DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 19 Tahun 2015

Nomor: 19
Tahun: 2015
Ditetapkan: 20 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

PEMBENTUKAN; KEDUDUKAN; SUSUNAN ORGANISASI; TUGAS POKOK DAN FUNGSI; TATA KERJA; KEPEGAWAIAN; PEMBIAYAAN.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622); SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233)
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Lembaran Negara Reupblik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018 ), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2000 Nomor 4194);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 3
8.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 75); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
3.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten /Kota yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
5.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
7.Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
8.Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.
9.Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.
11.Kepala UPT yang selanjutnya disebut Kepala Laboratorium adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah. 4
12.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah.
13.Pengujian parameter kualitas lingkungan adalah suatu kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan dan penentuan secara laboratoris satu atau lebih parameter kualitas lingkungan (fisika, kimia dan biologi) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT Laboratorium Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah.
(2)Bagan Struktur UPT Laboratorium Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)Laboratorium Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah adalah UPT pada Badan Lingkungan Hidup.
(2)Laboratorium Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Badan.
(3)Dalam melaksanakan tugas Kepala Laboratorium dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan terdiri dari :
1. a.Kepala Laboratorium;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Laboratorium. 5

BAB V

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas pokok melakukan pengujian parameter kualitas lingkungan dalam rangka menunjang kegiatan teknis operasional Badan Lingkungan Hidup, instansi pemerintah lainnya, dan/atau pelanggaran lain yang memerlukan pengujian.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Laboratorium Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

a.perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengambilan sampel (sampling), pengujian parameter kualitas lingkungan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, administrasi umum dan administrasi laboratorium;
b.pelaksanaan pengambilan sampel dan pengelolaan sampel pengujian parameter kualitas lingkungan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
c.pelaksanaan pengujian secara laboratoris parameter kualitas lingkungan (fisik, kimia dan biologi) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
d.pelaksanaan penelitian dan pengembangan secara laboratoris di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
e.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kelaboratoriuman di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
f.pelaksanaan administrasi umum dan administrasi laboratorium.

Pasal 7

Kepala Laboratorium mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas operasional pelayanan teknis, pembinaan, ketatausahaan, mengelola kegiatan Laboratorium Lingkungan dan pelayanan masyarakat. 6

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Laboratorium menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan rencana, program kerja,kebijakan teknis pelayanan Laboratorium Lingkungan;
b.perumusan petunjuk/pedoman teknis pelaksanaan tugas Laboratorium Lingkungan;
c.pengoordinasian dan pengendalian pelaksana tugas Laboratorium Lingkungan;
d.pengoordinasian dan kerjasama pelaksana tugas lintas program dan sektor; dan
e.pelaksana pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Laboratorium Lingkungan.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a.melaksanakan pengelolaan surat menyurat, rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
b.melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
c.melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
d.melakukan pelayanan penerimaan sampel, penerbitan sertifikat hasil uji dan pengelolaan data
e.melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan perlengkapan kantor; dan
f.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Laboratorium.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan rencana kegiatan dan program kerja administrasi;
b.pelayanan pelanggan melalui kegiatan penerimaan sampel, penerbitan sertifikat hasil uji dan pengelolaan data;
c.pengelolaan dan administrasi keuangan;
d.pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian;
e.pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
f.pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksana tugas administrasi Laboratorium Lingkungan. 7

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008