DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 13 Tahun 2015

Nomor: 13
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

JENIS DAN GOLONGAN RUMAH DINAS; PENAMBAHAN/PERUBAHAN BANGUNAN RUMAH DINAS; PENSIUNAN PEGAWAI, JANDA/DUDA PENSIUNAN, DAN PENGHUNI RUMAH DAERAH LAINNYA; SEWA RUMAH DINAS.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengatur pemanfaatan rumah dinas daerah yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan fleksibilitas ketersediaannya, perlu ditetapkan syarat-syarat dan tata cara penghunian Rumah Daerah Golongan I, Golongan II dan Golongan III;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Rumah Daerah Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013); SALINAN 2
3.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6.Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8.Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
9.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 3 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN RUMAH DAERAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

BAB I

DASAR HUKUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
2.Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
4.Pengelola Barang Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola adalah Pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengelola barang milik daerah.
5.Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
6.Rumah Daerah adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah yang perolehannya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lainnya yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian untuk menunjang pelaksanaan tugas Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan/atau Non Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Aparatur Sipil Negara, yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
8.Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Non PNS adalah Tenaga Kontrak Khusus, Pensiunan, Janda/Duda PNS, atau masyarakat umum lainnya.
9.Tenaga Kontrak Khusus adalah Dokter PTT, Bidan PTT, Guru kontrak, Tenaga Kontrak Penjaga Malam Kantor, tenaga kontrak lainnya yang dibutuhkan karena keahliannya.
10.Rumah Jabatan adalah rumah daerah golongan I yang dihuni oleh pemegang jabatan Sekretaris Daerah serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan.
11.Rumah Jabatan Tertentu adalah rumah daerah golongan I yang dihuni oleh pemegang jabatan Eselon II dan/atau Kepala SKPD, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan. 4
12.Rumah Instansi adalah rumah daerah golongan II yang tidak boleh dipindahtangankan dari suatu dinas ke dinas lain dan hanya disediakan untuk ditempati oleh pegawai dari Dinas/ Badan/ Unit Satuan Kerja yang bersangkutan.
13.Rumah Dinas/ perumahan pegawai adalah rumah daerah golongan III yang disediakan untuk ditempati oleh Pegawai Negeri Sipil atau Non PNS tidak termasuk rumah daerah golongan I dan Golongan II.
14.Surat Izin Penghunian yang selanjutnya disingkat SIP adalah surat izin penghunian rumah dinas yang diberikan kepada PNS/Non PNS yang telah memenuhi syarat ketentuan.
15.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas Daerah, Badan Daerah dan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Jenis Rumah Daerah terdiri atas:
1. a.Rumah Jabatan;
2. b.Rumah Jabatan Tertentu Eselon II/ Kepala SKPD;
3. c.Rumah Instansi; dan
4. d.Rumah Dinas/ Perumahan Pegawai.
(2)Golongan Rumah Daerah terdiri atas :
1. a.Rumah daerah golongan I (rumah jabatan/ rumah jabatan tertentu);
2. b.Rumah daerah golongan II (rumah Instansi); dan
3. c.Rumah daerah golongan III (rumah dinas/ perumahan pegawai).

Pasal 3

Rumah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditempati oleh Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II dan/ atau Kepala SKPD, PNS/ Non PNS di Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Sekretaris Daerah karena jabatannya berhak menghuni Rumah Jabatan selama yang bersangkutan menjabat sebagai Sekretaris Daerah.
b.Pejabat Eselon II dan/atau Kepala SKPD berhak menghuni Rumah Jabatan Tertentu selama yang bersangkutan menjabat Eselon II/ Kepala SKPD.
c.PNS/ Non PNS yang diberi tugas atau jabatan tertentu guna memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi yang ditunjuk Kepala SKPD berhak menghuni Rumah Instansi selama surat penunjukkan belum berakhir. 5
d.PNS yang telah memenuhi persyaratan berhak menghuni Rumah Dinas/Perumahan Pegawai selama yang bersangkutan menjadi PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
e.Non PNS yang secara sah memiliki surat penunjukkan/SIP untuk menempati Rumah Dinas/Perumahan Pegawai.

Pasal 4

(1)Sekretaris Daerah untuk menempati rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, mengajukan permohonan kepada Gubernur.
(2)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur memberikan persetujuan pemanfaatan rumah daerah sebagai rumah jabatan dengan Keputusan Gubernur.
(3)SIP untuk Rumah Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangi oleh Gubernur.

Pasal 5

(1)Pejabat Eselon II atau Kepala SKPD untuk menempati Rumah Jabatan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, mengajukan permohonan kepada Gubernur.
(2)Gubernur dapat menyetujui atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan ketersediaan rumah daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, SIP untuk Rumah Jabatan Tertentu ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
(4)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Gubernur menugaskan kepada Sekretaris Daerah untuk membuat surat penolakan.

Pasal 6

(1)PNS serta Non PNS yang diberi tugas atau jabatan tertentu guna memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi yang ditunjuk oleh Kepala SKPD, untuk menempati Rumah Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 huruf (c), dengan surat penunjukkan Kepala SKPD.
(2)Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan SIP kepada Pengelola, dengan melampirkan Surat Penunjukkan Kepala SKPD.
(3)SIP yang ditandatangani oleh Pengelola, paling sedikit memuat:
1. a.Obyek penghunian;
2. b.Jangka waktu;
3. c.Hak dan kewajiban penghuni;
4. d.Larangan; dan
5. e.Sanksi. 6

Pasal 7

(1)Persyaratan untuk dapat menempati rumah dinas/ perumahan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 (d), adalah:
1. a.Mempunyai masa kerja PNS minimal 10 tahun di Pemerintah Daerah.
2. b.Diutamakan pegawai yang mempunyai masa kerja lebih lama.
3. c.Non PNS yang secara sah memiliki surat penunjukkan/SIP untuk menempati Rumah Dinas/Perumahan Pegawai.
(2)Dalam hal terdapat permohonan lebih dari satu pegawai dengan masa kerja yang sama, maka yang diutamakan adalah pemohon pertama.

Pasal 8

(1)PNS yang memenuhi syarat untuk menempati rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat mengajukan permohonan kepada Pengelola dengan disertai surat rekomendasi Kepala SKPD.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
1. a.fotokopi surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
2. b.fotokopi surat Keputusan Pangkat Terakhir;
3. c.fotokopi Kartu Identitas; dan
4. d.fotokopi Kartu Keluarga/C1; dan
5. e.Persyaratan lain yang dibutuhkan
6. f.Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disetujui atau ditolak dengan mempertimbangkan ketersediaan rumah dinas dan/atau status hukum rumah dinas.
(3)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, diatur lebih lanjut dalam SIP yang ditandatangani oleh Pengelola.
(4)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak Pengelola membuat surat penolakan.

Pasal 9

Format SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(3), Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (3) sebagaimana dalam Lampiran dari Peraturan Gubernur ini. 7

BAB III

OBYEK PERJANJIAN

Pasal 10

Pengguna/Kuasa Pengguna Barang bertugas melakukan Penambahan/Perubahan bangunan atas:

a.rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a;
b.rumah jabatan tertentu eselon II dan/atau Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b;
c.rumah Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c; dan
d.rumah dinas/ perumahan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…