DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2015

Nomor: 16
Tahun: 2015
Ditetapkan: 18 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

SUSUNAN ORGANISASI; TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN; KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 N0m0r 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018); 3
12.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 75); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BADAN KETAHANAN PANGAN DAN KOORDINASI PENYULUHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan :

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di Daerah.
6.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
8.Badan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Tengah.
9.Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Tengah. 4
10.Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11.Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
12.Jabatan Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
13.Nama-nama jabatan fungsional umum adalah sebutan yang menjadi identitas penamaan jabatan di bawah eselon IV.
14.Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
15.Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
16.Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, atau Penyuluh Kehutanan baik Penyuluh PNS, Swasta, maupun Swadaya, yang selanjutnya disebut Penyuluh adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
17.Pelaku Utama kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.
18.Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan. 5

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan, terdiri dari:

a.Kepala Badan;
b.Sekretariat, membawahkan:
1. 1.Sub Bagian Penyusunan Program;
2. 2.Sub Bagian Keuangan; dan
3. 3.Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.
c.Bidang, terdiri dari:
1. 1.Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahkan: a) Sub Bidang Ketersediaan Pangan; dan b) Sub Bidang Kerawanan Pangan.
2. 2.Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahkan: a) Sub Bidang Distribusi Akses dan Harga Pangan; dan b) Sub Bidang Cadangan Pangan.
3. 3.Bidang Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan, membawahkan: a) Sub Bidang Penganekaragaman Pangan; dan b) Sub Bidang Konsumsi Pangan.
4. 4.Bidang Keamanan Pangan Segar, membawahkan: a) Sub Bidang Penanganan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar; dan b) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar.
5. 5.Bidang Penyuluhan Pertanian, membawahkan: a) Sub Bidang Tata Penyuluhan Pertanian; dan b) Sub Bidang Kelembagaan, Tenaga dan Sarana Penyuluhan Pertanian.
6. 6.Bidang Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, membawahkan: a) Sub Bidang Tata Penyuluhan Kelautan dan Perikanan; dan b) Sub Bidang Kelembagaan, Tenaga dan Sarana Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.
7. 7.Bidang Penyuluhan Kehutanan, membawahkan: a) Sub Bidang Tata Penyuluhan Kehutanan; dan b) Sub Bidang Kelembagaan, Tenaga dan Sarana Penyuluhan Kehutanan; c) Kelompok Jabatan Fungsional; dan d) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB). 6

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 3

Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, analisis, pengembangan, pelaksanaan, pembinaan, monitoring di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan, menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan kebijakan standard pelayanan dibidang ketahanan pangan dan koordinasi penyuluhan;
b.pengoordinasian, perencanaan, organisasi, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan program ketahanan pangan dan penyuluhan;
c.pengoordinasian dan pelaksanaan analisis, pembinaan penerapan standard teknis dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
d.pengoordinasian dan pembinaan penerapan standard pelayanan ketahanan pangan dan penyuluhan;
e.pengoordinasian, integrasi, sinkronisasi, fasilitasi ketahanan pangan dan penyuluhan lintas sektor;
f.pengoordinasian penyusunan programa, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan;
g.optimalisasi dan advokasi masyarakat dalam inovasi dan penyuluhan;
h.pelaksanaan satuan administrasi pangkal penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan pegawai negeri sipil yang bertugas pada tingkat Provinsi;
i.pengembangan kelembagaan penyuluhan dan pelaku utama serta pelaku usaha untuk mengembangkan usahatani, nelayan;
j.peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, Swadaya dan Swasta, serta pelaku utama dan pelaku usaha;
k.pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan ketahanan pangan dan penyuluhan; dan
l.penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan. 7

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Ketahanan Pangan dan koordinasi penyuluhan, mempunyai wewenang sebagai berikut:

a.pelaksana koordinasi dan monitoring bidang ketahanan pangan dan koordinasi penyuluhan;
b.analisis ketersediaan pangan, kerawanan pangan, konsumsi pangan, keamanan pangan, distribusi dan stabilitas harga pangan;
c.idientifikasi ketersediaan pangan, kerawanan pangan, konsumsi pangan, keamanan pangan, distribusi, harga pangan dan penyuluhan;
d.pembinaan ketahanan pangan dan koordinasi penyuluhan;
e.supervisi, monitoring dan pengawasan bidang ketahanan pangan, dan koordinasi penyuluhan;
f.penyedia dukungan pelatihan bidang ketahanan pangan dan koordinasi penyuluhan;
g.penyedia dukungan dewan ketahanan pangan dan sekretariat penyuluhan, komisi penyuluhan;
h.penyusun kebijakan program pengembangan ketahanan pangan dan komisi penyuluhan;
i.penyelenggara, informasi, publikasi bidang ketahanan pangan dan koordinasi penyuluhan;
j.pengemban kerjasama dan kemitraan bidang ketahanan pangan dan koordinasi penyuluhan; dan
k.penyusun kebijakan pengembangan dan kelembagaan bidang ketahanan pangan dan penyuluhan.

Pasal 6

Kepala Badan Ketahanan Pangan dan koordinasi penyuluhan mempunyai tugas memimpin, menyusun, membina, mengoordinasikan, dan mengawasi penyelenggaraan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta bertanggungjawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan, menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
b.penyelenggaraan koordinasi di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
c.pembinaan dan pengkoordinasian penerapan standar teknis di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan ;
d.penyediaan dukungan pengembangan infrastruktur; dan
e.penyelenggaraan pengaturan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengawasan, pemantauan, evaluasi di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan. 8

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan ketahanan pangan dan penyuluhan serta tugas pelayanan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, humas dan rumah tangga, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Badan Ketahanan Pangan dan koordinasi penyuluhan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
b.pelaksanaan koordinasi penyusunan pelaporan badan;
c.pelaksanaan koordinasi penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
d.pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kerjasama pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan;
e.penyelenggaraan koordinasi tugas-tugas badan;
f.pembinaan administrasi umum;
g.pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, organisasi dan tatalaksana; dan
h.pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas.

Pasal 10

Sekretariat, membawahkan:

1.Sub Bagian Penyusunan Program;
2.Sub Bagian Keuangan; dan
3.Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…