DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 10 Tahun 2015

Nomor: 10
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP; PERENCANAAN; RAPAT PENGENDALIAN INFLASI; KELEMBAGAAN; MEKANISME PENGENDALIAN INFLASI; MONITORING, EVALUASI, DAN LAPORAN; PEMBIAYAAN.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi target laju inflasi, perlu dilaksanakan upaya pengendalian dalam bentuk program kegiatan strategis secara terencana, teknokratis, terkoordinasi, komprehensif, tersistem, dan berkelanjutan sepanjang tahun oleh semua pemangku kepentingan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengendalaian Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN INFLASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
4.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5.Sekretaris Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 3
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
7.Kantor Perwakilan Bank Indonesia adalah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Tengah.
8.Instansi vertikal adalah instansi yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat.
9.Badan Pusat Statistik, yang selanjutnya disebut BPS adalah Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah
10.Inflasi adalah proses meningkatnya harga barang-barang dan/atau jasa-jasa atau menurunnya nilai uang secara terus menerus.
11.Deflasi adalah proses menurunnya harga barang-barang dan/atau jasa-jasa atau naiknya nilai uang.
12.Perencanaan Pengendalian Inflasi adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia berkenaan kegiatan pengendalian inflasi.
13.Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut TPID Provinsi adalah tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan bertugas menjaga keterjangkauan harga barang-barang dan/atau jasa-jasa melalui pengendalian inflasi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
14.TPID Lingkup Kalimantan Tengah adalah TPID yang berada pada Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah.
15.Kajian teknokratik adalah kajian yang dilakukan untuk mengetahui komoditas-komoditas pemicu inflasi/deflasi, bobot dan waktu terjadinya inflasi/deflasi selama kurun waktu 1 (satu) tahun rencana.
16.Rencana Kerja Pengendalian Inflasi, yang selanjutnya disebut RKPI adalah dokumen perencanaan yang berisikan kegiatan pengendalian inflasi dengan disertai informasi tentang waktu pelaksanaan, pejabat/instansi penanggung jawab, dan informasi terkait lainnya yang disusun oleh TPID untuk periode 1 (satu) tahun kalender.
17.Rencana Aksi Pengendalian Inflasi SKPD yang selanjutnya disebut RAPI-SKPD adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan pengendalian inflasi daerah yang berisikan nama kegiatan, waktu pelaksanaan kegiatan, input, output, lokasi, dan penanggung jawab kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD selama kurun waktu 1 (satu) tahun rencana.
18.Rencana Aksi Pengendalian Inflasi TPID yang selanjutnya disebut RAPI-TPID adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan pengendalian inflasi daerah yang berisikan nama kegiatan, waktu pelaksanaan kegiatan, input, output, lokasi, dan penanggung jawab kegiatan yang akan dilaksanakan oleh 4 TPID selama kurun waktu 1 (satu) tahun rencana yang merupakan gabungan dari RAPI-SKPD.
19.Bahan pokok strategis adalah komoditas-komoditas yang menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari pada umumnya.
20.Pasar Penyeimbang adalah suatu wadah bertemunya penawaran dan permintaan yang dibangun dan dikelola oleh TPID yang berfungsi untuk menyediakan beberapa komoditas tertentu serta diperjualbelikan dengan maksud menurunkan harga komoditas-komoditas tertentu di pasar tradisional ke suatu tingkat harga yang wajar.
21.Surplus adalah kondisi dimana produksi lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat pada suatu daerah.
22.Defisit adalah kondisi dimana kebutuhan masyarakat lebih besar dibandingkan dengan produksi pada daerah.
23.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah atau disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional;
24.Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
25.Kebijakan umum anggaran disingkat KUA adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dalam bidang anggaran;
26.Program prioritas anggaran sementara disingkat PPAS adalah daftar rencana program dan kegiatan disertai informasi tentang kebutuhan anggaran bersifat indikatif yang akan dilaksanakan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun ;
27.Anggaran pendapatan dan belanja daerah disingkat APBD adalah dokumen berisi pendapatan dan rencana belanja pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
28.Monitoring adalah kegiatan memantau kinerja/efektivitas rencana aksi SKPD dalam rangka pengendalian inflasi yang diukur dengan tingkat inflasi masing-masing komoditas pada periode tertentu;
29.Evaluasi adalah kegiatan membandingkan antara realisasi dan rencana tingkat inflasi baik tingkat komoditas maupun secara menyeluruh selama periode tertentu.
30.Tahun N adalah tahun dimana kegiatan akan dilaksanakan.
31.Tahun N-1 adalah tahun sebelum kegiatan dilaksanakan. 5

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah.
(2)Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk:
1. a.mewujudkan stabilisasi harga dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
2. b.menyelesaikan permasalahan struktural dalam perekonomian daerah, baik yang ada di tingkat produksi, distribusi, hingga penyelesaian terkait struktur pasar dan akses informasi.

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.perencanaan;
b.rapat pengendalian inflasi;
c.kelembagaan;
d.mekanisme pengendalian;
e.monitoring, evaluasi dan pelaporan;
f.pembiayaan.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 4

(1)Perencanaan pengendalian inflasi daerah merupakan bagian dari perencanaan pengendalian inflasi nasional yang disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. 6
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.RKPI;
2. b.RAPI – SKPD; dan
3. c.RAPI – TPID.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didahului dengan kajian teknokratik.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan kajian teknokratik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilaksanakan oleh Tim teknis berdasarkan data historis dari BPS serta data lain yang valid dan relevan.
(2)Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

(1)Hasil kajian teknokratik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus selesai pada bulan Januari tahun N-1.
(2)Hasil kajian teknokratik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada semua pemangku kepentingan sebagai bahan pembahasan pengendalian inflasi tahun N dalam penyusunan RKPI

Pasal 7

(1)Pembahasan penyusunan RKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diselenggarakan dalam suatu Rapat Koordinasi Teknis TPID Provinsi pada minggu pertama bulan Januari Tahun N-1.
(2)RKPI yang disusun memuat rumusan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh SKPD.
(3)Penyempurnaan penyusunan RKPI hasil rapat koordinasi dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja.
(4)RKPI yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada SKPD yang akan melaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 8

(1)SKPD yang akan melaksanakan rumusan kebijakan dalam RKPI wajib menyusun RAPI - SKPD. 7
(2)RAPI – SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah RKPI diterima.

Pasal 9

Para pejabat yang berwenang wajib mengakomodir seluruh RAPI – SKPD dalam rangka pengendalian inflasi tahun N kedalam RKPD, KUA/PPAS, dan APBD tahun N sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 10

Dalam penyusunan dan pelaksanaan RAPI – SKPD, SKPD terkait melibatkan Instansi Vertikal sesuai dengan keperluan.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…