DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 82 Tahun 2020

Nomor: 82
Tahun: 2020
Ditetapkan: 21 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0143 Tahun 2017 tentang Pembentukan organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan diubah yaitu pembagian wilayah Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah; tugas dan fungsi Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah, uraian tugas Seksl Pengawasan Norma Kerja, dan uraian tugas Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, dilakukan evaluasi terhadap beban kerja berdasarkan lingkup tugas dan fungsinya;
b.bahwa berdasarkan hasil evaluasi beban kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, terjadi perubahan kelas pada Unit Pelaksana Teknis Daerab Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah;
c.bahwa beberapa ketentuan pada Peraturan Gubernur Nomor 0143 Tabun 2017 tentang Pembentukan, Oganisasi, dan Tata KeIja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan sudah tidak sesuai dan perlu dilakukan perubahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 0143 Tabun 2017 tentang Pembentukan, Oganisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945;
2.Undang-UndangNomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat: Menimbang: TENTANG PEI~UBI\HAN ATAS PERATURANGUBERNUR NOMOR 0143 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 081- TAHUN 2020 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN Dipindai dengan CamScanner
3.Urulnng-Uudnng Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerin (L nnbnran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 2918);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagnkerjaan (Lembaran Negara RepubLik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 81 Conceming Labour (Konvensi ILO Nomor 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309};
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diu bah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309); to. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); '.. Dipindai dengan CamScanner IH,II(II'"IIIII\\\ 1'1'1 Hhlnll NOIlH)I' 21 Tnhun 2010 tentang PCq'HIlWIHHU' 1,\. IC'IIUHIlI(c·':jllfln; "\. \l~ n\lUnH\ Plt~, ,Id( 1\ NOIHOi' H7 'l'nhuu 2011\ tenrang Peraturan Pc'!t,htllll""m Llndnng-Unclnng Nomnr 12 Tnhun 2011 tentang Ilc"Hlwlll u knn Pnrnllmm perunc1nng-undnngnn (Lembaran Nl'HIH'll I·t puhllJ< flldOJlc!Hin Tnhun 20 J4 Nomor 199); l-l, P."I'I\llIl'iHl M.~IlI~rJ 1'(~nngn Kerjn dan Transmigrasi N~HHOI'PII~I~~Of) / M II~N/ V /?OOG terunng Tala Cara Penyampaian Iirl!lpOI nu Ilc'll\lwnnnnn PcngnwcHlon Ketenagakerjaan; 1I),II('I'IIIUI'111\ MC!IlIr.1'l Dulnm Nep;eri Nomor 80 Tahun 2015 lcmlunp; Pr.mhenl.Ldwn Produk Hukurn Daerah (Berita Ncgara I~c~puhlll( tndonentn Tnhun 201.5 Nornor 2036) sebagaimana l(illlil <11111>1111d(~ngnn Pernturan Ment.eri OaJam Negeri NomoI' I~O 'l'nhun 2018 tentnng Perubahan Atas Peraturan M.~"It'l'I Dnlnm Negerl Nomor 80 Tahun 2015 tentang P(!mlwnfulwn Pl'oduk Hukurn Daerah (Berita Negara Republik lnduneuln 'i'nhun 2019 Nornor 157); I (). Pc·mllll'tln M(~nl~1'ITenn~H Kerja dan Transmigrasi Nomor 33 'l'nhun 201() ientnng Tntn Cnra Pengawasan Ketcnagakerjaan (I kriln Negnrn Repuhtlk Indonesia Tahu n 2016 Nomor 1753), HeJmgnlrnnno leJoh dlubnh dengnn pcraturan Menteri Tenaga 1(~I:jll dnn 'l'rnnsmtgrnai Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pcruhnhnn Arns Pcraturan Menter! Tenaga Kerja dnn TrnnsmlgrHsl Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penguwnsnn Kcrcnagnkerjaan (Berita Negara Republik Indoncsln 'l'nhun 2020 Nomor 12);
17.Peruturnn Menter! Dalmn Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentnng Pedoman Pcmbcntukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dnn Unlr P(~IA1(sflnA 'l'cknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesin 'l'ahun 2017 Nomor 451); J B. Pcrnturnn Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dnn Rclormasl Btrokrasi Republik Indonesia No 30 Tnhun 2020 tentang .Jabatan Fungsional Ketenagakerjaan (Lkrl1o Ncgara Republlk Indonesia Tahun 2020 Nomor 487); 1( . Pernturnn Dncrah Provlnsl Kalimantan Selatan Nomor 11 Tnhun 2016 rcntang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Ducrah Provlnsi Kalimantan Selatan (Lembaran Oaerah Prnvlnsl Knlimant:an Sclatan Tahun 2016 Nomor 11, 'l'nmhahan Lcmbaran Dacrah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
20.Peraturun Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0143 Tuhun 2017 tcntang Pembcntukan, Oganisasi, dan Tata KeIja Unit Pelaksana Teknla Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Trnnsmlgras! Provinsl Kalimantan Selatan [Berita Daerah Provlnsl Kalimantan Sclatan Tahun 2017 Nomor 143);
21.PCJ·n1.UfAt1 Oubcrnur Kalimantan Selatan Nomor 095 TUJlUJl 20) 9 tentang Kcdudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Jfunp,RI, dan Tata Kcrja Pcrangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selutun (Bcrlta Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nornor 95); • Dipindai dengan CamScanner

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Tenaga KeIja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri atas:
1. a.Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
2. b.Balai Latihan Kerja; dan
3. c.Balai Pengawasan KetenagakeIjaan Daerah.
(2)Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terbagi menjadi:
1. a.Balai Pengawasan Ketenagakeljaan Daerah Wilayah I berkedudukan di Banjarmasin dengan wilayah kerja Kota Banjarmasin dan Kabupaten Barito Kuala;
2. b.Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah II berkedudukan di Banjarbaru dengan wilayah kerja Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin dan Kabupaten Tanah Laut;
3. c.Balai Pengawasan KetenagakeIjaan Daerah Wilayah III berkedudukan di Balangan dengan wilayah keIja Kabupaten Balangan, Kabupaten Tabalong Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;dan
4. d.Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah IV berkedudukan di Tanah Bumbu dengan wilayah kerja Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Kotabaru.
(3)Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) hurufa, merupakan Kelas A.

Pasal 2

1.Ketentuan ayat (2) huruf c dan d, serta ayat (5) Pasal 2 diu bah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0143 Tahun 2017 tentang Pembentukan organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimatan Selatan Tahun 2017 Nomor 143), di ubah sebagai beriku t: Pasal I PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 0143 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. Menetapkan: MEMUTUSKAN:
22.Peraturan Gubernur Kalimantan SeJatan Nomor 060 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transrnigrasi [Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 60); -4 -.~ Dipindai dengan CamScanner

(1)Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bidang Pengawasan norma kerja, norma keselarnatan dan kesehatan kerja, dan penegakkan hukum ketenagakerjaan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengawasan KetenagakeIjaan Daerah mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan program/rencana kerja pengawasan ketenagakerjaan daerah;
2. b.penyusunan prograrn/rencana kerja koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendaIian, pengawasan norma kerja;
3. c.penyusunan progranr/rencana Kerja, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
4. d.penyusunan program/rencana Kerja, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan penegakan hukum ketenagakerjaan;
5. e.penyusunan program/rencana Kerja, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan penanganan pengaduan/Iaporan kasus ketenagakerjaan serta huhungan kerja; dan
6. f.pernbinaan, pengaturan dan pengendalian kesekretariatan.

Pasal 15

3.Ketentuan ayat (1), ayat (2) huruf f, dan ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)Susunan organisasi Balai pengawasan KctenagaJ<erjaan Daerah terdiri at us:
1. a.Sub Bagian Tata Usaha;
2. b.Seksl Pengawasan Norma Kerja; c Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
3. d.Kelornpok Jabatan FungsionaJ. BAgan Struktur Organisasi 8alai Pengawasan Ketenagakerjaan Sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(1)

Pasal 14

Ketentuan Pasal 14 ayat (1) ditambah 2 (due) huruf yakni huruf c, dan huruf d. sehingga berbunyi scbagai bcrikut: (-t) llalai Latihnn Kerja scbagaimanu dimaksud pads ayat (1) huruf b, meru pakan Kelas A. (S) Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Kelas A. Dipindai dengan CamScanner

(1)Su b Bagian Tata Usaha rnempunyai rugas rnelaksanakan kegi tan penyusunan program, pengelolaan penatausahaan keuangan dan ass .. administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat-menyurat, rumah tangga, dan perlengkapan.
(2)Uraian tugas se baga j rna Da dimaksu d pada ayat (1) sabagai beriku t:
1. a.menyiapkan bahan dan mengoordinasi penyusunan program dan kegiatan balai pengawasan ketenagakerjaan daerah:
2. b.mengumpulkan. mengolah, dan menyajikan data balai pengawasan ketenagakerjaan daerah;
3. c.menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sarna penyusun rencana strategis Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah:
4. d.menyiapkan baban dan melaksanakan fasilitasi, pembin pengaturan,penyusunan rencana kerja dan anggaran (rkal d .I pengelolaan penatausahaan keuangan dan aset:
5. c.menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjax ban keuangan dan aset;
6. f.menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayan ii dan tunjangan;
7. g.menyiapkan bahan dan melaksanakan penerimaan retribusi j ... sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
8. h.mengelola surat-menyurat, ekspedisi, dan kearsipan;

Pasal 16

4.Ketentuan Pasal 16 ditarnbah 4 (empat) ayat yakni ayat (3.. aya (~)- ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut: L - 6 - (JJ Balal P ngawa an Kct nagak rjaan Daerah daJam m Iaksanakan tugas bagaiman: dim k sud pada ayat (1) meny Icnggarakan rung i:

a.In nyu un programjrcncana Kerja, mcngoordina ikan, membina, dan mengatur, penyusunan rencana teknis pengawasan kctcnagakerjaan ;
b.menyusun programyrencana Kerja, mengoordinasikan, rnembina, mengatur, rnengendalikan dan rnengawasi kegiatan pengawasan norma kerja;
c.menyusun program Zrencana Kerja, mengoordinasikan,. mernbina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
d.menyusun programj'rencana Kerja, mengoordinasikan membina. mengatur, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan penegakan h ukum ketenagakerjaan;
e.menyusun progranr/rencana Kerja, mengooroinaSll{an membina. mengatur, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan penangan pengaduari/Iaporan kasus ketenagakerjaan serta hubungan kerja:
f.membina, mengatur dan mengenda1ikan kegiatan kesekretariatan; dan
g.melaksanakan rugas lain sesuai bidang tugas dan kewerrangarinya. Dipindai dengan CamScanner
a.menyiapkan bahan, menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan pembinaan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
b.menyiapkan bahan, menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan pemeriksaan norma keselamatan dan kesehatan kerja:
c.menyiapkan bahan, menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan kegiatan pengujian objek norma keselamatan dan kesehatan kerja;
d.menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis standar pengujian objek norma keselamatan dan kesehatan kerja; (4 )

(3)t, tucnyinpknn urusnn rurnah tangga, perJengkapan, kehurnasan, rlnn pcrpustuknnn;
1. j.melukununkun pcngelolnan administrasi kepcgawalan rlnu peningkntan kapasitas sumber daya manusia;
2. k.meluksnnnkan urusan ketatalaksanaan, anaJisa kelernbagaan rlnn anallsa jabatan; I. menylapkan bahan dan menyusun laporan kinerja Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah; dan
3. m.rnelaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya. Seksl Pengawasan Norma Kerja mempunyai tugas melaksanakan pernbinaan, perneriksaan, pengujian norma kerja, dan penyidikan IIndak pidana ketenagakerajan. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai berikut:
4. a.menyiapkan bahan, menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan pembinaan norma kerja;
5. b.menyiapkan bahan, rnenyusun rencana kegiatan dan melaksanakan pemeriksaan norma kerja;
6. c.menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis standar pengujian objek norma kerja;
7. d.menyiapkan bahan, menyusun reneana kegiatan dan melaksanakan kegiatan pengujian objek norma kerja;
8. e.menyiapkan, mengumpulkan dan menghimpun bahan SOP dan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
9. f.menyiapkan bahan dan melaksanakan pereneanaan pengembangan teknologi informasi dan publikasi ketenagakerjaan;
10. g.menyiapkan bahan, menyusun dan membuat laporan berkala objek pengujian norma kerja, wajib lapor ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, dan penyidikan norma ketenagkerjaan;
11. h.menyiapkan bahan, menyusun dan membuat laporan kinerja kegiatan pengawasan norma kerja; dan
12. i.melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
(5)Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemeriksaan, pengujian norma keselamatan dan kesehatan kerja, penanganan pengaduanjlaporan kasus norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja,
(6)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sebagai berikut: Dipindai dengan CamScanner BERITA OAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 82- SEKRETARlS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN , ~. ABOut HARIS Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 2(J t.....ll '2PZo SAHBIRlNNOOR GUBERNUR Ditetapkan di Banjannasin pada tanggal -z. L J l-1l, t» Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Pasal II
1. e.menyiapkan bahan dan melaksanakan perencanaan pengadaan fasilitas danjatau peralatan pengujian objek norma keselamatan dan kesehatan kerja;
2. f.menyiapkan bahan dan melaksanakan perawatan, pemeliharaan, kalibrasi serta pelaporan kondisi fasilitas danjatau peralatan pengujian objek norma keselamatan dan kesehatan kerja:
3. g.menyiapkan bahan, menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan kegiataan penanganan pengaduanjlaporan kasus ketenagakerjaan;
4. h.menyiapkan bahan, menyusun dan membuat laporan berkala rekapitulasi P2K3, objek pengujian norma keselamatan dan kesehatan kerja, kecelakaan keria, jaminan sosial tenaga keria, pengaduanjkasus tenaga kerja, dan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan;
5. i.menyiapkan bahan, menyusun dan membuat Iaporan kinerja pelaksanaan pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja; dan
6. j.melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya. . . Dipindai dengan CamScanner SAl IBJJ~JN NOOl~ SEKSJ PENGAWASAN NORMA KERJA HJ~KHI pgNO/\WAf:MN ()f~MI\ KgSf~l_)\M/WAN J >AN KgSI~JfATAN J<Jm,jJ\ KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL HUH I J/\W/H4 'fI\'1'J\ l1H/\"1\ I BI\LI\I J'gNO/\ WJ\H/\N KJ!/fENI\01\ K f~UfJ/\'" J DI\~HJ\fI BAGAN HTI~UJ<TUU ()1~O/\lJII JA' H UNIT I'I',LA KHI\ NJ\ T'~K NIt J)AI~'<I\I J BALAI PENO/\WI\SI\N 1<1'~TJ~NAOM<'~U,JAAlI JJM~I~I\J I Pl{OV.IN~J KALIMANTAN f:U~L(\,I'J\tI LA MI'II~" N J II I'I'/I~"TUIU\N OUJJI"'~NlJU 'I'LfI'lIMIO IJI'jIJIJH/\IIAff NIA i 1'1'/f~(\'I'U'<I\N OUIJII~'~N JU I'I\IJIMI\II'1'AII fjl',LNI Afl III "If( ,i' 014.1 TJ\HUN 2017/'J~N'I?\NO JlJAviflUt,tl'I'(JKAlI (JlJ(~MII ,M,l DAN 'fJ\TA J{J~I~;}1\ U r .rr JIg, ,I\I{ I }/\ tJ/\ II"';J~ til j I )/\flY M , PAD J\ IJJNAN T I~NA(1A J< , ~ J), JJ\ IJ '" I I,',JAI If ~M ,( HJ At H PJ~OVINSJ I<ALfMANT/\N fH~LNO\I~ " .

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…