DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 12 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

-RUANG LINGKUP PENGAWASAN; -PENGAWASAN; -TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN; -PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN; -NORMA PENGAWASAN DAN KODE ETIK

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); SALINAN 2
5.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
8.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 20O8 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daearah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 67);
9.Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3
3.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
4.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota Se Kalimantan Tengah.
6.Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang- undangan.
7.Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan di daerah.
9.Auditor dan Pengawas Pemerintahan adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional Auditor dan Pengawas Pemerintahan dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
10.Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di tingkat lapang yang secara terus menerus atau berkala disetiap tingkatan atas program sesuai rencana.
11.Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan daerah, akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan pemerintahan daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Pasal 2

(1)Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi :
1. a.administrasi umum pemerintahan; dan
2. b.urusan pemerintahan.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap :
1. a.kebijakan daerah;
2. b.kelembagaan;
3. c.pegawai daerah;
4. d.keuangan daerah; dan
5. e.barang daerah.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap :
1. a.urusan wajib;
2. b.urusan pilihan;
3. c.dana dekonsentrasi; dan
4. d.tugas pembantuan. 4

Pasal 3

(1)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Auditor dan Pengawas Pemerintahan.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Inspektur Provinsi.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 4

(1)Penyusunan rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota dikoordinasikan oleh Inspektur Provinsi.
(2)Rencana pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan.
(3)Penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang- ulang serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan.
(4)Rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

a.ruang lingkup;
b.sasaran pemeriksaan;
c.SKPD yang diperiksa;
d.jadual pelaksanaan pemeriksaan;
e.jumlah tenaga;
f.anggaran pemeriksaan; dan
g.laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan.

Pasal 6

Pemeriksaan atas berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan penjabat kepala daerah dicantumkan dalam PKPT.

Pasal 7

(1)Auditor dan Pengawas Pemerintahan melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah berpedoman pada PKPT.
(2)Auditor dan Pengawas Pemerintahan dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkoordinasi dengan Inspektur Kabupaten/Kota. 5

Pasal 8

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Auditor dan Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi.

Pasal 9

(1)Kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi :
1. a.pemeriksaan secara berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, urusan pemerintahan;
2. b.pemeriksaan dana dekonsentrasi; dan
3. c.pemeriksaan tugas pembantuan.
(2)Kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Daftar Materi Pemeriksaan.
(3)Daftar Materi Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

(1)Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan terhadap administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan.
(2)Auditor dan Pengawas Pemerintahan dalam melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan petunjuk teknis.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…