" 1 (satu) bulan tahun anggaran berilrutnya atau sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 1,----------- ".~.'IP crrnn nV'llnavaOft.t Dipindai dengan CamScanner PasaJ 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK Pelaksanaan belanja hibah dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

(2)Penyerahan Hibah Barang/jasa dilakukan sete1ah PlHAK KEDUAmemenuhi persyaratan sebagaimana dirnaksud dalam Pasa12 ayat (2). Pasa13
(1)Tata Cara Penyerahan Hibah kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan Berita Acara Serah Terima Hibah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini. TATA CARA PENYERAHAN BIBAR \ t. •~ .. .- --._ --- -- --- ..... -- Dipindai dengan CamScanner
(1)Penafsiran isi perjanjian dan hubungan PARA PIHAK dalam perjanjian ini sesuai dan tunduk dengan hukum dan peraturan yang berl ku di Indonesia.
(2)Ap bila dikemudian hari terjadi perseli ihan dalam penni iron darr/atau pelaksanaan ketentuan ..ketentuan dalam perjanjian ini ataupun hal-hal lainnya m ka PARA PIHAK sep llmt untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara rnusyawarah untuk mufakat, Pasal 8 PEltYELESAIAJI PERSELlSIBAlf Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata oleh pejabat yang berwenang, maka PIHAK KEDUA selaku penerima hibah dapat dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

SANKSI Pengawasan dan perneriksaan atas penggunaan hibah oleh PIHAK KEnUA dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 6 PElfGAWASA.If DAN PEMERIKSAAN

(2)Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
1. a.PIHAK KEDUA berhak menerima Hibah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (11 dan PlHAK PERTAMA, setelah PIHAK KEDUA memenuhi persyaratan sebagairnana dimaksud daJam Pasal 2 ayat (2).
2. b.PlHAK KEDUA berkewajiban :
  1. 1.Melaksanakan Pakta Integritas dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan yang dibantu dengan pemberian Hibah Daerah dari PIHAK PERTAMA;
  2. 2.Mengelo1a dan menggunakan Hibah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundan -undangan dan tidak menggunakan Hibah Daeran tersebut selain untuk kcgiatan sebagairnana dimaksud daJam Pasal 1 avat (2) huruf 0;
  3. 3.Menyampaikan laporan penggunaan hibah seeara berkala kepada PIHAK PERT berdasarkan perrnintaan dari PlHAK PERTAMA;
  4. 4.Membuat dan menyampaikan pertanggungjawaban hibah berupa laporan penggunaan hibah dan Surat Pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD kepada PIHAK PERTAMA dan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan paling larnbat tanggal 10 Januari Tahun Anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan penundang-undangan;dan
  5. 5.Menyimpan salinan bukti serah terima atas pemberian Hibah Daerah. Dipindai dengan CamScanner •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••11')•••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••1~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••, 18) ............................•...••••....•...•... .............................................. PIHAK PERTAMA PEMERIlfTAH PROVIlfSI KALIMANTAN SELATAN KEPALA •••••••••••••••••••••••16)PROVlNS) KALIMANTAN SELATAN, PDlAKKEDUA Demikian Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Naskah PeIjanjian Hibah Daerah ini, dalam rangkap 2 (dua) benneterai eukup dan sah, masing-masing mempunyai kelruatan hukum yang sarna guna dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA P)HAK dengan iktikad baik. Pasalll PENUTUP Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum eulrup diatur danj'atau adanya perubahan dalam perjanjian hibah ini akan diatur oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Adendum (perjanjian tambahan) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah Daerah ini. PasallO ADENDUM Perjanjian Hibah Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARAPIHAK. Pasa19 BERLAKUNYA PERJANJIAN
(4)PARA PIHAK harus menanggung biaya penyelesaian sengketa seeara bersama -sarna.
(3)Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender eara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dieapai kata sepakat dalam penyelesaian perselisihan, maka PARA P)HAK sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul kepada Pengadilan Negeri .. lS)(8anjarmasin/Banjarbaru) untuk diselesaikan pad a tingkat pertama dan terakhir. Dipindai dengan CamScanner ( SAHBIRIN NOOR • PIHAK KEDUA diisi jabatan Penerima Hibah l8~an nama PIHAK KEDUA 19}.

1.Pada Judul Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Dengan (Diisi Nama Baden/Lembaga Penerima Hibah)l). • Nomor Naskah Perjanjian pada bagian atas diisi PIHAK PERTAMA 2}. • _Nomor Naskah Perjanjian pada bagian bawah diisi PIHAK KEDUA (Nomor Badari/Lembaga Penerima Hibah)3).
2.Pada Komparisi PARA PIHAK diisi : • Nama Kepala SKPD Pemberi Hibah4}. • Jabatan Pemberi Hibah 5). • Alamat Kantor Pemberi Hibah 6}. • Nama Kepalajpimpinan BadanjLembaga Penerima Hibah7). • Jabatan Penerima Hibah BI. • Nama Badan/Lembaga Penerima Hibah 9J. • Alamat Kantor Penerima Hibah lO}.
3.Untuk Dasar Hukum mengikuti Contoh Draf (jika terdapat perubahan agar diubah sesuai dengan ketentuan peraturan yang baru/berlaku atau dapat ditambahkan dengan ketentuan peraturan lain yang menjadi dasar/rujukan) dan untuk penyusunan urutan dasar hukum agar disesuaikan dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan yang lebih dahulu ditetapkan.
4.Pasal 1 ayat (2) huruf a, diisi sesuai tujuan penggunaan diterimanya hibah oleh Badan/Lembaga yang bersangkutanlla}, Pasal 1 ayat (2) huruf c, diisi untuk Tahun Anggaran dari pelaksanaan hibah terse but llb).
5.Pasa!2 ayat (1) dipilih untukjenis hibah yang diberikan apakah hibah barang atau hibah jasal2},diisi sesuai dengan rincian dari hibah yang diberikanl3}.
6.Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 3, diisi untuk Tahun Anggaran dari pelaksanaan hibah tersebut l4}.
7.Pasal 8 ayat (31 diisi sesuai wilayah hukum Pengadilan Negeri dimana alamat Kantor Pemberi Hibah berada l5).
8.Penanclatanganan Naskah Perjanjian : • PIHAK PERTAMA diisijabatan Pemberi Hibah16~an namaPlHAK PERTAMA 17}. CARA PENGISIAN NASKAH PERJANJIAN HlBAH DAERAH BERUPA BARANG/JASA

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 75 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 14

Pasal 27

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 4

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 105 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 14

Pasal 27

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 4

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 105 Tahun 2018