DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 96 Tahun 2020

Nomor: 96
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 berisi antara lain: Bab I Pendahuluan; Bab II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan; Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah; Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan Bab VI Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memerlukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan serta sebagai acuan dalarn penyusunan Perubahan Rancangan Anggar~ Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
c.bahwa berdasarkan Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Peru bah an RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 dari Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 050/2174/Bangda tanggal 27 Juli 2020, dipandang perlu untuk segara ditindaklanjuti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubaban Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020; GUBERNUR KALIMANTANSELATAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTANSELATAN TAHUN 2020 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR % TAHUN 2020 GUBERNURKALlldANTANSELATAN Dipindai dengan CamScanner

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain rnengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Dipindai dengan CamScanner
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 ten tang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembangunan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017 ten tang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tam bah an Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 6322);
19.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); Dipindai dengan CamScanner
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 ten tang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 ten tang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
24.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
25.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17);
26.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tabun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubaban Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tabun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3); Dipindai dengan CamScanner Pemerintah Daerah adalah Gubemur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Gubernur adalah Gubemur Kalimantan Selatan.3. Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan. 2.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTANSELATANTAHUN2020. Menetapkan:

27.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nornor 11 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tam bah an Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nornor 100);
28.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 13);
29.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 ten tang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 071 Tabun 2018 tentang sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 71);
30.Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 090 Tabun 2019 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 081 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Gubemur Nomor 090 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 81);
31.Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95); Dipindai dengan CamScanner

Pasal 5

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Pasal 4

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Se1atan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berisi antara lain:

BAB V

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan BAB VI Penutup.

Pasal 3

(1)Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melaksanakan Perubahan RKPD 'I'ahun 2020 dengan melakukan Peru.bahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020.
(2)Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun berjalan dan peru bah an program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020.

Pasal 2

(1)Peru bah an RKPD ini menjadi landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
(2)Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020. ~t'n '~\t\:\ 1 .mbnngunnn .Jangka Mencngah Daerah yang sclanjutnya discbut ~l\JM 1 n 'mh ndnlnh dokurncn perencanaan pcmbangunan dacrah untuk l -rio k (limn) tuhunan yang merupakan penjabaran clad visi, misi, dan \ ro '\,1\\\1 k 'pall, dncmh dengan berpedoman pada RPJPD Daerah terhitung scjak Tuhuu # 01 sampai dengan Tahun 2021. ~ 't\~ ..mu ernbangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kcrju mcrintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan h rnh unruk periode 1 (satu) Tahun. rubahun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang se1anjutnya disebut rubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan dacrah untuk periode 1 (satu) Tahun atau disebut dengan Perubahan Rencana Kerja Pcmerintah Daerah. Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Perubahan Renja SKPD Tahun 2020 adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tabun. Dipindai dengan CamScanner BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 9(0 SEl{RETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, 4~ ABDUL HARIS Diundnngkan di Banjarbnru pada tu n got .30 <J" L/ :)o.1l 0 . SAHBIRlN NOOR GUBERNUR K Ditetapkan di Banjarma pada tanggal a 0 -:]t..I Li PHunt h 1\'1'1\1\\1'1\1\ Clubcruur ini 111\11,,1herlnku pHdtt tunggu] diundungkun. AHnl' Nt,tlnp onlllg mcngetuhutny», merncrintnhkun pcngundangan Pcraturan (Iube-rrurr ini dcugnu pcnernpntunnyn dulnrn Bcrita Dacrah Provinai Kalimantan ~kl"t"l\. - 7 .

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…