DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 20 Tahun 2015

Nomor: 20
Tahun: 2015
Ditetapkan: 20 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA SINTA RANGKANGDAN PANTI SOSIAL BINA REMAJA DAN KARYA WANITA PADA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
7.Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.
8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.
9.Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang dan Kepala Unit Panti Sosial Bina Remaja dan Karya Wanita pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.
10.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang dan Panti Sosial Bina Remaja dan Karya Wanita pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.
11.Anak Terlantar adalah seorang Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi Anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak yang kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
12.Wanita Rawan Sosial Ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah,belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari– sehari. 5
13.Wanita Tuna Susila adalah seorang wanita yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya secara berulang–ulang diluar perkawinan yang sah dengan memperoleh imbalan uang, materi atau jasa.
2.Ketentuan angka 1 dan angka 2 Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Susunan Organisasi UPT, terdiri dari :

1.Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang, terdiri dari :

a.Kepala;
b.Sub Bagian Tata Usaha;
c.SeksiPenyantunandanPelayanan; dan
d.KelompokJabatanFungsional/Teknis.
1. 2.Panti Sosial, Bina Remaja dan Karya Wanita, terdiri dari :
a.Kepala;
b.Sub Bagian Tata Usaha;
c.SeksiPelayananAnakdanRehabilitasiWanita; dan
d.KelompokJabatanFungsional/Teknis.
1. 3.Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Kepala Sub Bagian Tata Usaha Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Urusan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perlengkapan.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan pengolahan data, administrasi dan kearsipan;
2. b.penyelenggaraan penyusunan program perencanaan;
3. c.penyelenggaraan perlengkapan, perbaikan dan pemeliharaan;
4. d.penyelenggaraan penataan organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan;
5. e.penyelenggaraan urusan kepegawaian;
6. f.penyelenggaraan urusan keuangan;
7. g.penyelenggaraan urusan umum; dan
8. h.penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan. 6
  1. 4.Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

(1)Kepala Seksi Penyantunan dan Pelayanan Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyantunan meliputi seleksi, registrasi, pengolah data, pemberian makanan, pengasramaan pemeliharaan kesehatan, melaksanakan bimbingan sosial, keterampilan fisik dan mental serta pelayanan.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penyantunan dan Pelayanan menyelenggarakan fungsi :
1. a.Penyelenggaraan seleksi dan registrasi;
2. b.Penyelenggaraan pengolahan data;
3. c.Penyelenggaraan pengasramaan, permakanan dan perawatan;
4. d.Penyelenggaraan bimbingan sosial, keterampilan fisik dan mental;
5. e.Penyelenggaraan penyantunan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
6. f.Penyelenggaraa nterminasi.
  1. 5.Pasal 11 dihapus.
  2. 6.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Panti Sosial Bina Remaja dan Karya Wanita mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Sosial dalam pemberian pelayanan dan pembinaan bagi Anak Terlantar putus sekolah atau anak yang bermasalah sosial oleh sebab-sebab lain serta memberikan pelayanan dan rehabilitasi bagi Wanita Tuna Susila, Eks Wanita Tuna Susila dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi.

7.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Panti Sosial Bina Remaja dan Karya Wanita menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan kebijakan teknis pelayanan dan pembinaan remaja serta pelayanan dan rehabilitasi wanita;
b.pelayanan dan pembinaan kesejahteraan sosial anak terlantar, putus sekolah atau bermasalah sosial karena sebab-sebab lain; 7
c.pelayanan dan rehabilitasi sosial wanita tuna susila, eks wanita tuna susila dan wanita rawan sosial ekonomi;
d.pusat informasi dan pengembangan Ilmu Kesejahteraan sosial tentang anak terlantar, anak putus sekolah atau anak bermasalah sosial karena sebab-sebab lain, wanita tuna susila, eks wanita tuna susila, wanita rawan sosial ekonomi;
e.pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan; dan
f.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
1. 8.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Kepala Sub Bagian Tata Usaha Panti Sosial, Bina Remaja dan Karya Wanita mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Urusan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perlengkapan.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyelenggaraan pengolahan data, administrasi dan kearsipan;
2. b.penyelenggaraan penyusunan program perencanaan;
3. c.penyelenggaraan perlengkapan, perbaikan dan pemeliharaan;
4. d.penyelenggaraan penataan organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan;
5. e.penyelenggaraan urusan kepegawaian;
6. f.penyelenggaraan urusan keuangan;
7. g.penyelenggaraan urusan umum; dan
8. h.penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
  1. 9.Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

(1)Kepala Seksi Pelayanan Anak dan Rehabilitasi Wanita Panti Sosial Bina Remaja dan Karya Wanita mempunyai tugas pokok menyelenggarakan registrasi, seleksi, pengolahan data, permakanan, pengasramaan, urusan perlengkapan/perbekalan, perbaikan pemeliharaan/perawatan kesehatan dan pembinaan.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan Anak dan Rehabilitasi Wanita menyelenggarakan fungsi : 8
1. a.penyelenggaraan seleksi dan registrasi;
2. b.penyelenggaraan pengolahan data;
3. c.penyelenggaraan pengasramaan, permakanan dan perawatan;
4. d.penyelenggaraan perlengkapan pelayanan; dan
5. e.penyelenggaraan pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
  1. 10.Pasal 16 dihapus.
  2. 11.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usulan Sekretaris Daerah.
(2)Kepala UPT menduduki jabatan Eselon III.a, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi menduduki jabatan Eselon IV.a.
(3)Pembinaan kepegawaian di lingkungan UPT dilakukan oleh Gubernur sebagai pembina pegawai negeri sipil. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 20 Mei 2015 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd AGUSTIN TERAS NARANG Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 20 Mei 2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, ttd SIUN JARIAS BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 20 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd AGUS RESKINOF NIP. 19601103 199303 1 003 LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 20 TAHUN 2015 TANGGAL 20 MEI 2015 SUSUNAN ORGANISASI PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA SINTA RANGKANG GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd AGUSTIN TERAS NARANG KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA JABATAN FUNGSIONAL SEKSI PENYANTUNAN DAN PELAYANAN LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 20 TAHUN 2015 TANGGAL 20 MEI 2015 SUSUNAN ORGANISASI PANTI SOSIAL BINA REMAJA DAN KARYA WANITA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd AGUSTIN TERAS NARANG KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA JABATAN FUNGSIONAL SEKSI PELAYANAN ANAK DAN REHABILITASI WANITA

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…