DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 17 Tahun 2017

Nomor: 17
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

-PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ; -BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 201 Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri;
c.bahwa dalam huruf a Gubernur Kendaraan Bermotor Bermotor Mengingat : 1. Undang Undang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang tentang Pembentukan Daerah Kalima Timur (Lembaran Negara Nomor Nomor 1284 Lemba
1. 2.Undang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R Nomor 4438); GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 17 TAHUN 2016 T E N T A N G PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2016, Gubernur

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri; bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan D Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R Nomor 4438); GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 6 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ketentuan Pasal 16 ayat (1) n Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan an Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor an Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Pajak Daerah, Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak an Bea Balik Nama Kendaraan Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Undang Nomor 25 Tahun 1956 aerah Swatantra Tingkat I an Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Republik Indonesia Tahun 1957 Negara Republik Indonesia Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Republik Indonesia Nomor 1622); Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan ntara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia SALINAN 2

3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 434);
9.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 69); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 3

1.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
2.Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang memiliki izin angkutan umum barang dan/atau orang dipungut dengan bayaran.
3.Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
4.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
5.Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
6.Badan hukum adalah badan perkumpulan dan sebagainya yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum seperti perseroan, yayasan dan lembaga.
7.Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat- alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
8.Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
9.Harga Pasaran Umum, yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
10.Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
11.Umur rangka/body adalah umur kendaraan bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan rangka/body.
12.Umur motor adalah umur motor kendaraan bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan.

Pasal 2

Kendaraan Bermotor Dalam Peraturan Gubernur ini, dikelompokkan dalam:

a.Mobil penumpang yang terdiri dari sedan, jeep dan minibus;
b.Mobil bus yang terdiri dari microbus dan bus; 4
c.Mobil barang yang terdiri dari pick up, light truck dan truck;
d.Alat-alat berat dan alat-alat besar; dan
e.Sepeda motor roda dua dan roda tiga.

Pasal 3

(1)Penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
1. a.NJKB; dan
2. b.bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
(2)NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun 2015.
(3)NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
(4)Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu).
(5)Koefisien yang nilainya 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor dianggap masih dalam batas toleransi.
(6)Koefisien lebih besar dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor dianggap melewati batas toleransi.
(7)Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada kolom 7 Lampiran I Peraturan Gubernur ini melalui penetapan sebagai berikut:
1. a.Sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
2. b.Sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
3. c.Jeep nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
4. d.Minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
5. e.Blind van nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
6. f.Pick Up nilai koefisien sama dengan 1,075 (satu koma nol tujuh puluh lima);
7. g.Microbus nilai koefisien sama dengan 1,075 (satu koma nol tujuh puluh lima);
8. h.Bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
9. i.Light Truck nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga); dan
10. j.Truck nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga). 5

Pasal 4

Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.

Pasal 6

(1)Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
(2)Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
(3)Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
(4)Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1)Pemberlakuan pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan pemberlakuan pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) hanya diberikan kepada kendaraan angkutan umum orang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum orang, memiliki izin penyelenggaraan angkutam umum orang dan buku uji kendaraan yang masih berlaku.
(2)Pemberlakuan pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan pemberlakuan pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) hanya diberikan kepada kendaraan angkutan umum barang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum barang dan memiliki buku uji kendaraan yang masih berlaku.

Pasal 8

(1)Pemilik kendaraan bermotor angkutan umum orang dan kendaraan bermotor angkutan umum barang wajib berbadan 6 hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang dan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang pemiliknya tidak berbadan hukum Indonesia ditetapkan PKB dan BBN-KB kendaraan bermotor pribadi.

Pasal 9

(1)NJKB ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.
(2)NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
(3)Kendaraan bermotor yang mengalami ubah bentuk sehingga mengakibatkan NJKB tersebut bertambah, dipungut tambahan BBN-KB sebesar 15% (lima belas persen) dari:
1. a.Selisih NJKB sebelum dan setelah mengalami ubah bentuk apabila tercantum dalam tabel NJKB; dan
2. b.NJKB ubah bentuk untuk kendaraan bermotor yang mengalami ubah bentuk tidak tercantum dalam tabel NJKB.
(4)NJKB jenis pick up, light truck dan truck sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan Nilai Jual chasis.
(5)Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB bagi kendaraan bermotor yang mengalami ubah bentuk, ditetapkan nilai ubah bentuk yang terakhir berdasarkan tanggal kuitansi perubahan bentuk.

Pasal 10

(1)Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/body dan nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor di air.
(2)NJKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor yang dioperasikan di air pada minggu pertama bulan Desember tahun 2015.
(3)Nilai jual rangka/body kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis, isi kotor (GT/gross tonnage) antara GT 5 sampai dengan GT 7, fungsi, dan umur rangka/body.
(4)Nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut daya kuda/horse power dan umur motor.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 17 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 17 TAHUN 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 17 TAHUN 2016