DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 15 Tahun 2016

Nomor: 15
Tahun: 2016
Ditetapkan: 22 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH; PELAPORAN DATA KENDARAAN BERMOTOR TERMASUK ALAT BERAT/ALAT BESAR, DATA PEMAKAIAN BBM DAN DATA PENGGUNAAN/PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN; MONITORING DAN EVALUASI.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Optimalisasi Pendapatan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4953); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4893
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa & Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5039);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 137 Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)
10.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268); 3
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 tentang Jangka Waktu Pendaftran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
14.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
15.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 66);
16.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 36); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan;

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4.Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 4
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
6.Unit Pelaksana Teknis Pemungutan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPTPPD adalah Unit Pelayananpada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
7.Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara/Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara/Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
9.Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan diatas air.
10.Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
11.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
12.Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah Bahan Bakar Minyak yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor.
13.Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair antara lain bensin, solar serta bahan bakar gas.
14.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB, adalah Pajak atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
15.Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor.
16.Wajib Pungut adalah orang pribadi atau badan yang berkewajiban memungut PBBKB atas terjadinya transaksi penjualan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dari produsen dan/atau importir atau nama lain sejenis (penyedia) antara lain PT. Pertamina dan Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Lainnya atas bahan bakar yang disalurkan atau dijual kepada lembaga penyalur dan konsumen langsung. 5
17.Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat;
18.Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disebut PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau Pemanfataan Air Permukaan.
19.Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut PBB adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya.
20.Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.
21.Nomor Pokok Wajib Pajak selanjutnya disebut dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang di pergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya yang terdiri dari 15 (lima belas ) digit yaitu 9 (sembilan ) digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan.
22.Pelaku usaha adalah setiap orang pribadi atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
23.Bank Daerah adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
24.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah Surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh Bendahara Umum Daerah.

BAB II

OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH

Pasal 2

(1)Dalam rangka optimalisasi Pendapatan Daerah, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dibutuhkan sinergitas atau dukungan dari Para Pelaku Usaha/Investor yang melakukan usaha/pekerjaan di Kalimantan Tengah. 6
(2)Bentuk dukungan Para Pelaku Usaha/Investor kepada Daerah adalah dengan selalu patuh dan taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas ketentuan Perpajakan, baik Pajak Pusat dan Pajak Daerah, maupun Bukan Pajak.

Pasal 3

Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan optimalisasi Pendapatan Daerah yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

Pasal 4

(1)Kepada setiap pelaku usaha yang akan melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Daerah, wajib memenuhi persyaratan tambahan yaitu :
1. a.Menggunakan Kendaraan Operasional Bernomor Polisi Kalimantan Tengah (KH),
2. b.Apabila menggunakan kendaraan yang harus disewa, maka harus bernomor Polisi Kalimantan Tengah (KH);
3. c.Membeli BBM dari Perusahaan Penyalur BBM yang terdaftar di Daerah;
4. d.Membuka Rekening pada Bank Daerah.
5. e.Membuka Kantor Cabang di Daerah.
6. f.Memiliki NPWP di Daerah.
(2)Setiap Pelaku Usaha yang akan melakukan Perpanjangan Izin Usaha dan/atau Pekerjaan di Daerah wajib memenuhi persyaratan tambahan yaitu:
1. a.Melampirkan Bukti Lunas PKB dan BBNKB atas semua Kendaraan Bermotor yang dimiliki/dikuasai termasuk PKB dan BBNKB Alat Berat/Alat Besar;
2. b.Melampirkan Bukti Lunas PAP;
3. c.Melaporkan Bukti Pembelian/Penggunaan BBM;
4. d.Memiliki Rekening Bank Daerah dan aktif memanfaatkannya untuk kegiatan operasional perusahaan;
5. e.Melampirkan Bukti Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 26 dan PPN;
6. f.Melampirkan Bukti Lunas PBBKB;
7. g.Melaporkan secara tertib dan akurat Data Hasil Produksi, Ketenagakerjaan dan data lainnya yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pedoman bagi SKPD yang menangani Perizinan/Rekomendasi Perizinan/Pengguna Barang dan Jasa yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa, dalam menentukan :
1. a.kelengkapan persyaratan dalam penerbitan izin atau rekomendasi penerbitan izin usaha;
2. b.kelengkapan persyaratan bagi pemenang pengadaan barang dan/atau jasa; dan
3. c.kelengkapan persyaratan bagi pemenang lelang/tender. 7
(4)Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dipersyaratkan oleh SKPD yang mengadakan pengadaan Barang dan Jasa pada saat akan mengusulkan SP2D.
(5)Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan dalam kontrak.
(6)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pedoman bagi SKPD yang menangani Perizinan/Rekomendasi Perizinan dalam menentukan kelengkapan persyaratan penerbitan Perpanjangan Izin atau Rekomendasi penerbitan Perpanjangan Izin Usaha.
(7)Untuk memverifikasi Bukti Lunas Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 5

(1)Disamping memenuhi hal-hal dimaksud dalam Pasal 4, Para Pelaku Usaha/Investor juga diharapkan dapat berkontribusi dengan memberikan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah.
(2)Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggugurkan kewajiban perpajakan.
(3)Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB III

PELAPORAN DATA KENDARAAN BERMOTOR TERMASUK ALAT BERAT/ ALAT BESAR, DATA PEMAKAIAN BBM DAN DATA PENGGUNAAN/ PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN

Pasal 6

(1)Untuk mewujudkan tertib administrasi Pajak Daerah, kepada Pelaku Usaha/Investor yang melakukan Usaha/Kegiatan di Daerah wajib melaporkan Objek Pajak secara tertib dan akurat/benar dan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah Cq. Dinas Pendapatan Daerah dan tembusan kepada SKPD Teknis terkait.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Data Kendaraan Bermotor, termasuk Alat Berat/Alat Besar yang dimiliki/dikuasai ;
2. b.Data Penggunaan/Pemanfaatan Air Permukaan; dan
3. c.Data Pembelian/Penggunaan BBM.
(3)Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Data Potensi Pajak Daerah dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam menentukan target Pendapatan Daerah yang bersumber dari PKB, BBNKB, PAP dan PBBKB. 8
(4)Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan setiap tahun dan/atau pada saat ada perubahan data.
(5)Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, disampaikan setiap bulan.
(6)Bentuk format laporan dimaksud ayat (1), sebagaimana Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

(1)Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah berkoordinasi dengan SKPD/Instansi terkait.
(2)Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan oleh Tim terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 22 Juni 2016 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd SUGIANTO SABRAN Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 22 Juni 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, ttd SIUN JARIAS BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 15. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd AGUS RESKINOF NIP. 19601103 199303 1 003 LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 15 TAHUN 2016 TANGGAL 22 JUNI 2016 DATA KEPEMILIKAN/PENGGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR TERMASUK ALAT BERAT/ALAT BESAR Nama Perusahaan : Alamat : Nomor Telpon/HP : Bidang Usaha : No Jenis/Merk/Tipe Nomor Rangka Nomor Mesin Tahun Pembuat an Nomor Polisi Tahun Mulai Dioperasikan Keterangan Pajak 1 2 3 4 5 6 7 Catatan : Dilampirkan fotokopy :

1.STNK
2.Bukti Lunas Pajak
3.Faktur/Invoice (khusus Alat Berat) GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd SUGIANTO SABRAN ………………………………, …………………………… 20….. Pimpinan Perusahaan, (………………………………………………………) LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 15 TAHUN 2016 TANGGAL 22 JUNI 2016 LAPORAN PENGGUNAAN/PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BULAN ………………………………… Nama Perusahaan : Alamat : Nomor Telpon/HP : Bidang Usaha : No Jenis BBM Jumlah Penggunaan/ Pembelian (Ltr) DO/LO/Faktur/I nvoice Tanggal dan Nomor Perusahaan Penyedia / Tempat Pembelian 1 2 3 4 5 Catatan : Dilampirkan fotokopy :
1.Deliveri Order(DO)/Loading Orderrr (LO)
2.Faktur/Invoice Pembelian GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd SUGIANTO SABRAN …………………………, …………………………… 20….. Pimpinan Perusahaan (………………………………………………………) LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 15 TAHUN 2016 TANGGAL 22 JUNI 2016 LAPORAN PEMANFAATAN / PENGGUNAAN AIR PEMUKAAN BULAN ……………………………… Nama Perusahaan : Alamat : Nomor Telpon/HP : Bidang Usaha : No Dimanfaatkan Untuk Volume (M 3 ) Keterangan 1 2 3 4 Catatan : Dilampirkan : Bukti Lunas Pajak Air Permukaan GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd SUGIANTO SABRAN ……………………………, …………………… 20….. Pimpinan Perusahaan (………………………………………………………)

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…