DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 17 Januari 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

- MAKSUD DAN TUJUAN - PENDELEGASIAN WEWENANG - PELAKSANAAN KEWENANGAN - PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah salah satu upayanya dapat dilakukan melalui peningkatan investasi yang memanfaatkan potensi sumber daya alam daerah, melalui penciptaan iklim investasi yang memberikan keuntungan ekonomi bagi dunia usaha, diantaranya dengan cara memberikan kemudahan birokrasi pelayanan perizinan yang dilakukan secara profesional, transfaran, efisien dan efektif;
b.bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), telah ditindaklanjuti dengan kebijakan Gubernur Kalimantan Tengah dengan melimpahkan kewenangan dalam memproses dan menerbitkan perizinan dan nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pela yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi;
c.bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sehingga Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 61 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, hu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pelayanan

1.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2017 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENGAH, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah salah satu upayanya dapat dilakukan melalui peningkatan investasi yang memanfaatkan potensi sumber daya alam daerah, melalui penciptaan iklim memberikan keuntungan ekonomi bagi dunia usaha, diantaranya dengan cara memberikan kemudahan birokrasi pelayanan perizinan yang dilakukan secara profesional, transfaran, efisien dan dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 97 14 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), telah ditindaklanjuti dengan kebijakan Gubernur Kalimantan Tengah dengan melimpahkan kewenangan dalam memproses dan menerbitkan perizinan dan nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi; dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sehingga Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana , huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang enyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Undang Darurat Nomor 10 Tahun Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran nesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1622); SALINAN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah salah satu upayanya dapat dilakukan melalui peningkatan investasi yang memanfaatkan potensi sumber daya alam daerah, melalui penciptaan iklim memberikan keuntungan ekonomi bagi dunia usaha, diantaranya dengan cara memberikan kemudahan birokrasi pelayanan perizinan yang dilakukan secara profesional, transfaran, efisien dan dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 97 14 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), telah ditindaklanjuti dengan kebijakan Gubernur Kalimantan Tengah dengan melimpahkan kewenangan dalam memproses dan menerbitkan perizinan dan nonperizinan kepada Dinas yanan Terpadu Satu Pintu dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sehingga Peraturan Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Undang Darurat Nomor 10 Tahun Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, ran 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan 2
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
9.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kepala Badan Penanaman Modal, Nomor 69 Tahun 2009; Nomor..M.HH-08.AH.01.01.2009; Nomor.60/M-DAG/ PER/12/2009; Nomor 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha;
10.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
11.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan;
12.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 85); 3 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
7.Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8.Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan Hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9.Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin dan/atau non izin.
10.Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, informasi dan legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, fatwa atau lainnya.
11.Prinsip pelayanan publik adalah prinsip-prinsip pokok dalam tata laksana dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik, yakni kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan yang merata dan ketepatan waktu.
12.Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur SKPD teknis terkait yang berkompeten dan mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan. 4
13.Tim Pembina adalah Tim yang dibentuk dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diselenggarakan PTSP, adalah sebagai upaya :

a.terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum; dan
b.terwujudnya hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan PTSP adalah:

a.memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
b.memperpendek proses pelayanan;
c.mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
d.mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

BAB III

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 4

(1)Gubernur mendelegasikan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMPTSP.
(2)Berdasarkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala DPMPTSP memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dan/atau menetapkan dokumen perizinan dan non perizinan serta menangani pengaduan masyarakat.
(3)Jenis-jenis perizinan dan non perizinan dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala DPMPTSP berkewajiban untuk : 5

a.memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
b.menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c.menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan;
d.menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan/diterbitkan; dan
e.membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur.

BAB IV

PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 6

(1)Dalam pelaksanaan kewenangan, DPMPTSP dibantu oleh Tim Teknis.
(2)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan.
(3)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pejabat dari SKPD terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
(4)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(5)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan non perizinan.
(6)Saran pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)yang bersifat teknis diberikan berdasarkan surat permintaan pertimbangan teknis dari DPMPTSP.

Pasal 7

(1)DPMPTSP dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
(2)Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3)Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen: 6
1. a.dasar hukum;
2. b.persyaratan;
3. c.sistem, mekanisme dan prosedur/Standar Operasional Prosedur;
4. d.jangka waktu penyelesaian;
5. e.biaya/tarif;
6. f.produk pelayanan;
7. g.prasarana dan Sarana;
8. h.kompetensi pelaksana;
9. i.pengawasan internal;
10. j.penanganan pengaduan, saran dan masukan;
11. k.jumlah pelaksana;
12. l.jaminan pelayanan;
13. m.jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
14. n.evaluasi kinerja pelaksana.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

(1)Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan secara fungsional tetap menjadi kewenangan SKPD sesuai bidang dan jenis perizinan dan non perizinan masing-masing.
(2)Pembinaan dan pengawasan secara administrasi di DPMPTSP dilakukan oleh Kepala DPMPTSP.
(3)Masing-masing SKPD melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan dan non perizinan yang diterbitkan melalui PTSP sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, segala Peraturan yang sejalan dengan Peraturan Gubernur ini masih berlaku sepanjang belum diganti/atau dicabut dan tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini. 7

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…