DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 17 Tahun 2015

Nomor: 17
Tahun: 2015
Ditetapkan: 18 Mei 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

SUSUNAN ORGANISASI; TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN; TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS; KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei; Mengingat : 1. Undang-Undang dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
9.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
10.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/I/ 0109/2015 tentang Penetapan Rumah Sakit Khusus Jiwa Kalawa Atei Provinsi Kalimantan Tengah Sebagai Rumah Sakit Jiwa Kelas C;
11.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 76). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS RUMAH SAKIT JIWA KALAWA ATEI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5.Rumah Sakit Jiwa yang selanjutnya disingkat RSJ Kalawa Atei adalah Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei.
6.Direktur adalah Direktur RSJ Kalawa Atei.
7.Kepala Bidang Pelayanan Medis adalah Kepala Bidang Pelayanan Medis RSJ Kalawa Atei.
8.Kepala Bidang Pelayanan Medis adalah Kepala Bidang Pelayanan Medis RSJ Kalawa Atei.
9.Kepala Bidang Penunjang Medis adalah Kepala Bidang Penunjang Medis RSJ Kalawa Atei.
10.Kepala Bidang Keperawatan adalah Kepala Bidang Keperawatan RSJ Kalawa Atei.
11.Komite Medik adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya terdiri dari Ketua-Ketua Staf Medik Fungsional.
12.Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite Medik.
13.Komite Keperawatan adalah kelompok profesi perawat/bidan yang anggotanya terdiri dari perawat/bidan.
14.Instalasi adalah unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di RSJ Kalawa Atei.
15.Satuan Pemeriksaan Internal adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan internal RSJ Kalawa Atei.
16.Aparat Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17.Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
18.Jabatan Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam suatu satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
19.Nama-nama jabatan fungsional umum adalah sebutan yang menjadi identitas penamaan jabatan di bawah eselon IV.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

RSJ Kalawa Atei, terdiri dari:

1.Direktur.
2.Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan, membawahkan: 1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha; 2) Kepala Sub Bagian Keuangan; dan 3) Kepala Sub Bagian Program.
3.Kepala Bidang Pelayanan Medis, membawahkan: 1) Kepala Seksi Rawat Inap; dan 2) Kepala Seksi Rawat Jalan, Intensif dan Darurat.
4.Kepala Bidang Penunjang Medis, membawahkan: 1) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana; dan 2) Kepala Seksi Penunjang Diagnostik dan Terapi.
5.Kepala Bidang Keperawatan, membawahkan: 1) Kepala Seksi Sarana dan Tenaga Keperawatan; dan 2) Kepala Seksi Mutu dan Asuhan Keperawatan.
6.Kelompok Jabatan Fungsional.
7.Satuan Pemeriksaan Internal.
8.Instalasi.
9.Komite Medik.
10.Komite Perawatan.
11.Staf Medik Fungsional.

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 3

RSJ Kalawa Atei mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan jiwa secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dengan upaya peningkatan kesehatan lainnya serta pencegahan penyakit kejiwaan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, RSJ Kalawa Atei, menyelenggarakan fungsi:

a.penyelenggaraan pelayanan medis;
b.penyelenggaraan pelayanan penunjang medis;
c.penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
d.penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa rujukan;
e.penyelenggaraan rehabilitasi korban narkotika dan zat adiktif lainnya;
f.penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
g.penyusunan program dan pelaksanaan rekam medis;
h.penyelenggaraan urusan ketata usahaan; dan
i.penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penelitian kesehatan jiwa bagi institusi dan organisasi profesi yang membutuhkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesepakatan dari semua pihak yang terkait.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RSJ Kalawa Atei mempunyai kewenangan sebagai berikut:

a.perawatan dan pengobatan penyakit jiwa yang dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;
b.perawatan dan pengobatan penderita penyakit dan memberikan rujukan medis;
c.perawatan, pengobatan dan pelayanan kegawatdaruratan penyakit dan serta kegawatdaruratan penyakit kejiwaan;
d.pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif kesehatan jiwa di lingkungan Rumah Sakit melalui PKMRS;
e.pemberian laporan data penyakit jiwa yang di rawat di Rumah Sakit;
f.penyelenggaraan penyehatan lingkungan di Rumah Sakit Jiwa;
g.pelaksanaan kegiatan pemberian makan kepada pasien rawat inap;
h.pemberian pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif jiwa;
i.penerimaan rujukan penderita penyakit jiwa dan merujuk penderita penyakit;
j.penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan pelayanan rumah sakit jiwa;
k.penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di Rumah Sakit Jiwa;
l.pengelolaan dana yang bersumber APBD maupun APBN (Tugas Pembantuan) serta dana lainnya untuk pelayanan kesehatan jiwa di Rumah Sakit;
m.pelaksanaan diklat fungsional dan teknis;
n.penyediaan kebutuhan obat dan perbekalan farmasi untuk pasien Rumah Sakit Jiwa;
o.pelaksanaan manajemen kesehatan jiwa menyangkut kebijakan kesehatan jiwa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
p.pelaksanaan bimbingan dan pengendalian norma standar, prosedur dan kriteria bidang Kesehatan jiwa;
q.pelaksanaan manajemen kesehatan jiwa menyangkut kebijakan kesehatan jiwa pemerintah provinsi; dan
r.pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Jiwa.
s.penyelenggaraan pelayanan, pengobatan dan rehabilitasi dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dan zat adiktif lainnya (NAPZA).

BAB IV

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 6

Direktur RSJ Kalawa Atei mempunyai tugas memimpin, mengawasi, dan mengoordinasikan tugas-tugas rumah sakit jiwa, sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur RSJ Kalawa Atei mempunyai fungsi:

a.penyelenggaraan Pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang Medis dan Keperawatan;
b.penyelenggaraan Administrasi dan Keuangan;
c.penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan, Pelatihan dan Kemitraan; dan
d.penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dengan lintas sektor dan program yang terkait dengan pelayanan kesehatan jiwa.

Pasal 8

Bagian Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas mengkoordinasi dan mengendalikan penyelenggaraan urusan ketata usahaan, penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, organisasi dan penyusunan program dan ketatalaksanaan RSJ Kalawa Atei.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Administrasi dan Keuangan mempunyai fungsi:

a.pengoordinasian penyusunan rencana kegiatan, program dan anggaran RSJ Kalawa Atei;
b.pengumpulan data, pelaksanaan analisa dan evaluasi serta pelaporan kegiatan RSJ Kalawa Atei;
c.pengelolaan urusan keuangan dan aset;
d.pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian dan urusan rumah tangga;
e.pelaksanaan penataan organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan;
f.penyelenggaraan kehumasan dan protokol;
g.penyiapan bahan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Rumah Sakit Jiwa;
h.pengoordinasian pengamanan dan keamanan RSJ Kalawa Atei; dan
i.pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Pasal 10

1.Sub Bagian Tata Usaha;
2.Sub Bagian Keuangan; dan
3.Sub Bagian Program.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…