DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 88 Tahun 2022

Nomor: 88
Tahun: 2022
Ditetapkan: 29 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022-2026, Dengan Memuat : Ketentuan Umum; Penyelenggaraan RAD PD; Perencanaan Dan Penganggaran Inklusif Disabilitas Bagi Perangkat Daerah; Mekanisme Evaluasi Terhadap RAD PD; Bentuk Pelibatan Partisipasi Penyandang Disabilitas; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022-2026; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubemur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
15.Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 324) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubemur sebagai Wakil Pemerintahan di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 129);
20.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
21.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selaran Nomor 115);
22.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
23.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 071 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 71);
24.Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 72); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS SELATAN TAHUN 2022-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PROVINS! KALIMANTAN Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.
5.Bupati/Walikota adalah bupati/walikota di Kalimantan Selatan.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan yang menjadi kewenangan daerah.
8.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
9.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
10.Penyelenggaraan adalah pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan pada Rencana Induk Penyandang Disabilitas, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi.
11.Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
12.Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
13.Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
14.Rencana Induk Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disingkat RIPD adalah dokumen Perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
15.Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disingkat RAN PD adalah dokumen Perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat pusat.
16.Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disingkat RAD PD adalah dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di tingkat daerah.
17.Pembangunan Inklusif Disabilitas adalah pembangunan yang mengintegrasikan pengarusutamaan dan keterlibatan Penyandang Disabilitas sebagai pelaku dan penerima manfaat pembangunan dalam seluruh tahapan pembangunan meliputi Perencanaan, penganggaran, Penyelenggaraan, pemantauan, dan Evaluasi.
18.Forum Tematik Disabilitas adalah wadah bagi masyarakat untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan nasional dan daerah yang lebih inklusif bagi Penyandang Disabilitas.
19.Analisis Inklusif Berbasis Data adalah suatu pendekatan analisis kebijakan, program, dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam Perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk mengetahui perbedaan kondisi permasalahan, aspirasi, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas berbasis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
20.Pemyataan Anggaran Disabilitas adalah sebuah dokumen anggaran yang berpihak pada kebutuhan Penyandang Disabilitas dan disusun oleh perangkat daerah untuk menginformasikan bahwa suatu kegiatan yang dirancang peka terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.
21.Data Terpadu Sosial Banua, yang selanjutnya disingkat Datu Soban adalah aplikasi yang dapat menampung dan mengelola 26 Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial serta 12 Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial pada 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.

Pasal 2

RAD PD bertujuan untuk menjadi Pembangunan Inklusif Disabilitas bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. acuan penyusunan Perencanaan Pemerintah Daerah provinsi dan

BAB II

PENYELENGGARMN RAD PD

Pasal 3

(1)Gubernur menyusun dan menetapkan RAD PD.
(2)Penyusunan RAD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bappeda.
(3)Penyusunan RAD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada RIPD, RAN PD dan rencana pembangunan jangka Daerah provinsi. mengacu menengah
(4)Penyusunan RAD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh bappeda dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 4

(1)Gubernur membentuk tim koordinasi Penyelenggaraan RAD PD.
(2)Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
1. a.Bappeda;
2. b.biro hukum;
3. c.Perangkat Daerah terkait; dan
4. d.organisasi Penyandang Disabilitas.
(3)Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi koordinator pelaksana Penyelenggaraan RAD PD.

Pasal 5

Tugas dan fungsi tim koordinasi Penyelenggaraan RAD PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

a.melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah untuk menyusun RAD PD dan menentukan kerangka waktu pelaksanaan kegiatan;
b.melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota untuk menentukan peran masing-masing dalam Pelaksanaan RAD PD;
c.melakukan koordinasi dengan organisasi Penyandang Disabilitas dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan terkait rancangan, Penyelenggaraan dan evaluasi RAD PD;
d.menyampaikan rancangan RAD PD kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAN PD untuk reviu, kemudian menyerahkan kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan peraturan Gubernur;
e.mengkoordinasikan peningkatan kapasitas terkait teknis pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran lnklusif Disabilitas dan pengarusutamaan Pembangunan Inklusif Disabilitas dalam pelaksanaan RAD PD;
f.menyediakan konsultasi bagi Perangkat Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota terkait Pelaksanaan RAD PD dan penyusunan Pernyataan Anggaran Disabilitas dan dokumen evaluasi RAD PD;
g.menerima hasil evaluasi ketercapaian Pelaksanaan RAD PD dan Penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas oleh Perangkat Daerah provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan menyusun hasil evaluasi sebagai bagian dari kegiatan pemantauan dan evaluasi;
h.menyusun dan menyerahkan laporan Pelaksanaan RAD PD kepada Gubemur untuk diteruskan kepada menteri 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada akhir maret tahun berikutnya; dan
1. 1.melakukan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan RAD PD, dan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN INKLUSIF DISABILITAS BAGI PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

{1) Perencanaan dan penganggaran inklusif bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan dengan pendekatan dua jalur, meliputi:

a.pengarusutamaan kebijakan umum; dan
b.pengarusutamaan kebijakan yang ditujukan khusus bagi Penyandang Disabilitas.

(2)Pendekatan pengarusutamaan kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses menilai dan menunjukkan dampak yang tepat dari proses Perencanaan, Penyelenggaraan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.
(3)Pendekatan pengarusutamaan kebijakan yang ditujukan khusus bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyesuaikan ragam disabilitas dan tingkat kerentanan yang dialami oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 7

Mekanisme Perencanaan dan penganggaran inklusif bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

a.meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Inklusif Disabilitas;
b.mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan;
c.mengakomodasi kebutuhan Penyandang Disabilitas sesuai ragam disabilitas;
d.meningkatkan manfaat hasil Disabilitas; dan pembangunan bagi Penyandang
e.menjamin keadilan dan kesetaraan bagi Penyandang Disabilitas dalam aspek akses, partisipasi, dan kontrol.

Pasal 8

Integrasi kepentingan Penyandang Disabilitas dalam mekanisme Perencanaan dan penganggaran diwujudkan dalam hal:

a.berbentuk analisis inklusifitas disabilitas yang didasarkan pada kesenjangan, potensi, dan kerentanan pada Penyandang Disabilitas; dan
b.pelibatan Penyandang Disabilitas dalam formulasi kebijakan.

Pasal 9

(1)Mekanisme Perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diwujudkan melalui penggunaan Instrumen Perencanaan dan penganggaran.
(2)Instrumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program kegiatan perangkat daerah terkait penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
(3)Instrumen Perencanaan dan penganggaran yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Analisis Inklusif Berbasis Data; dan
2. b.Pernyataan Anggaran Disabilitas.
(4)Analisis Inklusif Berbasis Data dan Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari pernyataan anggaran dan strategi pelaksanaan kegiatan inklusif disabilitas yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

(1)Analisis lnklusif Berbasis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(3)huruf a merupakan kajian terhadap kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas berdasarkan kepada:
1. a.usia;
2. b.jenis kelamin;
3. c.hambatan dan kebutuhan;
4. d.ragam kondisi disabilitas; dan
5. e.potensi yang dimiliki.
(2)Analisis lnklusif Berbasis Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengidentifikasi kesenjangan antara Penyandang Disabilitas dan bukan Penyandang Disabilitas serta permasalahan yang berkaitan dengan akses, kontrol, dan manfaat serta memperhatikan aspek pencegahan terhadap kesenjangan yang lebih tinggi.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…