DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 20 Tahun 2014

Nomor: 20
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); SALINAN 2
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4488), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4575);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 3
13.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
21.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4.Kebijakan Akuntansi adalah prinsip–prinsip, dasar–dasar, konvensi–konvensi, aturan–aturan, dan praktik–praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
5.Peranan dan tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan selama satu periode pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
6.Komponen laporan keuangan meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
7.Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang–undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
8.Entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran/pengguna barang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
9.Dasar hukum adalah peraturan perundang–undangan yang mengatur keuangan pemerintah yang mendasari terselenggaranya pelaporan keuangan.
10.Asumsi dasar pelaporan keuangan adalah asumsi yang mendasari pelaporan keuangan, yaitu asumsi kemandirian entitas, asumsi kesinambungan entitas, dan asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).
11.Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran– ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.
12.Prinsip akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.
13.Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (limitations) atau karena alasan–alasan kepraktisan. 5
14.Tanggung jawab atas laporan keuangan adalah pihak–pihak yang bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah, dimana laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah manyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
15.Suplemen laporan keuangan adalah laporan keuangan yang harus dilampirkan dalam laporan keuangan daerah sesuai peraturan perundang–undangan yang berlaku.
16.Mata uang pelaporan adalah satuan mata uang yang diharuskan dipakai dalam laporan keuangan daerah sesuai peraturan perundang–undangan yang berlaku.
17.Bahasa laporan keuangan adalah bahasa yang diharuskan dipakai dalam laporan keuangan daerah sesuai peraturan perundang–undangan yang berlaku.
18.Kebijakan akuntansi perkomponen laporan keuangan adalah penjelasan kebijakan akuntansi berupa definisi, pengakuan, pengukuran dan pegungkapan setiap komponen laporan keuangan.
19.Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai aset tersebut.

BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

(1)Kebijakan akuntansi keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meliputi:
1. a.Peranan dan tujuan pelaporan keuangan ;
2. b.Komponen laporan keuangan;
3. c.Entitas pelaporan dan akuntansi;
4. d.Dasar hukum pelaporan keuangan;
5. e.Asumsi dasar pelaporan keuangan;
6. f.Karakteristik kualitatif laporan keuangan;
7. g.Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan;
8. h.Kendala informasi yang relevan dan andal;
9. i.Unsur–unsur laporan keuangan;
10. j.Tanggung jawab atas laporan keuangan;
11. k.Suplemen laporan keuangan;
12. l.Pengukuran unsur laporan keuangan;
13. m.Bahasa laporan keuangan; dan
14. n.Kebijakan akuntansi perkomponen laporan keuangan; dan
15. o.Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian. 6
(2)Rincian kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam:
1. a.Lampiran A : Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. b.Lampiran B.I : Kebijakan Akuntansi Nomor 01 Penyajian Laporan Keuangan;
3. c.Lampiran B.II : Kebijakan Akuntansi Nomor 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
4. d.Lampiran B.III : Kebijakan Akuntansi Nomor 03 Neraca;
5. e.Lampiran B.IV : Kebijakan Akuntansi Nomor 04 Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas;
6. f.Lampiran B.V : Kebijakan Akuntansi Nomor 05 Laporan Arus Kas;
7. g.Lampiran B.VI : Kebijakan Akuntansi Nomor 06 Akuntansi Pendapatan;
8. h.Lampiran B.VII : Kebijakan Akuntansi Nomor 07 Akuntansi Beban dan Belanja;
9. i.Lampiran B.VIII : Kebijakan Akuntansi Nomor 08 Akuntansi Transfer;
10. j.Lampiran B.IX : Kebijakan Akuntansi Nomor 09 Akuntansi Pembiayaan;
11. k.Lampiran B.X : Kebijakan Akuntansi Nomor 10 Akuntansi Kas dan Setara Kas;
12. l.Lampiran B.XI : Kebijakan Akuntansi Nomor 11 Akuntansi Piutang;
13. m.Lampiran B.XII : Kebijakan Akuntansi Nomor 12 Akuntansi Persediaan;
14. n.Lampiran B.XIII : Kebijakan Akuntansi Nomor 13 Akuntansi Investasi;
15. o.Lampiran B.XIV : Kebijakan Akuntansi Nomor 14 Akuntansi Aset Tetap dan Penyusutan;
16. p.Lampiran B.XV : Kebijakan Akuntansi Nomor 15 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan
17. q.Lampiran B.XVI : Kebijakan Akuntansi Nomor 16 Akuntansi Dana Cadangan;
18. r.Lampiran B.XVII : Kebijakan Akuntansi Nomor 17 Akuntansi Aset Lainnya;
19. s.Lampiran B.XVIII : Kebijakan Akuntansi Nomor 18 Akuntansi Kewajiban;
20. t.Lampiran B.XIX : Kebijakan Akuntansi Nomor 19 Koreksi Kesalahan;
21. u.Lampiran B.XX : Kebijakan Akuntansi Nomor 20 Penyajian Kembali (Restatement) Neraca; yang merupakan bagian dan satu kesatuan dari Peraturan Gubernur ini. 7

Pasal 3

(1)Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah memfasilitasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengoordinasikan, menyempurnakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialiasasi, supervisi, dan bimbingan teknis, serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dinyatakan berlaku sampai dengan 31 Desember 2014.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 30 Mei 2014 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd AGUSTIN TERAS NARANG Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 30 Mei 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, ttd SIUN JARIAS BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 20 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, AGUS RESKINOF

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…