DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 11 Tahun 2014

Nomor: 11
Tahun: 2014
Ditetapkan: 5 Maret 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

-ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DAN KELURAHAN SE KALIMANTAN TENGAH; -PENGGUNAAN DAN PENGANGGARAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DAN KELURAHAN; -PENYALURAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DAN KELURAHAN; -PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DAN KELURAHAN.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Bantuan Keuangan kepada Desa dan Kelurahan se Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 3
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
14.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
15.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 15);
16.Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 9);
17.Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 75 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 75); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DAN KELURAHAN SE KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2.Dana Bantuan Keuangan, yang selanjutnya disingkat DBK, adalah Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dialokasikan kepada semua Desa dan Kelurahan se Kalimantan Tengah.
3.Dana Bantuan Keuangan sebagai lokasi Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu, yang selanjutnya disingkat DBK- PM2L adalah Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang dialokasikan kepada Desa dan Kelurahan tertentu dengan mempertimbangkan kriteria tertentu untuk pelaksanaan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu. 4
4.Kriteria tertentu adalah kriteria yang ditetapkan sebagai dasar penentuan Desa dan Kelurahan penerima DBK-PM2L meliputi desa tertinggal yang mana akses antara desa yang satu dengan desa yang lainnya dapat saling bersinergi.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DAN KELURAHAN SE KALIMANTAN TENGAH

Pasal 2

(1)Alokasi DBK dan DBK-PM2L Tahun Anggaran 2014 ditetapkan di DPKA-PPKD Nomor 19.10/DPA-SKPD/2014 tanggal 2 Januari 2014 sebesar Rp.45.047.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.DBK sebesar Rp. 41.137.500.000,00 yang terdiri dari:
  1. 1.DBK Desa/Kelurahan sebesar Rp.20.437.500.000,00.
  2. 2.Insentif Kepala Desa sebesar Rp.8.700.000.000,00.
  3. 3.Insentif Ketua RT/RW sebesar Rp.12.000.000.000,00. 00,00
2. b.DBK-PM2L sebesar Rp.3.910.000.000,00.
(2)DBK dan DBK-PM2L dialokasikan untuk membantu mendukung percepatan pembangunan Desa dan Kelurahan melalui penyediaan dan pengembangan bidang infrastruktur, peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi urusan Desa dan Kelurahan.
(3)Rincian Desa dan Kelurahan penerima serta besaran Alokasi DBK dan DBK-PM2L adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENGGUNAAN DAN PENGANGGARAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DAN KELURAHAN

Pasal 3

(1)Desa dan Kelurahan wajib menggunakan DBK dan DBK- PM2L sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
(2)DBK dan DBK-PM2L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2014 pada Kelompok Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya. 5
(3)Penggunaan DBK dan DBK-PM2L harus secara efisien dan efetif serta tidak diperuntukan untuk kegiatan dan/atau pengadaan yang tidak menyentuh secara langsung kebutuhan masyarakat, antara lain:
1. a.perjalanan dinas dalam maupun luar daerah;
2. b.pengadaan laptop/komputer;
3. c.pengadaan alat angkutan baik alat angkut darat maupun alat angkut air;
4. d.dan lain-lain.

Pasal 4

DBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan untuk kegiatan-kegiatan meningkatkan akses pemenuhan kebutuhan Desa dan Kelurahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat serta insentif kepada Desa, RT dan RW sebagai berikut:

a.Pemenuhan pelayanan dasar masyarakat dan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:
1. 1.Pedidikan masyarakat Desa dan Kelurahan, antara lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Desa dan Kelurahan.
2. 2.Kesehatan masyarakat Desa dan Kelurahan antara lain kemudahan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Desa dan Kelurahan yang didukung dengan perluasan jangkauan pelayanan kesehatan.
3. 3.Pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa dan Kelurahan antara lain dengan meningkatkan kemampuan modal usaha dalam bentuk simpan pinjam atau kredit bagi masyarakat.
4. 4.Operasional Pemerintahan Desa antara lain untuk menunjang kegiatan administrasi Desa dan Kelurahan, termasuk insentif untuk Kepala Desa, Ketua RT dan Ketua RW.
b.Insentif Kepala Desa, Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada huruf a nomor 4 masing-masing sebagai berikut:
1. 1.Kepala Desa sebesar Rp.500.000,- /bulan.
2. 2.Ketua RT dan Ketua RW Kabupaten masing-masing sebesar Rp.75.000,- /bulan.
3. 3.Ketua RT dan Ketua RW Kota Palangka Raya karena penduduk cukup padat dan perkembangannya sangat pesat masing-masing sebesar Rp.100.000,- /bulan.
c.Pembayaran Insentif kepada Kepala Desa, Ketua RT dan Ketua RW oleh Bendahara Desa dilakukan setiap bulan dan tidak diperkenankan dilakukan pembayaran untuk satu tahun anggaran sekaligus. 6

Pasal 5

DBK-PM2L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan untuk kegiatan-kegiatan fisik sebagai berikut:

a.Peningkatan Infrastruktur Desa dan Kelurahan berupa sarana dan prasarana fisik antara lain sarana air bersih, MCK, jalan, jembatan, dan lain-lain.
b.Pendidikan masyarakat Desa dan Kelurahan antara lain perpustakan Desa dan lain-lain.
c.Kesehatan masyarakat Desa dan Kelurahan antara lain menunjang kegiatan Posyandu, PKK, dan lain-lain.
d.Pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa dan Kelurahan berbasis kerakyatan, antara lain pasar desa, kebun desa, dan lain-lain.

Pasal 6

(1)DBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dicantumkan dalam APBDes dan/atau APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2014, pada jenis belanja sebagai berikut:
1. a.Belanja Tidak Langsung, pada obyek Belanja Pegawai; dan
2. b.Belanja Langsung, pada obyek Belanja Barang dan Jasa.
(2)DBK-PM2L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dicantumkan dalam APBDes dan/atau APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2014, pada jenis Belanja Langsung, dengan obyek belanja :
1. a.Belanja Pegawai;
2. b.Belanja Barang dan Jasa; dan
3. c.Belanja Modal.

BAB IV

PENYALURAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DAN KELURAHAN

Pasal 7

(1)Dalam rangka penyaluran DBK dan DBK-PM2L, Kepala Desa/Lurah membuka Rekening Kas Desa/Kas Kelurahan (bukan merupakan rekening atas nama pribadi Kepala Desa/Lurah/Bendahara), pada Kantor Cabang Bank Pembangunan Kalimantan Tengah di Kabupaten masing- masing.
(2)Rekening Kas Desa/Kas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar menjadi satu rekening untuk menampung DBK dan DBK-PM2L. 7
(3)Rekening Kas Desa/Kas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), agar menjadi rekening yang tetap apabila terjadi pergantian Kepala Desa/Lurah/Bendahara.
(4)Setiap pengambilan terakhir agar terdapat saldo pada Rekening Kas Desa/Kas Kelurahan untuk menghindari ditutupnya Rekening Kas Desa/Kas Kelurahan oleh pihak Bank.
(5)Penyaluran DBK dan DBK-PM2L dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ke Rekening Kas Desa dan Rekening Kas Kelurahan.
(6)Penyaluran DBK dan DBK-PM2L sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara sekaligus sebesar 100% (seratus persen).
(7)Untuk Desa/Kelurahan yang terpaksa menggantikan rekening karena alasan kehilangan, agar pada saat menyampaikan proposal dilampirkan dengan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian setempat, surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat dan foto copy rekening yang lama dan baru.
(8)Untuk Desa/Kelurahan yang terpaksa menggantikan rekening karena alasan lainnya, agar pada saat menyampaikan proposal dilampirkan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat dan foto copy rekening yang lama dan baru.

Pasal 8

(1)Penyaluran DBK dan DBK-PM2L, dapat dilaksanakan setelah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, menerima dokumen sebagai berikut :
1. a.Surat Permohonan Penyaluran DBK Tahun Anggaran 2014;
2. b.Surat Pernyataan Kesanggupan menganggarkan DBK dalam APBDes atau APBDes Perubahan dan melaksanakan kegiatan dalam Tahun Anggaran 2014;
3. c.Laporan Realisasi Penyerapan Penggunaan DBK Tahun Anggaran 2013;
4. d.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan DBK Tahun Anggaran 2013;
5. e.Surat Permohonan Penyaluran DBK-PM2L Tahun Anggaran 2014;
6. f.Surat Pernyataan Kesanggupan menganggarkan DBK- PM2L dalam APBDes atau APBDes Perubahan dan melaksanakan kegiatan dalam Tahun Anggaran 2014;
7. g.Bagi Desa penerima DBK dan DBK-PM2L, agar melampirkan foto copy Buku Rekening/Rekening Koran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3);
8. h.Bentuk dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 8
(2)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah Desa/Kelurahan penerima DBK dan DBK-PM2L telah selesai menggunakan dana tahun anggaran 2013 atau penyerapan mencapai 100% (seratus persen) dari dana yang telah ditransfer ke Rekening Kas Desa/Kelurahan dan telah menyiapkan pertanggung jawaban realisasi penggunaan dana tersebut.
(3)Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan berupa bukti-bukti realisasi pembayaran dan lain-lain, agar salinannya disampaikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
(4)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Gubernur Kalimantan Tengah melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Tengah paling lambat pada Minggu terakhir bulan Juni 2014.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan pembayaran kegiatan oleh Desa/Kelurahan yang didanai dari DBK dan DBK-PM2L harus selesai paling lambat pada tanggal 27 Desember 2014.
(2)Hasil dari kegiatan yang didanai dari DBK dan DBK-PM2L sudah dapat dimanfaatkan pada akhir Tahun Anggaran 2014.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA DAN KELURAHAN

Pasal 10

(1)Pembinaan terhadap penggunaan DBK dan DBK-PM2L dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.
(2)Pembinaan oleh Pemerintah Provinsi dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
(3)Pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten/Kota, Camat, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota dan Dinas/Badan/Bagian/Lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Pembinaan sebagaimana dimaksud memberikan pedoma PM2L yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dalam rangka melaksanakan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud APBD Kabupaten/ Peng dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang Dalam hal terjadi penyalahgunaan/ DBK pengawas tersebut dijadikan dasar dalam pemberian ketentuan peraturan perundang Peraturan Gubernur ini mulai berlaku 201 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dalam Berita Daerah Provinsi BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, AGUS RESKINOF Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 5 Maret 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH ttd SIUN JARIAS 9

Pasal 1

Pembinaan sebagaimana dimaksud memberikan pedoman/bimbingan pengelolaan DBK PM2L yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, melalui

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…