DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 11 Tahun 2017

Nomor: 11
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN; BAB III PRINSIP PENGEMBANGAN DUNIA USAHA; BAB IV ARAH PENGEMBANGAN DUNIA USAHA; BAB V PEMBIAYAAN; BAB VI EVALUASI DAN TINDAK LANJUT; BAB VII KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pertumbuhan perekonomian sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dicapai melalui kemitraan yang harmonis dan sinergis antara Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Dunia Usaha;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Pengembangan Dunia Usaha; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); SALINAN 2
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
12.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88); 3 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN DUNIA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
4.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
6.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di provinsi Kalimantan Tengah.
8.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
9.Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi Indonesia dan berdomisili di di Indonesia khususnya Kalimantan Tengah.
10.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakuan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia khususnya di daerah provinsi, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
11.Organisasi Pengusaha adalah wadah persatuan dan kesatuan bagi pengusaha Indonesia yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata kepengurusan atau ciri-ciri alamiah tertentu.
12.Organisasi perusahaan adalah wadah persatuan dan kesatuan bagi perusahaan Indonesia yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan jenis usaha, mata dagangan, atau jasa yang dihasilkan ataupun yang diperdagangkan.
13.Kamar Dagang dan Industri yang selanjutnya disebut Kadin adalah wadah bagi pengusaha Indonesia dan bergerak dalam bidang perekonomian. 4
14.Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingn dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Kecil dan Menengah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud dari pengembangan dunia usaha adalah untuk memberikan pembinaan dan pemberdayaan dunia usaha serta penciptaan peningkatan investasi guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian di daerah provinsi.

Pasal 3

Tujuan pengembangan dunia usaha adalah:

a.membina dan mengembangkan kemampuan kegiatan dan kepentingan pelaku usaha di daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai pelaku ekonomi guna mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha yang sehat dan tertib; dan
b.menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang kondusif, bersih dan transparan memungkinkan keikutsertaan yang seluas-luasnya bagi pengusaha serta efektif dalam pembangunan daerah, nasional serta internasional.

Pasal 4

Sasaran pengembangan dunia usaha adalah sinergitas multi pihak dalam memberikan dukungan terhadap pengembangan dunia usaha guna menciptakan pertumbuhan perekonomian yang tinggi.

BAB III

PRINSIP PENGEMBANGAN DUNIA USAHA

Pasal 5

Pengembangan dunia usaha dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.keteladanan;
b.kemandirian;
c.transparansi;
d.akuntabilitas; 5
e.profesionalisme;
f.efisien;
g.efektif;
h.kompetitif; dan
i.responsibilitas.

BAB IV

ARAH PENGEMBANGAN DUNIA USAHA

Pasal 6

Arah pengembangan Dunia Usaha yaitu:

a.pencetakan wirausaha baru;
b.inventarisasi dan pendataan unit usaha sebagai bahan penyusunan rencana induk (masterplan) potensi pelaku usaha dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan dunia usaha;
c.percepatan pengembangan sektor riil, pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Usaha Besar;
d.fasilitas kemitraan usaha antara para pelaku usaha di berbagai jenis, strata usaha dan tingkat wilayah;
e.peningkatan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan; dan
f.peningkatan fungsi setiap organisasi pengusaha organisasi perusahaan dan pelaku usaha dalam mendorong terciptanya pengusaha besar untuk melaksanakan usahanya pada lingkup internasional dan terdepan dalam pembangunan strategis.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah Provinsi, Kadin Provinsi, organisasi pengusaha, organisasi perusahaan dan pelaku usaha berkoordinasi untuk pencetakan wirausaha baru.
(2)Pencetakan wirausaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan bimbingan wirausaha baru.
(3)Pencetakan wirausaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Kadin Provinsi memfasilitasi akses permodalan melalui lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan non bank dalam pelaksanaan penciptaan wirausaha baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. 6

Pasal 9

(1)Setiap organisasi perusahaan dan organisasi pengusaha melaksanakan inventarisasi dan pendataan unit usaha yang keanggotaannya sesuai bidang organisasi tersebut.
(2)Hasil inventarisasi dan pendataan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diintegrasikan kepada Kadin Kabupaten/Kota untuk selanjutnya disampaikan kepada Kadin Provinsi untuk dikelola dan dikendalikan dalam rangka tertib administrasi.
(3)Inventarisasi dan pendataan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung dilakukan oleh Kadin Provinsi dan Kadin Kabupaten/Kota untuk dikelola dan dikendalikan dalam rangka penyusunan data base sebagai bahan untuk rencana induk (masterplan) potensi pelaku usaha di DaerahProvinsi.
(4)Hasil inventarisasi dan pendataan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota.
(5)Pemutakhiran data hasil inventarisasi dan pendataan unit usaha dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 10

Pelaku usaha, organisasi pengusaha dan organisasi perusahaan di Daerah Provinsi wajib menjadi anggota pada Kadin Kabupaten/Kota yang dilaksanakan di wilayah masing– masing Kadin Kabupaten/Kota untuk digunakan dalam pengurusan perizinan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang –undangan.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…