DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

PENETAPAN DAN KEDUDUKAN; JUMLAH DAN JENIS; SUSUNAN ORGANISASI; TUGAS DAN FUNGSI; TATA KERJA; KEPEGAWAIAN; PEMBIAYAAN.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, pengaturan tentang nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 3
10.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 66); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
4.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
6.Dinas adalah Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.
8.Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan, UPT Balai Benih Ikan Pantai Ujung Pandaran, UPT Balai Benih Udang Galah Kumai, UPT Balai Benih Ikan Sentral Talohen, UPT Stasiun Pengembangan Ikan Lokal Tangkiling.
9.UPT Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan, yang selanjutnya disingkat UPT LPPMHP adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang terletak di Kota Palangka Raya. 4
10.UPT Balai Benih Ikan Pantai Ujung Pandaran, yang selanjutnya disingkat UPT BBIP Ujung Pandaran adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Pantai Ujung Pandaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang terletak di Desa Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur.
11.UPT Balai Benih Ikan Sentral Talohen, yang selanjutnya disingkat UPT BBIS Talohen adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Sentral Talohen pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang terletak di Desa Talohen Ampah, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur.
12.UPT Balai Benih Udang Galah Kumai, yang selanjutnya disingkat UPT BBUG Kumai adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Udang Galah Kumai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang terletak di Desa Sei Kapitan, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat.
13.UPT Stasiun Pengembangan Ikan Lokal Tangkiling yang selanjutnya disingkat UPT SPIL Tangkiling adalah Unit Pelaksana Teknis Stasiun Pengembangan Ikan Lokal Tangkiling pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang terletak di Desa Banturung Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya.
14.Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Pantai Ujung Pandaran, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Udang Galah Kumai, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Sentral Talohen dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Stasiun Pengembangan Ikan Lokal Tangkiling.
15.Unit Pembenihan Rakyat yang selanjutnya disingkat UPR adalah suatu unit pembenihan milik masyarakat yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB II

PENETAPAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan UPT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu:
1. a.UPT Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan;
2. b.UPT Balai Benih Ikan Pantai Ujung Pandaran;
3. c.UPT Balai Benih Ikan Sentral Talohen;
4. d.UPT Balai Benih Udang Galah Kumai; dan
5. e.UPT Stasiun Pengembangan Ikan Lokal Tangkiling. 5
(2)Bagan struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam:
1. a.Lampiran I UPT Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan; dan
2. b.Lampiran II UPT Balai Benih Ikan Pantai Ujung Pandaran, UPT Balai Benih Udang Galah Kumai, UPT Balai Benih Ikan Sentral Talohen, UPT Stasiun Pengembangan Ikan Lokal Tangkiling, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

(1)UPT LPPMHP, UPT BBIP Ujung Pandaran, UPT BBIS Talohen, UPT BBUG Kumai, dan UPT SPIL Tangkiling adalah unsur pelaksana teknis Operasional Dinas di Lapangan.
(2)UPT LPPMHP, UPT BBIP Ujung Pandaran, UPT BBIS Talohen, UPT BBUG Kumai, dan UPT SPIL Tangkiling masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

BAB III

JUMLAH DAN JENIS

Pasal 4

UPT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah berjumlah 5 (lima), yang terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:

a.1 (satu) jenis UPT Laboratorium Uji Mutu Hasil Perikanan, yakni UPT Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan; dan
b.4 (empat) jenis UPT Perbenihan Perikanan, yakni: 1) UPT Balai Benih Ikan Pantai Ujung Pandaran. 2) UPT Balai Benih Ikan Sentral Talohen. 3) UPT Balai Benih Udang Galah Kumai. 4) UPT Stasiun Pembenihan Ikan Lokal Tangkiling.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi UPT Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan, terdiri dari:

a.Kepala UPT;
b.Sub Bagian Tata Usaha;
c.Seksi Pengendalian;
d.Seksi Pengujian; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional. 6

Pasal 6

Susunan organisasi UPT Perbenihan Perikanan yaitu UPT BBIP Ujung Pandaran, UPT BBIS Talohen, UPT BBUG Kumai dan UPT SPIL Tangkiling, masing-masing terdiri dari:

a.Kepala UPT;
b.Sub Bagian Tata Usaha;
c.Seksi Penerapan Inovasi Teknologi Produksi;
d.Seksi Pelayanan Teknik dan Distribusi; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

UPT LPPMHP mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) dan analisa bahaya pengendalian titik kritis (HACCP) unit usaha perikanan, melaksanakan pengujian laboratoris terhadap bahan baku, bahan pembantu, bahan tambahan dan produk akhir perikanan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, UPT LPPMHP, menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan teknis balai pengendalian dan pengujian mutu hasil perikanan;
b.pembinaan dan pengawasan penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) pada unit usaha perikanan;
c.pelaksanaan pengujian secara laboratoris terhadap bahan baku, bahan pembantu, bahan tambahan dan produk akhir perikanan;
d.penyelenggaraan pelayanan informasi di bidang pengembangan dan pengendalian mutu hasil perikanan;
e.pelaksanaan monitoring produk perikanan yang ada di pasar lokal;
f.pengkajian bahan petunjuk teknis pengujian dan pembinaan mutu hasil perikanan;
g.penyelenggaraan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi sistem mutu serta keamanan hasil perikanan;
h.penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
i.penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
j.pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 7

Pasal 9

(1)Kepala UPT LPPMHP mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengendalian/pengawasan mutu dan pengujian mutu.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala UPT LPPMHP menyelenggarakan fungsi:
1. a.perencanaan program dan kegiatan pengendalian dan pengujian mutu hasil perikanan;
2. b.pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengendalian mutu hasil perikanan;
3. c.pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengujian mutu;
4. d.penelaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
5. e.penandatanganan sertifikat hasil uji;
6. f.pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
7. g.pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;
8. h.pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
9. i.penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

Pasal 10

(1)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan ketatausahaan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan program dan kegiatan UPT;
2. b.pengelolaan urusan umum meliputi kegiatan tata usaha, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
3. c.pengelolaan urusan kepegawaian;
4. d.pengelolaan urusan keuangan;
5. e.pengkajian bahan petunjuk teknis pengujian dan pembinaan mutu hasil perikanan;
6. f.pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi sistem mutu serta keamanan hasil perikanan;
7. g.pelaksanaan penerimaan dan pengagendaan contoh;
8. g.penyusunan dan pendokumentasian laporan hasil analisa (LHA); dan
9. h.penyusunan pelaporan kegiatan UPT dan pelaksanaan tugas.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008