DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2014

Nomor: 16
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 April 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa lebih terintegrasi atau terpadu sesuai dengan tata nilai pengadaan, dan meningkatan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 3
12.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
19.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11);
20.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 65); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. 4 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 38), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 angka 9, angka 11, angka 20, angka 22 diubah, serta diantara angka 9 dan angka 10 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yaitu angka 9a dan ditambah 9 angka setelah angka 22, yaitu angka 23, angka 24, angka 25, angka 26, angka 27, angka 28, angka 29, angka 30, angka 31, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5.Biro Aset adalah Biro Aset Sekretariat Daerah Provonsi Kalimantan Tengah.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
7.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
8.Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/ Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa oleh SKPD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa.
9.Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut ULP adalah ULP Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. 9a. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah Tim yang terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah di dalam ULP.
10.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran SKPD Pengguna APBN/APBD. 5
11.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
12.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang diangkat oleh PA/KPA sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa.
13.Pengguna Barang/Jasa adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang dan/atau jasa milik negara/daerah di masing-masing SKPD.
14.Penyedia Barang/ Jasa adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya.
15.Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
16.Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud lainnya.
17.Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
18.Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan ketrampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan pekerjaan Konstruksi dan pengadaan barang.
19.Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
20.Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/ Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.
21.Kontrak pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksanaan swakelola.
22.Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa. 6
23.Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa.
24.Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.
25.Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.
26.Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/ Jasa lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
27.Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
28.Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat.
29.Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
30.Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/ Jasa. 31 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/ Jasa kepada PPK/ ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/ Jasa.
2.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Ruang lingkup tugas dan kewenangan ULP mencakup pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dari APBN/APBD. 7

3.Ketentuan Pasal 5 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)ULP bertugas menyelenggarakan seluruh pelayanan pengadaan barang/jasa yang dilakukan Pemerintah Daerah/BUMD dan mengoordinasikan semua kegiatan penyelenggaraan pengadaan barang jasa pada Dinas/ Badan/Kantor/Lembaga/Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah atau unit kerja setingkat di BUMD.
(2)Tugas ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa bersama PPK;
2. b.menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
3. c.mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
4. d.menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
5. e.melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;
6. f.menjawab sanggahan;
7. g.menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
8. h.menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
9. i.mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri dan spesifikasi teknis pekerjaan kepada PPK;
10. j.membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Gubernur;
11. k.memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
12. l.menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa ULP;
13. m.melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui LPSE (e-procurement);
14. n.melaksanakan evaluasi terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa yang telah dilaksanakan;
15. o.mengelola system informasi manajemen pengadaan barang/jasa yang mencakup dokumen pengadaan, data survey harga, daftar kebutuhan barang/jasa, daftar hitam penyedia.
  1. 4.Ketentuan Pasal 9 diubah, dan disisipkan 1 (satu) ayat antara ayat (1) dan ayat (2) yaitu ayat (1a) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Sekretariat ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri dari : 8
1. a.Seksi Administrasi dan Umum
2. b.Seksi Evaluasi dan Pelaporan
3. c.Seksi Informasi dan Pengaduan (1a) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Seksi-seksi.
(2)Sekretaris ULP mempunyai tugas :
1. a.mengoordinasikan seluruh kegiatan pengadministrasian di ULP;
2. b.menyusun penjadualan tugas Pokja;
3. c.membantu administrasi pengadaan oleh Pokja;
4. d.menyimpan asli dokumen lelang;
5. e.menginventarisasi Sanggahan dan Sanggahan Banding;
6. f.memfasilitasi kebutuhan operasional dan pemeliharaaan sarana prasarana pada ULP;
7. g.memantau harga barang/jasa di pasaran;
8. h.mengkoordinasikan Tim Teknis dalam membantu rangkaian proses pengadaan khususnya spesifikasi barang/pekerjaan;
9. i.mengoordinasikan Tim Ahli pengadaan barang/ jasa dalam membantu rangkain proses pengadaan;
10. j.melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan menyusun laporan.
(3)Sekretaris ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Pokja ULP.

5.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Seksi Administrasi dan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan fungsi ketatausahaan ULP.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Administrasi dan Umum mempunyai fungsi :
1. a.Menerima, mengirim dan mengagenda surat masuk dan surat keluar.
2. b.Menyiapkan surat keluar, yang ditandatangani oleh Kepala ULP.
3. c.Mempersiapkan Rancangan Keputusan Kepala ULP tentang Pembentukan Tim Pokja yang akan melaksanakan pelelangan.
4. d.Meneliti kelengkapan Dokumen dan meneruskannya kepada Tim/Pokja yang melaksanakan pelelangan.
5. e.Menyiapkan dan mengusulkan dana, sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan tugas ULP. 9
  1. 6.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Seksi Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyusunan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengadaan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
1. a.Melakukan koordinasi secara berkala dengan Instansi terkait untuk bahan penyusunan laporan.
2. b.Mengevaluasi pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Tim/Pokja dan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang untuk bahan penyempurnaan dan pertimbangan oleh pimpinan.
3. c.Menyusun laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, bekerjasama dengan semua Pokja ULP.
4. d.Mengirim laporan hasil pelaksanaan pengadaan barangjasa.
5. e.Menyimpan dan mengarsipkan dokumen lelang.
  1. 7.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Staf Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala ULP;
(2)Staf Pendukung mempunyai tugas untuk mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat dan pokja-pokja sesuai dengan bidang keahliannya;
(3)Staf Pendukung terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Non PNS yang membantu pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

8.Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1)Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja ULP memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.Memiliki integritas, disiplin, dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
2. b.Memahami pekerjaan yang akan diadakan;
3. c.Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Kelompok Kerja ULP yang bersangkutan; 10
4. d.Memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan;
5. e.Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan
6. f.Menandatangani Pakta Integritas.
(2)Persyaratan Sertifikasi Keahlian Pengadaan barang/Jasa pada ayat (1) huruf e dapat dikecualikan untuk Kepala ULP.

9.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa oleh ULP dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

10.Ketentuan Pasal 23 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1)Evaluasi terhadap ULP dilakukan oleh Sekretaris Daerah satu kali setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(2)Dihapus.

11.Mengubah Lampiran Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 38), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini 11 Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 24 april 2014 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd AGUSTIN TERAS NARANG Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 24 April 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, ttd SIUN JARIAS BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 16 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, AGUS RESKINOF LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2014 TANGGAL 24 APRIL 2014 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, AGUS RESKINOF Keterangan : : Garis Komando ------------------ : Garis Fungsional GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd AGUSTIN TERAS NARANG Seksi Administrasi dan Umum Seksi Evaluasi dan Pelaporan Seksi Informasi dan Pengaduan STAF PENDUKUNG SKPD KEPALA SEKRETARIS Kelompok kerja/Tim/Panitia Kelompok Kerja (Pokja-2) dst Kelompok Kerja/Tim/Panitia
1.Ketua
2.Sekretaris
3.Anggota
4.Anggota
5.Anggota

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…